Ditemukan 1341 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-12-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 21/Pdt/2013/PT.TK. Tanggal 20 Desember 2014 — PT. ARUNA WIJAYA SAKTI (PT.AWS)
M E L A W A N
TAJUWIT,
SUWARTO,
TARKO SYAROFAH,
MARNO,
MUHAMMAD ROHIM,
SUDIRMAN,
RUJIANTO,
MUHIMIN,
SANUSI,
WASIJAN,
BEJO SUPARTO,
SUKODO,
SARONO,
WARTONO,
SUKIMIN,
HATTONI,
MUJONO,
SULAIMAN SY,
SULIMAN,
SWASTIKE, Dkk.
75 — 35
75 — 35
DCD dan dikelola oleh BPPN (BadanPenyehatan Perbankan Nasional) selanjutnya dialihkankepada PT. PPA (Perusahaan Pengelola Asset).Bahwa selama dalam transisi tersebut ParaPetambak/ Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonpensidalam mengelola tambaknya berdasarkan modal sendiritanpa ada bimbingan dari Perusahaan Inti maupunPemerintah.Bahwa sejak Tahun 2007 PT.
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN .Jkt.Pst Tanggal 14 September 2017 — D. SIDHI WIDYAWAN
280 — 75
280 — 75
Hana Lines Nomor: 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal: PenyesuaianBiaya Ongkos Angkut VHS Total E&P Indonesie, yangditandatangani oleh Ashar (Direktur Utama), ditujukan kepadaDirektur Pemasaran PT. Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor:L9PN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal: PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.
Hana Lines Nomor : 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal : Penyesuaian BiayaOngkos Angkut VHS Total E&P Indonesie, yang ditandatangani olehAshar (Direktur Utama), ditujukan kepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor :LOPN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal : PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.
Hana Lines Nomor ; 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober2012 Perihal : Penyesuaian Biaya Ongkos Angkut VHS Total E&PIndonsie, yang ditanda tangani oleh Ashar (Direktur Utama) ditujukankepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga NomorL9PN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal : PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.
Putus : 12-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2030 K/Pdt/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — DIDI DARWIS vs MOHAMAD HASAN
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2030 K/Pdt/2016.Bahwa pada tahun 1999, sehubungan dengan PT Kiani Kertas mengalamikerugian (defisit) yang sangat besar sesuai dengan poin 3 tersebut di atasdan PT Kiani Kertas mempunyai hutang kepada beberapa BankPemerintah, maka Pemerintah RI melalui BPPN (Badan PenyehatanPerbankan Nasional) melakukan tindakan pemberesan dengan caraPenggugat bersamasama pemegang saham yang lain menjual seluruhsaham yang ada pada Tergugat kepada pihak ketiga dan termasukcatatan modalnya milik Didi Dawis sejumlah
Register : 25-10-2012 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 486/PDT.G/2012/PN.JKT.PST Tanggal 20 Nopember 2013 — SONNY MAGINDA SUPIT,Cs >< JEMY SUTJIAWAN,Cs
258 — 113
258 — 113
BPPN, hak atau piutangBank Indonesia kepada PT. South East Asia Bank (DL) dialinkan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah.9. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentangPencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank jo.
Register : 29-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 150/Pdt/2021/PT SMG Tanggal 21 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
49 — 30
49 — 30
Bahwa hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Kekayaan No.2/KN/2017 TAHUN 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan LelangPasal 6 AYAT 5 Point B 1 yang berbunyi : dokumen bersifat khusus yangdisampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari :Salinan atau fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitur oleh kreditur kecuali debitur Hak Tanggunganadalan Bank dalam likidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku KegiatanUsaha, atau Eks BPPN.
Register : 13-02-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Mdn Tanggal 27 September 2017 — - KHOIRIAH (PENGGUGAT I)
- SAKIAN HUZAINI SIREGAR (PENGGUGAT II), DKK
- DAME DUMA SARI HUTAGALUNG (TERGUGAT I), DKK
111 — 21
111 — 21
Debitur wanprestasi antara lain suratsurat peringatan;2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailitpenetapan Insolvensi (dalam hal pemohon lelang kredituratau:3) Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku oprasibeku kegiatan usaha, atau eks BPPN6) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isbertanggung jawab pabila terjadi gugatandan/ atau tuntutan7) Salinan/foto copy pemberitahuan rencana pelaksanaan lelarlikuidasi, bank beku oprasional, bank beku kegiatan usaha,BPPN
Register : 18-08-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1187/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMAD RAMLI, SH
2.MUHAMMAD AKBAR, SH
Terdakwa:
NENG DEWI SETIAWATI SAID
179 — 69
1.MUHAMAD RAMLI, SH
2.MUHAMMAD AKBAR, SH
Terdakwa:
NENG DEWI SETIAWATI SAID
179 — 69
Bandung Jawa Barat,adalah bekas debitur PT Bank Artha Graha, oleh karena PT Giri Asihpembayarannya macet maka jaminannya yaitu berupa Aset PT Giri Asihmenjadi milik PT Bank Artha Graha;Bahwa PT Giri Asih yang beralamat di Batujajar Bandung Jawa Barattersebut meminjam uang di PT Bank Artha Graha sejak tahun 2002,adapun awalnya sebelum tahun 2002 PT Giri Asih meminjam kepadapihak Bank lain yang saksi tidak tahu, Dan pada tahun 1998, PT GiriAsih masuk ke dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN
),lalu pada tahun 2002, PT Bank Artha Graha membeli aset PT Giri Asihtersebut dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),sedangkan untuk nilai pembeliannya berapa saksi tidak tahu.
Register : 03-11-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN.Bdg Tanggal 28 Februari 2012 — SUHERMAN , SH. bin AHLAR
65 — 23
65 — 23
Pimpinan Bank Indonesia dan BPPN;c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;d. Pejabat Eselon dan Pejabat lainnya yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara RI;e. Jaksa;f. Penyidik;g. Panitera Pengadilan;h.
Register : 19-01-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Dps Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
1.I MADE SUTRISNA
2.GST. AYU PT. SUSILAWATI
Tergugat:
1.PT. BPR LESTARI
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA (KPKNL) SINGARAJA
3.NI MADE KENDRIANI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA
116 — 64
1.I MADE SUTRISNA
2.GST. AYU PT. SUSILAWATI
Tergugat:
1.PT. BPR LESTARI
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA (KPKNL) SINGARAJA
3.NI MADE KENDRIANI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA
116 — 64
rendah.Bahwa sesuai dengan pasal 6 angka 5 b nomor 1) Peraturan DJKN No2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwadokumen bersifat khusus yang harus disampaikan kreditur kepada KPKNLHal 14 dari 40 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021PN Dps28.29.30;31.32:sebelum pelaksanaan lelang berupa salinan surat pemberitahuan pelaksanaanlelang kepada debitur oleh kreditur, kecuali debitur hak tanggungan adalahbank dalam likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha ataueks BPPN
Putus : 31-05-2012 — Upload : 15-10-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 33/PDT/2012/PT.PLG. Tanggal 31 Mei 2012 — Ny. E V I A G O E S vs TANDAR OETARYA SUKMA dkk
63 — 41
63 — 41
Bahwa berdasarkan dalil Penggugat No.8 terbukti para penggugat tidakmengecek secara langsung ke BPPN mengenai tanah yangmenjadi objek gugatan para Penggugat, melainkan meminta bantuan EVISARKOWISH untuk mengeceknya. Ternyata Evi Sarkowi,SH telahmemberikan keterangan yang tidak benar, buktinya tanah tersebut masihdalam sengketa.Bahwa dalil para Penggugat No. 9, 10, dan 11 sebab pada waktu perkara tersebutberlangsung, Tergugat II sampai dengan Tergugat XIX belum memiliki data yangotentik.
Register : 21-03-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — MAS GUNTUR DWI SULISTIYANTO VS I. GUBERNUR BANK INDONESIA., II. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN;
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini kembali disampaikan sebagaimana penjelasan Sayamelalui Surat Terdahulu tertanggal 1 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli2013 yang merupakan satu kesatuan jawaban utuh yang tidak terpisahdari jawaban ini yaitu bahwa pada intinya permasalahan kredit tersebutmuncul dilatarbelakang adanya krisis moneter tahun 19971999 yangmelanda dunia & tidak terkecuali Indonesia yang kemudiandikeluarkan kebijakan Pemerintah RI dengan dibentuknya BPPN danselanjutnya ditindaklanjuti Manajemen Bank melalui adanya
Register : 12-02-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST Tanggal 22 Oktober 2015 — - M. AHYAR ALHAM, ST, DKK (8 Orang)
Melawan
- PT. ASIA MANGAN GRUP
123 — 46
123 — 46
Padahal berdasarkan Pasal 40 PP No. 17 Tahun 1999,terhitung sejak tanggal 14 Februari 1998 bank tersebut telah berada dibawah kendali dan pengawasan BPPN. Segala tindakan hukum apapunyang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, hanya dapat dilakukanoleh mandatory. Eksepsi tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agungdengan menyatakan surat kuasa yang diterbitkan direktur itu tidak sahkarena diberikan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang.
