Ditemukan 2902 data
19 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut kamidirasakan belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta kurangmendukung program Pemerintah dalam memberantas penyakitmasyarakat, yaitu memberantas segala bentuk perjudian di muka bumiIndonesia, walaupun pemidanaan bukan merupakan tindakan yang bersifatpembalasan, akan tidak semua orang mengerti terhadap tujuanpemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindakpidana, sehingga dikhawatirkan masyarakat tidak lagi mempercayailangkahlangkah penegakan hukum/supremasi
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belgindo (SBI BELGIYA) mengajukanpermohonan kepada Tergugat untuk segera membayar hak atas upahkepada buruh, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan permohonanburuh, maka demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan Pasal 108UndangUndang No. 2 Tahun 2004, Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untukmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya diajukan perlawanan atau kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belgindo (SBI BELGIYA) mengajukanpermohonan kepada Tergugat untuk segera membayar hak atas upahkepada buruh, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan permohonanburuh, maka demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan Pasal 108UndangUndang No. 2 Tahun 2004, Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untukmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya diajukan perlawanan atau kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut
32 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belgindo (SBI BELGIYA) mengajukanpermohonan kepada Tergugat untuk segera membayar hak atas upahkepada buruh, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan permohonanburuh, maka demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan Pasal 108UndangUndang No. 2 Tahun 2004, Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untukmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya diajukan perlawanan atau kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut
84 — 56
sangatlah keliru dan keliru dan harus dikesampingkan,;Bahwa oleh karena antara kedudukan wartawan dan masyarakatpembaca dilindungi oleh ketentuan perundangundangan, khususnyaUU No.40 tahun 1999 Tentang Pers, sebagaimana dicenninkan dalamjiwa Bab Il, pasal 2,3,4,5 dan 6, UU No.40 tahun 1999 Tentang Pers,yang bertumpu pada asas "fredom of the press", sesuai jiwa pasal 2yang berbunyi ; "kKemerdekaan pers adalah salah satu wujudkedaulatan rakyat yang berdasarkan oprinsipprinsip demokrasi,keadilan, dan supremasi
hukum", maka sejogyanyalah kedudukanruang publik (rubrikasi) seperti surat pembaca danlatau SMS tetapdihonnati sebagai hak publik berdasarkan prinsiprinsip demokrasi,keadilan dan supremasi hukum, bertautan pula dengan jiwa pasal 17ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, jo UU Dasar 1945,jo UUNo.9 Tahun 1998;Berdasarkan uraian dalam poinpoin eksepsi diatas, maka gugatanpenggugat error in persona/error in subjectum, tidak memenuhi syaratsyaratpihak yang digugat, dan/atau subjek yang digugat kurang
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 011PK/Pdt.Sus/ 2011NO.016/CI/HRM/ III/2009 tertanggal O02 Maret 2009 ke DinasTenaga Kerja Kota Medan yang isinya penolakan atas anjuranNomor : 567/250/DKTM/2009 tertanggal 23 Februari 2009;Bahwa anjuran tersebut tidak dapat diterima danditolak serta tidak dilaksanakan oleh Penggugat oleh karenaitu. secara hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadapTergugat agar tercapai suatu keputusan hukum yang mengikatdan mempunyai kekuatan eksekutorial;Bahwa demi terwujudnya dan tegaknya supremasi hukumkiranya
52 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belgindo (SBI BELGIYA) mengajukanpermohonan kepada Tergugat untuk segera membayar hak atas upahkepada buruh, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan permohonanburuh, maka demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan Pasal 108UndangUndang No. 2 Tahun 2004, Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untukmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya diajukan perlawanan atau kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belgindo (SBI BELGIYA) mengajukanpermohonan kepada Tergugat untuk segera membayar hak atas upahkepada buruh, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan permohonanburuh, maka demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan Pasal 108UndangUndang No. 2 Tahun 2004, Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untukmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya diajukan perlawanan atau kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut
38 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pihak Penggugat telah melayangkan surat No.016/CI/HRM/ I/2009tertanggal 2 Maret 2009 ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang isinya penolakan atasanjuran Nomor: 567/250/DKTM/2009 tertanggal 23 Februari 2009 ;Bahwa anjuran tersebut tidak dapat diterima dan ditolak serta tidak dilaksanakanoleh Penggugat oleh karena itu secara hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadapTergugat agar tercapai suatu keputusan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuataneksekutorial ;Bahwa demi terwujudnya dan tegaknya supremasi
131 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, putusan judex facti tingkat pertama yang dikuatkan oleh judex factitingkat banding nyatanyata telah mengabaikan rasa keadilan dan telahmengkhianati supremasi hukum khususnya telah mengabaikan hukumperlindungan anak yang mengatur kewajiban ayah terhadap hak anak untukHal. 3 dari 6 hal. Put.
53 — 18
Pasal11 tentang Azas Partai yaitu Pancasila, dan Pasal 17 ayat (3)mengatur tentang misi : "Menegakkan kewajiban dan hak azasimanusia dan supremasi hukum yang sesuai dengan Pancasiladan UUD Negara RI 1945 untuk mewujudkan keadilan dankepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat bangsadan Negara". Oleh karena itu Tergugat sangat menghargai danmenjunjung tinggi supremasi hukum termasuk proses hukumatas kasus yang menimpa Penggugat.
114 — 23
Jaksa Penuntut Umum mengada adasesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh diri Terdakwa Kasiyanto bin JoyoSudarmo = sehingga mempunyai akibat runtuhnya penegakan supremasi hukumdalam perkara ini dan Yth, Sdrii Jaksa Penuntut Umum janganlah hanya untuksekedar memenuhi formalitas serta rutinitas saja dalam menjalankan fungsinyatanpa memahami substansi dalam penegakan supremasi hukum perkara pidana6yaitu untuk mencari kebenaran materi yang didukung dengan alat alat bukti dankeyakinan Hakim, dalam perkara
Kediri yaitu saksi Kusno, Suparni, Hendrik dan saksi Pamuji, halinlah yang seharusya dipahami oleh Yth, Sdrii Jaksa Penuntut Umum jikamempunyai komitmen dalam penegakan supremasi hukum yang berintikankeadilan, maka Yth. Sdri. Jaksa Penuntut Umum juga harus mengetahuimengapa hal tersebut dilakukan oleh saksi Samian?, hal inilah yang seharusnyadyawab dan disimpulkan oleh Yth, Sdri.
Jaksa Penuntut Umum jika benar benar memposisikan dirinya sebagai penegak hukum yang mempunyaikomitmen dalam penegakan supremasi hukum dan keadilan, bukan sebaliknyamenuntut Terdakwa Kasiyanto bin Joyo Sudarmo telah menggunakan kata kataselngkuh yang ditujukan pada saksi Samian dan Sumarti yang sebenarnyaTerdakwa Kasiyanto bin Joyo Sudarmo tidak pernah mengatakan hal yangdemikian itu dan tidak ada seorangpun saksi yang memberikan keteranganbahwa telah mendengar dan melihat Terdakwa Kasiyanto bin
KETUT BUDIANTI SH
Terdakwa:
DIDIN SOLEHUDIN Als ROMEL Bin SUNADEN
76 — 52
. : B 1527 VKI, Nomor Mesin : HR15 724375T, Nomor Rangka : MHBG3CG1FFJ035505, dengan bertuliskan dikaca depan BUSER 74 Lambang MEDIA BUSER BHAYANGKARA dan kaca belakang bertuliskan SUPREMASI HUKUM DAN KRIMINAL DIV PROPAM POLRI HUB.021 7216815 BUSER 74 dengan lambang MEDIA BUSER BHAYANGKARA dan lambang PROPAM (Polri) berikut Kunci Kontak dan Remot Alarm.
Dikembalikan kepada Saksi UGASTRA Bin H.
542 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inisebagai bentuk perwujudan supremasi hukum. Dalam Negara hukum,supremasi hukum merupakan keniscayaan. Supremasi hukum dapatdimaknai bahwa asas legalitas merupakan landasan yang terpenting didalam setiap tindakan, baik itu yang dilakukan individu maupun kelompok.Puncak legalisme ini dapat dicermati pada pendapat Krabbe yangmenyatakan bahwa yang memiliki kKekuasaan tertinggi adalah hukum.Hampir sejalan dengan pemikiran ini adalah apa yang diutarakan LeonDuguit.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya: Bahwa kontruksi dakwaan atas perkara a quo disusun secarasubsidairitas sehingga dalam pembuktiannya haruslah dibuktikan secaraberurutan satu persatu secara cermat seksama dan teliti sesuai denganfaktafakta yang terungkap di depan persidangan dengan tidakmengenyampingkan penegakan supremasi hukum gunaterpenuhinyasuatu keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat bukan justrusebaliknya in cassu perkara a quo yang dengan jelas
Keterangan Dokter yang belum dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya diganjar pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun sehingga perkara tersebut dengan putusanyang tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat;Bahwa Hakim adalah pengemban amanah rakyat sehingga manakalahakim tidak berbuat adil maka hakim telah melenceng dengan tupoksinyadan tidak dibenarkan oleh undangundang oleh kiranya HakimPengadilan yang di atasnya wajib memperbaiki atas segala putusan demitegaknya supremasi
30 — 5
Oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nantinya telahtepat, wajar dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sebagai upayamenegakkan supremasi hukum di Kota Medan, Sumatera Utara pada khususnya sehinggamampu memberikan arti dan konstribusi dalam upaya menegakkan supremasi hukum pulasecara nasional pada umumnya ;Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan
21 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belgindo (SBI BELGIYA) mengajukanpermohonan kepada Tergugat untuk segera membayar hak atas upahkepada buruh, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan permohonanburuh, maka demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan Pasal 108UndangUndang No. 2 Tahun 2004, Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untukmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya diajukan perlawanan atau kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belgindo (SBI BELGIYA) mengajukanpermohonan kepada Tergugat untuk segera membayar hak atas upahkepada buruh, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan permohonanburuh, maka demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan Pasal 108UndangUndang No. 2 Tahun 2004, Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untukmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya diajukan perlawanan atau kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belgindo (SBI BELGIYA) mengajukanpermohonan kepada Tergugat untuk segera membayar hak atas upahkepada buruh, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan permohonanburuh, maka demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan Pasal 108UndangUndang No. 2 Tahun 2004, Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untukmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya diajukan perlawanan atau kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut
486 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menegakan nilainilai dasar Demokrasi, mendorongterwujudnya Supremasi Hukum, Hak azasi manusia, danmenghormati Kebhinekaan;c. Mengembangkan Pendapat umum berdasarkan Informasiyang Tepat, Akurat, dan Benar.d. Melakukan Pengawasan, Kritik, Koreksi, dan Saran terhadaphalhal yang berkaitan dengan kepentingan umum;e.
::::ccccseeceeeeceeeeeeeeeeees(BAB II Azas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers)Pasal 2 "Kemerdekaan Pers adalah, salah satu wujudkedaulatan rakyat yang berazaskan prinsipprinsipDemokrasi, Keadilan, dan Supremasi Hukum.Pasal 3 ayat (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagaiMedia Informasi, Pendidikan, Hiburan, dan Kontrol SosialPasal 4 ayat (1) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai HakAzasi Warga Negara.Pasal 4 ayat (8) Untuk menjamin Kemerdekaan Pers, PersNasional mempunyai Hak Mencari, Memperoleh
Menegakan nilainilai dasar Demokrasi, mendorongterwujudnya Supremasi Hukum, Hak azasi manusia, danmenghormati Kebhinekaan;h. Mengembangkan Pendapat umum berdasarkan Informasiyang tepat, akurat, dan benar.i.