Utrecht mengenai pemberlakuan surut tindakanhukum, Majelis Hakim menilai bahwa surat keputusan yang terdapatkedudukan hukum dari yang bersangkutan dibawa kembali kedalam keadaansebelum surat keputusan dibuat merupakan surat keputusan bertentangandengan Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan jo.

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Tjetakankeenam, diterbitkan oleh PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, di Djakarta,tahun 1963, halaman 143144:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yaitu objek sengketa yangditerima oleh Penggugat terjadi perbedaan penulisan dengan objek sengketadari Tergugat, pada objek sengketa Penggugat ditulis Nama: INDRAAGANMAR, SE. dan Pangkat/ golongan ruang: Penata Muda Tk. (Gol.

Utrecht yang telah diuraikan diatas, dan hal inibersesuaian dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo dari segisubstansi bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan jo.

Dan olehkarena itu sangatlah patut apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakanbatal dan tidak sah Objek Sengketa a quo demi hukum.Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas KTUN Objek Sengketabertentangan dengan Ketentuan Pidana Tambahan yang ada dalamKUHP.Keputusan TUN Objek Sengketa Bertentangan dengan SyaratSyaratBagi Sahnya Suatu Ketetapan :Bahwa Menurut Utrecht syaratsyarat bagi sah nya suatu ketetapan ada2 yaitu:1. Syarat formil, terdiri dari :a.

Jangka waktu= yang ditentukan antara timbulnya halhalyang menyebabkan dibuatnya ketetapan tidak boleh dilewati.Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak memenuhi syarat formil dan materilsahnya suatu ketetapan sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht di atas.Syarat formil yang tidak terpenuhi dalam KTUN Objek Sengketa adalahkarena:a. Kewenangan TERGUGAT sebagai PPK untuk memberhentikanPENGGUGAT hanya dapat digunakan apabila adanya usulan ataurekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB).

Bahwa KTUN Objek Sengketa dilaksanakan dengan melanggarketentuan peraturan perundangundangan baik isi maupun tujuannyasebagaimana yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam poinDasar dan Alasan Gugatan dalam gugatan ini.Halaman 28 dari 71 HalamanPutusan Perkara Nomor 39/G/2019/PTUN.BNABahwa KTUN Objek Sengketa juga tidak memenuhi syarat materil suatuketetapan sebagaimana dijelaskan oleh Utrecht di atas, Syarat materilyang tidak terpenuhi dalam KTUN Objek Sengketa aquo adalah karena :a.

Bahwa jangka waktu ditetapbkannya KTUN Objek Sengketa tidaksesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukanKTUN Objek Sengketa seharusnya dikeluarkan pada akhir bulansejak Putusan Pengadilan atas nama PENGGUGAT memperolehkekuatan hukum tetap.Selanjutnya Utrecht menjelaskan bahwa akibat ketetapan yangcacat/tidak sah berakibat ketetapan tersebut:1. Batal;2. Batal karena hukum;3.

Bahwa dalil Penggugat yang mengutip pendapat ahli hukum Utrechttentang perihal sahnya suatu ketetapan sangatlah keliru dan tidakrelevansi, bahkan sebaliknya KTUN objek sengketa telah memenuhisemua unsur yang diuraikan oleh Utrecht sebagaimana didalilkanoleh Penggugat ;2.

Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, hal. 234).Bahwa terdakwa setelah dicocokan identitasnya dalam keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa, A.AHal.8 dari 12 halaman putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN DpsKetut Ngurah Agung Setyawan als Gung Balang yang dimaksud dalam SuratDakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad.2.

Keputusan TUN Objek Sengketa Bertentangan dengan SyaratSyarat BagiSahnya Suatu Ketetapan :Bahwa Menurut Utrecht syaratsyarat bagi sahnya suatu ketetapan ada 2 yaitu:1. Syarat formil, terdiridari :a. Alat perlengkapan negara yang membuat ketetapan itu haruslah alatperlengkapan negara yang berwenang;b. Dalam pembentukannya, kehendak alat perlengkapan negara yang membuatketetapan tidak boleh ada kekurangan (bersifat yuridis);c. Ketetapan haruslah berdasarkan keadaan tertentu;d.

Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya halhal yang menyebabkandibuatnya ketetapan tidak boleh dilewati.Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak memenuhi syarat formil dan materil sahnyasuatu ketetapan sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht di atas. Syarat formil yangtidak terpenuhi dalam KTUN Objek Sengketa adalah karena :a. Kewenangan TERGUGAT sebagai PPK untuk memberhentikan PENGGUGAThanya dapat digunakan apabila adanya usulan atau rekomendasi dari Pejabatyang Berwenang (PyB).

Bahwa KTUN Objek Sengketa dilaksanakan dengan melanggar ketentuanperaturan perundangundangan baik isi maupun tujuannya sebagaimana yangtelah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam poin Dasar dan Alasan Gugatandalam gugatan ini.Bahwa KTUN Objek Sengketa juga tidak memenuhi syarat materil suatu ketetapansebagaimana dijelaskan oleh Utrecht di atas, Syarat materil yang tidak terpenuhidalam KTUN Objek Sengketa a quoadalah karena :a.

Bahwa jangka waktu ditetapbkannya KTUN Objek Sengketa tidak sesuai denganPasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, yang menentukan KTUN Objek Sengketa seharusnyaHalaman 27 dari 66 HalamanPutusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNAVi.dikeluarkan pada akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas namaPENGGUGAT memperoleh kekuatan hukum tetap.Selanjutnya Utrecht menjelaskan bahwa akibat ketetapan yang cacat/tidak sahberakibat ketetapan tersebut:1. Batal;2.

Dapat dibatalkan.Karena KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan syaratsyaratformil danmateril sahnya suatu ketetapan sebagaimana pendapat Utrecht tersebut di atas,maka KTUN Objek Sengketa harus dianggap tidak sah, batal demi hukum dan/atauharus dibatalkan. Dari dan karena itu sewajarnyalah Majelis Hakim Yang Muliamohon dapat membatalkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadiObjek Sengketa.PERMOHONAN PENUNDAAN/ PENANGGUHAN1.

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum PidanaIT, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., HukumPidana, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);Menimbang, yang dimaksud dengan *menyuruh melakukan adalah bahwapelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana.Selanjutnya terhadap definisi *menyuruh melakukan, Memorie van Toelichting telahmemberikan batasan sebagai berikut.1.

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 1920);Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting telah mengemukakan bahwa turutmelakukan adalah tiap orang yang meedoet (turutberbuat) dalam melakukanperistiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, Hoge Raadberpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitetkualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yangbersangkutan.

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 3237);Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan subunsur b (yangmengegunakan Narkotika) pada unsur ke1 (Setiap Penyalah Guna), Majelis Hakimtelah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam halini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina, yang terdaftardalam Golongan I nomor urut 61 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Utrecht, dalam bukunyaPengantar dalam Hukum Indonesia, hal. 234).

Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, hal. 234).Bahwa terdakwa setelah dicocokan identitasnya dalam keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah MuhamadIfandi als Ifan dan setelah dicocokan identitasnya dalam keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwaMuhamad Ifandi als Ifan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad.2.

Putusan Nomor 436/B/PK/PJK/2015Bahwa sesuai dengan pendapat Utrecht, dalam bukunya PengantarHukum Administrasi Indonesia, penerbit Pustaka Tinta Mas, tahun1994, halaman 106 s.d 111, cacat hukum mengandung arti bahwakeputusan dimaksud sejak tanggal diterbitkannya dianggap tidak pernahterjadi, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi parapihak (ex tunct);Bahwa Menurut Prof.

H.D. van Wijk, dalam bukunya "Hoofdstukkenvan Administratief Recht", uitgeverij Lemma BV Utrecht 1994 hal. 777.yang telah diperbaharui oleh Prof. Willem Konijnenbelt dan Prof. Ron.M. van Male, dalam hal suatu gugatan terhadap Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) dimenangkan seluruhnya atau sebagian, maka KTUNitu dinyatakan batal (vernietigd).

E Utrecht mengatakan BahwaYang melakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semuaanasiranasir peristiva pidana yang bersangkutan (vide Hukum Pidana Il Rangkaian Sari Kuliah hal 16);Yang menyuruh lakukan (doen pleger) menurut Prof.

Utrecht hal 32). Van Hamel dan Trapman (1924) berpendapat BahwaTurut melakukan itu teryadi apabila perbuatan masingmasing peserta memuatsemua anasiranasir penstiva pidana yang bersangkutan.

(vide Utrecht hal 32);Menimbang, bahwa dari pengertian unsur ad. 3 yang diuraikan di atasdihubungkan dengan faktafakta hukum yang diperoleh di persidangan akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan diketahui : Bahwa telah dilakukan penggerebekan terhadap tempat usaha milikTerdakwa Davit Tan dan Terdakwa Il Vita Novijana yang terletak diJalan Bung Hatta No. 38 Lingkungan Mejeluk, Kelurahan Pejanggik, Kec.Mataram,Kota Mataram pada hari

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., Hukum Pidana, Editor:J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan adalah bahwapelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindakpidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan, Memorie vanToelichting telah memberikan batasan sebagai berikut:1.

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: PustakaTinta Mas, 2000, hal. 1920).Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting telah mengemukakan bahwaturut melakukan adalah tiap orang yang "meedoet (turutberbuat) dalammelakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni1926, Hoge Raad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itumempunyai semua kualitetkualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorangpembuat delik yang bersangkutan.

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: PustakaTinta Mas, 2000, hal. 3237).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di persidangan,dalam hal ini Para saksi serta keterangan Para terdakwa dikuatkan barang buktiand diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain dan bersesuaian Perkara Pidana Hal. 29 dari 34 hal.Nomor : 51/ Pid.B / 2017 / PN KlaAtas nama M.

Utrecht, Rangkaian Sari KuliahHukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D.Scaffmeister, dkk., Hukum Pidana, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra AdityaBakti, 2007, hal. 247);Menimbang, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalahbahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukantindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi *menyuruh melakukan, Memorievan Toelichting telah memberikan batasan sebagai berikut.1.

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II,Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 1920);Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting telah mengemukakanbahwa turut melakukan adalah tiap orang yang meedoet (turutberbuat) dalammelakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni1926, Hoge Raad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itumempunyai semua kualitetkualitet pada dirinya yang harus dipunyai olehseorang pembuat delik yang bersangkutan.

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II,Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 3237);Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan subunsur b ("yangmengegunakan Narkotika) pada unsur ke1 (Setiap Penyalah Guna), MajelisHakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkotika,yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis Ganja yang mengandung THC(Tetrahydrocannabinol). yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E Utrecht mengatakan bahwa Yang melakukan adalahpembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasiranasir peristiwapidana yang bersangkutan (vide Hukum Pidana Il Rangkaian Sari Kuliahhal 16);Yang menyuruh lakukan (doen pleger) menurut Prof.

Utrecht hal 32). Van Hamel dan Trapman (1924) berpendapatbahwa Turut melakukan itu teradi apabila perbuatan masingmasing pesertamemuat semua anasiranasir peristiwa pidana yang bersangkutan.

sesuai dengan ketentuanprosedural yang berlaku, dan keputusan tersebut bukanhanya penjelasan maka keputusan tersebut cacat hukum.Bahwa didalam literatur (khususnya mengenai HukumAdministrasi Negara), pengertian cacat hukum terjadimanakala atas suatu produk hukum dinyatakan melanggarnorma hukum yang berlaku, dan karenanya tidak memenuhisyarat formal ataupun syarat material, sehingga sejak awalkeputusan hukum tersebut dinyatakan tidak pernah ada(van rechtswege nietig);Bahwa sesuai dengan pendapat Utrecht

H.D. van Wijk, dalam bukunya"Hoofdstukken van Administratief Recht", uitgeverij LemmaBV Utrecht 1994 hal. 777. yang telah diperbaharui olehProf. Willem Konijnenbelt dan Prof. Ron. M. van Male,dalam hal suatu gugatan terhadap Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) dimenangkan seluruhnya atau sebagian,maka KTUN itu dinyatakan batal (vernietigd).

E Utrecht mengatakan bahwa YangHalaman31dari36 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN Mremelakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semuaanasiranasir penstiwa pidana yang bersangkutan (vide Hukum Pidana Il Rangkaian Sari Kuliah hal 16);Yang menyuruh lakukan (doen pleger) menurut Prof.

Utrecht hal 32). Van Hamel dan Trapman (1924) berpendapatbahwa Turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masingmasingpeserta memuat semua anasiranasir peristiwa pidana yang bersangkutan.

