Saksi Komilahdiperbaiki menurut Terdakwa adalah rumah sasedanakan vada kenvataannva Terdakwa adalahdan Saksi Aas Asiah.as survai untuk bedah rumah dariseorana buruh dan pukan seorana petuaPemda Kota Sukabumi : Menimbanag, bahwa Terdakwa telah melakukan seranakaiankebohonaan sehinaga saksi Aloudin, Saksi Komilah dan Saksi Aas Asiahumiah uana vand diminta Terdakwa sesehinaaa menverahkan sei pagaljaya administrasi:Halaman 12 dari 15 Pritiisan Namor 61/Pid B/2015/PN Skh Menimbang, bahwa dengan demikian

berdasarkan Paragraf 4 halaman 3 Akta AddendumPerpanjangan, Perubahan Peminjam, Bentuk Fasilitas Kredit, BentukPengikatan dan Pengurangan Jaminan No. 86 tanggal 26 Nopember2009 menyatakan bahwa para penghaadp PihakKedua/Peminjan/Penjamin tersebut diatas, dengan mi menyatakanmenggabungkan diri, baik bersamasama maupun masingmasing untuk memikul hutang sejumlah dibawah ini atau segalahutang yang akan ditimbulkan Karena persetujuan ini, jadi berartibahwa baik semua bersamasamamaupun seorana demi seorana

KARIN;Bahwa untuk pembagian warisan yang jatuh kepada orang tua Pewaris(yang meninggal dunia) dan saudara laki laki atau perempuan pewarissecara jelas dalam Pasal 854 KUHPerdata ditetapkan:Apabila seorana meninaaal dunia dengan tak meninaaalkanketurunan maupun suami atau isteri sedangkan bapak dan ibunyamasih hidup, maka masing masing mereka mendapat sepertiga dariwarisannya, jika Si meninggal hanya meninggalkan seorang saudaralaki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya.Si bapak

/ tergugatintervensi 1);Bahwa untuk pembagian warisan yang jatuhn kepada orang tua Pewaris(yang meninggal dunia) dan saudara laki laki atau perempuan pewarissecara jelas dalam Pasal 854 KUHPerdata ditetapkan:Apabila seorana meninggal dunia denaan tak meninggalkan keturunanmauoun suami atau isteri sedangkan bapak dan ibunya masih hidup,maka masingmasing mereka mendapat sepertiga dari warisannya, jika simeninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan,yang mana mendapat sepertiga selebihnya.Si

waris dari alm.Karin, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensihalaman 9 angka 25, 26, 27 dan angka 28, 29 dan 30 halaman 10 adalahtidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;Bahwa terhadap dalil Penggugat intervensi dalam surat gugatannyahalaman 10 angka 29 adalah tidak berdasarkan hukum, yang mana telahTergugat intervensi uraikan dan menjadi jawaban dalam hal ini, olehkarena itu beralasan hukum untuk ditolak;Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 854 KUHPerdata ditetapkan:Apabila seorana

keluarga, memenuhi nafkah Lahir danBatin baik kepada istri maupun anak;Bahwa pada poin No.2 Replik :Perbedaan pendapat dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dalamrumah tangga apalagi usia perkawinan antara Termohon dan Pemohonmasih tergolong baru/muda;Dalam hukum bahwa kesepakatan harus tertulis dan bermatrei.Bahwa pada poin No.4 Replik :Termohon mengerti dan paham atas status dan keberadaan Pemohonsejak sebelum menikah bahwa Pemohon memang bukan PNS/ pegawaiBUMN dan berstatus Duda mempunvai seorana

Bahwa untuk menentukan apakah unsur mengambil barang sesuatu yangsebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum dapat terpenuhi atau tidak. maka terlebihdahuiu akan dikemukakan pokokpokok pikiran sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanmeneaaskan: Tidak seorana pun dapat dijatuhi pidana. kecuali apabila penagadijankarena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapatkevakinan bahwa Seseorand vana dianaaap

Dalil penggugat tersebut seakanakan menyatakan bahwatergugat adalah seorang Pengangguran, Padahal kebenarannya tergugatbukanlah seorana pengangguran. sebelum tergugat menikahi penggugatdan sampai dengan saat ini tergugat adalah seorang wiraswasia, hal tersebutjuga diketahui oleh penggugat ;Bahwa dalam gugatan penggugat posita Nomor 7 mengatakan: .... penggugatmeninggalkan tempat tnggal bersama sejak bulan Maret 2016 sampai sekarangkarena tidak tahan alias sikap tergugat.Yang sebenamva. pada bulan

YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 04 Juli 1974 telahmenyatakan "bahwa mengenai honorarium advokat, tidak ada suatuperaturan pun uana menaharuskan seseorana berperkara untuk mintabantuan kepada seorana/lebih advokat. maka upah tersebut tidak dapatdibebankan kepada pihak lawan. sehinaaa auaatan tersebut HARUSDITOLAK."

Bahwa untuk menentukan apakah unsur mengambil barang sesuatu yangsebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum dapat terpenuhi atau tidak. maka terlebihdahuiu akan dikemukakan pokokpokok pikiran sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanmeneaaskan: Tidak seorana pun dapat dijatuhi pidana. kecuali apabila penagadijankarena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapatkevakinan bahwa Seseorand vana dianaaap

Bahwa Termohon pergi dan meninggalkan tanpa izin terlebihdahulu dari Pemohon selaku suami tanpa alasanalasan yang jelassehingga Termohon meninggalkan Pemohon, bahwa Termohon pergisejak bulan Desember tahun 2014 sampai dengan sekarang tidakpernah kembali lagi, bahwa perbuatan Termohon tersebut bertentangandengan syariat Islam baik AlQuran maupun Hadits.Bahwa, Pemohon membantah secara Tegas Point 4, Jawaban Termohonyang menyatakan "dari perkawnan antara Pemohon dengan Termohontelah dikarunia seorana

Dan, perluditegaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak tinggal bersamaseiak 28 Maret 2015 dan puia Terouaattidak melaksanakan kewalibannvasebaoai seorana suami dankenalakeluaroa sebaaaimana Pasal 80 avat (2) dan avat (4)KOMPILASI HUKUM ISLAM.5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat padaangka 5 pada halaman 4.

Banwa Pemohon memiliki seorana saudar kanduna perempuan vanahernama Ida Roviana vann meanikah dennan SuvancdDeakin Aart nernibahan da Dastiansn clannan Ceneinn iabkir rloca anrancaeuashee wea See ke wee iPeeves Sete PRAE Hua Set Hoge Ree pe rea te Na RRA AE egJ were By Fre i oe LA sew ON Boba Bole aw F aes4iaK yang OGinana MaiSya Canuka Awigrum yang saai wi berumurothhal 6 taliuii Uati KRaduia Riydii yaliy saa il UeiUiUl SeKilal O idildt, tanwa kedua Kemenakan Femonon yanda bernama Marsva CantikaNinartim

Padahal kondisi yang sebenarnyatidak sederhana dan harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diaturdalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata yang menjadidasar pengaturan dari mekanisme Jaminan Perorangan pada kegiatanpemberianfasilitas pembiayaan yang dilakukan oieh perbankan maupun lembagapembiayaan lainBahwa menurut Sutarno, 2009, AspekAspek Hukum Perkreditan PadaBank", Alfabeta, Bandung, halaman 239, "Seorang Penjamin adalahcadangan artinya seorana Peniamin itu baru membayar hutana

Temyata dalam oersidanaantelah dihadaokan seorana Terdakwa bemama Terdakwa DARMAN BIN ADANGyang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum. vana telahdewasa dalam keadaan sahat iasmani dan rohani.Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan faktafakta hiikum di persidangan,Terdakwa sabanai Subvek Hukum/Persoon diduaa telah melakukan suatuperbuatan pidana;Menimbana. bahwa berdasarkan Dertimbanaanoertimbanaan diatas. maka unsurini telah terpenuhi:Ad. 2.Unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman

RAHMAYATI Binti SUKMAN untukmetihat Video Pomo datam hahdohon milik terdakwa DARMAN Bin ADANGvana berisikan atau menoaambarkan serta memoerlihatkan adeaan dua orana laki laki dan seorana oeremouan vana sedana melakukan hubunaan seksual atauhubungan badan, namun Sdr.i. RAHMAYATI Binti SUKMAN menolaknya, akantetaoi terdakwa DARMAN Bin ADANG memaksakan kehendaknva denaan caraoaksa menyuruh Sdr.i.

Pasal 76 ayat (1)dan (2) UndanaUndana Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 TentanaPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun9006 dan Perubahan Kedua dengan UndanaUndana Nomor 50 Tahun 2009),telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (vide Pasal 174 R.Bg), danmasinamasina secara seorana demi seorand telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg), sedangkankeberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluaraa dan oranaorana terdekatyang

sekali bagi para penggugat selanjutnya tergugat bersamatergugat V tanpa seizing para penggugat melakukan tindakan untukmelakukan pemerataan tanah / penimbunan terhadap objek perkaro Atersebut, terkesan akan melakukan pembangunan diatas objek perkara Asehingga menghilangkan hak hak para penggugat untuk mempertahankanharta Pusaka Tinggi kaum penggugat dan ini dapat dikategorikan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum" Maka ielas dan teranalah Posita tersebut tidaklelas dan kabur karena tergugat IV bukanlah seorana

Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 635 K/Sip/1973 tanggal 04 Juli 1974 telah menyatakan "bahwaHal 19 dari 43 Putusan Perk.No.570/Pdt.G/2014/PN.Bks.30.31.mengenai honorarium advokat, tidak ada suatu peraturan pun uanamenaharuskan seseorana berperkara untuk minta bantuan kepada seorana/lebih advokat. maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihaklawan. sehinaaa auaatan tersebut HARUS DITOLAK."

Tjaja Jontah, selanjutnya dari pemberi kuasaprincipal tanggal 28 Februari 2009, adalah orang yang tidak berhakmenerima dan menjalankan kuasa seperti advokat atau bukanlahseorang advokat menurut UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 yangdapat mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa baik di luarPengadilan maupun di dalam Pengadilan;Dalam surat kuasa tanggal 28 Februari 2009 a quo dengan jelas tertulisidentitas penerima kuasa adalah seorana Pegawai, dalam hal inipegawai PLN wilayah SulSelra berkantor di

Bahwa pengertian Keputusan Tata UsahaNegara berdasarkan Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan ;" suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yangmenimbulkan akibat hukum baai seorana atau badan hukum perdata.Menurut ketentuan Pasal 1 angka (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 joUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004

tuntutan hukum, masinamasing denganpemberitahuan daiam bentuk yang telah aitentukan, ditanda tanganioleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang hendak dicegah.Pasal 1982 KUH Perdata :"Pengakuan akan hak seseorang yang terhadapnyadaluwarsaberjalan, yang diberikan dengan katakata atau dengan perbuatanoleh orang yang menguasainya aiau olen debditur, juga mencegandaluwarsa.Pasai 1983 KUH Perdata :Pembertahuan menurut Pasal 1979 kepada salah seorana

Bahwa Setahu Saksi,Gerrits Siahainenia dan Penggugat tidak memiliki anak dan yang bernama Irmaadalah anak anakat mereka dan juga ada seorana anak lakilaki:Menimbang, bahwa kemudian saksi Johan J. D.