Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor : B.01.021/MI/CP/SMEC-CR1017 tanggal 18 Oktober 2017;

Bank Danamon Indonesia, Tbk, yangtertuang pada:a.Petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small Medium Interpraise) bulanMaret 2017 Bab III perihal Jaminan & Penilaian Jaminan sub bab 3.6tentang penilaian;Memorandum Nomor:B.01.069/MI/SMECCR/0816 tanggal 30 Agustus2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;Memorandum Nomor B.01.151/MI/SMECCR/1117 tanggal 30 Nopember2017;Isi dari peraturan internal tersebut diatas, pada intinya sebagai berikut:Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID

Bank Danamon Indonesia, Tbk, yangtertuang pada:Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBYa) Petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small Medium Interpraise) bulanMaret 2017 Bab III perihal Jaminan & Penilaian Jaminan sub bab 3.6tentang penilaian;b) Memorandum Nomor:B.01.069/MI/SMECCR/0816 tanggal 30 Agustus2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;c) Memorandum Nomor B.01.151/MI/SMECCR/1117 tanggal 30 Nopember2017;Isi dari peraturan internal tersebut diatas, pada intinya

& #Rekan Nomor:B.01.108/MI/CP/SMECCR/0916 tanggal 30 September 2016;Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia,Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & # Rekan Nomor:B.01.021/MI/CP/SMECCR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small MediumInterpraise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;1 (Satu) bendel memorandum SMEC Credit RiskNomor:B.01.069/MI/SMECCR/0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihalketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen

Bank Danamon Indonesia,Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan NomorB.01.021/MI/CP/SMECCR1017 tanggal 18 Oktober 2017; 1 (Satu) bendel petunjuk pelaksanaan Kredit SME (Small MediumInterprise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan; i(satu) bendel Memorandum SMEC Credit Risk NomorB.01.069/MI/SMECCR/0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuanterkait penilaian jaminan untuk Segmen SME; i(satu) bendel Memorandum SMEC Credit Risk NomorB.01.151/MI/SMECCR/1117 tanggal 30 November 2017 perihalpenegasan

Bank DanamonIndonesia, Tok dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor :B.01.021/MI/CP/SMECCR1017 tanggal 18 Oktober 2017;Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY1 (Satu) bendel petunjuk pelaksanaan Kredit SME (Small MediumInterprise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;1(satu) bendel Memorandum SMEC Credit Risk NomorB.01.069/MI/SMECCR/0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihalketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;1(satu) bendel Memorandum SMEC Credit Risk NomorB.01.151

Artinya, dengan telah terbuktinya salah satuperbuatan dari beberapa perbuatan yang disebutkan diatas, maka unsurtersebut diatas dianggap telah dapat terbukti.Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan SuratKeterangan sahnya hasil hutan menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan, adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasilhutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan.Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan

/Pid.Sus/2015/PN.Kdl20Ad.3.20dengan cara memikulnya dengan mempergunakan 2 (dua) buah pikulanhingga pada akhirnya kepergok petugas Perhutani dan terdakwatertangkap.Menimbang bahwa selanjutnya fakta persidangan jugamengungkapkan bahwa Terdakwa bersama dengan Likin, Jumadi danMarzuki ketika mengangkut hasil hutan kayu dengan cara memikultersebut, realitasnya tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan SahnyaHasil hutan atau dokumen dokumendokumen yang merupakan buktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen

uraian fakta tersebutdiatas, Perbuatan terdakwa bersama dengan kawankawannya yaituLikin, Jumadi, dan Marzuki yang telah tertangkap tangan sedangmengangkut hasil hutan kayu yang ditebang dengan cara tidak sah,yang selanjutnya memikulnya dengan mempergunakan 2 (dua) buahpikulan yang kemudian ternyata perbuatan terdakwa dan ketigatemannyatersebut, realitasnya tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil hutan atau dokumen dokumendokumen yangmerupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen

tersebut diatas dapat dibuktikan.PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA( Pleger, Doen Pleger dan Mede Pleger).Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkapdipersidangan, dapat diketahui perbuatan terdakwa yang telahmengangkut 1 (Satu) batang kayu Jati dari Petak 3 B RPH Kedung21Pucung BKPH Mangkang, KPH Kendal dengan tanpa ijin dari Perhutanidan juga tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutanatau dokumen dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasilhutan pada setiap segmen

Bahwa kapasitas TERMOHON II sebagai instansi yang memerlukan tanahadalah sebatas dalam hal Pengajuan Permohonan jijin PersetujuanPenetapan lokasi untuk Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api lintas KedungBanteng Solo Balapan yang dilengkapi dengan Dokumen PerancanaanPengadaan Tanah Jalur Rel Ganda Kereta Api Solo Balapan Walikukun segmen Kabupaten Sragen serta ijin lingkungan dari KementerianLingkungan Hidup Republik Indonesia.5. Bahwa dalam pokok perkara ini :a.

Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragensebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diberitanda (buktiTI.1);Foto copy Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten SragenNomor : 1493.1/KEP33.12500/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentangSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalur Rel GandaKereta Api Solo BalapanWalikukun di Kabupaten Sragen danSekretariat, diberitanda (buktiT1.2);Foto copy Undangan Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah JalurRel Ganda Kereta Api Solo BalapanWalikukun Segmen

Sragen untukKelurahan Sragen Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Kelurahan SragenKulon dan Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Nomor : 1968/33.12500/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberitanda (buktiT1.3);Foto copy Pemberitahuan Pengumuman Nomor : 314/33.14500/H/2018tanggal 19 Pebruari 2018, diberitanda (buktiT1.4) ;Foto copy : Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang TanahDan Daftar Nomonatif Pengadaan Tanah Jalur Rel Ganda Kereta ApiSolo BalapanWalikukun Segmen Sragen Nomor313/33.14.500

Inventarisasi dan Identifikasi PengadaanTanah Jalur Rel Ganda Solo BalapanWalikukun Kepada Penilai KJPPToto Suharto dan Rekan Nomor 815/33.14500/V/2018 tanggal 24052018 , diberi tanda (bukti T.I9) ;Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah untuPembangunan Jalur Rel Ganda Solo BalapanWalikukun di WilayahKabupaten Sragen Nomor : B.TNR.18.02.0059.1 Tanggal 06062018diberi tanda (bukti T.110) ;Undangan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pembangunan JalurRel Ganda Solo BalapanWalikukun Segmen

Sragen yang tanahnya termasuk dalampengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel ganda Kereta Api Solo BalapanWalikukun sesuai Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta BidangTanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalur Rel Ganda Kereta Api SoloBalapanWalikukun Segmen Sragen Nomor 313/33.14.500/II/2018 tanggal 19Pebruari 2018 (bukti T.1.5) dan karena Para Pemohon Keberatan tidakmembubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dalam Berita AcaraHalaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan

Barito Riau Jaya;48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A, Sub Sub Bab 02 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

Barito RiauJaya;48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks C0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks C0202 Bab Sub Bab A, Sub Sub Bab 02 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

BaritoRiau Jaya;48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks C0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks C0202 Bab Sub Bab A, Sub Sub Bab 02 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

Ahmad Fauzi, MBA, karena perbuatannya bertentangan ataumelanggar: Buku Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku dan II yang ditetapkan oleh PT.

Barito Riau Jaya;Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A, Sub Sub Bab 02 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

denganP=25m 24,88 17,25 7,63 Gambar MC 1003 P14+50 P14+75 (Kanan) Pasangan terpasang tidak sesuai denganP=25m 24,38 17,50 6,88 Gambar MC 1004 P14+75 P15+00 (Kanan) Pasangan terpasang tidak sesuai denganP=25m 24,50 18,25 6,25 Gambar MC 1005 P15+00 P15+25 (Kanan) Pasangan terpasang tidak sesuai denganP=25m 26,75 19,00 7,75 Gambar MC 1006 P15+25 P15+50 (Kanan) Pasangan terpasang tidak sesuai denganPs Zot 2825 Tats td Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m6 P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 15,68 0,00 15,68 Segmen

62,50 MC 100b P14+25 P14+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 62,50 MC 100c P14+50 P14+75 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 63,75 MC 100d P14+75 P15+00 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 67,50 MC 100e P15+00 P15+25 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 71,25 MC 100f P15+25 P15+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarPs een aise MC 100, Panjang terpasang = 16 mg P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 0,00 Segmen

25m 6,25 MC 100b P14+25 P14+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 6,25 MC 100c P14+50 P14+75 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 6,25 MC 100d P14+75 P15+00 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 6,25 MC 100e P15+00 P15+25 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=25m 6,25 MC 100f P15+25 P15+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai dengan GambarP=26m 4,00 MC 100, Panjang terpasang = 16 mg P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 0,00 Segmen

26m G00 Gambar MC 100b P14+25 P14+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganPapi eee Gambar MC 100c P14+50 P14+75 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganpS EBi 63,75 Gambar MC 100d P14+75 P15+00 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganP= ae Gree Gambar MC 100e P15+00 P15+25 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganP=26m ha Gambar MC 100f P15+25 P15+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganaL aise Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 mg P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 0,00 Segmen

6,25 Gambar MC 100b P14+25 P14+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganPSeom ie Gambar MC 100b P14+50 P14+75 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganF=26m ae Gambar MC 100d P14+75 P15+00 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganP=25in 20 Gambar MC 100e P15+00 P15+25 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganpS EBi 6,25 Gambar MC 100f P15+25 P15+50 (Kanan) Kondisi terpasang tidak sesuai denganP=25in aio Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 mg P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 0,00 Segmen

Palar pada sidang tanggal 28 Maret 2018 dan juga ketika pemeriksaansetempat telah diperlinatkan adanya pekerjaan 5 (lima) segmen tersebut, sehingga yangmenjadi pertanyaan bagaimana dengan volume aspal khususnya Laston Lapis AntaraHalaman 320 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN Gto(ACBC) didalam 5 (lima) segmen yang sudah dikerjakan PT Lia Membangun Persadayang sudah tertuang dalam gambar teknik laporan hasil pekerjaan/asbuilt drawing dariPenyedia barang/jasa ?

LiaMembangun Persada, namun majelis hakim mempertimbangkan apakah pekerjaan 5(lima) segmen yang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa tersebut sesuai dengankontrak atau tidak secara menyeluruh atau sebahagian pekerjaan saja.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Hendrik J.

sudah diluar dari jalan Beringin, sedangkanterhadap segmen Jalan Beringin akses Jalan H.B Jasin sepanjang 345 meter masihdipergunakan didalam jalan beringin sehingga makin panjang yang awalnya hanya2.200 meter ditambah sepanjang 345 meter menjadi 2.545 meter;Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan hitunganhasilPengukuran dan Penghitungan Volume Terpasang oleh Tim Ahli dari Politeknik NegeriManado yang kedua pada tanggal 2 Nopember 2018 yang memasukkan pekerjaan 5(lima) segmen secara

Laston Lapis Antara (ACBC)Realisasi Segmen 1.

Jalan Beringin sebesar 2.703,35 Ton ditambah denganrealisasi segmen 6. perpanjangan Jalan Beringin (Segmen Jalan Beringin aksesJalan H.B Jasin ) sebesar 537,55 Ton sehingga total realisasi volume Laston LapisAntara (ACBC) sebesar 3.240,90 Ton, maka besaran jumlah realisasi LastonLapis Antara (ACBC) sejumlah 3.240,90 Ton x Rp.1.720.319,03 (Harga Satuan) =Rp. 5.575.381.944,3 (Lima Milyar Lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratusdelapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat koma tiga rupiah

Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah membuat jalan yangdikenal dengan jalan Segmen Parit Ngabeh yang melewati danmengambil (memotong ) sebagiantanah Hak Milik Para Penggugat,sepanjang 889meter (delapanratus delapanpuluh sembilan meter )dan lebar 17 meter ( tujuh belas meter ),atau seluas 15.113 m2 (lima belas ribu seratus tiga belas meter persegi ) tanpa adanyapemberitahuan dan tanpa seijin Para Penggugat selaku pihak yangberhak atas tanah tersebut, adalah perbuatan melawan hukum yangmerugikan

Halaman 15 dari58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN MpwBahwa para penggugat (sunoto Soemarno, dkk) mendalilkan memiliki danmenguasai tanah Hak Milik berdasarkan sertifikat Hak Milik yang dikeluarkanoleh dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, yang merupakan satuhamparan saling berbatasan, terletak di Desa Arang Limbung KecamatanSungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;Bahwa para penggugat mendalilkan para tergugat telan melakukanperbuatan melawan hukum, karena membangun jalan yang dikenal denganJalan Segmen

Parit Ngabeh tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak yangberhak ;Bahwa para penggugat mendalilkan pelaksanaan pembangunan jalan yangdikenal dengan Jalan Segmen Parit Ngabeh dilakukan oleh Tergugat lldengan melewati dan mengambil (memotong) tanopa sepengetahan dan seijindari Para penggugat pada sisi sebelah Utara sepanjang 889 meter (delapanratus delapan puluh Sembilan meter) atau seluas 15.113 m 2 (lima belas ribuseratus tiga belas meter persegi ) ;Bahwa para penggugat mendalilkan dari tindakan

Mahkamah Agung No.621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei1977 Jo.No.621 K /Sip/1975Putusan MARI No. 1087.K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 ;Tentang kekurangan formal pihakpihakHalaman 17 dari58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN MpwBahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat terbandingharus dinyatakan tidak diterima ;Hal didasarkan peristiwa hukum yang ada berkaitan dengan pembangunanjalan sebagaimana dimaksud oleh para penggugat pada angka 2, yaitu :a.September November 2014 Pembangunan Jalan Segmen

Sebelah Barat berbatasan dengan M.2348 Sebelah Timur berbatasandenganM.2347.Bahwa pada objek sebidang tanah para penggugat tersebut telahdibangun jalan Segmen Parit Ngabeh dimana akibat pembangunan jalantersebut tanah tersebut melewati dan mengambil (memotong) sebagian tanahhak milik para penggugat, pada sisi sebelah Utara sejajar dengan ParitNgabeh, sepanjang 889 meter ( delapan ratus delapan puluh sembilanmeter) dan lebar17 meter(tujuh belas meter), atauseluas 15.113 m2 (lima belas ribu seratus

tanggal 30 September 2016;

Memorandum Nomor:B.01.069/MI/SMECCR/0816 tanggal 30 Agustus2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;Halaman 5 dari putusan Nomor 1537 /PID/2020/PT SBY.c.

Petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small Medium Interpraise) bulan Maret2017 Bab Ill perihal Jaminan & Penilaian Jaminan sub bab 3.6 tentangpenilaian;b. memorandum Nomor:B.01.069/MI/SMECCR/0816 tanggal 30 Agustus2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;c. memorandum Nomor B.01.151/MI/SMECCR/1117 tanggal 30 Nopember2017;Isi dari peraturan internal tersebut diatas, pada intinya sebagai berikut:Penilaian aset produktif untuk debitur atau kelompok peminjam denganpinjaman kurang

September 2016; Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tokdengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.021/MI/CP/SMECCR/1017 tanggal 18 Oktober 2017; 1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small MediumInterpraise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;Halaman 21 dari putusan Nomor 1537 /PID/2020/PT SBY.1 (Satu) bendel memorandum SMEC Credit RiskNomor:B.01.069/MI/SMECCR/0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihalketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen

Rekan Nomor: B.01.108/MI/CP/SMECCR/0916 tanggal 30 September 2016;Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tbkdengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.021/MI/CP/SMECCR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small MediumInterpraise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;1 (Satu) bendel memorandum SMEC Credit Risk Nomor : B.01.069 / MI /SMECCR / 0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuan terkaitpenilaian jaminan untuk Segmen

Rekan Nomor:B.01.108/MI/CP/SMECCR/0916 tanggal 30 September 2016;Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank DanamonIndonesia, Tok dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor:B.01.021/MI/CP/SMECCR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small MediumInterpraise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;1 (Satu) bendel memorandum SMEC Credit Risk Nomor : B.01.069 /MI / SMECCR / 0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuanterkait penilaian jaminan untuk Segmen

