ada menyertakan bukti pendukung ketika memintatanda tangan Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana dalam Berita Acara hasilrekapitulasi verifikasi lanjutan;Bahwa setelah Form BA.5.KWK (Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasifaktual tingkat PPS) ditanda tangani Ketua PPS dan ikut ditanda tangani olehSaksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana selaku Anggota PPS, maka FormBA.5.KWK tersebut dapat dinyatakan sah dan bisa digunakan sertadipertanggung jawabkan selanjutynya dapat di pleno kan di tingkat Kecamatandan

SAIH bin RANIAN.60.Bahwa, kalaupun kemudian patut dipertanyakan adalah keaslian dokumen61.dokumen Penggugat yang Penggugat dalilkan sendiri, yakni terkait denganNomor Kartu Keluarga dan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana 6(enam) digit awal Nomor Kartu Keluarga seharusnya sama dengan NomorKartu Tanda Penduduk, yakni mewakili nomor Kabupaten/Kota, Kecamatandan Desa; Penggugat sendiri mendalilkan Nomor Kartu Keluarga Penggugatadalah 32.03.14.450550.11736 sementara Nomor Kartu Tanda Penduduk(KTP

Selatan dan 2005 itu bukan dari Plantaran, nomor iniseharusnya kalau nomor kode peserta 05 itu nomor Saksi ; = Bahwa nomor tes Saksi sama dengan Siti Nurhidayah, tapi inisetelah Saksi konfirmasi ke Inspektorat katanya nama yang samajuga ada di desa lain kecamatan lain juga peringkat yang Bahwa nomor yang Saksi punya 20 itu kode kecamatanKaliwungu Selatan, 2006 itu dari Desa Plantaran, 07 itu jabatan yangdiisi, lalu nomor 05 itu nomor peserta sendiri; Bahwa yang tidak pas, yang beda kode adalah kecamatandan

lakukan yaitu mengawasi pekerjaan pembukaan jalan tersebutdengan cara turun langsung kelapangan, meminta pihak TPK (Tim PengelolaKegiatan) dan PK (Pelaksana Kegiatan) untuk melaporkan seliap pekerjaanpembukaan jalan tersebut;Bahwa hasil dari musyawarah Desa yaitu prioritas untuk penggunaan DanaDesa di peruntukkan untuk pembukaan Jalan Desa Pararungan dari DusunParurangan ke Ramban Sitarak sampai ke Juma Balik dan hasil musyawarahtersebut dibuat notulennya kemudian hasil Notulennya di ajukan ke Kecamatandan

Bukti TXVIIT : Foto copy Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatandan Kelurahan serta Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor24 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsiserta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Foto copy sesuaidengan foto COPY);nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nee ene nee nee19.

Bupati Subang) menerima biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sebesar Rp. 912.841.157,00 (sembilan ratus dua belas juta delapan ratusempat puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), saksi BAMBANGHERYANTO (Sekda Kabupaten Subang) menerima biaya pemungutan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 912.841.157,00 (sembilan ratus dua belas jutadelapan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkanselebihnya dibagikan kepada aparat penunjang, aparat Dipenda, aparat Kecamatandan

tiga rupiah), saksi MAMAN YUDIA (Wakil Bupati Subang)telah menerima biaya pemungutan PBB sebesar Rp. 912.841.157,00 (sembilan ratusdua belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah),saksi BAMBANG HERYANTO (Sekda Kabupaten Subang) telah menerima biayapemungutan PBB sebesar Rp. 912.841.157,00 (sembilan ratus dua belas jutadelapan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkanselebihnya dibagikan kepada aparat penunjang, aparat Dipenda, aparat Kecamatandan

Subang seperti Bupati, WakilBupati, Sekwan , Kadipenda, para kepala dinas, pegawai dipenda, aparat kecamatandan kelurahan/Bahwa benar Pemda bisa memberikan tambahan penghasilan kepada PNS danharus ada persetujuan DPRD Walaupun sejak RKA (Rencana Kerja Anggaran)sudah muncul ; bahwa tentang proses RAPBD menjadi APBD Biasanya di Kabupaten SubangRAPBD diajukan oleh Dispenda lalu dibahas.

yang lainsudah melaksanakan konsolidasi musda, saksi tahu karena memangkepengurusan DPD itu sudah ada ; Bbahwa alasan saksi karena sudah ada kepengurusan DPD danjuga keputusan mahkamah partai juga belum dilaksanakan karenakami menunggu petunjuk dari DPP Pusat; Bahwa untuk tahapan terkait dengan musda tersebut ada 2 (dua)kebijakan yang diambil, kalau dulu kami melaksanakan munas dulubaru musyawarah daerah, sekarang justru di balik melaksanakanmusyawarah daerah dulu dari bawah tingkat desa tingkat kecamatandan

negara sama saja , yaitu permohonan izinpertambangan langsung ditujukan kepada Bupati, kemudian Bupatidisposisi kepada Kantor Sintap;Bahwa yang membentuk Tim 9 adalah Sintap, jadi sintap yangmenentukan siapasiapa yang masuk ke dalam Tim 9 salah satu timsembilan termasuk Kepala Kecamatan dan Kepala Desa termasuk;Bahwa setahu saksi Untuk diterbitkannya izin pertambangan tidak perluadanya izin atau persetujuan dari masyarakat setempat karenamasyarakat setempat tersebut sudah terwakili oleh Kepala Kecamatandan

Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayananbidang administrasi Pemerintahan umum, perangkat kecamatandan kelurahan serta pertanahan;e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalianpelaksanaan program kerja administrasi Pemerintahan umum,perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan;f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi danpelaporan penyelenggaraan tugas bidang Pemerintahan sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan tugas;g.

Saksi OYOK SUNARYA BIN SARKAM : dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara dugaan Tindak pidanakorupsi dalam penyaluran dana hibah Bansos Provinsi Banten padatahun 2010;Bahwa saksi mengajukan Proposal minta bantuan Bansos ke ProvinsiBanten atas nama Majelis Taalim AL MUNAWAROH.yang beralamatdi Kampung Hayam Sindang Adipati Kelurahan Kadomas Kecamatandan Kabupaten Pandeglang;Bahwa saksi mengajukan Proposal ke Bagian Kesra Provinsi Bantendengan

ROMINMUSLIM ke Pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang indikasiPenghinaanyang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalahPartai Golkar dan Gubernur Gorontalo;Bahwa terdakwa sebagai sesama Kader Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan dan juga ia sebagai Bupati Kabupaten Boalemo;Bahwa kegiatan kampanye dialogis PDIP pada tanggal 3 Februari di DesaButi Kecamatan Mananggu tmemiliki ijin dari instansi yang berwenang sertamendapat Pengawasan dari Pihak Panwas Desa dan Panwas Kecamatandan sebagai

Karena tidak ada titik temu maka tim kecamatandan kabupaten dipecah menjadi dua, satu dengan desa air limau dansatu dengan desa air belo, tim yang dengan air limau menelusuri darimuara air lias sunat tembak lurus ke kaki bukit tulen bukan ke tikunges, kemudian mengikuti jalan Provinsi, setelah itu mengikuti jalankubur pinang ( jalan TPA ) masuk ke jalan Cempedak bugil, bertemudengan Jalan paret 9 terus masuk jalan Ajung bertemu jalan rambatbendul ( cuman 10 m ) sampai masuk ke Jalan enggano sampai

Pembinaan administrasi dan Aparatur pemerintahan Kecamatandan Desa serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;Bahwa saksi mengetahui informasi mengenai dugaan penyalahgunaanDana Desa Tahun Anggaran 2016 terkait pembangunan Saluran Air diDesa Amasing Kota Utara berdasarkan pengaduan Kepala BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat serta ketika diundangInspektorat di Kantor Desa Amasing Kota Utara terkait audit terhadapmasalah tersebut;Bahwa saksi selaku camat ketika mendapatkan pengaduan

Menyatakan barang bukti berupa :1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Aceh Tamiang Nomor 06 /Tahun 2010 tanggal 15 Oktober712010 tentang Penunjukan / Penetapan Kampung Penerima PemberdayaanMasyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatandan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui ProgramMandiri Terpadu Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang Serta SusunanPengurus Pengelola Kelompok Maju Bersama Pemberdayaan MasyarakatMelalui Program Mandiri

9 yang didalilkan Penggugat tidakbenar, yang benar adalah : menurut keterangan Sekretaris Panitiayang bernama MUJIANTO Tim Pengangkatan Perangkat Desa,Desa Kedungwaru Kidul menyatakan bahwa atas dasar kesepakatanbersama Tim Pengangkatan Perangkat Desa se KecamatanKaranganyar dengan beberapa pertimbangan antara lain : sewa bis,jatah makan, waktu selesainya evaluasi dari UNDIP belum pasti,maka diputuskan untuk seluruh peserta agar pulang secarabersamasama menggunakan bis yang difasilitasi kantor Kecamatandan

Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut danapabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uangpengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama2(dua)tahun dan 3 (tiga) bulanMenyatakan barang bukti berupa :1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Aceh Tamiang Nomor 06 /Tahun 2010 tanggal 15 Oktober2010 tentang Penunjukan / Penetapan Kampung Penerima PemberdayaanMasyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatandan

beat tahun 2018 warna hitam dengan meminjam uangsebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saudari, PUTRIada pembagian peran atau tugas yaitu Saudara OGIS ANGGARPRATAMA ALIAS ANGGA (berkas terpisah), bertugas untukTRANSAKSI atau merayu kepada Saudari, PUTRI, Saudara AGUSSALIM (berkas terpisah), menjamikan sepeda motor beat tahun 2018tersebut sekaligus meyakinkan kepada Saudari, PUTRI Denganterdakwa HERLAMBANG HARI WIBOWO menunggu diparkiranmasjid almunawaroh turut kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatandan

Cilandak, Jakarta Selatan, dan tanah saksi terkena proyekMRT seluas 4 M2 ;Bahwa di wilayah saksi yang terkena proyek MRT ada 14 bidang, danyang 12 bidang sudah dibayar ganti ruginya oleh pemerintah ;Bahwa ganti ruginya dibayar sebesar Rp. 26.000.000, per meter persegidan dibayarkan pada bulan Desember 2015 ;Bahwa sosialisasi beberapa kali diadakan, yaitu di kelurahan, kecamatandan walikota ;Halaman 74 dari 108 hal.

Bukti TXVIIT : Foto copy Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatandan Kelurahan serta Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor24 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsiserta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Foto copy sesuaidengan foto COPY);nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nee ene nee nee19.

PLKPertama, Pemerintah dalam hal ini Camat/pejabat dari Kecamatandan/atau atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota dan jajarannyalazimnya tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara,sedangkan Keputusan Bupati berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desabaru dikeluarkan apabila segala persoalan yang berkaitan denganPilkades sudah selesai.