Ditemukan 1414 data
Syamsinar binti Syamsul Haq
Tergugat:
Abd. Wahid bin Patahuddin
15 — 9
anaktersebut, karena itu, untuk memenuhi asas keadilan hukum (teori etis) dalamperkara a quo, tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan olehmajelis hakim di bawah ini dengan tetap memberikan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut denganpemberlakuan untuk waktu setiap bulan, dengan menetapkan jumlah yangharus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan, denganpertimbangan secara ex oficio
13 — 10
berlaku masa iddah selama 3 kali sucidan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suamiistri, dan masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon, tujuannya tidaklahsematamata untuk mengetahui kandunganya berisi (hamil) atau tidak, akantetapi dalam masa iddah tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidakmenerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuanPasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; dan atas dasarketentuan tersebut, secara ex oficio
42 — 20
maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sendiri berapa19lamanya terdakwa dijatuhi pidana penjara atas perbuatan yang telah terbukti tersebut,untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan danmeringankan bagi terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut,halhal mana membawa sikap kepada Majelis Hakim Tingkat Banding mengenaiberapa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa mengingatdan berdasarkan pasal tersebut Undang Undang secara Ex Oficio
10 — 1
dibebani sesuatu kewajibanmelebihi batas kemampuannya.Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat serta denganmencermati bukti T.2 berupa beberapa transfer dana dari Tergugat ke bukurekening Penggugat yang ketika itu Tergugat masih aktif bekerja sebagai free landatau Entertement, dikaitkan dengan kedudukan Tergugat sekarang yang untuksementara ini sepi dari job atau tidak kerja, dan oleh karena itu untuk memberikanrasa keadilan diantara mereka maka patut dan sewajarnya majelis hakim secaraex oficio
15 — 3
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002, maka Majelis Hakim menghukumTergugat untuk menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut kepadaPenggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasihsayangnya kepada anak tersebut;Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak dan kebaikan Penggugatdan Tergugat dalam mengimplementasikan rasa kasih sayang dan perhatian mereka kepadaanak, maka Majelis Hakim dengan merujuk pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 secara ex oficio
17 — 7
nafkah anak a quo kepada penggugat;Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadi dipersidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai sebagianberalasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,gugatan penggugat tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek, tidak menerima danmenolak selebihnya;Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraianpenggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka secara ex oficio
37 — 14
Dengan demikian permohonan Pemohon patutdikabulkan;Menimbang, bahwa talak adalah hak suami dan mutah merupakankewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya,maka majelis hakim karena jabatannya (secara ex oficio) akanmempertimbangkan agar pemohon dihukum untuk membayar mutah kepadatermohon, hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi HukumIslam, karena mutah itu disamping kewajiban syariat
116 — 40
prematuur sehingga harus dinyatakantidak dapat diterima (Niet onvakelijke verklaar );Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum angka 4perihal perintah kepada Panitera/Sekretaris untuk mengirimkan = salinanpenetapan ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undangundangnomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 Tahun 2006 dan UUNo 5 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ex oficio
10 — 5
1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal pasal80 ayat 4 kompilasihukum islam;Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiba pula suami terhadapisterinya berlaku sejak adanya tamkin sempurna selama keduanya telahbergaul sebagai mana layaknya suami isteri, gugur kKewajiban suami tersebuthanya berlaku apbila isteri nuzus, Sebagaimana bunyi pasal 80 ayat 7 khi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidanga tidak terdapatPenggugat dikatergorikan sebagai nuzus . maka berdasarkan hal tersebutmaka secara ex oficio
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekitar Rp. 825.259.500, (delapanratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratusrupiah) sehingga dana yang tersisa pertanggal 3 Maret 2001 tinggal Rp.423.789, (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluhsembilan rupiah) ;Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Bendahara Rutin BagianPemerintahan Desa maka secara ex oficio Terdakwa juga selaku BendaharaPenerima pada Panitia/Komisi Lelangan Kab.
110 — 70
Bahwa sesuai dengan asas pembagian kekuasaan kehakiman yangdianut oleh Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945jJuncto UndangUndang Kekuasaan Kehakiman R. dan sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakimsecara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka secaraex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksaHalalaman 26 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Padt/2018/PN MDNperkara tersebut.
UndangUndangKekuasaan Kehakiman Republik Indonesia serta sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepadahakim secara absolute tidak berwenang memeriksa perkara tersebut,maka secara ex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidakberwenang untuk memeriksa perkara tersebut sehingga cukupberalasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidakberwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkaragugatan Para Penggugat a quo.2.
Terbanding/Terdakwa : Risgianto
108 — 35
Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi Medan secara ex Oficio selama 30 (tiga puluh) harisejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 berdasarkanPenetapan Penahanan Nomor Tap/11K/PMTI/AL/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.5.
414 — 207
No. 0028/Pdt.G/2016/PA Pct.maka Majelis Hakim secara ex oficio memandang perlu untukmempertimbangkan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kehendaktalak dari Pemohon Konvensi tersebut;Menmbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan PemohonKonvensi untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agamasebagaimana dalam Konvensi tersebut di muka, berarti tuntutan hakhakPemohon Konvensi sebagai suami telah dikabulkan, dan dengan demikianmaka dipandang adil apabila pada saat yang sama
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed
153 — 68
Bahwa selain sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten LombokBarat, Terdakwa ex oficio sebagai Pengguna Anggaran (PA),dengan tugas pokok sebagai berikut :1. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah PenggunaAnggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkatdaerah yang dipimpinnya.2.
didakwakankepadanya.Menimbang, bahwa Terdakwa ISPAN JUNAIDI, Spd.M.Edadalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) / ASN yang menjabat sebagaiKepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Barat Nomor 01/820/01/BKD/2017 tentangpengangkatan/ pelantikan dan pengukuhan kembali Pegawai NegeriSipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017;Menimbang, bahwa selain sebagai Kepala Dinas PariwisataKabupaten Lombok Barat, Terdakwa ex oficio
MtrMenimbang, bahwa Terdakwa ISPAN JUNAIDI, Spd.M.Edadalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) / ASN yang menjabat sebagaiKepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Barat Nomor 01/820/01/BKD/2017 tentangpengangkatan/ pelantikan dan pengukuhan kembali Pegawai NegeriSipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017;Menimbang, bahwa selain sebagai Kepala Dinas PariwisataKabupaten Lombok Barat, Terdakwa ex oficio
12 — 7
ratarata Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) perhari, namun oleh karena Penggugat Rekonpensihanya menuntut sejumlah Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) perbulansampai anak dewasa atau mandiri, maka majelis hakim hanya berwenangmengabulkan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat olehkarena kebutuhan hidup dan pendidikan bagi seorang anak semkian besarakan semakin mahal pula sesuai dengan bertambahnya usia anak tersebut,maka secara ex oficio
11 — 13
gobla al dukhul, d). memberikanbiaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padaHal. 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.BIkpelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya (hakex oficio
11 — 8
melunasi maharyang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila gobla al dukhul, d).memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapaiumur 21 tahun;Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padapelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya(hak ex oficio
Terbanding/Tergugat I : DADANG SUPRIATNA , S.Pd., M.Si
Terbanding/Tergugat II : ADE SUWANDI, S.Pd. Qq. RENDI RUSYENDI, S.Pd.
Terbanding/Tergugat III : E. ROHENDI, S. Ag. Qq. NIA ROSMIATI, S.Pdi
Terbanding/Tergugat IV : YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN
Terbanding/Tergugat V : CHODIJAH
Terbanding/Tergugat VI : CAMAT KECAMATAN CICALENGKA
118 — 30
Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)Bahwa, Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) menyatakan : KETUAYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP)(Ex Oficio) Kabupaten Bandung, beralamat di JI.
4 — 0
jawabannya sesuai dengan kemampuan dankesanggupanya seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam perceraian tidakkeberatan tetapi minta agar dipenuhi hakhanya berupa nafkah iddah, Muthahyang besarnya seperti tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan akansenaggup memenuhi kewajibannya sesuai dengan Kemampuan Pemohon;Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadikesepakatan tentang besarnya nafkah Iddah dan Muthah yang akan diberikankepada Termohon, maka Majelis secara Ex Oficio
7 — 0
Oleh karenanya secara Ex oficio Majelis Hakim akanHim.24 Aari 30 him.