RSHusada, dan dengan demikian juga harus tunduk pada ketentuanPasal 64 ayat (2) ketentuan PKB yang mengatur bahwa PemutusanHubungan Kerja yang mengakibatkan karyawan tidak mendapatkanpesangon dan uang penghargaan masa kerja.Demikian halnya dalam Pasal 68 PKB yang menyatakan Pimpinandapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan denganalasan karyawan telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :Pasal 66 Ayat(3) :Merencanakan, memprovokasi, menggerakkansehingga dapat menimbulkan kerusuhan/sabotase

Tentara Nasional Indonesia Angkatan DaratKomando Daerah Militer III/Siliwangi tanggal 9 November 1999 SU8/LWG/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 dengan luas tanah 191.610m*, tanpa bisa menunjukan asal muasal tanah yang jelas, adalahperbuatan melawan hukum (penyerobotan dan sabotase tanaha quo) mengapa bias dikatakan itu tanah Tergugat pada hal secarafisik yang menempati dan menguasainya secara kesatuan punberbeda dengan para Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat Il yang melakukan penyerobotan dansabotase

IndonesiaAngkatanDarat Komando Daerah Militer III/Siliwangi tanggal 9 Nopember 1999SU 8/LWG/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 dengan luas tanah191.610 m, tanpa bisa menunjukkan asal muasal tanah yang jelas.adalah perbuatan melawan hukum (penyerobotan dan sabotasetanah), mengapa bisa dikatakan itu tanah milik Termohon Kasasi Ilpada hal secara fisik yang menempati dan menguasainya secarakesatuan pun berbeda dengan para Pemohon Kasasi;(e) Bahwa tindakan Termohon Kasasi II yang melakukan penyerobotandan sabotase

Bahwa Yayasan mengirim surat kepada Bapak Bupati TanjungJabung Timur nomor : 16/YPBN/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Perihal :Permohonan bantuan atas terjadinya tindak pidana pencurian,penggelapan sabotase, intimidasi, ancaman dan huruhara padaPembangunan USB SMK Bagimu Negeri ; 36.Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Ketua Yayasan menerima suratdari Kapolres Tanjab Timur nomor B/40/V1/2017 tanggal 13 Juni 2017Perihal Pemeriksaan Fisik pekerjaan pembangunan Unit Sekolah BaruSMK Bagimu Negeri TA 2016 yang akan

kusumo ;Dalam Pokok Perkara :LsGugatan Termohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat Telah MengabaikanKeadaan Memaksa (overmacht) Oleh Instansi Berwenang SehinggaSebagaimana Perjanjian Tersebut Menurut Pasal 15 Dapat DiqualifisirSebagai Force Majeure ;Bahwa berdasarkan ketentuan dari 15 tentang Force Majeure ayat 12.2.Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagaiberikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan banjir bandang,wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase

tujuhpuluh lima) meter persegi, sedangkanb Perkara a quo (perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lwk.)materi gugatanya hanyalah kekurangan dari 25.375 (duapuluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima), yaitu 8.852(delapan ribu delapan ratus lima puluh dua) meter persegi;20 Bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor 2313 K/Pdt/2005 dinyatakan tidak dapatditerima karena telah melebihi batas waktu pengajuan kasasi;21 Bahwa telah melebihi batas waktu pengajuan kasasi tersebut (posita 14) di atas,diduga disebabkan adanya sabotase

Majeuredinyatakan sebagai berikut:(1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibanberdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagaiHalaman 17 dari 44Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbpkelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabilakegagalan tersebut diakibatkan oleh Force Majeure;(2) Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidakterduga atau keadaan memaksa yang terjadi diluarkekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbataspada: kebakaran, perang, pemogokan, sabotase

Kegagalan para pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkanperjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelangaranperjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh (force majeure);2). force majeure dalam perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga ataukeadaan memaksa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, termasuktetapi tidak terbatas pada, kebakaran, perang, pemogokan, sabotase,epidemi, huru hara akibat politik, dan bencana alam yang secara langsungdan substansi mempengaruhi

Kekacauan (huruhara, pemberontakan, sabotase, pemogokan) ;d.

;Bahwa yang benar Para Penggugat yang masuk kriteria dalam pembinaan karenakinerjanya menurun (tidak memenuhi standart perusahaan) pada tanggal 13September 2013 telah melakukan pemogokan / demonstrasi tanpa ijin instansiterkait dan tanpa memberitahukan ke Tergugat, Para Penggugat melakukan aksidemonstrasi/ pemogokan didepan kantor Gubernur di Kepatihan Yogyakarta,bahkan Para Penggugat telah melakukan sabotase dengan jalan menghentikanbusbus trans jogja serta menurunkan penumpang yang berada dalam

bus dan bustersebut disandera di AlunAlun Utara sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) unit,dan dikawasan parkir Ngabean sebanyak kurang lebih 6 (enam) unit dari jamIBID 0 ceca ccneeesonasoceseetsna iene tsnionnRemEosanneseBahwa tindakan Para Penggugat yang melakukan sabotase atas bus trans jogjatersebut sangat menggangu pelayanan umum, dan tindakan tersebut merupakankesalahan berat, selain kesalahankesalahan lainnya yang telah diperbuat ParaPenggugat.; Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam pokok

Foto Copy Foto Demo yang dilakukan Para Penggugat yang telah melakukanpenyanderaan (sabotase) terhadap busbus Trans Jogja dan diberi tanda T 74. Foto Copy Surat keterangan dari Kepolisian Polresta Yogyakarta tanggal 13September 2013 dan diberi tanda T 74 ;75. Foto Copy Presensi Pramudi PT.Jogja Tugu Trans Januari 2014 tanggal7012014 s/d 12012014 dan diberi tanda T 75 ;76.

Goodyear Indonesia Tbk melalui melalui email yangberbunyi "Chief, Ini Surat Pemberitahuan William Areros Tolong KamuPrint Dan Serahkan Ke Dia, Setelah Tgl Itu Tidak Boleh Lagi Dia Masukhalaman 3 dari 21 hal.Put.Nomor 1101 K/Pdt.SusPHI/2016Area Goodyear, infokan kepada semua pintu masuk agar lebih waspada.Kamu back up semua data di CCTV, Jangan Sampe Ada Sabotase".

hambatan yangdisebabkan karena Force Majeure, sehingga pihak yang mengalami hambatanForce Majeure harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang bertaliandan resiko yang terjadi menjadi risiko masing pihak ;10.2 Yang dimaksudkan dengan Force Majeure dalam 10.1 adalah keadaan dalamayat 10.1 adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbataspada gempa bumi, tanah longsor, angin taufan, petir, banjir besar, wabahpenyakit, pemogokan masal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya,perang, sabotase

Dalam RUU KUHP, permufakatan jahat dikualifikasi sebagaitindak pidana dalam tindak pidana :Makar, Penghianatan terhadap Negara, Sabotase, Terorisme, Makar thdNegara Sahabat, Menimbulkan Kebakaran, ledakan, dan Banijjr,Membahayakan Orang dan Keamanan Umum, Psikotropika, PencucianUang. RUU KUHP tidak mengkualifikasi permufakatan jahat untukmelakukan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dapatdipidana..

Dalam RUU KUHP, perbuatan persiapandikualifikasi sebagai tindak pidana, apabila dilakukan berkaitan dengantindak pidana : Makar, Sabotase dan Terorisme. RUU KUHP tidakmengkualifikasi perbuatan persiapan melakukan tindak korupsi sebagaiperbuatan yang dapat dipidana, padahal berkaitan dengan hal ini,UNCAC (artcicle 27) telah menganjurkan kepada negara peserta untukmengadopsi..

., Ltd halDebt Note dan Fhoto, tertanggal 30 Januari 2014, yang menunjukkan pengembalianbarang dari Customer di karenakan barang reject/rusak dan kuat dugaan sabotase yangdi lakukan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat sehingga Pemohon Kasasi/semulaTergugat mengalami kerugian sebesar USD 178.096,63,006 T13 : Fhoto fhoto barang hasil dari penolakan customer dari Colleen Pencil(Thailand) Co., Ltd.Hal. 21 dari 22 hal. Put.

pencurian tersebut saksi berada didalam rumahbersama suaminya ;Bahwa saksi sering atau bahkan setiap hari memarkir sepedamotornya ditempat itu, karena rumah saksi tidak memiliki garasikhusus kendaraan ;Bahwa pada saat memarkir kendaraan miliknya disamping kiri rumahrumah saksi tersebut biasanya dalam keadaan terkunci setang danpengamannya dalam keaadan tertutup namun suami saksi tidakmenambahkan kunci pengaman lainnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melompatipagar dan melakukan sabotase

Sin. : JFC1E1019dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya tindakpidana pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam rumahbersama anak dan istri saksi, pada saat itu saksi bangun sekitar jam02.10 WIB untuk membuatkan susu anak saksi dan sepeda motortersebut sudah hilang;Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelakumelakukan pencurian, namun saksi menduga pelaku melompati pagardan melakukan sabotase kunci gembok

NiagaSby.KEADAAN KAHARPeristiwa Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian iniadalah sepanjang :a) Peristiwa yang tidak dapat dicegah, dihindari atau disingkirkan;b) Peristiwa yang memiliki dampak negatif secara materiil danberdampak pada pemenuhan kewajiban dalam PerjanjianPerdamaian ini;c) DEBITOR telah memberitahukan kepada KREDITOR atas Peristiwatersebut ;Peristiwa yang termasuk dalam keadaan Kahar;a) Perang yang terjadi di Wilayah Republik Indonesia;b) Huru hara, Sabotase, Wabah

,sabotase dan percobaan pembunuhan dengan menggunakanbahan cairan kimia berbahaya, serta penyebaran fitnahmenyebabkan adanya pemberitaan negatif yang menyebabkangagal mendapatkan kredit yang menyebabkan jumlahtaksiPenggugat tidak menjadi 2 (dua) kali lipat.

