Ditemukan 61355 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-09-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Kfm. Tanggal 30 September 2015 — - JHON LAUW sebagai PEMOHON PRAPERADILAN
- ALEXANDER FRANS, S.H. sebagai KUASA HUKUM PEMOHON
- KEJAKSAAN AGUNG RI, CQ KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
163 — 69
163 — 69
- JHON LAUW sebagai PEMOHON PRAPERADILAN- ALEXANDER FRANS, S.H. sebagai KUASA HUKUM PEMOHON- KEJAKSAAN AGUNG RI, CQ KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
ALF LawOffice, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus2015, Nomor : 19/ALF HWI/VIII/2015, yang beralamat di JalanKecapi Nomor: 33 Nunbaundelha, Kecamatan Alak, KotaKupang, surat kuasa tersebut yang didaftarkan padaKepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu padatanggal 4 September 2015, dibawah register Nomor. 51/LGS.SRT.KHS/IX/2015/PN Kfm dan selanjutnya disebutsebagai PEMOHON ;MelawanHalaman dari 45 Putusan Nomor 1/PidPrap/2015/PN KfmKejaksaan Agung RI, CQ Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
tertanggal 22 September 2015 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan NegeriKefamenanu tanggal 21 September 2015, dibawah registerNomor. 59/LGS.SRT.KHS/IX/2015/PN Kfm, dan 23September 2015 dibawah register Nomor. 60/LGS.SRT.KHS/1X/2015/PN Kfm, didukung oleh surat perintah Nomor: Print 20/P.3.12/Fd.1/09/2015 tertanggal 18 September 2015 dan suratperintah Nomor: Print 21/P.3.12/Fd.1/09/2015 tertanggal 21September 2015 yang kesemuanya kuasa tersebut adalahJaksa Pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa TenggaraTimur Nomor: 07.c/LHP/LKPD/XIX.KUP/201 2tanggal29 Juni 2012, yang tidak menyebutkan adanyakerugian keuangan negara dalam pelaksanaanpekerjaan pemohon;Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan RI Perwakilan Nusa Tenggara TimurNomor:07.c/LHP/LKPD/XIX.KUP/2012tanggal 29 Juni 2012,terlebin dahulu perlu dipahami bahwa Tim Auditor BadanPemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalammelakukan
pemeriksaan tersebut menggunakan jenis auditpemeriksaan umum (General Audit), yang dalam pelaksanaannyahanya melakukan uji petik (sampling) terhadap sejumlah sekolahpenerima DAK Bidang Pendidikan(bukti T12);Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur tersebut, tidaksecara spesifik menyebutkan bahwa Pemohon dalammelaksanakan pekerjaannya, tidak melakukan perbuatan melawanhukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, hal inidikarenakan obyek
pemeriksaan uji petik yang dilakukan oleh TimAudit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Nusa TenggaraTimur tidak termasuk sekolahsekolah penerima yang merupakanlingkup pelaksanaan pekerjaan Pemohon, dengan demikianLaporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RIPerwakilan Nusa Tenggara TimurNomor: 07.c/LHP/LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012tidak dapat disimpulkan/Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfmdijadikan sebagai acuan bahwa tidak ada kerugian keuangannegara dalam
Register : 08-05-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 — YULAN PRATAMA DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA;;
170 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
YULAN PRATAMA DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA;;
Register : 25-11-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/TUN/2022 Tanggal 12 Januari 2023 — GUBERNUR SULAWESI TENGGARA., 2. KOMANDO RESOR MILITER 143/HO;;
116 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA., 2. KOMANDO RESOR MILITER 143/HO;;
Register : 18-08-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2022 Tanggal 22 Nopember 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MANDALA JAYAKARTA;;
333 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
333 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MANDALA JAYAKARTA;;
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG Tanggal 19 Desember 2017 — Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
74 — 44
74 — 44
Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. BupatiAlor, yang berlamat di Soekarno Hatta Batunirwala, sebagaiTerbanding semula Tergugat;Dalam hal ini diwakili oleh Hendrik Y. G. Pella, S.H., dkksebagaimana surat kuasa bertanggal 13 April 2017;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Setelah membaca :1.
Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Alor selakuTergugat adalah salah alamat karena seharusnya Penggugat mengajukangugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia di Jakarta, cq.
Register : 01-08-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/TF/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. PRATAMA AGUNG MANDIRI;;
40 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. PRATAMA AGUNG MANDIRI;;
Register : 14-01-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Kfm Tanggal 30 Maret 2016 —
39 — 8
39 — 8
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu, yang beralamat di Jl. Eltari, Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara sebagai Tergugat
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Penggugatpada tanggal 1 Juli 2015dengan cara sewenangwenang Tergugat telah merampas kemerdekaanPenggugat dengan cara memborgol tangan Penggugat kemudian di bawadari Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI diJakarta ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, tetapi terlebihdulu mempertanyakan kepada Tergugattentang apa alasan Penggugatdijadikan tersangka dan akan di bawa ke Nusa Tenggara Timur, mendapatifjawaban dari TERMOHON bahwa apa yang
dipertanyakan itu adalahrahasia, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf aKUHAP harus dijelaskan tentang apa yang disangkakan karena menurutHalaman 5 dari 12, Penetapan Pencabutan nomor 2/Pdt.G/2016/PN Kfmpasal tersebut tersangka berhak diberitahu dengan jelas tentang apa yangdisangkakan.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : PRINT14/P.3.12/Fd.1/06/2016 tanggal 30 Juni 2015 PEMOHON dengan tangandiborgol dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.Bahwa
KERUGIAN MORIL :Kerugian moril Pemohon berupa :> Sebagaimana diberitakan secara luas di media masa diKefamenanu/Nusa Tenggara Timur/Republik Indonesia pada khalayakramai oleh Tergugat telah memberikan keterangan pers yaitu telahmengekspos perkara dugaan korupsi dana alokasi knusus (DAK) BidangPendidikan di Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NusaTenggara Timur, sayangnya hingga menyebabkan hilang kepercayaanrekan bisnis terhadap Penggugat.> Penggugat dengan diperlakukan tidak semestinya
yaitu diborgol dariKantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI di JakartaHalaman 7 dari 12, Penetapan Pencabutan nomor 2/Pdt.G/2016/PN Kfmke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan dilanjutkandiakukan penahanan tanggal 2 Juli 2015(Surat Penahanan TingkatPenyidikan Nomor : PRINT11/P.312/Fd.1/07/2015) sampai dengantanggal 13 Oktober 2015 dilakukan dengan cara tidak sah.Akibat dari perobuatan Tergugat tersebut dengan cara diekspos dibeberapa media lokal maupun nasional menyebabkan
Register : 01-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/TUN/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 — KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT;;
79 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT;;
Register : 30-01-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm Tanggal 15 Juli 2019 — NAPA sebagai Tergugat
- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
148 — 101
148 — 101
NAPA sebagai Tergugat- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum SuryaNusa Tenggara Timur, yang beralamat kantor di JalanPerintis Kemerdekaan No.007, Kelurahan Oebutfu,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kefamenanu Kelas II dibawah Register Nomor2/LGS.SRT.KHS/I/2019/PN Kfm, tanggal 11 Januari2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan :1. ANTONIUS A.
NAPA , Tempat Tanggal Lahir Kupang 201 April1961, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Lakilaki,Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sisingamangaraja,RT.08, RW.02, Kelurahan Benpasi Kecamatan kotaKefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, PropinsiNusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasakepada Dr. Raymundus Loin, S.Ag, S.H., M.H., Herman,S.H., dan Robertus Salu, S.H., Para Advokat padaKANTOR ADVOKAD/PENASEHAT HUKUM Dr.RAYMUNDUS LOIN, S.Ag,SH, MH & REKAN yangberalamat kantor di JI.
Napa (naturlijkperson) dan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten Timor TengahUtara (recht person), yang menjadi pokok eksepsi daei Tegugat adalah terletakpada subyek hukum Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten TimorTengah Utara baik dari sisi hirarki Kkewenangan dan penulisan cq.
Staf Ahli Bidang MasyarakatAdat dan Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, denganmengacu susunan organisiasi Kementerian Negara tersebut, maka KementerianNegara tersebut memeliki kepanjangan tangan pada tiap provinsi,maupunkabupaten untuk melaksanakan tugas kementerian;Menimbang, bahwa dengan merujuk subyek hukum yang digugat olehPenggugat, yakni Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cg.
yangterletak diKefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan luas tanah yang dimohonkanuntuk diukur oleh Yoseph Napa yakni seluas 20.750 M2, jika dikaitkan dengantanah yang disengketakan yakni obyek sengketa dan obyek sengketa II, makadengan dikalkulasi yakni 4.187 M? + 24.108 M? = 28.295 M?
Register : 31-10-2022 — Putus : 17-02-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 PK/TUN/2022 Tanggal 17 Februari 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MEGA NIKEL INDONESIA VS PT. INTEGRA MINING NUSANTARA;;
192 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MEGA NIKEL INDONESIA VS PT. INTEGRA MINING NUSANTARA;;
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/TUN/2022 Tanggal 21 Februari 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MEGA NIKEL INDONESIA VS PT. INTEGRA MINING NUSANTARA;
161 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MEGA NIKEL INDONESIA VS PT. INTEGRA MINING NUSANTARA;
Putus : 20-05-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PDT/2015/PT.KPG Tanggal 20 Mei 2015 — Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
60 — 15
60 — 15
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
Register : 14-04-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 01-10-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm Tanggal 30 Agustus 2016 — KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERGUGAT
126 — 19
126 — 19
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERGUGAT
Putus : 10-05-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 64/PDT/2017/PT KPG Tanggal 10 Mei 2017 — - FRANSINA MANAFE PENUN, Cs. vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
55 — 19
55 — 19
- FRANSINA MANAFE PENUN, Cs. vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
TahunLorong Emas, Gang Il, No.1,RT 024, RW 007, Kelurahan Airnona,Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 001/ SK/ PDT/CS/I/ 2016, tertanggal 26 Februari 2016,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas AKupang, dengan No. 113 /Pdt/LGS / K /02 / 2016 /PN.KPG,tertanggal 1 Maret 2016.Melawan:Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa TenggaraTimur, yang beralamat pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara
Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timurpada tahun 1983 berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Nomor:02/AGR/KPG/1983 melakukan Pelepasan Hak atas tanah seluas 55 Ha(550.000 M2) yang pada saat itu terletak di Desa Manulai Il, KecamatanKupang BaratKabupaten Kupang yang saat ini telah berganti namamenjadi Kelurahan Manulai Il Kecamatan AlakKota Kupang dariAlmarhum Thomas Penun Limau dengan membayar ganti rugi sebesarRp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah).
Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 10 Januari 1983telah melakukan Pelepasan Hak terhadap sebidang Tanah seluas 55 Hadari Almarhum Thomas Penun Limau untuk Pemukiman Kembali 61Kepala Keluarga Pindahan dari Lokasi PT. Semen Kupang berdasarkanPernyataan Pelepasan Hak Nomor : 02/AGR/KPG/1983 tanggal 10 Januari1983 yang diuraikan dalam Peta Situasi Tanah tanggal 10 Januari 1983Nomor 1/1983, (Bukti T.4).2.
Bahwa untuk mengamankan aset tanahPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dilakukan penanamanplank/papan nama pada lokasi tersebut. Sehingga dalil para Penggugatyang menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat tibatibamenanam papan keliling tanah sengketa ........ dst. adalah dalil yangntidak benar karena tindakan Tergugat merupakan tindak lanjut dariPutusan Perkara Nomor: 144/Pdt.G/2013/PN.KPG yang sudahberkekuatan hukum tetap.
Register : 16-09-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm. Tanggal 13 Oktober 2015 — KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
489 — 343
489 — 343
Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON ONGKY SYAHRUL RAMADHONA dari Rumah Tahanan Negara Kelas 2 B Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;8. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;
KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Alamat KantorJalan Eltari, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, ProvinsiNusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili olen Kuasanya, RIDWANSUJANA ANGSAR, S.H., HERRY C. FRANKLIN, S.H., PETHRES M.MANDALA, S.H., DANY AGUSTA M. SALMUN, S.H., JONATHAN S.Halaman 1 dari 98.
Bahwa PEMOHON setelah diminta keterangan sebagai Saksi olehTERMOHON, kemudianPEMOHON dan orang tua Pemohon AbdulHamit HF pada waktu itu tanggal 1 Juli 2015 telah mempertanyakankepada TERMOHON tentang apa alasan PEMOHON dijadikantersangka dan akan di bawa ke Nusa Tenggara Timur, mendapatjawaban dari TERMOHON bahwa apa yang dipertanyakan itu Halaman 8 dari 98.
OSYARA DIAN GEMILANG kepadaBupati Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pelaksanaan audit BPKProvinsi Nusa Tenggara Timur, tidak dapat meperlihatkan aslinya,selanjutnya diberi tanda P120;121. Fotokopi AUDIT BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan AtasKepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Dalam KerangkaPemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor TengahUtara Tahun Anggaran 2011 pada halaman 52 angka 8 (CV.
Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan TinggiPropinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu yang telahmenetapkan Pemohon ONGKY SYAHRUL RAMADHONA sebagai TersangkaHalaman 75 dari 98.
Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera mengeluarkanPEMOHON ONGKY SYAHRUL RAMADHONA dari Rumah TahananNegara Kelas 2 B Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,Provinsi Nusa Tenggara Timur;8.
Putus : 10-11-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426K/TUN/2005 Tanggal 10 Nopember 2008 — KETUA GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DAERAH NUSA TENGGARA (KETUA GMAHK DNT),
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DAERAH NUSA TENGGARA (KETUA GMAHK DNT),
Register : 18-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 24/PDT/2019/PT KPG Tanggal 12 Maret 2019 — Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Direktorat Pol Air Polda NTT
43 — 34
43 — 34
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Direktorat Pol Air Polda NTT
,M.H, masingmasingmerupakan anggota Polri yang berdinas di Bidang Hukum PoldaNusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Polda NusaTenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal09 Februari 2018 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Oelamasi Kelas II dibawah register Nomor26/Lgs/SK/2/2018/PN.
Putus : 01-03-2013 — Upload : 05-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 129/PDT/2012/PTK Tanggal 1 Maret 2013 — PINA OPE NOPE, Cs. vs Presiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Timor Tengah Utara
78 — 39
78 — 39
PINA OPE NOPE, Cs. vs Presiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Timor Tengah Utara
perkara antara :PINA OPE NOPE, selaku Direktur Komanditer beralamat di SonkoloKompleksSonaf, Nikiniki, Kecamatan Amanuban Tengah KabupatenTimor Tengah Selatan danKUSA IMANUEL NOPE, selaku Wakil Direktur Komanditer, beralamat di Jalan 1.Raya Nikiniki (samping RM Padang Antika Raya), Nikiniki,Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor TengahUtara, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarangPembanding ;LawanPresiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cqGubernur Nusa Tenggara
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cqGubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Bupati Timor Tengah Utara, cq. KepalaDinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara,beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor TengahUtara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II sekarang TerbandingPresiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cqGubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Bupati Timor Tengah Utara, cq.
Putus : 20-02-2009 — Upload : 30-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303K/TUN/2008 Tanggal 20 Februari 2009 — H. ARMEN DESKY ; H.M. SALIM FAKHRY vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 17-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 143/PDT/2016/PT KPG Tanggal 24 Januari 2017 — Edmundus Fallo, M.M. vs Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq Kejaksaan Negeri Kefamenanu
75 — 49
75 — 49
Edmundus Fallo, M.M. vs Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq Kejaksaan Negeri Kefamenanu