Ditemukan 141 data
MARTHA MATAHELUMUAL, S.Pd
Tergugat/Terbanding:
1. ROBERT MATAHELUMUAL
2. Dra. Ny. JOSINA MAIRUHU
3. ENGGITO YAURIS
Turut Tergugat/Turut Terbanding:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota AMBON
110 — 43
WANTJIK SALEH SH :Intisari Yurisprudensi Pidana Dan Perdata, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, Cetakan Kedua, 1975, halaman 90).Bahwa soal sengketa antara Terguat Il dengan orang lain dimanaTergugat Il menang tetapi tidak bisa dieksekusi karena tanah sengketadikuasai Tergugat dan Tergugat lalu mengajukan perlawanan danTergugat menang, adalah tidak benar karena berdasarkan PutusanM.A.
80 — 16
peraturan.Bahwa pasal 833 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Para ahli waris dengansendirinya mendapat hak milik atas semua barang dan atas semua harta dansemua piutang orang yang meninggal.Bahwa pengalihan hak atas harta warisan atau harta peninggalan yang belumterbagi harus disetujui oleh semua ahli waris sesuai ketentuan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor : 201 K / Sip / 1955 tanggal 10 Januari 1956(vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 201 K / Sip / 1955 tanggal 10Januari 1956 dikutip dari Buku Wantjik
Terbanding/Penggugat I : MUBAH MANIK KETURUNAN Alm. TORPAN MANIK
Terbanding/Penggugat II : JANDI DAMANIK KETURUNAN Alm. TORPAN MANIK
Terbanding/Penggugat III : ALIAS MANIK KETURUNAN alm ATIM MANIK
Terbanding/Penggugat IV : KASTEN MANIK KETURUNAN Alm. TORPAN MANIK
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA NAGORI SINAMAN LABAH
82 — 40
No.201 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 (Vide :Putusan Mahkamah Agung No.201 K/Sip/ 1955 tanggal 10 Januari 1956 dikutip dari Buku WANTJIK SALEH, SH Intisari Yurisprudensi Pidana danPerdata, penerbit PT. ICHTIAR BARUvan Hoeve Jakarta, cetakan KeduaTahun 1975 halaman 91),Bahwa tanah parhuta hutaan Sopo Bolon peninggalan dari Alm.TorpanManik yang dimiliki oleh Tergugat masih merupakan harta warisan (boedel)yang belum terbagi oleh para Wahli waris atau Para Keturunan Alm.
No.201 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari1956( Vide : Putusan Mahkamah Agung No.201 K/Sip/ 1955 tanggal 10Januari 1956 dikutip dari Buku WANTJIK SALEH, SH Intisari YurisprudensiPidana dan Perdata, penerbit PT. ICHTIAR BARUvan Hoeve Jakarta,cetakan Kedua Tahun 1975 halaman 91),Bahwa tanah parhuta hutaan Sopo Bolon peninggalan dari Alm.TorpanManik yang dimiliki oleh Pembanding masih merupakan harta warisan( boedel) yang belum terbagi oleh para Wahli waris atau Para KeturunanAlm.
49 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh,SH. Ickhtiar Baru halaman 90) maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Agungyang memeriksa perkara ini untuk bermurah hati mengabulkan gugatanrekonvensi ;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutdi atas Mahkamah Agung berpendapat :Hal. 26 dari 29 hal. Put.
Pembanding/Tergugat II : SITI GERAH Diwakili Oleh : JOKSON, SHI, MA
Pembanding/Tergugat III : MAT BUKRI Diwakili Oleh : JOKSON, SHI, MA
Pembanding/Tergugat IV : APRES Diwakili Oleh : JOKSON, SHI, MA
Pembanding/Tergugat V : MAWARNI Diwakili Oleh : JOKSON, SHI, MA
Terbanding/Penggugat : SITI MARTIAS ALIAS SITI PINDAH
91 — 42
Wantjik Saleh,Hukum Acara PerdataRBG/HIR, Jakarta PT, Ghalia Indonesia, h. 78).Halaman 13 dari 35 putusan Nomor 117/Pdt/2020/PTJMBBahwa sebagaimana dalam posita gugatan pada angka (3), (7) dan(13) maka harus disertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat .Dalam istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orangorang yang tidakmenguasai objek Perkara atau tidak melakukan sesuatu, namun demilengkapnya suat gugatan harus diikutsertakan (bandingkan denganputusanputusan mahkamah Agung Tertanggal 6 agustus
45 — 32
Sapta Marga Blok AA No. 2 Citra Damai IT Palembang.THENG HE LO/ WANTJIK : Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,Alamat JIn. DR. M. Isa No. 6 Rt. 30 Rw. 08 Kel. Duku Kec. Ilir Timur IIPalembang.1112131415161718THENG TIAM ONG/DAHLAN : Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,Alamat JIn.
192 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, SH., Hukum Acara PerdataRBG/HIR, Penerbit Ghalia Indonesia/1990/Jakarta).
103 — 37
Sedangkan menurut UndangUndang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Wantjik, 1976).Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R.
99 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
THENG HE LO/WANTJIK, bertempat tinggal di Jalan DR. M.Isa Nomor 6 RT 30 RW 08, Kelurahan Duku, Kecamatan IlirTimur Il, Palembang;7. THENG TIAM ONG/DAHLAN, bertempat tinggal di JalanPerumahan Melati Mas Vista V 12 Nomor 7 Serpong,Tangerang;8. THENG GUN ENG/DEWI, bertempat tinggal di PerumahanGriya Bahagia Blok C. 12 KM 10, Palembang;9. THENG THIAM LIOK/LUKMAN, bertempat tinggal di Jalan Dr.M. Isa Nomor 6 RT 30 RW O08, Kelurahan Duku, Kecamatan IlirTimur Il, Palembang;10.