(vide Utrecht hal 32);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap : Bahwabenarpenyebab Terdakwa dan kawankawan membunuh korbanBURNAS BIN BANIDI karena korban tidak mau berdamai dalam perkarapembunuhan yang dilakukan kakak Terdakwa SUTOMO ALS TOMO BINHOLDEN terhadap korban bernama Saudari EPI dan korban BARNASBIN BANIDI Meminta kepala Saudara KASIM BIN SAID dan SaudaraJON Bila Ingin berdamai; Bahwa benar bermula Terdakwa dan kawankawan membuat rencanauntuk membunuh korban BARNAS BIN BANIDI yaitu

Oleh sebab itu, maka tidak perluditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatupelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman30030 1); 229 22222 222 on nnn nnn enna neeMenimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja merupakan sikap bathin yangletaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata,sungguhpun dengan demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dandisimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan

Oleh sebab itu, maka tidak perluditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatupelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman30030 1); 22222 222 non n nnn none nnnn nena enn =eMenimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja merupakan sikap bathin yangletaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata,sungguhpun dengan demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dandisimpulkan dari rangkaian perbuatan yang

E Utrecht, baik yang memerintah maupun yang diperintah tidakperlu berstatus pegawai negeri. (Rangkaian Sari Kuliah Hukum PidanaI, hal 378) ;Pandangan Mr. Drs.

E Utrecht tersebut juga dianut oleh Makamah Agungdalam putusannya Nomor 640 K/Pid/2007, yang telah membebaskanTerdakwa II, HENNY SYAHLAN binti SYAHLAN dari segala dakwaan.Terdakwa II, HENNY SYAHLAN, selaku Sekretaris KUD SugemaKecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, bersamasama dengan Terdakwa, DUDUNG RUSMANA selaku Ketua KUD Sugema terbukti membuatdan menandatangani surat permohonan bantuan Kredit Usaha Tanitahun 1998/1999.

Oleh sebab itu,maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwaperbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman 300301);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merupakan sikap bathinyang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain denganmata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dandisimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orangmelakukan

kemudiandihubungkan dengan amar putusan yang telahberkekuatan hukum tetap dalam perkara terdahulu yang ; Menyatakan tindakandan perbuatan Para Tergugat yang telah membongkar rumah adat Toraja(Tongkonan) yang merupakan milik bersama seluruh rumpun keluargaPenggugat dan Tergugat tanpa izin dari rumpun keluarga/Keturunan Patanggudan Lai Kalobong yang lain adalah perbuatan melawan hukum dan mengutipbeberapa referensi atau pendapat pakar hukum tentang Perbuatan MelawanHukum dan konsekwensinya,antara lain :Utrecht

Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia,cet.VI Jakarta : (Balai Pustaka, 1961), hal.294;Molengraaff, mengemukakan ;Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang disebut pada pasal1365 KUHPerdata, tidak hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatuperaturan perundangundangan, melainkan juga meliputi perbuatanperbuatanyang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undangundang yangmemuat kaedahkaedah sosial. Anggapan ilmu hukum ini diterima dalamyurisprudensi tahun 1919.

dalam prosespersidangan maupun dalam proses uji bukti dipersidangan dengan tetap mempertahankankoreksi dengan dasar hukum ketentuan Pasal 26ayat (4) UU KUP, sudah benar.e Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78UU Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajakdiambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian,dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkankeyakinan Hakim.Bahwa lebih lanjut, Logemann dalam BukuPengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 olehErnst Utrecht

dalam proses persidangan maupun dalam prosesuji bukti di persidangan dengan tetapmempertahankan koreksi dengan dasar hukumketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KUP, sudah benar.Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78UU Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajakdiambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian,dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkankeyakinan Hakim.Bahwa lebih lanjut, Logemann dalam BukuPengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 olehErnst Utrecht

E Utrecht mengatakanbahwa Yang melakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannyamemuat semua anasiranasir peristiwa pidana yang bersangkutan (videHukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah hal 16);Yang menyuruh lakukan (doen pleger) menurut Prof.

Utrecht hal 32). Van Hamel dan Trapman (1924)berpendapat bahwa 7urut melakukan itu terjadi apabila perbuatanmasingmasing peserta memuat semua anasiranasir peristiwa pidanayang bersangkutan.

(vide Utrecht hal 32);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, MajelisHakim memandang baik Saksi Umar alias Mimbe dan Terdakwa bersamabersama memiliki niat atau maksud melakukan penembakan terhadapPosko Nasdem dan untuk mewujudkan maksud tersebut merekamembutuhkan senjata api dengan cara meminjamnya dari Sdr.Heri;Menimbang, bahwa setelah memperoleh senjata api jenis SS2 dariSdr.