SBY.pada prinsipnya itu soal metode atau cara tapi yang lebih penting melibatkanmasyarakat memberikan masukan atau pengaduan adalah penting, karena ada3 fungsi yaitu mendapatkan informasi publik, ikut memberikan masukan saran,3 akses mendapatkan keadilan; Bahwa, ketika seseorang di pidana misalnya di Jayapura kemudian mengikutiPilkada di Surabaya, tidak otomatis pidana di Jayapura menjadi hapus denganpersyaratan di Surabaya karena UndangUndang berlaku seluruh di Indonesia; Bahwa, UndangUndang dan

Bahwa membantah pernyataan diatas dimana pada dasarnyaTergugat IV telah benar dalam menjalankan Standard OperasiPelayanan (SOP) sebagaimana diamanatkan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Pasal 12 ayat (4) bahwa Buku Tanah,Surat Ukur dan Warkahnya termasuk dalam informasi yangHalaman 36 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN BIgdikecualikan kKemudian Pasal

Mengajukan permohonan informasi publik ke Kementerian DalamNegeri dalam hal meminta informasi terkait pengesahan QanunJinayat, termasuk didalamnya menanyakan kewenanganpeninjauan Perda oleh Kementerian dalam negeri;b. Menyusun laporan akhir tahun ICJR 20142015, laporan iniditujukan untuk memberikan gambaran kondisi hukum pidana diIndonesia sepanjang 2014 dan pandangan umum kondisi hukumpidana di 2015.

rekomendasinya adalah antara lain; Pembongkaran agar ditunda untukwaktu yang tidak ditentukan dan mohon diperiksa kembali keabsahan SertifikatHak Pakai yang dimiliki atas nama Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakarta, dan Meminta agar dibawa dan ditunjukkan Fhoto copy Sertifikat atasnama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sangat membingungkandan sangat aneh buat PARA PENGGUGAT, seperti ada hal yang ditutupi danatas tindakan tersebut jelas melanggar UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi

Publik, karena di Era Globalisasi sekarang ini,suatu informasi merupakan hal yang penting dan praktis, sehingga masyarakatdapat dengan mudah mendapat informasi yang dibutuhkannya.

dan ditanggapi Tergugat bahwa tanah yangdilekati Hak Milik dengan SHM Nomor 441, tanggal 138 Desember2020 surat ukur Nomor 353 / Kelurahan Fatukoa terdaftar atasnama Dominggus Amnahas, akan tetapi Tergugat menyatakanbahwa permintaan kami untuk melihat proses sertipikat tidakdapat ditunjukan/diperlinatkan Tergugat karena merupakaninformasi yang dikecualikan dari domain publik, sesuai denganketentuan dalam pasal 12 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang lain tidak dapat kami berikan dikarenakan termasukklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan Berita Acara UjiKonsekuensi Dinas Perumahan Kawasan dan Pertanahan KotaBontang No.065/161.2/DPKP2.01 yang mengacu pada pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;Bahwa dengan adanya surat jawaban Tergugat melalui DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota BontangHalaman 7 dari 64 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bon12.13.14.15.16.tersebut Para Penggugat

Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi sudah berakhir demi hukum dandalil gugatan Penggugat demikian tidaklah cukup berdasar hukum vide Pasal 8 Peraturan71 dari 81Daerah Kabupaten Cimais Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pertambangan Umum di KabupatenMenimbang, bahwa adanya surat jawaban Tergugat I atas Permohonan Penggugatsebagaimana surat jawaban Tergugat I di atas yang sekarang menjadi objek sengketa a quoadalah cukup beralasan hukum paralel dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi

Publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yangmenjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baikoleh Aparatur pemerintah secara tersirat dan tersurat Badan Hukum Publik Wajib memberikanmenanggapi permohonan tersebut yang bersifatInformatif ;Menimbang, bahwa pada sisi lain atas lokasi Izin Usaha Pertambangan EksploitasiPengugat yang telah berakhir sejak 4 Pebruari 2009, telah diterbitkan Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada Tergugat III

yang memeriksa dan mengadili Pekara ini agarmematuhi Peraturan Pemerintah yang telah disepakati danmenyerahkan sebidang tanah yang telah lebih dahulu diajukanoleh Para Ratusan Warga masyarakat dan Penggugat Rekonpensi,dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang telah dua(2X) diterbitkan sehingga lokasi Penggugat Rekonpensi diberikansepenuhnya Kepada Penggugat Pekonpensi dengan batas luas 1.4Ha ( 14000 M2) dan demi menjaga stabilitas Kenyamanan Investasiyang ada di Batam dimana Gerbang pintu Informasi

Publik untukkenyamanan Investasi antar Perbatasan Negara Asing selakuInvestor di Kota batam yang kita cintai ini sehingga Tanah yangtelah dibangun oleh masyarakat dengan bangunan RumahPermanen dan Bagunan Serba Guna yang permanen tetap danTelah Berkepatutan Hukum dari apa yang telah ditetapkanPemerintahKota Batam dan Otorita Batam dan juga DPRD KotaBatam dan di wakili oleh masyarakat Penggugat Rekonpensi danmenjadi Hak Penuh Penggugat Rekonpensi, dan PenggugatRekonpensi juga telah berulang kali

berkepentingan.Sebagaimana UndangUndang No 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN), Pasal 3, angka (4) Jo Undang Undang No.32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (1), huruf (d)menyatakan bahwa, Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman padaAsas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: d. asasHalaman 15 dari 81 Putusan Nomor: 20/G/2018/PTUN.SBY.11.keterbukaan; Jo UndangUndang No. 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi

Publik; Jo Jo UndangUndang Nomor 30 Tahun2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7, ayat (2) huruf (f).Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan denganperaturan perundangundangan yang ada serta asasasaSs umumpemerintahan yang baik.

evaluasi ulang hasilnya disampaikan oleh Pokjakepada PPK, ternyata di proses ini baru diketahui oleh Pemenang lelangbahwa ada penolakan untuk dilakukan evaluasi ulang, apa yang harusdilakukan oleh Pemenang lelang jika surat penolakan yang disampaikan olehPPK kepada Pokja tidak ditindak lanjuti sehingga Pemenang lelang menjaditidak tahu apakah dia menang atau tidak, bagaimana solusinya dia untuktahu, menurut Ahli kalau solusi untuk tahu ini tentunya minta untuk diberitahuatau diinformasi, lewat informasi

publik, di daerah itu ada pejabat PPID(Pejabat Pengelola Informasi Daerah), tetapi kalau sudah bersurat langsungdengan Pejabat yang bersangkutan tidak dijawab berarti ini tetap berlanjut,berarti tidak ada keputusan lain selain keputusan penetapan pemenang, iniHalaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTbukan soal fiktif positifnya tapikan menanyakan tidak ada keputusan lainselain keputusan penetapan pemenang;Bahwa dalam hal ini Pemenang telah beberapa kali bertanya dan bersurattetap

Misalnya sajaPenjelasan Pasal 14 huruf h UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memaknai kemandiriandengan definisi sebagai berikut: Kemandirian dimaknai sebagai keadaan dimana perusahaandikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan danpengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai denganperaturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.Berdasarkan pengertian tersebut, kata kunci dari makna kemandirianyaitu tanpa benturan kepentingan dan

Umumnya,produsen batubara di Indonesia menggunakan perusahaan luar negeriuntuk memasarkan batubara mereka untuk pembeli internasional.Sebagai contoh, kita dapat melihat dari informasi publik yang tersedia(Bumi laporan tahunan dan laporan Fitch Ratings) bahwa perusahaangrup Bumi, pesaing Pemohon Banding, telah menandatangani berbagaiperjanjian jasa pemasaran dengan pihak ketiga. Contohnya adalah:1.

SHGB No.1999/Ragajaya.Tergugat Ill telan memasarkan dan menjual rumahrumah di perumahanGreen Citayam City (mengalihkan kepada pihak ketiga/konsumen)sebagaimana informasi publik melaluihttp://qreenconstructioncitv.co.id/.http://qreenconstructioncitv.co.id/aboutacc/.http://greenconstructioncitv.co.id/siteplan/.http://qreenconstructioncitv.co.id/ lokasi/.http://qreenconstructioncitv.co.id/ ketersediaanunit/.Bahwa selanjutnya ada perbuatan dengan sengaja melanggar hak subyektifyang ditentukan UndangUndang

pengadaan sebelumnya, dandengan nyata Tergugat terbukti melakukan pelanggaran tindakan postbidding;Bahwa berdasarkan putusan didalam objek sengketa a quo, Penggugatmerasa sudah dirugikan dan menghilangkan haknya yang seharusnyamenjadi pemenang, dan tindakan Tergugat sudah memperdaya danmenzolimi Penggugat dengan tindakan terhadap objek sengketa yangHalaman 15 dari 88 HalamanPerkara Nomor 7/G/2018/PTUN.JBI.dikeluarkan mencerminkan rasa ketidakadilan, melanggar kepatutan danmenutup era keterbukaan (informasi

publik) yang selayaknya dimenangkanoleh Penggugat, sehingga putusan a quo (objek sengketa) sangatbertentangan ketentuan hukum dengan alasan:a.

