Fachri Leluasa dalam dakwaan kesatuterbuktimenerima suap bukan dari Pemohon PK/Terpidana, melainkandari Sdr. Chandra Antonio Tan.(vide halaman 63 LampiranBukti P2) Sedangkan baru dalam dakwaan kedua, paraTerdakwa tersebut dikenakan Pasal 11, pasal untuk penerimahadiah, bukan Pasal 12 atau Pasal 5 UndangUndang Nomor31/1999 jo. UndangUndang Nomor 20/2001 yang seharusnyadikenakan apabila terbukti menerima suap;6.2. Bahwa demikian juga halnya dengan TerpidanaIr.

UndangUndang Nomor 20/2001 mengenaipenyalahgunaan wewenang, dan dipidana selama 3 tahunpenjara, dan tidak pernah dinyatakan bersalah melanggarPasal 12 atau Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang 31/1999,sebagai orang yang menerima hadiah apalagi suap, dari Klienkami/Pemohon PK/Terpidana;7.

lainnya (vide Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 662K/Pid/1992, dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1168 K/Pid/2000, serta PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Pid/1993),Pemberi Suap selalu dijatuhi hukuman yang lebih ringan dariPenyelenggara Negara Penerima Suap, hal mana sejalan dengansemangat UndangUndang Tipikor yang bertujuan mencegahPenyelenggara Negara untuk menerima suap;16.

Terlebih lagi bila Putusan a quo dibandingkan denganPutusanPutusan lainnya dalam perkaraperkara sebelumnya yangnilai suapnya jauh lebih besar daripada perkara a quo dan jugatelah berkekuatan hukum tetap, dimana Terpidana Pemberi Suapdijatuhi pidana yang lebih ringan dari pada Penerima Suap, yakni: Terpidana Hartati Murdaya (suap Bupati Buol senilai Rp3Milyar) dipidana penjara 2 tahun 8 bulan; Terpidana Arya dan Juard Effendi (suap impor daging sapisenilai Rp 40 Milyar) dipidana penjara 2 tahun 3

bulan; Terpidana Diah Soemedi (suap penyidik Pajak senilai Rp 5Milyar), oleh Majelis Hakim PK diperbaiki menjadi pidanapenjara 3 tahun; Terpidana Antonius Bambang Djatmiko (suap BupatiBangkalan Fuad Amin senilai Rp15 Milyar) dipidana penjarahanya 2 Tahun penjara;Sehingga jelaslah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidanaHal. 50 dari 54 hal.

NOOR SALEHOODIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/ Pid.Pra /2018/PN.Pmk Bahwa, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSUITED Ge fesse eer re ri RTI Bahwa, saksi di periksa berkaitan dengan kasus suap, dengan duduksebagai Terdakwa adalahPemohon);2 272 nnn nnn nnn nnn nnn nee Bahwa, kasus suap yang di dakwakan kepada Pemohon adalah suap DanaAlokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016; Bahwa, atas perbuatan tersebut, Pemohon

MOHAMMAD SADIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSUI AD AYA; nena nnn nn nn nnn nn nn nn nn nn nn nnn cnn nn nnn mann nn nnn na nnnn nna nn nanan Bahwa, saksi di periksa berkaitan dengan kasus suap, dengan duduksebagai Terdakwa adalahPemohon); 222 oon nnn nnn nnn nnn nee Bahwa, kasus suap yang di dakwakan kepada Pemohon adalah suap DanaAlokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016; Bahwa, atas perbuatan tersebut,

fotokopi masingmasingdiberi tanda: P1 sampai dengan P45 dan 2 (dua) orang saksi yang nama danketerangannya seperti tersebut di ataS;Menimbang, bahwa Termohon menolak dalildalil permohonan Pemohontersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon telahmemenuhi syarat formil yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum AcaraPidana dan perkara tersebut berbeda dengan perkara sebelumnya, yang telahmendapat kekuatan hukum tetap, dimana sebelumnya Pemohon di Jjadikantersangka dalam kasus suap

Termohon menyatakan tidak tepat dalil dariPemohon bahwa perkara yang disidik Termohon mempunyai keterkaitan, karenapada saat Pemohon di dakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitandengan suap Dana Alokasi Desa Dasok Tahun 2016, sedangkan penyidikan yangdilakukan Termohon adalah berkaitan dengan temuan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) yang menyatakan ada kerugian negara pada pengerjaan proyekdengan menggunakan Dana Alokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, yangmelibatkan Pemohon sebagai Kepala

:Pengangkatan TKS Medis menjadi honor daerah sebanyak 375 (tigaratus tujuh puluh lima) orang, sarat kepentingan dan suap. Setiap orangyang diangkat menjadi honor daerah diduga pungli Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), yang tidak menyanggupi tidak jadi diangkatmenjadi honda;Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.

Sus/2019Bakhtiar Anmad Sibarani coba suap saya Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan oknum Kadis Kesehatan sosorkan 10.000.000 TKSkepada saya, asalkan pada pembahasan PAPBD Tapteng 2016 ikutsaya bahas selaku wakil ketua DPRD Tapteng, demikian dikatakanwakil ketua DPRD Tapteng, Senin (3/10) dibilangan parkiran kantorDPRD Tapteng usai membahas PAPBD Tapteng...

Pemkab Taptengmenganggarkan dana honor daerah sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) untuk biaya honor/gaji Tenaga KerjaSukarela yang diangkat menjadi Honor Daerah (Honda) hanyadianggarkan untuk 2 (dua) bulan honor/gaji hingga akhir 2016 dan agardisahkan oleh DPRD Tapteng;Menurut keterangan dari Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao,S.T. kepada sejumlah awak media, bahwa pengajuan pengesahanpengangkatan Tenaga Kerja Sukarela menjadi tenaga Honor Daerahsarat kepentingan dan berbau suap

,akan tetapi tawaran coba suap itu ditolaknya mentahmentah danmembuat Bakhtiar Ahmad Sibarani menjadi galau dan bila hasilpengesahan pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) menjadiHonor Daerah (Honda), hal itu diungkapkan Rao dihadapan seluruhHal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid. Sus/2019SKPD Tapteng dan Sekda, Drs.

Karena kita mengetahulsosok Bakhtiar merupakan Calon Bupati Tapteng;Disini saya salut kepada Bakhtiar, Karena dia telah mampu memberikanimingiming kepada masyarakat Tapteng dengan menjanjikan seorangdapat diangkat menjadi Honda dan dia mengharapkan agar ParaHonda tersebut nantinya memberikan dukungan kepada PasanganBakhtiar Darwin (BADAR);Dalam kasus ini kiranya aparat hukum yang ada di NKRI, kiranyamenyikapi persoalan ini dan mengusut dugaan suap Para TKS yangdiangkat menjadi HONDA dan bila perlu

(lima juta rupiah) untuk sebagai barang bukti suap tambangillegal dan saat saksi bertemu dengan Damas di Mobil, kemudianTerdakwa memerintahkan Damas untuk melaporkan tentang Tambangillegal ke Polres ; Bahwa yang berangkat ke Polres adalah saksi, Nur Saroja,Damas, Agus Sutanto dan Guruh.

/PN Kinmenggerakkan orang lain dengan cara tertentu. danseterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicelamasyarakat ; Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana suap adalahmerupakan jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

/PN KinTerdakwa mendapat informasi dari Agus Wahyudi rencananya akandiserahkan pada tanggal 31 Agustus 2018 kepada penyidik yang memintasemua buktibukti agar dikumpulkan ; Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk menyuap Indra dan Indra bisadisuap karena Indra sebagai swasta seperti yang diatur dalam UU No.11/tahun 1980 suap sektor swasta.

, laluSaksi INDRA WIYANA mengatakan perintah mas Sigit kon nerimomengko didadike bukti suap! (perintah mas Sigit untuk menerima nantidijadikan bukti Suap).: Bahwa, selanjutnya Saksi DAMAS KURNIADI mengatakankepada Saksi INDRA WIYANA duit iki kekno mas sigit aku ora ngertiurusane!

dan oleh Terdakwa dijawab kalau terpaksaditerima nanti untuk jadi barang bukti suap tambang illegal. Lalu, karenapersetujuan Terdakwa akhirnya Saksi INDRA WIYANA menerima amplopberwarna putih yang berisi uang sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah);Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018.

Lukman HakimSP cs dkk tersebut bisa hilang dan tidak jelas kKemana rimbanya di PoldaRiau dan di Kejari Pekanbaru Riau, tanpa uang suap, gratifikasi yangsangat banyak tentulah penghilangan berkas BAP perkara pidana LaporanPolisi Nomor 115/IV/SKPT/2013/Riau tersebut tidak akan mungkin terjadi.Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2671 K/Pid.Sus/2015Buktinya H.

Tanpaadanya uang suap, gratifikasi yang sangat besar maka rekayasa hukumdan pengalihan Penyidikan Polda Riau dan Surat Tuntutan Hukum JPUKejati Riau tersebut tidak akan mungkin terjadi secara hukum.Penggunaan Pasal 27 Ayat (3) jo.

Lukman Hakim SP csdkk tersebut untuk tujuan tidak terpuji, lanan KKN, suap, gratifikasi agarTersangka H. Lukman Hakim SP, cs dkk bebas dari jerat hukum pidanapenjara sadis/keji dan biadab tersebut.

Karenauangnya banyak hukum pun bisa diaturnya sesuai kehendaknya H.Lukman Hakim SP sudah ditetapbkan menjadi Tersangka pelakupengancaman dan pengusiran terhadap diri kami sekeluarga tetapi bisadiaturnya sehingga status Tersangka yang disandangnya bisa berubahmenjadi tidak Tersangka dengan munculnya SP3 Polri (Jajaran PoldaRiau), tanpa uang suap, gratifikasi yang cukup besar hal tersebut tidakakan terjadi.

Lukman Hakim SP cs dkk tersebut terhadapdiri kami sekeluarga telah sengaja dihilangkan (di 86 kan/ di SP3 kan sertadijadikan uang suap, gratifikasi) oleh Penyidik Polda Riau An. KapoldaRiau dan JPU Kejari Pekanbaru Riau An. Kejati Riau tersebut, denganadanya surat tuntutan hukum dari JPU Kejati Riau Nomor Reg.

Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP.

(Vide: Darwan Prinst, hal.36);Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindakpidana korupsi merupakan suap.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2017./PN Tte.dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP.

PELAKU SUAP SEBENARNYA (SAHRIN HAMID, MUKHLISTAPI TAP! DAN M DJUFRRY) TIDAK DITETAPKANTERSANGKA OLEH KPKa. Bahwa sebagaimana kesaksian Sahrin Hamid, MukhlisTapi Tapi dan M Djufrry dalam persidangan denganTerdakwa M.

Bentuk suap antara laindapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lainsebagainya. Adapun tujuan suap = adalah untukmempengaruhi pengambilan keputusan dari orang ataupegawai atau pejabat yang disuap.g.

RUSLI SIBUA, M.Sididuga melakukan upaya suap terkait pemenangansengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011di Mahkamah Konstitusi (MK). Penyidik KPK dapatmelakukan klarifikasi kepada Dr. Bambang Widjojanto,SH., MH. (Wakil Ketua KPK Non Aktif) bahwa Drs.RUSLI SIBUA, M.Si tidak pernah melakukan TindakPidana Suap terkait pemenangan sengketa PemilihanKepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di MahkamahKonstitusi (MK).b. Bahwa Pemohon dari awal berkeinginan memakai jasahukum Dr.

Pemohon hanya difitnah olehketerangan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan MDjufrry telan melakukan suap terhadap pemenangansengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahwa perkara dugaan tindak pidana suap pemenangan sengketapemilinan kepada daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi an. RusliSibua merupakan pengembangan perkara M.

tergugatbayar sejumlah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).5.b, benar tergugat sering berkata kasar kepada penggugat karena saat itutergugat dalam keadaan emosi.5.c tidak benar tergugat tidak menghargai penggugat dan keluarga penggugat,karena selama ini tergugat sangat penggugat selaku istri, dan orang tuapenggugat, tergugat menganggap sebagai orang tua tergugat.5.d tidak benar tergugat sering cemburu tanpa alasan, Tergugat cemburuberalasan karena penggugat sering dijemput dengan sopir mobil truk yangbernama Suap

) bulan.Bahwa disamping mengajukan jawaban atas dalildalil gugatan penggugattersebut, tergugat juga menyatakan siap bercerai dengan penggugat.Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan tanggapan(replik) secara lisan sebagai berikut:e Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula, mau bercerai dengan tergugatkarena penggugat tidak bisa lagi hidup rukun dengan tergugat.e Bahwa benar tergugat sebelum menikah berstatus jejaka.e Bahwa tidak benar penggugat selingkuh dengan lelaki bernama Suap

tergugatbayar sejumlah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).5.b, benar tergugat sering berkata kasar kepada penggugat karena saat itutergugat dalam keadaan emosi.5.c tidak benar tergugat tidak menghargai penggugat dan keluarga penggugat,karena selama ini tergugat sangat penggugat selaku istri, dan orang tuapenggugat, tergugat menganggap sebagai orang tua tergugat.5.d tidak benar tergugat sering cemburu tanpa alasan, tergugat cemburuberalasan karena penggugat sering dijemput dengan sopir mobil truk yangbernama Suap

penggugat selama 2 (dua) bulan.Menimbang, bahwa selain jawaban tergugattersebut tergugat juga menyatakan telah siap bercerai dengan penggugat.Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat telahmengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula, mau bercerai dengan tergugatkarena penggugat tidak bisa lagi hidup rukun dengan tergugat.e Bahwa benar tergugat sebelum menikah berstatus jejaka.e Bahwa tidak benar penggugat selingkuh dengan lelaki bernama Suap

Keributan Penggugat dan Sdri Safersa Yusana Sertana Berawal dariDitemukannya Asli Buku Catatan Keuangan Kantor Law Firm Lucas SH &Partners tempat ia bekerja Yang diduga Berisi Suap Kepada OknumPenegak Hukum..

Safersa dengan menggunakanalamat email kucing2ku@yahoo.com mengirimkan beberapa email kepadaPenegak hukum (KPK, Jaksa Agung, Kapolri), Belasan Pengacara terkenaldan Media Massa yang berisi pengakuan adanya Praktek Mafia Hukum(Suap kepada Penegak Hukum), Penggelapan Pajak dan Pencucian uangyang diduga dilakukan oleh Pengacara Lucas SH (Kantor Advokat Lucas SH& Partners) (vide bukti P. 16).6.

Semua dokumen dan kelerangan dalam dokumen tersebut adalahpalsu, tidak benar dan semuanya adalah rekaan sayayang intinva PENGGUGAT seolaholah telah merekayasabuku catatan keuangan kantor Safersa Yusana Sertanabekerja, yang ditulis tangan berisi dugaan suap kepadasejumlah oknum Penyelenggara Negara(Vide Bukti P. 9 B)Padahal sesuai fakta, PENGGUGAT dan Sdr.

Tergugat TIDAK menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidanakorupsi berupa dugaan mafia hukum, suap kepada penegak hukum,penggelapan pajak dan pencucian uang.Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan, Penggugat menyerahkan barangbukti berupa 31 lembar foto copy buku catatan keuangan kantor Lucas SH &Partners yang berisi dugaan gratifikasi / suap kepada penegak hukum.Penggugat juga menceritakan pengakuan Sdri Safersa secara detailbagaimana Pengacara Lucas SH memberikan suap kepada oknum hakim;Bahwa terhadap

Bahwa Penyebab utama keributan sebenarnya karena ditemukannya bukucatatan keuangan kantor Lucas SH & partners berisi dugaan suap kepadapenegak NAUKUM nn nnn nnnnn ne nnn none nen nn nnn nn nn nemnnnnnonnnnnnan(Vide Bukti P.9 B) dimana Safersa mengakui sering diperintahkan PengacaraLucas untuk mengambil uang dari klien, menyimpan di brankas danmengantarkan uang ini kepada penegak hukum.

BahwaPENJELASAN TENTANG MONEY POLITIK SUAP . Suap didefinisikan dengan seuautu yang diberikandengan membenarkan yang salah ataumenyalahkan yang benar;. Suap diberikan dalam hal yang benar = ataumembenarkan yang salah;. Suap diberikan oleh syarat pertolongan denganmaksud atau tujuan meminta tolong dan bantuanterhadap perbuatan yang salah;.

Suap ialan mengatakan segala sesuatu yangdijadikan sarana oleh seseorang untuk menggapaikeinginan karena kencintaan kepada harta dankedudukan;PENYUAPAN DALAM HUKUM DAN HADIST. Dari Abu Hurairah, Bahwa Allah melaknat orangyang menyuap dan orang yang disuap dalamsuatu perkara. Diriwayatkan Abdullah Bin Amru dari RasullulawahSAW melaknat Orang menyuap dan orang yangdiberi suap. Memberi dan menerima suap hukumnya adalah haramberdasarkan Ijma Kesepakatan Para Ulama Calon Kepala Desa No. Urut 3.

pelaksanaan penerimaan SecabaPK TNI AD TA 2019, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di ruang aula Secaba RindamXll/Tpr dilaksanakan briefing khususnya panitia bidang jasmani yang dipimpiniangsung olen Katimjas dari Disjasad dan saat itu dihadiri oleh petugas panitiabidang Jasmani termasuk Terdakwa dan yang disampaikan tentang pembagiantugas masingmasing perorangan agar melaksanakan tugas dengan penuh rasatanggung jawab, kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang Jasmaniuntuk tidak menerima suap

Budiono (Saksi5) Kaurdeporamil dan KoraumDepjas Rindam XIl/Tpr berpendapat Terdakwa tidak mentaati perintah Katimjas dariDisjasad dan Dansat (Danrindam XII/Tpr) karena sebelum pelaksanaan penerimaanSecaba PK TNI AD TA 2019 tersebut baik Danrindam XII/Tpr maupun KatimjasDirsjasad telah memberikan penekanan kepada para panitia penerimaan calonBintara PK TNI AD Reguler TA 2019 termasuk Terdakwa bahwa tidak ada anggotayang terlibat dalam menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapunserta

Bahwa dalam perkara ini Saksi berpendapat Terdakwa tidak mentaatiperintah dari Dansat (Danrindam XIl/Tpr), karena sebelum pelaksanaan penerimaanSecaba PK TNI AD TA 2019 tersebut baik Danrindam XII/Tpr maupun KatimjasDisjasad telah memberikan penekanan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalammenerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun dalam pelaksanaanpenerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi3 :Nama lengkap : HIMAWAN ANUGROHOPangkat

Dengan adanya surat perintah tersebut Danrindam XIlI/Tpr sebagai atasanlangsung Terdakwa sudah memberikan briefing dan penekanan untuk tidak mainmain dan menerima suap demikian juga dengan penekanan dan arahan dariHalaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 09K/PM.105/AD/III/2020Katimjas dari Disjasad menyampaikan tentang pembagian tugas masingmasingperorangan dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab,kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang Jasmani agar tidakmenerima suap ataupun

Bahwa akibat dari perobuatan tersebut dapat merugikan instutusi TNI ADkarena tidak dapat menjaring atau mendapatkan caloncalon prajurit TNI AD yangyang berkualitas baik, karena adanya pengaruh suap dan percaloan dalampenerimaan prajurit TNI AD yang semula sudah disampaikan sebagai penekananHalaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 09K/PM.105/AD/III/2020dalam Jam Komandan Danrindam XIl/Tpr dan pengarahan Katim Jasad yangmerupakan perintah dinas dari atasan yang harus ditaati oleh Terdakwa.Menimbang

Bahwa praktik suap dan gratifikasi yang terjadi pada Hakim Konstitusi,sebagaimana kasus yang melibatkan TERGUGAT ini, pertamatama adalahHal.9 Putusan No. 516/PDT/2016/PT.DKI.tindakan immoral karena telah membusukkan citacita dan alasan pembentukan(raison deetre) Mahkamah Kontitusi;a. Bahwa raison deetre dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagaipenjaga moral konstitusi.

yangsecara materiil dan nyata" menjadi korban dan atau menderita atas tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa;Misalnya : orang yang menderita kerugian kerugian/korban atas tindakpidana penipuan/penggelapan, korban tindak pidana penganiayaan, korbantindak pidana pencemaran nama balk, korban tindak pidana perbuatan tidakmenyenangkan;Bahwa sedangkan Penggugat sendiri bukanlah sebagai korban atau saksikorban dan tidak menderita kerugian materiil/nyata apapun atas adanyaperkara tindak pidana korupsi/suap

yang didakwakan kepada Tergugat (incasu Terdakwa), oleh karena itu secara hukum Pengugat tidak rnempunyaikualitas hukum dan atau kepentingan hukum dalam mengajukan gugatankepada Tergugat yang berpokok pangkal kepada perkara tindak pidanapidana korupsi/suap yang dijadikan dasar gugatan (penggabungan gugatandengan perkara tindak pidana) oleh Penggugat saat ini (pada tangal 30 Juni2014) telah dijatuhkan putusan akhir oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saat

Gugatan kurang pihak (Exceptio ex juri terti);Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat pada poin 22 23 positagugatan, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukanPenggugat kepada Tergugat adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsiyang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam bentuk Tergugat sebagaipenerima suap (yang disuap) di satu sisi, dan Chairun Nisa, Hambit Bintih,Cornelis Nalau Antun sebagai pemberi suap (Penyuap Tergugat) di lain sisi;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan

oleh karena perbuatanmelawan hukum (tindak pidana suap/korupsi) tersebut dilakukan olehTergugat bersamasama dengan Chairun Nisa, Hambit Bintin dan CornelisNalau Antun, maka untuk sempurnanya gugatan a quo Penggugat haruspula menarik Chairun Nisa, Hambit Bintin dan Cornelis Nalau Antun sebagaipihak;5.

PtkPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan secara limitatifpengertian tentang suap dan gratifikasi.e Kata suap ditemukan pada rumusan Pasal 1, 2 dan 3 UU Nomor 11 Tahun1980 tentang Tindak Pidana Suap.e Pasal 1 UU No. 11 tahun 1980 merumuskan : Yang dimaksud dengantindak pidana suap di dalam undangundang ini adalah tindak pidana suapdi luar ketentuan peraturan perundangundangan yang sudah ada.e Pasal 2 UU No. 11 tahun 1980 merumuskan : Barangsiapa memberi ataumenjanjikan sesuatu kepada

adalah pemberian seseorang kepada pejabat karenaadanya komitmen antara yang memberi dan yang menerima;Bahwa Jika komitmen dalam suap itu tidak dilakukan, maka hal itu menjadipenipuan atau gratifikasi;Dalam UU Pemilu telah diatur secara knusus mengenai subyek hukum yangmasuk didalam UU tersebut dan tempusnya harus dalam masa Pemilu,sehingga apabila subyek hukum tidak termasuk dalam UU Pemilu makadigunakan UU yang lain meskipun tempusnya dalam masa Pemilu;Bahwa Niat seseorang dalam Suap atau Gratifikasi

harus diliat dahuluapakah ada komitmen di dalamnya atau tidak;Bahwa unsur suap adanya perjanjian memberi dan menerima ada yangdisepakati:Bahwa apabila seseorang yang menerima uang tidak ada perjanjian ataukesepakatan maka tidak masuk dalam unsur suap karena unsur suap adalahkesepakatan ;Bahwa saya ahli dibidang hukum pidana;Bahwa penyelenggara negara adalah orang yang ditugaskan olehpemerintah;Bawaslu disebut penyelenggara negara saya tidak tahu pasti, apabiladiangkat oleh pejabat negara dan mendapat

Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesaisecara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yangmenerima; Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengansuap aktif (actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuatdan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suapHalaman 89 dari 106 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN. Ptkpasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yangmenerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan yakni Pasal418, 419 dan 420 KUHP.

pikiran orang yang memberikan haadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabatannya :Bahwa Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001berasal dari Pasal 418 KUHP yang ditarik sebagai delik korupsi.Dalam ketentuan ini yang diancam adalah Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara yang menerima suap (Passive omkoping),disini Pegawai yang menerima suap tersebut bersifat pasif,sedangkan inisiatif untuk memberikan hadiah / janji datang daripemberi hadiah atau penyuap.

menurut hukum yangberlaku ;Pemberi hadiah / suap mempunyai kedudukan yang setara denganPenerima hadiah / suap.

Bahkan berdasarkanberkas perkara dan dalam uraian dakwaan Penuntut Umumterhadap pemberi suap / hadiah tidak dilakukan proses apapun.Apakah terhadap pemberi suap dilakukan penyidikan, ataudihentikan penyidikan dan penuntutannya, atau perkaranyadikesampingkan demi kepentingan umum (opportunitas), semua haltersebut tidak diuraikan dan dijelaskan Penuntut Umum dalam suratdakwaannya ;Tindak Pidana Suap tidak mungkin terjadi tanpa adanya yangmemberi suap.

Tindak pidana Suap tidak dapat berdiri sendiri, tidakdiprosesnya Penyuap / pemberi hadiah secara yuridis formil dapatdikatakan tidak ada penyuap / pemberi hadiah, sehingga secaramutatis mutandis tidak ada pejabat yang disuap (Bandingkan denganPasal 418 KUHPidana) ;Perumusan surat dakwaan yang tidak menjelaskan status hukumdan kedudukan Pemberi suap dapat dinilai sebagai dakwaan yangmempunyai cacat formil yang mengakibatkan surat dakwaan menjadikabur (opscure lible), karena tidak diuraikan secara

Jika Juwarni Erni Rahayumemberi secara sukarela dengan maksud, maka dapat dikatakan telahterjadi suap (eks Pasal 11).

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HARI PURNAMA BIN SUAP) dengan Pemohon II (LIMLIM HALIMAH BINTI HADIM) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat

Tapanuli Tengah terlibat kasus suap Akil Mukhtar yangditangani oleh KPK.

Menuliskan status facebook yang diterbitkan tanggal 04 Juni 2015 dengantujuan menyimpulkan bahwa selaku inisiator suap Pilkada Tapanuli Tengahadalah Bakhtiar Anmad Sibarani.

Dasar Terdakwa menyimpulkan tersebutsetelah mengikuti dan membaca hasil persidangan putusan perkara AkilMukhtar tentang kasus suap Pilkada, dan didalam putusan tersebut BakhtiarAhmad Sibarani adalah orang yang menyerah uang kepada isteri Akil dantujuan Terdakwa menuliskan kalimat tersebut agar tulisan Terdakwa dapatdilihat orang banyak terutama netizen bahwa inisiator suap pilkada TapanuliTengah bahwa Bakhtiar Ahmad Sibarani terlibat dalam kasus suap PilkadaTapteng, dan kiranya diungkap dan diproses

Tengah, Al. kasus suap Pilkada Tap. Teng yang melibatkanBakhtiar Ahmad Sibarani (otak pembakaran rumah dan penikaman saya)bajingan ini harus diTANGKAP....!!!.

Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2015,Terdakwa membagikan postingan status pada halaman facebook atas namaEdyanto Simatupang sebagai berikut: Inisiator suap Pilkada TapanuliTengah yang melibatkan Bonaran Situmeang (2011) adalah Baktiar Sibarani(Ketua DPRD Tapteng dari Partai Hanura), semoga hukum bisa ditegakkantanpa memandang uang dan jabatan, sehingga bajingan ini di Tangkap...!!!

No. 566/B/PK/PJK/201 1operasional perusahaan Pemohon Banding dan melindungi danapinjaman dari fluktuasi nilai tukar yang tidak pasti;Bahwa dalam kontrak "Forex Suap" ("Foreign Exchange Contract")disebutkan bahwa nilai mata uang IDR yang akan diterimaditetapkan berdasarkan nilai tukar yang telah ditentukan pada awalkontrak ("Buying Rate") dan nilai mata uang IDR yang akandikembalikan ditetapbkan berdasarkan nilai tukar yang telahditentukan pada akhir kontrak atau jatuh tempo ("Selling Rate");Bahwa

Bahwa biaya yang timbul dari transaksi Forex Swap adalahbiaya Suap ("Suap Cost"), yaitu biaya yang berasal dari selisihlebih nilai tukar mata uang pada saat memasuki Forex Svuap(Buying Rate) dengan nilai tukar mata uang pada saat jatuhtempo ("Selling Rate");Bahwa Jurnal Akrual "Svap Cost" dilakukan setiap akhir bulandengan mengalikan selisih nilai buying dan selling rate denganjumlah hari sampai dengan akhir bulan periode yangbersangkutan dan dibagi dengan jumlah hari dalam kontrak;Bahwa pencatatan

No. 566/B/PK/PJK/201 1Accrued SWAP Cost IDR 11.829.890,00; Pengakuan Suap Cost dilakukan pada setiap akhir bulandengan melakukan jurnal akrual; IDR 11,858.890 = (8.808,848.450) x 1.000.000 x6/183); Begitu seterusnya sampai dengan akhir kontrak;. Bahwa selanjutnya akrual "Svao Cost" pada bulan pertamaakan dilakukan jurnal balik secara otomotis pada awal bulankedua.

kontrak pada saat tutup buku akhir tahun, yaitutransaksi derivatif yang pada saat tutup buku akhir tahunmasih berjalan, Pemohon Banding nilai dengan menggunakan nilai tukar transaksi Bank Indonesia yaitu kurs tengah BI;Bahwa selisih kurs yang belum terealisasi ("UnrealizedForex"), yaitu selisin antara nilai kontrak pada saat jatuhtempo ("Selling Rate") dengan nilai kontrak pada saat tutupbuku akhir tahun (dalam hal ini menggunakan nilai tukaruntuk pembukuan);Bahwa penyesuaian kembali akrual biaya suap

, dalam hal ini yang mengeluarkan adalah BOTMJakarta;Bahwa Laba/Rugi Derivatif ("Gain/Loss Derivative"), yaituselisin nilai transaksi derivatif per akhir tahun buku dengannilai wajar derivatif yang dikeluarkan oleh pihak ketiga.Selisih lebin atau kurang diakui sebagai laba atau rugi daritransaksi derivatif;Bahwa Biaya Suap yang telah dibukukan ("Swap Cost hasbeen booked") adalah merupakan total swap cost yangbenarbenar menjadi biaya bagi perusahaan yangdisebabkan kontrak derivatif sudah jatuh tempo

Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf b itu sudah selesai karenabelum, lalu terkait dengan jika terdapat suatu dokumen kemudian dijadikandasar untuk pemberian suap sedangkan dokumen tersebut tidak pernahterselesaikan maka sebenarnya ada perbedaan niat yang dilakukan tersebut,jadi jika dibayangkan suap itu kan terjadi jika ada transfer dari satu ke yang laindan harus dipastikan kedua belah pihak ini harus mempunyai niat yang samayaitu pihak satu untuk memberikan suap dan satunya lagi menerima suap.

Kalau hal itu tidakdilakukan tindakan pencegahan, padahal dia mengetahui bahwa perbuatan itumemang untuk memberikan suap pada si ASN maka bisa dikatakan dia sebagaiplegen atau culpa tapi jika berbicara terkait suap khususnya Pasal 5 itukandengan maksud spesifik kesengajaan dan culpa.

kewenangan atau jabatandisitu maka tidak bisa;Bahwa ahli menjelaskan pemberian suap tergantung pada kontek pemberiansuapnya, jika pemberian suap diberikan sebelum melakukan sesuatu yangbertentengan maka yang huruf a, kalau sudah selesai pemberian itu karenaberhubungan dan bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan.

dia teken disitu, itu belum dikatakan suap, tetapi ituadalah permufakatan jahat untuk melakukan suap, Suap itu Sempurna kalau adatransfer betul dari perusahaan ke ASN atau ke pihak manapun yang ditunjukoleh ASN, jadi kalau selesainya disitu ahli bisa katakan itu permufakatan jahatuntuk melakukan suap, tetapi Suapnya belum selesai, diperlukan pencairanHalaman 85 dari 132 halaman, Putusan No. 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdiyang betulbetul yang ditujukan ke perusahaan ke ASN ataupun kemana,misalnya transfer

danpenerima suap;Bahwa ahli menjelaskan mens rea itu sebenarnya adalah kesalahan, kesalahandengan maksud tadi.

., tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Menerima suap sebagai pegawai negeri, sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair:4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jikadenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;5.

Putusan Nomor 2529 K/Pid.Sus/2019tindak pidana Menerima suap sebagai pegawai negeri, sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair:4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika dendatidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan:5.

Bahwa ternyata tujuan pemberian sejumlah uang tunai tersebut darisaksi Joko Susilo adalah sebagai bentuk suap agar Terdakwa sebagaiorang yang bertanggungjawab tidak mengeluarkan Daftar PencarianOrang (DPO) terhadap saksi Joko Susilo, maka dengan demikian unsur"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya atau yang menurut perkiraan orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya denganjabatan

Menyogok bisa berartimerogoh, mencolok, menjolok (ke dalam liang dan sebagainya), bisa jugaberarti menyuap atau memberi suap;Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sgr Bahwa Ahli menjelaskan sogokan berarti sogok. Penyogok berarti orangyang menyogok. Penyogokan berarti proses, cara, perbuatan menyogok,penyuapan,.

Berdasarkan makna leksikal tersebut, Ahli berketerangankata nyogok yang dilontarkan oleh Terdakwa berarti Suap; Bahwa analisis lingual yang kedua dilakukan oleh Ahli dengan analisissemantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah penyelidikan maknabahasa dengan menekankan hubungan dalam berbagai tatarangramatikal; Bahwa katakata ini pemangku nyogok berasal dari dari frasa inipemangku dan kata nyogok.

EC.KETUT BUDIARTHA bahwayang bersangkutan adalah seorang pemangku yang melakukan tindakanHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sgrnyogok atau suap.

MADE BAGIADNYA, S.PB. yang keduanya merupakanrepresentasi dari rasa tertuduh;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketerangan terkait kata nyogokyang ditafsirkan sebagai suap adalah pemilihan kata yang dapat menyakiti hatiorang yang ditujukan oleh perkataan tersebut.

Dalam kasus ini Terdakwa tidakHalaman 21 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sgrmelakukan klarifikasi mengenai identitas pemangku yang dimaksud, yangmemberikan dan menerima suap, dalam peristiwa apa suap tersebut diberikan,yang menjelaskan kepada siapa perkataan Terdakwa tersebut ditujukan,sehingga perkataan itu menjadi kabur dan menimbulkan asumsi mengenai citraPemangku secara menyelurun bahwa seseorang golongan rohaniawantersebut berbuat kurang baik tanpa dibuktikan lebih lanjut, sehingga hal