Register : 04-04-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 22/G/2013/PTUN.BJM Tanggal 7 Nopember 2013 — H. Rusliansyah
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
PT.KARET MANTEP
96 — 31
96 — 31
Bank Mandiri(Persero) kepada Badan Penyehatan PerbankanIndonesia (BPPN).Fotocopy sesuai dengan asli Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin No : 03/G/2009/PTUN.BJM, tanggal29 Juni 2009.Fotocopy sesuai dengan asli Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No : 194/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 02November 2009.Fotocopy sesuai dengan asli Salinan ResmiPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 40/K/TUN/2010, tanggal 21 Juni 2010.Halaman 71 dari 90 Halaman Putusan Perkara
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 — ISKANDAR ZULKARNAIN vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
102 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dahniar akan menyelesaikannya secara tersendiri;13.Bahwa adapun berkaitan dengan beban Hak tanggungan di atas HGBNo. 304/Kebon Sirih sehingga sejak tahun 2000 berada dalampenguasaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) danTermohon PK III/PT. Mardhika Artha Upaya Intervensi memperoleh tanahyang berlokasi di Jalan Kebon Sirih Nomor : 48 50 tersebut denganmembeli melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional, namun AktaJual Belinya dilakukan antara PT.
Putus : 24-01-2006 — Upload : 26-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/PDT/2003 Tanggal 24 Januari 2006 — Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa DAN Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia
Melawan
Candu bin GODO, Ami binti Sarman, dkk
826 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
826 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2630 K/Pdt/2003Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak,karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa saatini berasal dari pemilik asal/pemilik lama/pewaris dari para Penggugat.Penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut dilakukan melalui prosespembebasan tanah yang melibatkan 3 (tiga) unsur instansi pemerintah yakniBadan Pertanahan Nasional/BPPN, Pemda Kabupaten ekasi (termasuk pihakKelurahan dan Kecamatan), dan Tergugat I, yang dibentuk dalam kepanitiaanbernama
Putus : 04-09-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 4 September 2015 — SUHARTO
KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
82 — 38
82 — 38
memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lainyang memilki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi ;a Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD,bPimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN
Register : 04-12-2018 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh Tanggal 19 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
251 — 143
251 — 143
Salinan/fotocopy bukti bahwa :1) Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon lelang Kreditur separatis);atau3) Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Surat pernyataan dari kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinya akanbertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata/dan atau tuntutanpidana;g.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SERANG., II. PT. PILAR PAPAN NUSANTARA
123 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pilar Papan Nusantaraperinal Tanggapan atas surat konfirmasi, yang menyatakan : Bahwa PT.Pilar Papan Nusantara menguasai tanah tersebut adalah berdasarkanSertfikat Hak Guna Bangunan Nomor : 939/HGB/KWBPN/1997, dan Nomor: 318/HGB/ BPN/1999, dengan pihak Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN), suatu badan khusus yang dibentuk berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BadanPenyehatan Perbankan Nasional, adalah bagian dari pengakuan, yangmembuktikan telah terjadi penerbitan
Register : 01-03-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PN SOE Nomor -9/Pdt.G/2019/PN.Soe Tanggal 29 Agustus 2019 — -M. NOFRIANTO,AKS (PENGGUGAT)
-DIRUT BUKOPIN, DK (TERGUGAT)
145 — 33
145 — 33
Fotokopi Surat No. 298/Kpg/IV/1999 tertanggal 27 April 1999 perihal PengalihanFasilitas ke BPPN, tanpa aslinya diberi tanda bukti T.I09 ;Hat 27 dari65 hat PutisanNo: 9/ PAG /2019/ PN Soe10. Fotokopi Surat No. 58/Kpg/1/2000 tertanggal 24 Januari 2000, perihal PenyempurnaanData A/n, Debitur Nadar Sutan Basa, tanpa aslinya diberi tanda buktiT.I10 ;11.
Putus : 30-09-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 30 September 2015 — NASRUL ASHWIN
65 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lubis Wakil Ketua BPPN, Erman Marzuki/Kepala UrusanPengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPN) Bank Indonesia, TanriAbeng/Menteri Negara BUMN, Joko S.