/li>

Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2020

Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Nomor: 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Tahun 2017

Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan Beserta Lampiran:

• Undangan Klarifikasi
• Klarifikasi Letak Tanah Dalam Kawasan Hutan
• Permintaan Informasi

Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan,

Padahal tindakan korektifyang disampaikan dalam LAHP ORI 2019 sangat erat kaitannyadengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Lebih lanjut, tindakan Penggugat menjadikan LAHP ORI 2019sebagai dalil Penggugat sehingga mengakibatkan LAHP ORI 2019dapat diakses oleh publik secara luas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(UU KIP) jo.

Telah secara tegas diaturHalaman 165 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT130.131.dalam Pasal 13 huruf t Perombudsman 16/2046 bahwa Laporan HasilPemeriksaan merupakan suatu informasi publik yang dikecualikan;Perlu dicatat bahwa Penggugat bukanlah pihak dan bahkan tidakpernah dimintai keterangan oleh ORI terkait penerbitan LAHP ORI2019.

Padahal tindakan korektifyang disampaikan dalam LAHP ORI 2019 sangat erat kaitannyadengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Lebih lanjut, tindakan Penggugat menjadikan LAHP ORI 2019sebagai dalil Penggugat sehingga mengakibatkan LAHP ORI 2019dapat diakses oleh publik secara luas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(UU KIP) jo.

Telah secara tegas diaturHalaman 165 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT130.131.dalam Pasal 13 huruf t Perombudsman 16/2046 bahwa Laporan HasilPemeriksaan merupakan suatu informasi publik yang dikecualikan;Perlu dicatat bahwa Penggugat bukanlah pihak dan bahkan tidakpernah dimintai keterangan oleh ORI terkait penerbitan LAHP ORI2019.

diketahui dengan tidak adanya tanggapan yang diberikan oleh TERGUGAT I,TERGUGAT I maupun TERGUGAT IV, bahkan pihak TERGUGAT I, TERGUGAT IImaupun TERGUGAT IV tetap melaksanakan upaya lelang, hal ini jelas merupakan suatuperbuatan yang melanggar asas keadilan dan kepatutan, dan telah pula melanggarketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) bagian (b) danayat (2), pada Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dari UU RINo.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik ;Bahwa, atas proses pelelangan terhadap obyek jaminan milik Para PENGGUGATtersebut yang dilakukan dengan tidak menghargai proses peradilan yang sedang berjalan diPengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung (perkara perdata No.155/PDT/G/2015/PN.BDG, tanggal 31 Maret 2015) dan perkara PKPU No:03/PKPU/2015/P.N.

diketahui TERGUGAT dan TERGUGAT II membuat kesepakatan bersamamengenai pemanfaatan dan penataan lahan terhadap tanah yang dikuasalPARA PENGGUGAT untuk bertempat tinggal yang mana tanah bekaspembongkaran rumah PARA PENGGUGAT akan dipergunakan untukkepentingan jalan dan saluran air.Bahwa disepanjang perjalanan waktu terdapat informasi yakni salah satuwarga yang menjadi korban penggusuran memiliki girik atas tanah yangdiklaim milik TERGUGAT sehingga atas dasar informasi tersebut PARAPENGGUGAT mengajukan informasi

publik mengenai status tanah yang diklaim milik TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II dan surat nomor1074 / 32.75 / 100 / VIII / 2019 tertanggal 21 Agustus 2019 diketahui bahwabelum ada alas hak yang didaftarkan kepada TURUT TERGUGAT II atastanah tersebut.Bahwa dari keterangan surat nomor 1074 / 32.75 / 100 / VIII / 2019tertanggal 21 Agustus 2019 dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT telahmelakukan pungutan liar terhadap PARA PENGGUGAT dari tahun 1997 s.d2006 dan tidak ada hak bagi TERGUGAT melarang PARA