Hal ini dinyatakan dalam suratNomor : 01/PPK.POKJAIII/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 PerihalPenyampaian Informasi Konfirmasi yang pada pokoknyamenyatakan bahwa proses SPPBJ dan proses kontrak tidak dapatdilakukan dengan alasan karena adanya surat yang dikeluarkan olehTergugat; Penggugat digugurkan dalam tender Pembangunan Jalur Ganda KASoloSemarang Fase (Solo JebresSolo BalapanKadipiroKalioso)Segmen Jalur SoloKalioso; Penggugat digugurkan dalam tender Peningkatan Jalur KA AntaraSerang Merak Lintas

Penggugat digugurkan dalam tender Pembangunan Jalur Ganda KASoloSemarang Fase (Solo JebresSolo BalapanKadipiroKalioso)Segmen Jalur SoloKalioso;c.

yang secara langsungmengakibatkan timbulnya kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu :1) Ketua Pokja Pemilihan atau Pejabat Pembuat Komitmen Satuan KerjaDirektorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,yang tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) dan atau yang menerbitkan Surat Nomor :01/PPK.POKJAIIl/Vill/2021, Perihal : Penyampaian Informasi Konfirmasi;2) Ketua Pokja Pembangunan Jalur Ganda KA SoloSemarang Fase (SoloJebres Solo Balapan KadipiroKaloso) Segmen

yang dikeluarkan oleh Tergugat ;Bahwa dasar diajukannya gugatan a quo adalah oleh karena Klarifikasi SuratKeterangan telah menghambat Penggugat dalam penetapan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SatuanKerja Direktorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.Proses SPPBJ dan Proses Kontrak tidak dapat dilakukan, kemudian Penggugatdigugurkan dalam Tender Pembagunan Jalur Ganda KA Solo Semarang Fase (Sole JebresSolo BalapanKadipiroKalioso) Segmen

Hal ini dinyatakan dalam suratNomor : 01/PPK.POKJAIII/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 PerihalPenyampaian Informasi Konfirmasi yang pada pokoknya menyatakan bahwaHal.17 dari 27 halaman, Putusan Perkara Nomor : 98/G/TF/2021/PTUN.MDN.proses SPPBuJ dan proses kontrak tidak dapat dilakukan dengan alasan karenaadanya surat yang dikeluarkan oleh Tergugat; Penggugat digugurkan dalam tender Pembangunan Jalur Ganda KA SoloSemarang Fase (Solo JebresSolo BalapanKadipiroKalioso) Segmen JalurSoloKalioso; Penggugat

Thamrin, segmen BundaranHotel Indonesia (HI) sampai dengan Bundaran Air Mancur MonumenNasional (Monas); dan Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat dariPukul 06:00 sampai dengan Pukul 23:00 WIB.Halaman 3 dari 28 halaman.

Thamrin, segmen Bundaran HI sampai denganBundaran Air Mancur Monas; danb. Jalan Medan Merdeka Barat.3.

Thamrin (segmen Bundaran HI sampaidengan Bundaran Air Mancur Monas) dan Jalan Medan Merdeka Barat;Bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk manajemen kebutuhan lalulintas sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (videBukti T3), yang berbunyi sebagai berikut :(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan RuangLalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakanmanajemen kebutuhan Lalu Lintas

danPeraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 yang menjadi dasar hukumperaturan obyek keberatan Hum aquo secara jelas memberikan syaratbahwa untuk melakukan pembatasan lalu lintas sepeda motor,dipersyaratkan terlebih dahulu tersedianya jaringan dan pelayanan angkutanumum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan,kawasan, atau koridor yang bersangkutan sehingga terbitnya PeraturanGubernur obyek keberatan HUM a quo yang membatasi kendaraan sepedamotor melintasi di jalan MH.Thamrin, segmen

Putusan Nomor 57 P/HUM/2017menjadi acuan yang cukup digambarkan dalam Peraturan Gubernur Obyekkeberatan HUM aquo;Bahwa Pemberlakuan objek HUM a quo tidaklah memberikan solusi atasmasalah kelancaran dan keterjangkauan lalu lintas pada kawasanpembatasan lalu lintas sepeda motor tersebut yaitu jalan MH.Thamrin,segmen Bundaran HI, sampai dengan Bundaran Air Mancur Monas DanJalan Medan Merdeka Barat oleh karena pemberlakuan obyek HUM a quotanpa memberikan solusi atau alternatif penyelesaian masalahketerjangkauan

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

PEKANBARU kepada BNI KCU Pekanbaru Hal Disposisi Kredit 633309 / Kamis / SKC / TMT Rp.42.000.000.000 Tgl 04.06.2009;

Kecil Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;

CPC/61 tanggal 03 Mar 1998;

ATOK YUDIANTO Nomor : DIR/354/R hal Mutasi/ Perubahan Posisi tanggal 14 Sep 2006;

) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

CPC/61 tanggal 03 Mar 1998;51) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;52) Surat Pernyataan ESRON NAPITUPULU No.01/BNI/X/2007 tanggal1 Oktober 2007;53) Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit tanggalpelaksanaan 25 Feb 2012, Pihak yang ditemui Bpk.

Nomor 05/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

Nomor 05/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR48)49)50)51)52)53)54)55)56)57)58)59)Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks CO202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks CO202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

CPC/61 tanggal 03 Mar1998;Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku Indeks CO0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;Surat Pernyataan ESRON NAPITUPULU No.01/BNI/X/2007tanggal 1 Oktober 2007;Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit tanggalpelaksanaan 25 Feb 2012, Pihak yang ditemui Bpk.

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah membuat jalan yang dikenaldengan Jalan Segmen Parit Ngabeh yang melewati dan mengambil(memotong) sebagian tanah hak milik Para Penggugat, sepanjang 889meter (delapan ratus delapan puluh sembilan meter) dan lebar 17 meter(tujuh belas meter), atau seluas 15.113 m?

Nomor 1471 K/Pdt/2018Pembanding/Para Tergugat yang telah membuat jalan yang dikenaldengan Jalan Segmen Parit Ngabeh yang melewati dan mengambil(memotong) sebagian tanah hak milik Para Penggugat, sepanjang 889meter (delapan ratus delapan puluh sembilan meter) dan lebar 17 meter(tujun belas meter), atau seluas 15.113 m?

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

No. 677 K/PID.SUS/2014 P=25m 24,38 17,50 6,88 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P14+75 P15+00(Kanan)P=25m 24,50 18,25 6,25 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+00 P15+25(Kanan)P=25m 26,75 19,00 7,75 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+25 P15+50(Kanan)P=25m 28,25 13,15 15,10 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100,Panjang terpasang =16mP15+50 P15+75(Kanan)P=25m 15,68 0,00 15,68 Segmen ini tidakterpasangP19+25 P22+70(Kanan)P= 370m 398,05

No. 677 K/PID.SUS/2014 Panjang terpasang =16m P15+50 P15+75 (Kanan)P=25m 0,00 Segmen ini tidakterpasangP19+25 P22+70(Kanan)P=370m 1.236,20 1.089,15 147,05P19+25 P19+50(Kanan)P=25m 68,75 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P19+50 P19+75(Kanan)P=25m 67,50 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P19+75 P20+00(Kanan)P=25m 67,50 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P20+00 P20+25(Kanan)P=25m 65,00 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P20+25 P20+50(Kanan)P=25m

terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100b P14+25 P14+50(Kanan)P=25m 6,25 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100c P14+50 P14+75(Kanan)P=25m 6,25 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100d P14+75 P15+00(Kanan)P=25m 6,25 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100e P15+00 P15+25(Kanan)P=25m 6,25 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100f P15+25 P15+50(Kanan)P=25m 4,00 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100,Panjang terpasang =16mg P15+50 P15+75(Kanan)P=25m 0,00 Segmen

17,25 7,63 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P14+50 P14+75(Kanan)P=25m 24,38 17,50 6,88 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P14+75 P15+00(Kanan)P=25m 24,50 18,25 6,25 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+00 P15+25(Kanan)P=25m 26,75 19,00 7,75 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+25 P15+50(Kanan)P=25m 28,25 13,15 15,10 Pasangan terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100,Panjang terpasang =16mP15+50 P15+75(Kanan)P=25m 15,68 0,00 15,68 Segmen

terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100b P14+25 P14+50(Kanan)P=25m 62,50 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100c P14+50 P14+75(Kanan)P=25m 63,75 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100 P14+75 P15+00(Kanan)P=25m 67,50 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+00 P15+25(Kanan)P=25m 71,25, Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100P15+25 P15+50(Kanan)P=25m 50,56 Kondisi terpasangtidak sesuai denganGambar MC 100,Panjang terpasang =16mP15+50 P15+75(Kanan)P=25m 0,00 Segmen

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di SumbagaCarul *) PIKBumijawa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakanoleh PENGGUGAT adalah sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3myang terbagi dalam 38 segmen, 1 segmen adalah sepanjang 5mdengan lebar 3m.6.

Hasil PemeriksaanDirijek 6 segmen rigid beton & pek. talud :5,0 xX 3,0x 6x 0,25 x = 22,5 X 1.121.454,11 = 25.232.717,48Selisih berat jenis besi tulanganHalaman 7, Putusan Nomor 631/PDT/2019/PT SMG2.982,93 x 7,014% = 209,22 xX 12.088,17 = 2.529.086,93Pek. Talud begisting386,99 x 12.088,17 = 4.678.032,34Pas.

Apabila terdapat kekurangankekurangan dan/ataucacat hasil pekerjaan, penyedia wajibmemperbaiki/menyelesaikannya.Dengan demikian seharusnya berdasarkan ketentuan Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010, PENGGUGAT diperintahkan untuk memperbaikikekurangankekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan pengaspalanjalan 6 segmen rigid beton dan talud karena PENGGUGAT mempunyalikewajiban untuk memperbaiki/menyelesaikannya, tidak langsungdinyatakan tidak diterima.

Apabila terdapat kekurangankekurangan dan/ataucacat hasil pekerjaan, penyedia wajilbmemperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.Bahwa berdasarkan ketentuan Kontrak dan SSUK tersebut di atas,seharusnya TERGUGAT memberikan perintah kepada PENGGUGATuntuk wajib memperbaiki/menyelesaikannya kekurangankekurangandan atau cacat hasil pekerjaan pengaspalan jalan 6 segmen rigid betondan talud.

memberhentikansementara pekerjaan, pasti akan memberikan teguranHalaman 42, Putusan Nomor 631/PDT/2019/PT SMG4.2secara tertulis, pasti akan memberitahukan adanya cacatmutu secara tertulis, pasti akan menunda pelaksanaanpekerjaan secara tertulis; dan Pembanding pasti akan menindaklanjuti sesuai Bukti P2berupa Surat Perjanjian angka 15 butir 4, yaitu mengambiltindakan Penghentian Pekerjaan secara tertulis Sesuaiperaturan yang berlaku.Terbukti robohnya talud yang kemudian menarik besibesipencetak segmen

DA 9617TLA bermuatan kemudian kami menghentikan mobil pick up tersebutselanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil pickup tersebut yang ternyata isinya adalah kayu jenis ulin dengan berbagaiukuran dan setelah kami tanyakan mengenai suratsuratnya Terdakwatidak dapat menunjukkan dokumendokumen yang merupakanbuktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaanhasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa kemudian kami membawaTerdakwa ke Polsek Satui guna proses

DA 9617 TLA bermuatan kemudian kami menghentikan mobil pick uptersebut selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap isi muatanmobil pick up tersebut yang ternyata isinya adalah kayu jenis ulin denganberbagai ukuran dan setelah kami tanyakan mengenai suratsuratnyaTerdakwa tidak dapat menunjukkan dokumendokumen yang merupakanbukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa kemudiankami membawa Terdakwa ke Polsek Satui guna proses

ratusribu rupiah);Halaman 12 dari 17 putusan pidana nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Bln.Menimbang, bahwa apabila diperhatikan tindakan dari Terdakwasebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwatindakannya sudah dapat dikategorikan memiliki dan oleh karenanyasesuail ketentuan peraturan perundangundangan diwajibkan untukmemilik dokumen yang sah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangansahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakanbuktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen