• Pemohon:
  SOEWARDI SOERYANINGRAT Als WARDI Bin MASHUDI
  Termohon:
  Cq Kepala Kepolisian Resort Rokan Hulu Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu

• Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6 sebagai berikut:

  1. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 175/SPMK-RH/III/121 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Seketariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
  2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 175/SPL-RH/III/121 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Seketariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
  3. Surat Nomor : 175/SPPBJ-RH/III/121 tanggal 23 Maret 2017, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Musallah

  Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6 yang dikeluarkan oleh Seketariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;

• Surat Pengumuman Penyedia Nomor : 07/PP-RH/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017;
• Surat Penetapan Nomor : 07/PP/TAP-RH/III/2017, tanggal 22 Maret 2017 dikeluarkan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017;
• Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 07/BAHPL-RH/III/2017

  , tanggal 21 Maret 2017;

• Surat Nomor : 17/Penawaran-CV.MK/III/2017 tanggal 16 Maret 2017, perihal Penawaran Pelelangan Kegiatan Pembangunan Mushollah Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Batu 6, yang dikeluarkan oleh CV.

  : 175/SPMK-RH/XII/164 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Seketariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;

• Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 175/SPL-RH/XII/164 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Seketariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
• Surat Nomor : 175/SPPBJ-RH/XII/164 tanggal 20 Desember 2017, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Box Culvert Samping Kanan Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Batu 6/Baru yang dikeluarkan

  /XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Pembuatan Box Culvert Samping Kanan Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Batu 6/Baru yang dikeluarkan oleh CV.

  Penggugat:
  Roni irawan
  Tergugat:
  1.Bupati kabupaten rokan hilir
  2.KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

  PENETAPANNomor 5/Pdt.G.S/2022/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah membaca gugatan padaperkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rhl antara:Roni Irawan, beralamat di Jl. Lintas Bantaian, RT.003 / RW. 001, KepenghuluanBantaian Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir dalamhal ini bertindak dalam kedudukannya selaku direktur CV.

  LintasRiauSumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih,Kabupaten Rokan HilirRiau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRokan Hilir tanggal 4 Februari 2022;Lawan:Bupati Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Jalan Arena MTQ KomplekPerkantoran Batu 6 Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat I;Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan

  HilirGedung Batu 6 dan pelaksana pekerjaan pembuatan Box Culvert SampingKanan Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Batu 6/Baru yang ditetapkanberdasarkan pemenang pelelangan sedangkan Tergugat sebagai pihakpemberi kerja/oengguna anggaran dan Tergugat II sebagai pihak yang akanmelakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugatbagian D poin mendalilkan bukti pelaksanaan pekerjaan pembangunanmushallah gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir

  Gedung Batu 6 sebagaiberikut:a) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 175/SPMKRHI/III/121 tanggal 23 Maret2017 yang dikeluarkan oleh Seketariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;b) Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 175/SPLRH/III/121 tanggal 23 Maret2017 yang dikeluarkan oleh Seketariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;c) Surat Nomor : 175/SPPBJRH/III/121 tanggal 23 Maret 2017, PerihalPenunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan KegiatanPembangunan Musallah Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir GedungBatu 6 yang

  2017, perihalPenawaran Pelelangan Kegiatan Pembangunan Mushollah Gedung DPRDKabupaten Rokan Hilir Batu 6, yang dikeluarkan oleh CV.

• Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir AGUS SALIM alias AGUS;

  bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Rokan Hilir =mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut:Hal. 5 dari 20 hal.

  No. 353 K/Pid/2017Membaca pula Akta Permohonan KasasiNo mor 5/Akta Pid /2017/PN.RhI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yangmenerangkan, bahwa padatanggal 10Februari 2017 Penasihat HukumTerdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi Pekanbaru tersebut;Membaca M emori Kasasi tanggal 22 Februari 2017 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal2

  31 Januari 2017 dan Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Rokan Hilir tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Rokan Hilir padatanggal 2/7 Februari 2017.

  BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DANPENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TELAH SALAH DALAMMENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAKSEBAGAIMANA MESTINYA;1.

  Karena dipersidangan Judex Facti Pengadilan Negeri Rokan Hilir ,saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat kejadianpencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

• ., MH MelawanKetua Tim Seleksi C Anggota Kabupaten Rokan Hulu

  RW.I Kecamatan Rokan IV Koto,Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan Advokat/MantanAnggota KPU Kabupaten Rokan Hulu; Selanjutnya disebut sebagdi...............:::0eeeee) PENGGUGAT ;MELAWAN1. KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN ROKANHULU TAHUN 2014, Berkedudukan di Kantor KPU Rokan Hulu, JalanImam Bonjol No. 48, Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu.Dengan Surat Kuasa tertanggal 5 April 2014 memberikan kuasaDrs.

• ERWIS MARIONO, SH VS KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPAPATEN ROKAN HULU DKK

  HARRIS olehDEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,sedangkan Tergugat dalam hal ini KANTOR KEMENTRIANAGAMA KABUPATEN ROKAN HULU hanyalah sebagaiPenyelenggara Program Paket C sebagaimana SURATKEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU.Mengenai siapa yang menerbitkan Ijazah dapat dilihatpada ketentuan SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN ISLAM NOMOR : DJ.II/210/2004 TENTANGPEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PADA PONDOKPESANTREN TAHUN 2008 pada BAB II tentangPenyelenggaraan Program

  DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAUmelalui Penyelenggara Program Paket CC sebagaimanaSURAT KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU yangmenunjuk Tergugat dalam hal ini KANTOR KEMENTRIANAGAMA KABUPATEN ROKAN HULU sebagai PenyelenggaraProgram Paket C, maka yang semestinya yang ikutdigugat penggugat adalah DEPARTEMEN PENDIDIKANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.

  DINASPENDIDIKAN PROPINSI RIAU yang sebagaiPenyelenggara Program Paket CC KANTOR KEMENTRIANAGAMA KABUPATEN ROKAN HULU telah memenuhimekanisme dan ketentuan yang ditentukan untuk itu,yakni telah sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : DJ.I1/210/2004TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET CPADA PONDOK PESANTREN TAHUN 2008 ;Lebih lanjut dapat Tergugat uraikan PEDOMANPENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PADA PONDOK PESANTRENTAHUN 2008 sebagaiberikut : BAB IIPENYELENGGARAAN

  DINAS PENDIDIKANNASIONAL PROPINSI RIAU yang selaku PenyelenggaraProgram Paket C KANTOR KEMENTRIAN AGAMAKABUPATEN ROKAN HULU, hal mana Tergugat IIIntervensi dalam memperoleh Ijazah dimaksudadalah telah melalui mekanisme dan memenuhisegala syarat syarat serta ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku yang ditentukanuntuk itu, juga sudah diverifikasi dandiklarifikasi = oleh DEPARTEMEN AGAMA KABUPATENROKAN HULU sebagaimana yang disyaratkan olehketentuan QsSRaAfkamKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN

  HARRIS, menurut Majelis Hakim bahwaijazah a quo merupakan surat keterangan yang menerangkan42bahwa Tergugat II Intervensi ( in casu) M.HARRIS ) telahmemiliki Surat Keterangan peserta didik Pengelola PondokPesantren dengan disahkan oleh Kepala Kantor dalamDepartemen Agama Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kotasetempat (dalam hal infUbMAg@aten Rokan Hulu ) dan telahlulus ujian Nasional Program Paket C Setara Sekolah MenengahAtas/Madrasah Aliyah ;Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa dihubungkandengan

• Pemohon:
  AZHAR
  Termohon:
  Kepala Kepolisian Sektor Kepenuhan Rokan Hulu

• Nasir
  Termohon:
  Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir

  PUTUSANNomor 5/Pid.Pra/2020/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara Praperadilandalam tingkat pertama telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:M.

  Arisman, S.H., M.H., JulestanHutabarat, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal6 Januari 2020, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Januari 2021,selanjutnya disebutSCD AGA. ........cccccccecceeeeeeeesaeeaeeceeeeeseueaeeeeeeessneasees Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan HilirNomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rhl tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang

  Rokan Hilir, sebagaimana dimaksud dalam RumusanPasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana, yang diduga dilakukan olehterlapor a.n. BV. Harianja, M. Daud, Saimun Sinaga dan Abdul Manafberdasarkan hasil penyidikan dan Faktafakta yang dikumpulkan olehPenyidik Reskrim Polres Rokan Hilir pada tanggal 20 Maret 2020 yangperkara atau laporan tersebut tidak cukup bukti;3.

  Memerintahkan TERMOHON untuk melimpahkan PerkaraPEMOHON beserta buktibukti / dokumendokumen tersebut kepadaKEPOLISIAN DAERAH RIAU;PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang TerhormatHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN RhlMajelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas Il A yang memeriksa,mengadili, dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetapberpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas Il

  Surat pemberitahuan Penghentian penyidikan telahdisampaikan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (JPU).E.

• RIMBA ROKAN PERKASA

  Rimba Rokan Perkasa, berkedudukan di Gedung SuryaDumai Group, Jalan Jend.

  PT'UN Jakarta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004, yaitu : Penggugat telah dijadikan Tersangka di Polda Riau atas Laporanyang dibuat oleh PT Rimba Rokan Perkasa yang mengklaim lahanmilik Penggugat yang terdapat di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir,Kabupaten Bengkalis, memasuki/termasuk dalam lahan konsesiIUPHHKHT atas nama PT Rimba Rokan Perkasa berdasarkan SuratKeputusan

  PT Rimba Rokan Perkasa, yang mana akibat hukum tersebutmengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan;IV.

  Putusan tersebuttelah berkekuatan hukum tetap (Bukti P 13);Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, khusus mengenaiIUPHHKHT PT Rimba Rokan Perkasa tertanggal 16 Januari2003 No. 01/IUPHHKHT/I/2003, terungkap fakta persidangan diPengadilan bahwa ijin PT Rimba Rokan Perkasa tidakberoperasi, terkait masalah wilayah administrasi hukum tatapemerintahan karena Bupati Siak menerbitkan IWPHHKHTtersebut untuk areal kerja yang dimohonkan berada di luarwilayah administrasi hukum tata pemerintahan PemdaKabupaten

  Rimba Rokan Perkasa;2. Penggugat telah dilaporkan oleh PT. Rimba Rokan Perkasa ke PoldaRiau karena diduga melakukan tindak Pidana kehutanan, sesuai LaporanPolisi No. LP/12/V/2012/Riau/ditreskrimsus tanggal 9 Mei 2012;Hal tersebut juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam memorigugatannya angka V. poin (i) halaman 16;3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Penggugat datang dan menghadap kePolda Riau berdasarkan Surat Panggilan No.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Rokan tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan

  Penuntut Umum:
  Rio Bataro Silalahi, SH
  Terdakwa:
  Syahrial Rokan

  Nama lengkap : Syahrial Rokan. Tempat lahir : Bagan Siapi Api. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 12 April 1972. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : JI. Tengku Amir Hamzah Gg. Nangka Kel. PekanTanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. LangkatAgama : IslamPekerjaan : Wiraswastardakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020;Terdakwa Syahrial Rokan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret2020;.

  Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL ROKAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

  Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiair dan dakwaan LebihSubsidiair tersebut.Be Menyatakan terdakwa SYAHRIAL ROKAN bersalah melakukan tindakpidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar ataumenyerahkan narkotika golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 114Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaanPrimatr.4.

  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIAL ROKAN denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwaberada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesarRp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulanpenjara.5.

  MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal20 Februari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yangdiketahui bahwa: 1 (Satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandungnarkotika milik terdakwa SYAHRIAL ROKAN dan setelah diperiksa Labfordengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa SYAHRIALROKAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa terdakwa SYAHRIAL ROKAN tidak

• JPU Kejari Rokan Hilir VS ASHARI alias BANG AS bin MUSA (alm)

  PUTUSANNomor 292 K/Pid/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa, telahmemutus perkara Terdakwa:Tempat LahirUmur/Tanggal Lahir :Jenis KelaminKewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanTerdakwa tidak ditahan;I.

  Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp1.000,00 (seribu rupiah):Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 577/Pid.B/2017/PN Rhl tanggal 4 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ashari alias Bang As bin Musa (alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapencemaran nama baik;2.

  Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor5/7/Pid.B/ 2018/PN Rhl tanggal 4 Juli 2018 yang dimintakan bandingtersebut:Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid/20193.

  Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38.a/Akta Pid/2018/PN Rhlyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta Pid/

  2018/PN Rhlyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Penasihat Hukumbertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor38/Akta.Pid/2018/PN.RhI tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat oleh Paniterapada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon

• Erwin Mariono, SHVSKepala Kantor Departemaen Agama kabupaten rokan hulu, CS

  KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMAKABUPATEN ROKAN HULU, berkedudukandi Pasir Pengaraian, KabupatenRokan Hulu . Dalam hal inimemberikan kuasa kepadaZULKHAIRI, SH., berkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan PengacaraAdvokat & Konsultan HukumZULKHAIRI, SH & ASSOCIATES,beralamat di Jalan Rawamangun No.4B Kota Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 10Januari 2011, selanjutnya disebutTERGUGAT / TERBANDING ;2. H. M.

• M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan Terdakwa 1 RISZFANDY ROKAN Alias FANDY Bin ROZALI ROKAN dan Terdakwa 2 RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 RISZFANDY ROKAN Alias FANDY Bin ROZALI ROKAN dan Terdakwa 2 RAHMAT

  ,M.H
  Terdakwa:
  1.RISZFANDY ROKAN Als FANDY Bin ROZALI ROKAN
  2.RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin FAISAL

• WARDANINGSIH, SH MelawanKetua Tim Seleksi C Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir

  Nama JabatanKetua Tim Seleksi Calon Anggota KPUKabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 ;Kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir, JalanKecamatan KM. 04 Bagan Punak MerantiBagansiapiapi;Selanjutnya disebut sebagai ................ TERGUGAT;Ketua KPU Provinsi Riau,Berkedudukan di : Jalan Gajah Mada Nomor 200, Pekanbaru Riau ;Selanjutnya disebut................

  Bukti T1,dFotocopy Pengumuman Pendaftaran Calon AnggotaKPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 tertanggal18.13 Desember 2013 dan fotocopy Daftar Namapengambilan formulir Calon Anggota KPU Tahun2013 ;Fotocopy Daftar Nama pengambilan formulir CalonAnggota KPU Kabupaten Rokan Hilir dan fotocopydaftar hasil penelitian admistrasi calon Anggota KPUKabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 ;Fotocopy Berita Acara serah Naskah soal, lembarjawaban, kunci jawaban, pelaksanaan seleksitertulis dan pemusnahan naskah soal

  test tertuliscalon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun2013 ;Fotocopy daftar hasil seleksi tertulis calon AnggotaKPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 tertangal28 Desember 2013 dan daftar hadir pelaksaanseleksi tertulis calon Anggota KPU KabupatenRokan Hilir Tahun 2018 ;275.

  Bukti T1.iFotocopy surat pengantar test kesehatan rohanicalon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun2013 kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Pekanbaruyang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi calonAnggota KPU Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 26Desember 2013;Fotocopy surat pengantar test kesehatanmenyeluruh dan bebas Narkoba calon Anggota KPUKabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 kepada DirekturRumah Sakit Umum Daerah Bagansiapiapi, dr,PRATOMO............PRATOMO tertanggal 26 Desember 2013 ;Asli hasil test

  psikologi calon Anggota KPUKabupaten Rokan Hilir atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Biro Psikologi Indiena Solusionselaku lembaga yang melakukan test psikologikterhada calon Anggota KPU Kabupaten Rokan HilirTahun 2013 ;Fotocopy Daftar Hasil Tertulis, test psikologi, testkesehatan dan seleksi wawancara calon AnggotaKPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 ;Fotocopy Pengumuman Hasil Seleksi Wawancaracalon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun2013 yang memenuhi persyaratan untuk mengikutiUji Kelayakan

• RIMBA ROKAN PERKASA;

  RIMBA ROKAN PERKASA, diwakili oleh PETERJUNAIDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan DirekturPerseroan PT.

  Rimba Rokan Perkasa Atas Areal HutanProduksi seluas + 22.930 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh)Halaman 2 dari 49 halaman.

  Rimba Rokan Perkarasa atas areal hutan produksiseluas + 22.930 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh) hektarHalaman 6 dari 49 halaman.

  Rimba Rokan Perkasa atas areal hutan seluas + 22.930 HaHalaman 15 dari 49 halaman.

  Rimba Rokan Perkasa oleh BapakH. Arwin AS, SH telah melanggar Kepmenhut Nomor :10.1/KptsII/2000 jo Kepmenhut Nomor : 21/Kptsll/2001,tetapi karena faktanya PT. Rimba Rokan Perkasa tidakmelakukan kegiatan pada arealnya (tidak operasi), makadalam hal ini secara hukum tidak ada menimbulkan kerugianNegara atau perekonomian Negara. Hal inilah yang menjadialasan mengapa IUPHHKHT an. PT Rimba Rokan Perkasatidak dipermasalahkan dalam perkara tindak pidana korupsiini.vii.

• ROKAN ADIRAYA PLANTATION (PT.RAR) tersebut;

  ROKAN ADIRAYA PLANTATION (PT.RAR) VS 1. PT. PRIA TAMA RIAU, DK

  ROKAN ADIRAYA PLANTATION (PT.RAR), diwakili olehDirektur Bill Dohar Maruli Silalahi, beralamat di Jalan K.L.YosSudarso KM 6,8 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHMK. Aldian Pinem, S.H., M.H dan kawankawan. Para Advokatberalamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 100 Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;melawan1. PT.

  Penggugat hingga saat sekarang tidak pernah memperoleh IzinLokasi, tidak pernah memperleh Izin Prinsip dari Pemerintah Propinsi Riaudan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan tidak pernah memperolehPersetujuan Teknis dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten RokanHulu;Bahwa pada tanggal 08 Juli 2005 telah dilakukan Indentifikasi Lahan olehTIM Satuan Tugas Indentifikasi di areal lahan Izin Pelepasan KawasanHutan an.

  Rokan Adiraya Plantations Penggugat yang terdiridari:1. Kepala Kantor Pertanahan Rokan Hulu;2. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Rokan Hulu;3. Kasubbag Polres Rokan Hulu;Kepala Bagian Tata Pemerintahan;Kepala Seksi Dinas Perkebunan Rokan Hulu;Kepala Seksi Dinas Kehutanan Rokan Hulu;Kepala Seksi Bawasda Rokan Hulu;on PoKepala Seksi Bappeda Rokan Hulu;9. Camat Kunto Darussalam;10. Kepala Desa Sontang;Bahwa dari hasil indentifikasi yang telah dilakukan di kawasann hutan yangdiklaim PT.

  Rokan Adiraya Plantation / Penggugat ditemukan fakta fisikbahwa telah diterlantarkan oleh Penggugat/PT. Rokan Adiraya PlantationsHal. 9 dari 20 Hal.

  Sedangkan SuratKeputusan Gubernur Propinsi Riau tanggal 14 Nopember 2008 Nomor500/EKBANG/60.29 dan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 30Desember 2008 Nomor 486 Tahun 2008 adalah dibawah jenjang KeputusanMenteri. Dengan demikian Judex Facti dan Judex Jurist keliru membuatpertimbangan hukum dalam keputusan perkara a quo mempedomani SuratHal. 18 dari 20 Hal.

• Pemohon:
  IMAM WIJAYA
  Termohon:
  SATUAN RESKRIM POLRES ROKAN HULU

• Pemohon:
  TOTAR SIAGIAN
  Termohon:
  KEPALA POLISI RESORT ROKAN HULU

• Pemohon:
  PARNINGOTAN SITUMORANG
  Termohon:
  Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir

  Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir, yang bekedudukan diJalan Lintas Riau Sumatera Utara KM.167, Banjar XII ,Ujung Tanjung,Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau 28293, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Endang Usman, S.S.

  ., Dan KawanKawan, berdasarkan Surat Perintah KepalaKepolisian Daerah Riau tanggal 18 #$=Maret 2021 #NomorSprin/429/III/HUK.12.15.2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilirtanggal 29 Maret 2021 dibawah register Nomor 125/P.SK/2021/PN Rbhl,selanjutnya disebut sebagai Termohon.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor1/Pid.Pra/2021/PN Rhl tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim

  Penyidik Kepolisian Rokan Hilir gunamenghargai hak asasi manusia termasuk in casu hak asasi manusiaPEMOHON;Bahwa penetapan Tersangka dan Penahanan adalah bagian dari prosespenyidikan yang didalamnya terdapat kemungkinan tindakan sewenangwenang dari Penyidik Kepolisian Resort Rokan Hilir termasuk didalamnyaperampasan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan perluasan objekPraperadilan ini memberikan ruang bagi PEMOHON untuk mengajukanPraperadilan;Bahwa ketentuan Pasal 77 KUHAP huruf a menyebutkan

  Menyatakan hukum membebaskan Pemohon Praperadilan PARNINGOTANSITUMORANG dari tahanan Kepolisian Resort Rokan Hilir;7.

• Print 01 /N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 Jo surat perintah penyidikan dari kepala kejaksaan negeri Rokan Hulu
• nomor : Print 01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016.
• Print 01.a /N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November 2017.

Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil

Pemohon:
faisal umar
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

Kepala KejaksaanNegeri Rokan Hulu selaku Penyidik, beralamat di Komplek Perkantoran BinaPraja Pemda Kabupaten Rokan Hulu yang dalam ini memberi kuasa kepadaRONI SAPUTRA, SH, EDDY SUGANDI TAHIR, SH, FAISAL ANWAR, SH, JENTISIBURIAN, SH, kesemuanya Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri RokanHulu berdasarkan surat perintah Nomor : PRINT 1722/N.4.16.7/Fd.1/11/2018tertanggal 12 November 2018;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut; Hal. (1) dari 44 Hal.No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp

Proses penyidikan yang kemudian menetapan PEMOHON sebagaiTersangka adalah tidak sah karena PEMOHON tidak pernah diberikansalinansuratpemberitahuandimulainyapenyidikan (SPDP) dariPenyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

Kemudian terjadi mutasi di lingkungan KejaksaanNegeri Rokan Hulu , dimana sdr. Nico Fernando, SH selaku Kepala SeksiTindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang juga sebagaiJaksa Penyidik dalam Surat Perintan Penyidikan Nomor : Print01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017, dimutasi ke KejaksaanTanjung Balai Karimun dan digantikan oleh sdr.

Nico Fernando, SHselaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rokan Huluyang juga sebagai Jaksa Penyidik dalam perkara a quo yang digantikan olehsdr.

Simandjuntak, SH, M.Humselaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu memerintahkan diantaranyakepada Agus Kurniawan SH, dan Nico Fernando, SH selaku Jaksa Penyidikpada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu untuk melaksanakan penyidikan atas tindakpidana Korupsi terhadap dugaan Pelaksanaan Pelatihnan Bagi Aparatur Hal. (34) dari 44 Hal.No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp;Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Bimtek bagi Badan PermusyawaratanDesa (BPD) seKabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 yangdilakukan oleh

• 1. Menyatakan Terdakwa Hamdan Rokan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah

  Penuntut Umum:
  MAURA MERALDA HARAHAP, S.H
  Terdakwa:
  HAMDAN ROKAN