, sabotase dan percobaanpembunuhan dengan menggunakan bahan cairan kimia berbahaya, sertapenyebaran fitnah). Hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan yangdiajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang sangat mengadaada danHalaman 61 dari 80 hal. Put.

Penggugat Rekonvensi dibantu oleh Penggugat Rekonvensi Il,Penggugat Rekonvensi Ill, Penggugat Rekonvensi IV dan PenggugatRekonvensi V telah melakukan sabotase dan percobaan pembunuhanPara Anggota Direksi dan Komisaris, Para Karyawan dan tamu undangandari Tergugat Rekonvensi dengan menuangkan bahan cairan kimiaHalaman 63 dari 80 hal. Put.

Penetapan Non DCT kedalam DCSB sebagai Calon Anggota DPRD KotaCimahi tanpa alatalat bukti menurut Hukum, adalah:Menunjukkan indikasi dilakukannya sabotase terhadap ketentuan pasal 137 HIRmaupun ketentuan Kep Pres Nomor 6 Tahun 2002 melalui petunjukpelaksanaannya yaitu berdasar Surat KPU Nomor 259/15/VI/2002 tanggal 11Juni 2002 angka 1 huruf c, angka 3 huruf a dan b yang telah dilakukan baik olehTermohon kasasi, Pimpinan Parpol setempat maupun InstitusiInstitusi lainbahkan PTUN;Bahwa sebagaimana yang

Sebagai fakta bahwaPenggugat melalui WhatsApp tanggal 3 Juli 2017 memberitahukankepada Tergugat melalui Sapto Siswanto bahwa Penggugat telahmelakukan sabotase sejumlah 32 orang karyawan PT Karang TumaritisHalaman 22 dari 31 Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT BTN.10.11.12.untuk bekerja pada Penggugat di PT. Akmajaya yang Penggugat kelola.Kemudian juga bahwa PENGGUGAT sejak Januari 2016 sampai hari initidak pernah ada kontribusi kegiatan apapun terhadap PT.KarangTumaritis.

Kerugian imateril yaitu saksi tidak dapat berkomonikasi politikdengan masyarakat dan saksi merasa sedang di sabotase hak hakpolitik saksi.Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidakberkeberatan dan membenarkannya ; Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN. Ttn2.ELI SUPARMAN Bin (Alm) M.

pembangunan RPS/Bengkel di SMK Pelayaran Kupang yangterjadi di Kantor Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 13 Maret 2012.Bahwa Surat Pengeluhan siswa/i SMK Pelayaran Kupang tersebut padapokoknya menyatakan bahwa, mereka telah diterlantarkan oleh gurukarena tidak memberikan pelajaran sebagaimana mestinya akibat daripemecatan Kepala Sekolah dan guruguru yang terlibat dalam panitiapembangunan RPS/Bengkel oleh Ketua Yayasan;Bahwa pemecatan Kepala Sekolah dan guruguru tersebut merupakanbukti tindakan sabotase

Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal PendidikanMenengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.Bahwa Surat Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang Nomor.07/1/21.20/KOMSMKP/P.03/TV72012 tertanggal 16 Mei 2012 tersebutpada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunanRPS/Bengkel di SMK Pelayaran Kupang tidak terlaksana karenatindakan sabotase Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang,sedangkan di bagian lain bahanbahan bangunan telah dibelanjakandan tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya;Bahwa

No. 27 PK/Pid.Sus/2015tidak menerapkan ketentuan Pasal 163 KUHAP dan Pasal 1 angka27 KUHAP sebagaimana mestinya;Bahwa Putusan a quo tidak mempertimbangkan tentang keterlibatanMaria Magdalena Salouw, Ketua Yayasan Yaspeltra MarindoKupang, selaku pihak yang melakukan tindakan sabotase terhadappekerjaan RPS di SMK Pelayaran Kupang sebagaimana buktibuktiauthentik yang telah diterangkan sebelumnya dan persesuaiannyadidukung oleh keterangan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd, saksiPaschalis Laki, BA, saksi

Kerugian imateril yaitu saksi tidak dapat berkomonikasi politikdengan masyarakat dan saksi merasa sedang di sabotase hak hakpolitik saksi.Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidakberkeberatan dan membenarkannya ; ELI SUPARMAN Bin (Alm) M.