Ditemukan 263 data
Rr. Hartini, S.H.
Terdakwa:
HERI SETIAWAN Bin ALM M. YUSUF
53 — 6
Selamadalam masa penahanan di rutan/lapas, dapat menjalani rehabilitasimedis/rehabilitasi sosia.2.
18 — 6
Bahwa sudah selayaknya MajelisHakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia/l Justice) dan(moral Justice), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yangdiajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitasdalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena ditilik dari berat barangbukti berupa sabu yang dalam perkara ini berdasarkan berita acarapenimbangan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.
82 — 56
TAHALELE,Mph dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan SosialProvinsi Maluku Nomor : 050/9438 A tanggal 2 November 2006 sebagainama dan alamat penerima dana keserasian / reintegrasi sosialkorban bencana sosial Maluku yang baru, hal tersebut bertentangandengan surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial Rl Nomor : 718/BJS/VII/2006 tanggal 24 Juli2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b yang berbunyiUsulan Calon KBS (Korban Bencana Sosia!)
2,727,272. 179,.090.908.11 130,000,000. 11,818,181 1,772,728. 116,409,089. 62,681,81Khoirul , . 8 71 , , . 00 82 Dy: 91 8.209 UmmahCV Karya 45,454 ,546.4 6,818,181. 322,996,400. 29,363,309 4,404,496. 289,228,594. 158,498,610 Barend 500,000,000.00 5 80 447,727,271.74 00 09 36 55 77.2063,636,363 .6 9,545,454. 486,036,900. 44,185,172 6,627,776. 435,223,950. 191,594,2Beringin 700,000,000.00 4 55 626,818,181.82 00 B 91 36 31.45ll DuaCV Tanah 36;363.637 Penyaluran bantuan bantuan keserasianKeserasian Sosia
22 — 10
Bahwa sudah selayaknya MajelisHakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia/l Justice) danmemperhatikan moral si pelaku/erdakwa (moral Justice), oleh sebab itu,menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebuttidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa karena ditilik dari berat barang bukti berupa sabu yang dalamperkara ini berdasarkan berita acara penimbangan berat kotor 2,1 (dua komasatu) gram.
14 — 4
serta merupakan preventifbagi masyarakatlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatanyang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidanayang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Bahwapemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan beratringannya hukuman terhadap Terdakwa sudah selayaknya Majelis Hakimmemperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia
23 — 3
Bahwa sudah selayaknya MajelisHakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia/l Justice) dan(moral Justice), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yangdiajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitasdalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena ditilik dari berat barangbukti berupa sabu yang dalam perkara ini berdasarkan berita acarapenimbangan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
1.ATORI Bin JUMADI
2.YETI WIDIARTI Binti MARJO
21 — 9
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untukmengirimkan salinan penetapan kepada Kementetian Sosia!, Kehekiruaneq.Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Neger,Kermenierian Kesehatan,Kejaksaan Agung,Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI. Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 0057/Pdt.P/2016/PA.TmK.4.
45 — 9
berikut :DALAM EKSEPSI :Bahwa, yang menjadiobjekdalamperkara a quoadalahSuratKeputusan yangdikeluarkanKepalaDinasSosialdanTenagaKerjaPemerintah Kota MedanNomor : 567/1096/DSTKM/2015 tanggal 13 April 2015 perihalAnjuran ;Bahwa,Klien kami sangat keberatan dan tidak sependapat terhadapSurat KeputusanKepalaDinasSosialdanTenagaKerjaPemerintah Kota MedanNomor : 567/1096/DSTKM/2015 tanggal 13 April 2015 perihalAnjuran,karena Pendapat dan Pertimbangan Mediator yang diuraikandalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosia
76 — 20
Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosia Ekonomi DaerahTertinggal (P2SEDT) Kementrian Negara Pembangunan Daerah TertinggalDeputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007.3. Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial.e Bahwa yang diajukan oleh Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura DesaRigangan I Kec.
Tengah untuk memperoleh bantuanStimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal(P2SEDT) TA. 2007 adalah Terdakwa selaku Ketua Lembaga Pelatihan /Kursus Las Amura.Bahwa benar dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukanproposal tersebut adalah :Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 13/PER/MPDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman Umum PelaksanaanPercepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal.Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosia
52 — 62
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon disebabkan antara lain;e Termohon cemburu buta dan mengusir Pemohon dari rumah kediamanbersama padahal Pemohon saat itu sedang bekerja sebagai Penambang;e Termohon membuat status di media sosia Facebook menghinaorangtua Pemohon;6.
25 — 12
7 ayat (3) UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No.5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi olehPengadilan wajib mendengar keterangan kedua calon mempelai yangakan melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calonmempelai, Hakim juga telah menasehati kedua calon mempelai agarmemahami resiko pernikahan di usia dini menyangkut ketidaksiapanmental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi,sosia
143 — 80
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Oleh karennya proses penyelesaian perkara secara /itigatif dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamasudah tepat dan benar dan telah mempertimbangkannya dari aspek yuridis,aspek psikologis dan aspek sosia/ sesuai dengan ketentuan yang berlaku,sehingga dapat
59 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerapkan hukum bahwa didalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial NasionalPasal 13 ayat (1) berbunyi: Pemberi kerja secara bertahap wajibmendaftarkan dirinya, pekerjaannya, sebagai peserta kepada BadanPenyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosialyang diikuti, dan Pasal 17 ayat (2) berbunyi: Setiap pemberi kerja wajibmemungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iurannya yang menjadikewajibannya dan membayar iuran tersebut kepada Badan PenyelenggaraJaminan Sosia
27 — 4
balas dendam, untuk menjatuhkan beratringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruhHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2021/PN Lbpisu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaansuka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapasebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannyahukuman yang dijatunkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakimmemperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia
16 — 7
Bahwa sudah selayaknya MajelisHakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia/l Justice) dan(moral Justice), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yangdiajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitasdalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena ditilik dari berat barangbukti berupa sabu yang dalam perkara ini berdasarkan berita acarapenimbangan berat 00,08 (nol koma nol delapan) gram.
17 — 2
alasan sebagai berikut :Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan beratringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruhisu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaansuka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapasebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau beratringannya hukuman yang dijatunkan kepada terdakwa, sudah selayaknyaMajelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia
14 — 2
Berlanjut sampai bulanbulan berikutnya setelan Pemohonmengetahui itu, HP dan applikasi media sosia (Facebook, Whatsapp dll)Termohon semua di pasword;Bahwa saya Pemohon merasa curiga terhadap Termohon adanyahubungan terlarang yang dilakukan oleh Termohon, dan itu ternyata benaradanya kehadiran orang ketiga dalam hubungan rumah tanggga kami yaitumantan pacarnya Termohon saat waktu Termohon Kuliah dulu yangbernama XXXXXXXXXXXXX Setiadi.
18 — 4
Bahwa sudah selayaknya MajelisHakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia/l Justice) dan(moral Justice), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yangdiajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitasdalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena ditilik dari berat barangbukti berupa sabu yang dalam perkara ini berdasarkan berita acarapenimbangan berat 2,2 (dua koma dua) gram.
18 — 3
Bahwa sudah selayaknya MajelisHakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia/l Justice) dan(moral Justice), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yangdiajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitasdalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena ditilik dari berat barangbukti berupa sabu yang dalam perkara ini berdasarkan berita acarapenimbangan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.
50 — 1
balas dendam, untuk menjatuhkan beratringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruhHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2021/PN Lbpisu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaansuka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapasebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannyahukuman yang dijatunkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakimmemperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia