Sehingga terhadapTergugat dikenakan tagihan susulan sebesar Rp.169.278.760, (Seratusenam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratusenam puluh rupiah.Bahwa berdasarkan datadata tersebut diatas Tergugat dikenakan tagihansusulan sebesar Rp.169.278.760, (seratus enam puluh sembilan juta duaratus tujun puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Tergugat14.15.16.17.18.mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan susulan ini akibat dariperbuatan Tergugat yang melakukan pengerusakan

Bahwa Tergugat patut dihukum membayar denda sebesar 5% sebagaidenda dari keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp169.278.760, (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluhdelapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). dan ini diatur dalamKeputusan Direksi PT.PLN(Persero) No.234 K/DIR/2008.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka selanjutnyaPenggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan segera memanggil pihakpihakyang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan

Menghukum Tergugat agar membayar tagihan susulan dari hasil temuanTeam P2TL sebesar Rp.169.278.760, (seratus enam puluh sembilan jutadua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tunai.7. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar 5%perbulan sebagai denda keterlambatan membayar tagihan susulansebesar Rp.169.278.760. Sejak perkara didaftarkan sampai denganperkara berkekuatan Hukum Tetap.8.

PLN (Persero) Cabang Medan, Tim Analisadan Evaluasi telah menentukan besaran tagihan yang harus dibayar oleh Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penentuan Kasus Dan PerhitunganTagihan Susulan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Tim Operasi Khusus P2TLRutin Tahun 2011 PT.

A8 Medan, maka petitum angka 2 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai pembayaran denda 5 % (lima prosen) per bulansetiap keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp. 169.278.760,, menurutMajelis Hakim dapat dikabulkan, oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan sebelumnya dengan tujuanuntuk menjamin Tergugat tidak terlambat membayar tagihan susulan sebagaimanapetitum angka 6 ; Namun menurut majelis adalah adil bila denda tersebut harusdihitung

barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertananan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan Provinsi SumateraUtara Nomor : 2253/12.71600.13/VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018perihal Penjelasan Keabsahan Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257A, 258dan 259 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKota Medan Nomor : 589/12.71300/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihalSurat Susulan

Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254,255, 256, 258 dan 259 kepada AFRIZON, S.H., M.H Advokat R & PartnersLawyer and Legal Consultan.o 1 (satu) rangkap asli surat AFRIZON, SH, MH kantor R & PARTNERSLAWYERS and LEGAL CONSULTING agenda No 1995 tanggal 1 Juni2016 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan halSurat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254,255, 256, 257, 258 dan 259.o 1 (satu) bundel asli gugatan perdata di Pengadilan Negeri

K/DIR/20087 tanggal 11 Agustus 2008 terhadap TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dikenakan denda berupa Tagihan Susulan sebesarRp.16.750.630, (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluhrupiah) sesuai dengan Berita Acara Penetapan Tagihan Susulan Nomor114/29042010 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi padatanggal 29 April 2010, dengan rincian sebagai berikut :e Biaya Ganti KwH Meter 1 Phasa 5/20 Rp.183.400,e Biaya Ganti Pembatas Arus Rp.31.000,e Biaya Segel

Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagaiberikut :AtauA Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya;2 Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Palembangadalah sah dan berharga;3 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayartagihan susulan

kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuaiBerita Acara Penetapan Tagihan susulan Nomor : 114/29042010tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.16.750.630, (enam belas juta tujuhratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ditambah bunga 5 %sejak diterbitkannya Berita Acara penetapan tagihan susulan tersebutsampai dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakankembali kewajibannya membayar tagihan susulan tersebut;5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkewajiban

putaran atau Penggugat telahmemperlambat putaran counter sebanyak 10 kali putaran, namunPenggugat secara tegas membantah tidak pernah melakukan hal ini.Pada surat panggilan ke4 ini tagihan susulan P2TL menjadiHalaman 16 dari 46 hal.

Pasal 13 ayat (3) ketentuan mengenai penertiban pemakaiantenaga listrik dan taginan susulan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh DireksiPerusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negaradan disahkan oleh Direktur Jenderal:;v.

Bahwa pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dapatditemukan dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung dalam sengketamengenai Tagihan Susulan yang diterbitkan oleh Tim P2TL PT PLN(Persero) di seluruh Indonesia, antara lain adalah dalam putusan diHalaman 30 dari 46 hal. Put.

Keputusan PT PLN (Persero) tentangTagihan Susulan OPAL (Operasi Penerbitan Aliran Listrik) saat iniOPAL berubah nama menjadi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL).

Penerbitan Tagihan Susulan, PemutusanSambungan Aliran Listrik serta Pembongkaran Rampung merupakanKeputusan Pejabat TUN yang bersifat final, individual, dan konkritsehingga merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanaHalaman 31 dari 46 hal. Put.

tertanggal 24Januari 2019, namun terhadap surat penggugat ini, tergugat tidak pernahmenanggapinya;Bahwa dari beberapa pertemuan antara penggugat dengan tergugatdan/atau surat menyurat tidak ada solusi penyelesaian atas permasalahanpemutusan arus listrik ini dan serta tidak pernah ada rincian penghitungandenda (tagihan susulan) yang sesuai aturan yang berlaku diberikan kepadaPenggugat selaku Pelanggan/ Konsumen, karena oleh sebab itu Penggugatmohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo

, Pemutusan Sementaradan Pembongkaran Rampung.Bahwa adapun perhitungan Tagihan Susulan P2TL pada persilPENGGUGAT bukanlah merupakan perhitungan daya tenaga listrikyang tidak terukur melainkan suatu rumusan perhitungan yang telahdiatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat MutuPelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga ListrikOleh PT Perusahaan Listrik Negara jo.

Peraturan Direksi PT PLN(Persero) Nomor : 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL) dan telah disahkan oleh Pemerintah melaluiKeputusan Direktur Jenderal.Bahwa terhadap Temuan Pelanggaran Golongan Ill (P Ill) pada persilPENGGUGAT dikenakan sanksi Tagihan Susulan sebesar Rp295.037.576, (Dua ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu limaratus tujuh puluh enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :BIAYA BEBAN DAN PEMAKAIAN KWH1.

O88Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL).Dengan demikian, secara jelas dan nyata PENGGUGAT telahmemenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum = sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek).Adanya kerugianBahwa terhadap Pelanggaran Golongan Ill (P Ill) yang dilakukanPENGGUGAT dikenakan sanksi berupa Pemutusan Sementara,Pembongkaran Rampung dan Tagihan Susulan.

Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar Tagihan Susulan P2TLsebesar Rp 295.037.576, (Dua ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuhribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah);4. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar biaya penyambungan danbiaya lainnya sebesar sebesar Rp 45.713.114, (empat puluh lima juta tujuhratus tiga belas ribu seratus empat belas rupiah);5.

1. 1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI.
2. 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :
   1. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi.

Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan LangsungMandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah DesaTerong yaittu SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN binGIMAN MUH.

Bahwa untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi susulan di Desa Dlingo tersebut Lurah Desa Terong yaituSUDIRMAN,BLE, wecccsoonsnnnnonnneenaonnencenmonnesS.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.

sedangkan POKMAS bertugasmenyusun usulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumahdengan didampingi oleh Fasilitator; Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksipasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo,Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, PT.

DAWAMI) untuk melaksanakan kembali tugas sebagai tim Fasosdalam program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi susulan diDesa Terong; Bahwa Tim Fasos yaitu Terdakwa I SUPARDI Bin ADISUWITO danTerdakwa II TULUS Bin Alm.

LILIKKARNAEN, MT bin BUDI DARMA di rumahnya di Jalan KaliurangYogyakarta; Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana BantuanLangsung Mandiri (BLM) susulan Tahap IT untuk kategori rusak beratsebesar 60% dari jumlah keseluruhan (60% x Rp.15.000.000, =Rp.9.000.000,) masuk ke rekening masingmasing PokMas di BRI UnitDlingo : Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007, para pengurus seluruh PokMasdikumpulkan oleh tim Fasos untuk menerima pencairan dana BantuanLangsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II di

PLN Persero No. 68.K / 010 /DIR / 2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Penggunaan TenagaListrik (P2TL), maka untuk tagihan susulan terhadap calon pelanggan yanglistriknya sudah tersambung / menyala namun belum keluar No.

Rekeningadalah termasuk pelangaran golongan c dengan perhitungan untuk 900 VA(Watt) sebagai berikut :6 (waktu penggunaan tenaga listrik x 720 (80 per hari dalam satu bulan x 24kerja dalam 1 hari) x 0,85 (factor daya / perbedaan sudut antara tegangan danarus) x 0,9 (daya kontrak (900 Va) dibagi 1000) = 3.305 KWH ;3.305 x Rp 495 (tarif dasar listrik (TDL) 2003 = Rp 1.635.975,Biaya lain (materai Rp 6000 administrasi, material) =Rp 168.500,Jumlah = Rp 1.804.475,Sehingga tagihan susulan terhadap 1 (satu

No. 2439 K/PID.SUS/2010 antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 seluruhnya telah adapenyambungan listrik / menyala namun dalam waktu tersebut belum keluarnomor rekening listrik ;Maka total tagihan susulan, yaitu untuk 900 VA sebesar Rp 1.804.475, x 47(calon pelanggan) = Rp 84.810.325, (delapan puluh empat juta delapan ratussepuluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;Akibat dari perobuatan Terdakwa tersebut yang tidak bekerja atau tidakmelaksanakan pekerjaannya sebagaimana prosedur yang harus

Nomor : 021.K / 0599 / DIR / 1995 tanggal 23 Mei1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan, maka dengandisambungkan aliran listrik kepada para calon pelanggan ada biaya operasionalPLN yang sudah dikeluarkan untuk calon pelanggan tersebut, hal inimengakibatkan PLN menderita kerugian (negara dirugikan) sebesar Rp16.962.300, (enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratusrupiah) untuk Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BP / UJL)dan ditambahkan dengan tagihan susulan

PLN Persero No. 68.K / 010 /DIR / 2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Penggunaan TenagaListrik (P2TL), maka untuk tagihan susulan terhadap calon pelanggan yanglistriknya sudah tersambung / menyala namun belum keluar No. Rekeningadalah termasuk pelanggaran golongan c dengan perhitungan untuk 900 VA(Watt) sebagai berikut :Hal. 12 dari 27 hal. Put.

empat) buah kwhmeter bongkaran ;- Tanda bukti penyetoran uang ke BNI Cabang Parigi sebanyak Rp.20.894.380,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;- Tanda bukti penerimaan uang sejumlah Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;- Berkas sambungan baru/instalasi listrik sebanyak 25 orang pelanggan ;- Berita Acara Pemeriksaan (I'2TL) untuk 4 orang pelanggan/sambungan baru illegal;- 3 (tiga) rangkap daftar nama-nama pelanggan tagihan susulan

PLN CabangPalu) Nomor 132/462/MCPA/2008 tangggal 30 Mei 2008 dari215 pelanggan, sambungan baru illegal pada bulan Juli2008 dad 215 pelanggan kurang lebih 25 pelangga.n telahdilegalkan dengan melengkapi berkas permohonan~ danmembayar BP/UJL masing masing sebesar Rp. 405.000, danmembayar tagihan susulan (I'S) berdasarkan pemakaianterakhir sesuai tertera pada kWh meter.Bahwa perbuatan terdakwa PETRUS PANGEMANAN telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kuranglebih Rp. 76.950.000 (tujuh puluh

PLN CabangPalu) Nomor = 132/462/MCPA/2008 tangggal 30 Mei 2008dari 215 pelanggan sambungan baru illegal kuranglebih Zs pelanggan telah dilegalkan denganmelengkapi berka.s permohonan dan membayar BP/UJLmasing masing sebesar Rp. 405.000, dan membayaxtagihan susulan (TS) berdasaxkan pemakaian terakhiryang tertera pada kWh meter.Bahwa perbuatan terdakwa PETRUS P,ANGEMAN.AIV telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kuranglebih Rp. 76.950.000, (tujuh puluh enam juta sembilanratus lima puluh

Sosialisasi Surat Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor : 68.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL), Tagihan Susulan dan Pemutusan SambunganTenaga Listrik yang dilaksanakan di wilayah PLNRanting Parigi pada tahun 2007 ;a0): Surat Manager PLN Cabang Palu Nomor393/160/PA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 berikut satubundel berkas penyelesaian sambungan illegal =;51.

, dan bagi pelangganyang sudah membayar tagihan susulan tersebut barulahditerbitkan rekening listriknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta buktisurat yang diajukan terdakwa di persidangan, makaterungkap adanya fakta fakta hukum sebagai berikut Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT PLN(I'ersero) yang pernah menjabat sebagai Manager PLNRanting Parigi berdasarkan Surat Keputusan GeneralManager PT.

, ternyata kebijakan GeneralManager PT PLN (Persero) Wilayah Suluttengo telahdilaksanakan oleh saksi Alexander J Sangi selakuManager PLN Ranting Parigi yang baru, dengan memungutsegala biaya dan tagihan PLN atas sambungan baru yangtelah dilegalkan tersebut ;Menimbang, bahwa dengan dilegalkannya sambunganbaru tersebut dan telah diterbitkannya rekening listrikatas nama pelanggan yang bersangkutan, maka menurutMajelis semua biaya dan tagihan susulan yang harusdibayar kepada pihak PLN adalah sepenuhnya

YUSUP TAULO SE, namun dalam kenyataannya dengan uang yangdikeluarkan saksi korban se besar Rp 150.000.000, (seratus lima puluhjuta rupiah) dalam tahap seleksi Akademis saksi HADI FIRMANSYAHNUGRAHA tidak lulus akan tetapi terdakwa masih menyuruh ke mbalisaksi korban untuk menyiapkan uang tambahan sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa akanmenghubungi team pusat supaya saksi HADI FIRMANSYAH NUGRAHAbisa mengikuti susulan testIPDN dan terdakwa menjanjikan kepadasaksi korban

YUSUP TAULO SE, namun dalam kenyataannya dengan uang yangdikeluarkan saksi korban sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluhjuta rupiah) dalam tahap seleksi Akademis saksi HADI FIRMANSYAHNUGRAHA tidak lulus akan tetapi terdakwa masih menyuruh ke mbalisaksi korban untuk menyiapkan uang tambahan sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa akanmenghubungi team pusat supaya saksi HADI FIRMANSYAH NUGRAHAbisa mengikuti susulan testIPDN dan terdakwa menjanjikan kepadasaksi korban

juta rupiah)dalam tahap seleksi Akademis saksi Hadi Firmansyah Nugraha tidaklulus .Bahwa benar terdakwa masih menyuruh kembalisaksi Yan Maryantountuk menyiapkan uang tambahan sebesar Rp 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa akan menghubungi teampusat supaya saksi Hadi Firmansyah Nugraha bisa mengikuti susulantest IPDN dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwabilamana ada uang sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)tersebut yang bersangkutan akan bisa mengikuti susulan

test IPDN dan terdakwamenjanjikan kepada saksi korban bahwa bilamana ada uang sebesarRp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut yang bersangkutan akanbisa mengikuti susulan seleksi masuk sekolah IPDN, selanjutnya saksi YanMaryanto menyerahkan kembali uang sebesar Rp 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) secara transfer ke Bank Mandiri Atas nama terdakwa dengannomor rekening 130001122046 akan tetapi saksi Hadi Firmansyah Nugrahatidak bisa mengikutikembali seleksi pendidikan tahapan selanjutnya

Irawan Handy Sumampauw;26. 1(satu) lembar Data teknis Potential Transformer (PT) dan Current Transformer (CT) yang terpasang di ID pelanggan 520532605019 atas nama Irawan Handy Sumampauw;27. 1 (satu) lembar Data teknis kWh Meter merk Actaris SL 7000 yang terpasang di ID pelanggan 520532605019 atas nama Irawan Handy Sumampauw;28. 1 (satu) lembar Data pemadaman listrik di area Grogol bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2014;29. 1 (satu) berkas Surat Tagihan Susulan

maka jika ada kelebihandalam menggunakan tenaga listrik yang tidak seharusnya maka PT PLN(Persero) bisa melakukan Tagihan Susulan dan PT PLN (Persero) bisamelakukan daya paksa yaitu dalam hal pemutusan arus listrik bukanpidana, sehingga PT PLN (Persero) kurang tepat jika melakukan upayapidana karena berdasarkan perjanjian ada yang mengatur tentang TagihanSusulan dan jika Tagihan Susulan tersebut ditaginkan tetapi tidak dibayarmaka PT PLN (Persero) melakukan gugatan Perdata, karena PT PLN(Persero

. milyar dan belum Terdakwa bayar dengan alasankarena Terdakwa baru sajaikut menyelesaikan tagihansusulan di Pabrik sehingga Terdakwa belum mampu;Bahwa di Pabrik ada Tagihan Susulan sebesar 3,2milyar, yang motifnya kata P2TL sama terbaca nol adaP2TL ada pemberitahuan dan sekarang sudah lunasterbayar (selesai);Bahwa pada pabrik CV Bima Polyplast milik kakakterdakwa juga pernah dibebani tagihan susulan sebesarsekitar 3,2 Milyard dengan permasalahan yang sama, dansaat itu ditangung bersama oleh terdakwa

sebesar sekitar 3.2 Milyard , dan terdakwa mintaagar dilakukan pengecekan lokasi terlebih dahulu untuk melihat kondisikelistrikan di pabrik, tetapi hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PLNsebelum Tagihan Susulan dibayar, dan saat itu pihak PLN menyatakanapabila Tagihan Susulan tidak dibayar maka sambungan listrik akandiputuskan, sehingga selanjutnya terdakwa melakukan Negosiasi danmenandatangani Kesanggupan membayar Tagihan Susulan sebesarsekitar Rp. 3,2 Milyard secara mencicil;3.

menggunakan tenagalistrik yang tidak seharusnya maka PT PLN (Persero) bisa melakukanTagihan Susulan dan PT PLN (Persero) bisa melakukan daya paksa yaitudalam hal pemutusan arus listrik bukan pidana, sehingga PT PLN(Persero) kurang tepat jika melakukan upaya pidana karena berdasarkanperjanjian ada yang mengatur tentang Tagihan Susulan dan jika TagihanSusulan tersebut ditagihkan tetapi tidak dibayar maka PT PLN (Persero)melakukan gugatan Perdata, karena PT PLN (Persero) merupakan BadanUsaha Milik

BIMA POLYPLAST luntukmembayar Tagihan Susulan sebesar sekitar Rp 3.200.000.000, (tigamilyard dua ratus juta rupiah) , dan CV. BIMA POLYPLAST mintaagar dilakukan pengecekan lokasi terlebin dahulu untuk melihat kondisikelistrikan di pabrik, tetapi hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PLNsebelum Tagihan Susulan dibayar, dan saat itu pihak PLN menyatakanapabila Tagihan Susulan tidak dibayar maka sambungan listrik akandiputuskan, sehingga selanjutnyaCV.

No. 1533 K/Pid.Sus/20082001 tanggal 21 Desember 2001 dan dalam kedudukannya sebagai PetugasPendata Bantuan Langsung Tunai (BLT) susulan tahap Il pada ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPSBBM) di Desa Benua Anyar ST.Kecamatan Astambul Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pusat StatistikKabupeten Banjar Nomor 63033.016 tanggal 11 Agustus 2005 pada WaktuBulan Oktober 2005 sampai dengan Bulan Juni 2006 atau setidaktidaknyadalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Desa Benua AnyarST

Kecamatan Astambulmendapat pemberitauan bantuan tunai susulan tahap Il pada ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPSBBM) yang dananya berasaldari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) tahun anggaran 2006sebagaimana Intruksi Presiden (INPRES) nomor 12 tahun 2005 tanggal 10September 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepadaRumah Tangga Miskin yang merupakan tindak lanjut BLT tahap terhadapRumah Tangga Miskin yang benarbenar tidak terdata pada saatpencacahan BLT tahap .

HAMLY AS bin ASMAIL sebagaipembakal turun dari jabatannya dikarenakan Terdakwa tidak membagikandana BLT susulan kepada Penerima BLT;Bahwa kemudian uang dana bantuan BLT sejumlah 11 (sebelas) penerimaBLT oleh Terdakwa M.HAMLY AS bin ASMAIL diserahkan. Yaitu an.HADWAH, AHYANI, SYAIPUDIN, diserahkan di rumah mereka masingHal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 1533 K/Pid.Sus/2008masing. Sedangakan an.

Kecamatan Astambulmendapat pemberitauan bantuan tunai susulan tahap Il pada ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPSBBM) yang dananya berasaldari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) tahun anggaran 2006sebagaimana Intruksi Presiden (INPRES) nomor 12 tahun 2005 tanggal 10September 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepadaRumah Tangga Miskin yang merupakan tindak lanjut BLT tahap terhadapRumah Tangga Miskin yang benarbenar tidak terdata pada saatpencacahan BLT tahap I.

HAMLY AS bin ASMAIL sebagaipembakal turun dari jabatannya dikarenakan Terdakwa tidak membagikandana BLT susulan kepada Penerima BLT;Bahwa kemudian uang dana bantuan BLT sejumlah 11 (sebelas) penerimaBLT oleh Terdakwa M.HAMLY AS bin ASMAIL diserahkan. Yaitu an.HADWAH, AHYANI, SYAIPUDIN, diserahkan di rumah mereka masingmasing. Sedangakan an. SYAHIDA, RAHMI, MUSA DAN MARJANI,diserahkan oleh Terdakwa kepada ketua RI masingmasing ditambah olehSekdes.Hal. 8 dari 19 Hal. Put.

Tulang Bawang, saat ituTerdakwa memberikan informasi kepada Saksi korban Ilham yangmerupakan honorer SatPol PP, tentang adanya PengumumanPengangkatan Honorer Kategori K2 Susulan di Kab. Tulang Bawang,saat itu Terdakwa berkata Mau tidak kamu mengikuti kategori 2Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.

Tjk.3pengangkatan CPNS susulan, karena saya memiliki rekan yangdapat mengangkat kamu menjadi CPNS, namun saat itu Terdakwatidak menyebutkan siapa rekan yang dimaksudnya tersebut, laluTerdakwa kembali membujuk dan merayu Saksi korban Ilham denganberkata Init kesempatan loh dek, mumpung ada, mendengar haltersebut Saksi korban Ilham berkata Saya kan belum cukup honorsaya, yang mencukupi kan tahun 2005 sedangkan saya baru 2008(belum cukup masa kerja untuk masuk kedalam karegori honorer K2),lalu Terdakwa

Tulang Bawang, saat ituTerdakwa memberikan informasi kepada Saksi korban Ilham yangmerupakan honorer SatPol PP, tentang adanya PengumumanPengangkatan Honorer Kategori K2 Susulan di Kab.

Tulang Bawang,saat itu Terdakwa berkata Mau tidak kamu mengikuti kategori 2pengangkatan CPNS susulan, karena saya memiliki rekan yangdapat mengangkat kamu menjadi CPNS, namun saat itu Terdakwatidak menyebutkan siapa rekan yang dimaksudnya tersebut, laluTerdakwa kembali membujuk dan merayu Saksi korban Ilham denganberkata Ini kesempatan loh dek, mumpung ada, mendengar haltersebut Saksi korban Ilham berkata Saya kan belum cukup honorsaya, yang mencukupi kan tahun 2005 sedangkan saya baru 2008(belum

Tjk.12yang dijanjikan oleh terdakwa dan uang yang telah diterima Terdakwa darisaksi Ilham Ferdianyah juga tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka Majelishakim Tingkat banding berpendapat bahwa unsur unsur menguntungkandiri sSendiri atau orang lain telah terbukti secara syah dan menyakinkan :Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa telahmenyampaikan kepada saksi Ilham Ferdianyah agar mengikuti katagori 2pengangkatan CPNS susulan dengan

satu ribu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan PaniteraPengadilan Agama Purwokerto, bahwa Tergugat pada hari Jumat tanggal 14Nopember 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan PengadilanAgama Purwokerto Nomor 1371/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 11 Nopember 2014Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, yang kemudianoleh Pengadilan Agama Purwokerto telah diberitahukan kepada pihak lawannyapada tanggal 20 Nopember 2014;Memperhatikan memori banding (Susulan

) yang diterima di kepaniteraanPengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 29 Desember 2014 dan memoribanding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 30 Desember2014;Menimbang bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding(susulan) yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto padatanggal 7 Januari 2015, diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 16 Januari2015 dan diterima oleh Majelis Hakim Tinggi pada tanggal 29 Januari 2015;Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah

putusan Pengadian AgamaPurwokerto, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum PengadilanAgama Purwokerto, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat menyetujuiputusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto tersebut, karena telah tidak salahdalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alin menjadi alasan sendiridalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan TinggiAgama Semarang memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa setelah memperhatikan susulan

Hasil Uji Eror KWH Meter dengan Calmet T 30 Eror KWH meternya E= 36,38% maka jelas menjadi kewajiban dan tanggung jawabTergugat.Sehingga terhadap Tergugat dikenakan Tagihan Susulan sebesarRp.434.318.520, (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapanbelas ribu lima ratus dua puluh rupiah).Bahwa berdasarkan datadata tersebut diatas maka Penggugat mohonkepada Bapak Hakim yang terhormat agar Tagihan Susulan pada tgl.19Februari 2018 kepada Tergugat sebesar Rp. 434.318.520, (empat ratustiga puluh

Bahwa pada dasarnya gugatan kepada Tergugat adalah memintaagar Tergugat membayarkan tagihan susulan kepada Penggugatsebesar Rp.434.318.520, (empat ratus tiga puluh empat juta tigaratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);2.

Bahwa jika memperhatikan gugatan Penggugat yang mendalilkanjumlah besaran tagihan susulan sebesar Rp.434.318.520,(empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribulima ratus dua puluh rupiah), tidak merincikan secara jelasperhitungan jumlah tagihan susulan yang ditujukan kepadaTergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang tagihansusulan tersebut adalah kabur dan tidak jelas (vide Putusannomor 97/PDT/2014/PT.R);3.

Menghukum Tergugat agar membayar Tagihan Susulan dari HasilTemuan Team P2TL sebesar Rp.434.318.520,(empat ratus tiga puluhempat juta tiga ratusdelapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).6.

Bahwa terhadap tagihan susulan sebesar Rp.434.318.520, (empat ratustiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluhrupiah)tidak ada secara jelas merincikan nilai tagihan susulan tersebutHalaman 23 dari 43.

Kin. dilakukan karaeana waktu pemeriksaan P2TLditemukan cukup bukti telah terjadi pelanggarandan dituangkan didalam Berita Acarapemeriksaan P2TL.6 Bahwa mengenai besaran tagihan susulan yangdikenakan kepada PENGGUGAT telahdilaksanakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1)Keputusan Direksi PT.

enam puluh dua rupiah),belum termasuk pajakpajak sesuai denganketentuan yang berlaku.Rumusan tersebut tetap dan tidak dapat diubahdengan alasan apapun karena mengenai besarantagihan susulan telah ditetpkan berdasarkanperaturan perundangundangan yaitu, PeraturanMenteri Energy dan Sumber Daya Mineral Nomor09 tahun 2011 tentang ketentuan Pelaksanaan TarifTenaga Listrik yang disediakan oleh PerusahaanPersero (Persero) PT.

Perusahaan Listrik Negara.Berdasarkan halhal tersebut diatas, makapelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL) sebagaimana Berita Acara PemeriksaanP2TL Nomor 0002581 tanggal 02 Desember 2014serta sanksi pengenaan Tagihan Susulan P2TLadalah sah dan berdasarkan hukum, sehinggapermohonan PENGGUGAT untuk dibebaskan dariTagihan Susulan P2TL dan dinyalakan kembalialiran listriknya tidak dapat diterima.Bahwa PENGGUGAT~ dalam gugatannyamendalilkan TERGUGAT I, TERGUGAT II danTURUT TERGUGAT telah

E T tidakenya Bee RENOCUGAT Qk. daRii . kditerima (Tish COREA ESAS ber aard) san membayar2 Menghukum PENGGUGAT untuk meiner biayatagihan susulan sebesar Rp. 10.902.962.00k. oePermatass (sepuluh juta sembilan ratus dua ribuI. DALAM POKOK ERK ARS cnam puluh dua rupiah)., Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;1 Meneriffdt@aiPaaiyek ORO T PAAR GEUA CTHARg elurunkygntuan yang berlaku.

Susulan P2TL sebesar Rp.10.902.962,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus enam puluhdua rupiah), dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat.

Bahwa untuk menghitung besarnya Tagihan Susulan Untuk pelanggaranGolongan C ditetapkan berdasarkan Pasal 18 Keputusan Direksi PT.

Bahwa konsekuensi dikenakannya pelanggaran Golongan D (TagihanSusulan Pelanggaran Golongan B+ Tagihan Susulan PelanggaranGolongan C) dari Keputusan Direksi PT.

/UPJ DPK/2005tanggal 9 Desember 2005 perihal Tagihan P2TL untuk Nomor Pelanggan :538710625658 dengan daya 147 KVA, maka terhadap Tergugat R.kdikenakan Tagihan Susulan dengan rincian sebagai berikut :Hal. 20 dari 38 hal.

Nomor pelanggan 538710625658, dengan daya 147 KVA, dengan pelanggaran Golongan D, Tagihan Susulan sebesar Rp. 384.005.244, TOTAL Tagihan Susulan sebesar Rp. 840.863.788,Terbilang = delapan ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tigaribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah.14.Bahwa selain kerugian Materiil, Penggugat R.k juga mengalami kerugianImmateriil, berupa pikiran moral yang kalau dinilai dengan sejumlah uangsebesar = Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).15.Bahwa dengan terbuktinya

Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat R.k)melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat R.k dan dengan berbagai alasan Tergugat R.k tidak maumembayar Tagihan Susulan, maka wajar bila Tergugat R.k dikenakan bungasebesar 2%/bulan dari jumlah Tagihan Susulan a quo terhitung sejak bulanDesember 2005 sampai dengan Tagihan Susulan a quo dilaksanakan olehTergugat dalam Rekonvensi.16.Bahwa mengingat gugatan Rekonvensi dari Pengugat R.k didasarkan padafaktafakta dan buktibukti yang

----------------------------------------------

20062007sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TahunAnggaran 2007 Nomor : 0224.0/06903.0//2007 tanggal 05 Maret 2007 dengannama satuan kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY KodeSatker 962724 total senilai Rp.1.367.879.072.000, (Satu trilyun tiga ratus enampuluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua riburupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Dlingo, KecamatanDlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan

Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo,Hal 5 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTYKabupaten Bantul, terdakwa selaku Lurah Desa Dlingo bertindak sebagaiPenanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dengan tugas pokok sebagai berikut :a. Bersamasama dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMk) dan fasilitator(Sepanjang sudah terikat kontrak) memfasilitasi pembentukan pokmas. b.

Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang ditunjuk satker untukmemberikan bantuan teknis yang meliputi pengelolaan program, sosialisasi danrapat koordinasi, pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa,pemahaman pedoman administrasi pencairan dana, supervise lapangan danmembantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo,Kabupaten Bantul, PT.TIT MATRA TUJUTAMA

Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayahDesa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat 315 (tiga ratus limaHal 7 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTYbelas) kepala keluarga selaku penerima bantuan (by name) rehabilitasi danrekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan yangdikelompokkan menjadi 25 (dua puluh lima) pokmas, dengan rincian sebagai berikut : 2222 nnn nnnnnn nnnnnnnnn nn nnnnnn nn nnn nnn nn nn nnn cc nncnnnneNama Nama

terdapatdalam Kartu) BLT namun telah dialihkan serta dalammusyawarah tersebut juga tidak menghadirkan pihak dariKantor Pos dan Giro;Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 dalam pembayaran danaBantuan Langsung Tunai untuk 110 (Seratus sepuluh) RTS yangdidalamnya juga terdapat 9 (Sembilan) RTS yang telahdialihkan, pembayarannya yang diberikan pihak Kantor Pos danGiro dilakukan pengambilan oleh saudara Roy Marten alias Sikindan Saudara Gunawan dengan didasarkan pada surat kuasa;Bahwa terhadap pembayaran susulan

ditelitidan dicocokan dengan data yang ada kemudian setelahdinyatakan valid/benar, RIS penerima BLT menerimapembayaran BLT dari pihak kantor pos lalu menandatanganibukti pembayaran;Bahwa perbuatan terdakwa dengan mengambil kartu BantuanLangsung Tunai untuk masyarakat Kampung Karang Agungpada Kantor Pos dan Giro dan mengalihkan nama nama rumahtangga sasaran sebanyak 9 (sembilan) RTS yang dialihkan dari110 (seratus sepuluh) RTS dan mengalihkan 33 (tiga puluh tiga)dari 74 (Tujuh Puluh Empat) RTS pengganti susulan

terdapat dalam Kartu BLT namuntelah dialihkan serta dalam musyawarah tersebut juga tidakmenghadirkan pihak dari Kantor Pos dan Giro.Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 dalam pembayaran danaBantuan Langsung Tunai untuk 110 (Sseratus sepuluh) RTS yangdidalamnya juga terdapat 9 (Sembilan) RIS yang telahdialihkan, pembayarannya yang diberikan pihak Kantor Pos danGiro dilakukan pengambilan oleh saudara Roy Marten alias Sikindan Saudara Gunawan dengan didasarkan pada surat kuasa.Bahwa terhadap pembayaran susulan

dan dicocokan dengan data yang adakemudian setelah dinyatakan valid/benar, RTS penerima BLTmenerima pembayaran BLT dari pihak kantor pos lalumenandatangani bukti pembayaran.Bahwa perbuatan terdakwa dengan mengambil kartu BantuanLangsung Tunai untuk masyarakat Kampung Karang Agung padaKantor Pos dan Giro dan mengalihkan nama nama rumah tanggasasaran sebanyak 9 (sembilan) RTS yang dialihkan dari 110(seratus sepuluh) RTS dan mengalihkan 33 (tiga puluh tiga) dari 74(Tujuh Puluh Empat) RTS pengganti susulan

Menetapkan barangbarang bukti berupa dokumen yakni :e 1 (satujexemplar Berita acara musyawarah kampung KarangAgung tentang pembagian dana BLT tahun 2008 Tahap ;e 1 (satujexemplar Berita acara musyawarah kampung KarangAgung tentang pembagian dana BLT tahun 2008 Tahap III;e 1(satu)exemplar Berita acara musyawarah kampung KarangAgung tentang penyerahan kartu BLT tahun 2008 ;e 1 (satu) exemplar Berita acara musyawarah kampungKarang Agung tentang Penyerahan kartu BLT tahap susulan;e 1 (satu) expemplar

seluruh fakta serta sertaalasanalasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya tersebut.Alasan Hukumnya:Bahwa sebagaimana berdasarkan memori banding Pembanding/Pembantahsekarang Pemohon Kasasi sebagaimana berdasarkan Memori Bandingtertanggal 15 Februari 2013 yang telah diterima Pengadilan Negeri Klas 1ABandung tertanggal 19 Februari 2013 dan sebagaimana berdasarkan Suratyang diterbitkan Pengadilan Negeri Klas A Bandung tertanggal 20 Februari2013 Nomor W11.U1/680/HT.02.02/II/2013 perihal susulan

Nomor 2372 K/Pdt/2013bahwa Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak benarbenarmenelitidan membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulapara Pembantah sekarang Pemohon Kasasi.Bahwa hal tersebut juga dibuktikan berdasarkan surat yang diterbitkanPengadilan Negeri Klas A Bandung tertanggal 13 Maret 2013 NomorW11.01/983/HT.02.02/I11/2013 perihal susulan pengiriman relaasPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 320/PDT.G/2012/PN/Bdg Jo.

Nomor 148/PDT.B/2012/PN.Bdg, hal mana Pengadilan Negeri Klas A Bandung baru mengirimkan berkas perdata susulan yaitu:Relas pemberitahuan memori banding dari Pembanding yang diberitahukankepada:> CV. Thirafi Perkasa (Terbanding/Turut Terbantah l) pada tanggal27 Februari 2013.> Imam Muhammad Taufik (Terbanding I/Turut Terbantah ) pada tanggal27 Februari 2013.> PT. Bank Bri Syariah Cq.

barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan Provinsi SumateraUtara Nomor : 2253/12.71600.13/VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018perihal Penjelasan Keabsahan Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257A, 258dan 259 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.o 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKota Medan Nomor : 589/12.71300/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihalSurat Susulan

Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254,255, 256, 258 dan 259 kepada AFRIZON, S.H., M.H Advokat R & PartnersLawyer and Legal Consultan.o 1 (satu) rangkap asli surat AFRIZON, SH, MH kantor R & PARTNERSLAWYERS and LEGAL CONSULTING agenda No 1995 tanggal 1 Juni2016 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan halSurat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254,255, 256, 257, 258 dan 259.o 1 (satu) bundel asli gugatan perdata di Pengadilan Negeri