101 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, Hak Anda Alas Tanah, Ghalia Indonesia,Jakarta, 1973, h, 30). Selanjutnya juga dikemukakan oleh Boedi Harsonobahwa dalam hukum adat perbuatan pemindahan hak jual beli, tukarmenukar, hibah) merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai. Jual belitanah dalam hukum adat adalah perbuatan hukum pemindahan hak atastanah, dengan pembayaran harganya pada saat yang bersamaan secaratunai dilakukan.
133 — 21
Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan diIndonesia, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976, hlm. 16). Merujuk kepada Pasal 2ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harusdilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya dandicatatkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, makaketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilin dan dipilahkeberlakuannya.
63 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, SH., PenerbitIkhtiar Baru Jakarta, Tahun 1975, halaman 108, Nomor Urut 221 dan 223);Berdasarkan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.tersebut diatas, maka Pertimbangan Hukum "Putusan Judex Facti TingkatBanding" pada halaman 7 alinea ke1 s/d. halaman 8, baris kedua dari atas,jelas tidak meninjau dan tidak mengamati Memori Banding yang telah diajukanoleh Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi/semula Penggugat) termaksudadalah merupakan kekeliruan penerapan hukum dan tidak
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, S.H., yangmenegaskan sebagai berikut:Bahwa pembuktian dalam perkara perdata haruslah dilakukan secaraberimbang dan menyeluruh oleh Majelis Hakim, selanjutnya PengadilanNegeri berwenang membebankan para pihak untuk mengajukan suatupembuktian dengan cara seadiladilnya serta Pengadilan Negeri wajibmemberikan bimbingan dalam hal pengajuan pembuktian, sehinggapembuktian itu dapat dilakukan dengan sebaikbaiknya (K.
Wantjik Saleh ,S.H., Hukum Acara Perdata HIR/RBg, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990halaman 113114). Konform dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I,Nomor 03 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974, pada angka 2,3 dan 4,yang menyatakan bahwa: Seperti diketahui Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan PokokHalaman 51 dari 69 hal.Put.
36 — 34
No.201 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari1956(Vide: Putusan Mahkamah Agung No.201 K/Sip/ 1955 tanggal 10Januari 1956 dikutip dari Buku WANTJIK SALEH, SH Intisari YurisorudensiPidanadan Perdata, penerbit PT. ICHTIAR BARUvan Hoeve Jakarta,cetakan Kedua Tahun 1975 halaman 91),Bahwa tanah pertapakannyapeninggalan dari Alm.Maruli Gunung Siahaanseluas 24x20 M2 yang dialinkan atau dijual oleh Tergugat kepadaTergugat Il masih merupakan harta warisan (boedel) yang belum terbagioleh para Wahli waris Alm.
48 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh. S.H., PenerbitIkhtiar Baru Jakarta, Tahun 1975, halaman 108, Nomor Urut 221 dan 223);g.
34 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, SH., GhaliaIndonesia, cetakan keempat, 2001 1981) ;. Bahwa Prof. Dr.
NORA DWI PUSPITA SARI
Terdakwa:
FAHRIT RAMADHAN Alias ANDROW
264 — 49
Wantjik Saleh, S.H. dan R. Soesilomenerjemahkan perkataan Opzettelijik dalam KUHP dengan perkataandengan sengaja.
53 — 6
Wantjik Saleh, SH. yang dimaksud dengan SuratKuasa Khusus adalah surat kuasa yang dibuat oleh para Penggugat atau Tergugat bahwaia telah memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakilinya/bertindak atas namanya,khusus untuk sesuatu perkara, dengan menyebutkan nama pihak lawan serta apa yangmenjadi pokok persengketaan dalam perkara itu;Menimbang, bahwa TergugatTergugat dalam eksepsi point ini keberatan atastanda tangan Nuraini (Penggugat) pada Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013yang menurut TergugatTergugat
65 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
WANTJIK SALEH, SH.Penerbit PT PRADYA PARAMITA ;Berdasarkan Yurisprudensi tersebut sehubungan dengan suratketerangan ahli waris Nomor 087/2018/03/TTG/2003 tertanggal 13Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibuluan IllKecamatan Sibolga sudah cukup sehingga alasan judex facti untukmengajukan gugatan dalam perkara ini harus ada surat keteranganahli waris almarhum suaminya Justin Hutabarat untuk mengajukangugatan adalah tidak dapat diterima, pertimbangan judex fati tersebutharusalah dibatalkan
Terbanding/Penggugat I : Hafni Zahara Binti MAHMUD
Terbanding/Penggugat II : Eva Susantina Binti Mustafaruddin
Terbanding/Penggugat III : Melta Variza Binti Mustafaruddin
Terbanding/Penggugat IV : Vivi Nurzeha Binti Mustafaruddin
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banda Aceh
39 — 19
Wantjik Saleh, SH.Ghalia Indonesia, Hal. 20 dan 103.2. Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, KaranganDarwin Prinst, SH. Hal. 10.3. Hukum Acara Perdata, Karangan M.Yahya Harahap, SH. SinarGrafika, Hal. 18 19;4. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, KaranganRetnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Hal.167;5. Kumpulan Yurisprudensi Republik Indonesia, Mahkamah Agung RItahun 1983, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata serta HukumPidana dan Hukum Acara Pidana;2.