memasuki kewenangan dari masing masingpihak;9Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah teroukti secara sah danmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam KeadaanMemberatkan "sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaafmaupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa daripertanggungjawaban pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidanayang jenisnya, tingkatnya

Pdt/G/2010 PN.PBR atas putusan Pengadilan NegeriPekanbaru No. 74/Pdt/G/2010 PN.PBR dan pada tanggal 22 Agustus 2011Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan perkara aquo yang tercatatdengan perkara No: 88/PDT/2011/PTR yang amarnya berbunyi: Menerima permohonan banding dari Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri PekanbaruNo.74/Pdt.G/PN.PBR tanggal 13 Januari 2011 yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara dalam kedua tingkatnya

Derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya dari pada akta di bawahtangan;b.

Mengacupada Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya UndangUndang PengadilanPajak, yang tidak harus dibuktikan oleh Majelis Hakim hanya terbataspada keadaan yang telah diketahui umum, misalnya derajat akte autentiklebih tinggi tingkatnya daripada akta di bawah tangan atau Kartu Tanda Penduduk, Surat IzinMengemudi, atau Paspor merupakan salah satu identitas diri, sedangkanatas itemitem pada uji arus kas/bank yang jelasjelas merupakan sengketadalam perkara a quo sudah seharusnya dilakukan pembuktian padapersidangan

Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu) dengan yang lain,sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dua kaliterakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentangMahkamah Agung ;c.

Antara pihakpinak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;a. Bahwa terhadap perkara a quo (perkaraperdata Nomor 37/Pdt.G/2007/ PN.Pdg. joPengadilan Tinggi Padang Nomor /76/PDT/2008/PT. PDG jo Mahkamah Agung RINomor 1696 K/Pdt/2009) dengan perkaraperdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Pdg(Lampiran. 12/Novum. 2/bukti.

setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakdapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebihdari pada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputustanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;Halaman 11 dari 14 hlm Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PTA Smg.e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya

Bahwa setelah meneliti secara seksama substansi permohonan Pemohon adalahkepentingannya yang dirugikan terhadap terbitnya suatu Surat Keputusan TataUsaha Negara, sehingga tidak dapat diuji melalui lembaga Hak Uji Materiilperaturan perundangundangan yang tingkatnya dibawah undangundang melainkanharus dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materiil dimaksudbukan merupakan peraturan perundangundangan di bawah undangundangsebagaimana dimaksud

Terdapat kesamaan antara pihakpihak dan mengenai suatu soal yang sama, tapioleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain (Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 1985).3.

dengan SHP 34 dan 36 Tahun 1963 atau tidak terdapat hubunganhukum perolehan dari Penggugat/William Chandra.Berdasarkan Bukti Pemohon2 dapat disimpulkan bahwa Penggugat/William Chandra tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah dalam SHPNomor 34 dan 36 Tahun 1963, sehingga Penggugat tidak dapat sebagai /egalstanding sebagai Penggugat karena tidak ada kepentingan hukumnya yang harusdilindungi.Terdapat kesamaan antara pihakpihak dan mengenai suatu soal yang sama, tapioleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

OKIUntuk menghindari kevakuman Badan Pimpinan yangbersangkutan, Badan Pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi yangmembawahinya diberi wewenang mengambil ahli fungsi BadanPimpinan yang vakum tersebut dan secepatnya harus membentukBadan Pimpinan Sementara, dengan tugas seperti butir 5;Bahwa BAB XVI Butir 5 Pedoman Ketatalaksanaan OrganisasiPerkumpulan Gapensi :Acara pemilihan Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Furmaturdan 2 (dua) orang Anggota Formatur dalam musyawarah harusdilakukan dalam waktu yang cukup

dalil Penggugat yang menyatakankalaupun benar Pengawas belum terbentuk quod non makatindakan Tergugat menjadi bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 15 angka 6 Anggaran Dasar Gapensi, yang mengaturbahwa apabila terdapat kekosongan Pengawas, yang harusdilakukan adalah membentuk pengawas, bukan mengabil alihkewenangan Pengawas;Bahwa berdasarkan BAB XVI butir 7 Pedoman KetatalaksanaanOrganisasi Perkumpulan Gapensi :Untuk menghindari kevakuman Badan Pimpinan = yangbersangkutan, Badan Pimpinan yang tingkatnya

DKUntuk menghindari kevakuman Badan Pimpinan yangbersangkutan, Badan Pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi yangmembawahinya diberi wewenang mengambil ahli fungsi BadanPimpinan yang vakum tersebut dan secepatnya harus membentukBadan Pimpinan Sementara, dengan tugas seperti butir 5;Bahwa BAB XVI Butir 5 Pedoman Ketatalaksanaan OrganisasiPerkumpulan Gapensi :Acara pemilihan Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Furmaturdan 2 (dua) orang Anggota Formatur dalam musyawarah harusdilakukan dalam waktu yang cukup

Bahwa Penggugat bukanlah Mamak kepala waris dalam Kaum Penggugat karna masih ada yang tertua dari Penggugat yaitu Bujang Lelo yang tingkatnya satu level dengan ibu Penggugat ; Bahwa Ranji Penggugat yang di buat dan ditandatangani oleh MasriLenggang Mangkuto Tahun 1981 bukanlah mamak kapalo waris, karenalelaki tertua dalam kaum para penggugat pada tahun 1981 saat itu adalahNarlis, tingkatannya satu level dengan nenek penggugat yang bemama Raima; Bahwa ketentuan di dalam Adat Minang Kabau yang berhak

Eksepsi Penggugat bukanlah Mamak kepala waris dalam Kaum Penggugatkarena masih ada yang tertua dari Penggugat yaitu Bujang Lelo yang tingkatnya satu level dengan ibu Penggugat ; Bahwa Ranji Penggugat yang di buat dan ditandatangani oleh Masri LenggangMangkuto Tahun 1981 bukanlah mamak kapalo waris, karena lelaki tertuadalam kaum para penggugat pada tahun 1981 saat itu adalah Narlis,tingkatannya satu level dengan nenek penggugat yang bemama Raima; Bahwaketentuan di dalam Adat Minang Kabau yang berhak

menerapkanhukum sebagaimana mestinya, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan hanya menilai dan mempertimbangkan Bukti T. saja,berupa keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 280 tahun 2007tanggal 30 Mei 2007 tentang Pemberhentian/Pengangkatan PejabatEselon lla Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang pada diktumkeduanya disebutkan bahwa masa jabatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah 4 (empat) Tahun. dimana Judex Facti hanyamempertimbangkan peraturan yang lebih rendah tingkatnya

1996/PN.Kbi. tertanggal 30 April 1996 tidak mempunvai kekuatanhukum";Bahwa, Putusan perkara perdata No. 33/Pdt.G/1998/PN.Kbj, tertanggal14 Januari 1999 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 9/Pdt/2000/PTMdn, tertanggal 10 Mei 2000 dan Putusan Mahkamah Agung R.1No. 2081 K/Pdt/2002, tertanggal 6 Februari 2007 ;Bahwa, berdasarkan poin a dan b sebagaimana diuraikan diatas makaantara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

itu dari uraianuraian tersebut, Pemohon PeninjauanKembali dapat membuktikan putusan Judex Facti adalah salah dalampelaksanaan maupun penerapan hukum yang berarti ada kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata maka putusan a quo tersebut haruslah dibatalkan ; Bahwa, oleh karena alasanalasan dan dasar hukum PermohonanPeninjauan Kembali ini didukung adanya putusan perkara perdata antara parapihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya

perseorangan Federasi Serikat Pekerja/Buruh berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undangundang No. 2 tahun2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengantegas mengatur yaitu :Serikat Pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapatbertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di PengadilanHubungan Industrial untuk mewakili anggotanya,maka berdasarkan ketentuan tersebut yang berhak untuk mewakilipekerja/buruh untuk beracara dihadapan Pengadilan adalah PengurusSerikat Pekerja pada setiap tingkatnya

organisasi pekerja/ouruh yang dapat mewakilianggotanya dihadapan Pengadilan adalah anggota dari SerikatPekerja BUKAN anggota perseorangan Federasi Serikat Pekerja/Buruh berdasarkan Pasal 87 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHIbahwa:Serikat Pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindaksebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untukmewakili anggotanya, Sehingga yang berhak mewakili pekerja/buruh beracaradi Pengadilan adalah Pengurus Serikat Pekerja pada setiap tingkatnya

yang terletak diDesa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudusdengan batas batas:Sebelah utara : Sutamto,Sebelah selatan : Wargono, Purwanto,Sebelah timur : Noer Komisah, Karto Ngatipah,Kasmito, Saimin,Hal. 13 dari 17 hal.Put.No. 511 PK/Pdt/2007Pardi,Sebelah barat : Kaerun, Rakibin, Kusnin;adalah harta peninggalan almarhum Sarmani Temu;Maka menurut Perma No. 2/1985 menyatakan: Apabilaantara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yangsama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang samaatau. sama tingkatnya

punggung saksikorban oleh terdakwa dipukul dengan mempergunakan spring hinggaspring tersebut putus, terdakwa juga menyulut dengan rokok kaki saksi korban sehingga darahkeluar dari wajah, mulut dan hidung saksi korban.e Bahwa setelah wajah saksi koroban bengkak semua dan berdarah, terdakwa mengajak saksikorban ke kamar mandi terdakwa mengguyur saksi korban dengan air kemudian saksi korbanmengambil handuk yang ada didalam kamar setelah itu terdakwa menanyai lagi masalahhubungan saksi korban dengan kakak tingkatnya

No.438 PK/Pdt/2011atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain).2. Azas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Murah.3. Azas Kepastian Hukum.C. Batas waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali sesualketentuan yang berlaku.Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini oleh Pemohon PeninjauanKembali berdasarkan alasanalasan diatas sesuai ketentuan dalam:1. Pasal 67. huruf e. UndangUndang tentang Mahkamah Agung No. 14Tahun 1985 yang berbuny!

:Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkanalasanalasan sebagai berikut:a.apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakdapat ditemukan;apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain.2.

ANTARA PIHAKPIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOAL YANGSAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMAATAU SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANGBERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA.Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008,tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.

No. 543 PK/Pdt/2010yang sama yang oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.Bahwa Amar (Dictum) Putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 Jo. PutusanPengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.

Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996,yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana pihakpihaknya (Subyeknya)sama, mengenai suatu soal yang sama (obyeknya sama), atas dasar yangsama yang oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, dengan demikianPutusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008 tertanggal 8 Oktober 2008jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Bahwa permohonan peninjauan kembali (PK) ini, diajukandengandidasarkan pada Pasal 67 huruf e Undangundang Nomor : 5Tahun2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 14Tahun 1985tentang Mahkamah Agung:Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soalyangsama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan dengan yang lain;2.

dalil) olehTergugat II dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2013/PN Pol, tersebut ketikamengajukan gugatan perlawanan eksekusi melawan ibu kandung PemohonPK semula Turut Tergugat (vide Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor01/Pdt.Plw/2009/PN Pol, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3024K/Padt/2010, yuncto Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah AgungNomor 342 PK/Pdt/2013, yang berarti, bahwa Antara pihakpihak yangsama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Nomor 343 PK/Pdt/2017b. apabila setelah perkaraperkara diputus, diketemukan suratsuratbukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksatidak dapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah

kemudian oleh hakimpidana dinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakdapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebihdari pada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputustanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya

Terdapat pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal19 Juni 2013 Nomor 2530 K/Pdt/2012 juncto Putusan Pengadilan TinggiMedan tanggal 18 Juli 2011 Nomor 136/Pdt/2011/PT Mdn. juncto PutusanPengadilan Negeri Medan tanggal 26 Oktober 2010 Nomor159/Pdt.G/2010/PN Man. telah nyatanyata bertentangan satu dengan

Nomor 493PK/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2011;Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 401/Pdt.G/2010/PN Mdn.tanggal 25 Mei 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor382/Pdt/2011/PT Mdn. tanggal 1 Maret 2012 juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 1483 K/Pdt/2013 tanggal 21 Oktober 2013;Bahwa putusanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) tersebut di atas terdapat pihakpihak yang samamengenai suatu objek yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya