Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxx tertanggal 18 Juni 2016,yang dikeluaruarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggerang,Provensi Banten, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,bukti P. 1;Him. 29 dari 44 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX/42/V/2013, tanggal 24JUNIXXxXxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Inderalaya, xxdan cocok dengan aslinya, buti P.2;B.

,S.H sebagai Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten BatuBara Provensi SumateraBahwa berdasarkan Putusan DKPP Nomor : 136/DKPPPKEII/2013 dan 137/DKPPPKEII tanggal 20 Desember2013 ( Vide Bukti P3 identik T3) butir kedua yangmemutuskan menjatuhkan sanksi berupa PemberhentianTetap terhadap Teradu I selaku Ketua KPU KabupatenBatuBara atas nama Khairil Anwar terhitung sejakdibacakannya putusan tersebut ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU ProvinsiSumatera Utara Nomor : 3900/BA/XII/2013 tanggal

Aripin BanasuruA md, S.Pd, M.Pd dan Drs.Moh.Sarita sebagai pemegang hak ciptayang telah terdaftar pada Departemen Pendidikan dan KebudayaanKantor wilayah Provensi Sulawesi Tenggara dan telah dikeluarkanrekomendasi No. 2406/123//1997 tanggal 30 Juli 1997, atas perbuatanterdakwa Amiruddin, Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd melaporkanpada kantor Polda Sulawesi Tenggara untuk dilakukan proses Hukum ; Atas Perbuatan terdakwa Hidayatullah, Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd,M.Pd dan Drs. Moh.

Nasional Lore Lindusejak tahun 1978 sampai dengan 1995 yang dilakukan olehSubbiphut Palu;Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : 464/KPTSII/1999tanggal 23 Juni 1999 tentang penetapan kelompok hutan Lore Linduseluas 217.991,18 Hektar di Kab.Dati II Donggala dan Poso PropinsiDati Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan FungsiTaman Nasional;Putusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomorSK.869/MenhutII/2014, tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provensi

MENCONG Bin KARMANpada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di area parkirLembaga Permasyarakatan Kelas Tangerang di Jalan Veteran No.2 RT 04 RW04 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provensi Bantenatau setidaktidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tangerangberwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan ataupermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, Penggugat mengajukan SuratPermohonan Pelimpahan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)kepada Ketua Komisi Informasi Provensi Banten (Vide Bukti P3);3. Bahwa berdasarkan Panggilan Pemeriksaan Awal Nomor:186/IX/KIPBANTENRLS/2021, pada hari rabu tanggal 8 September2021 Komisi Informasi Provinsi Banten memanggil sdr. Moch.

Rp2.599.941.000,00 (dua miliar lima ratus Sembilanpuluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yangterdiri dari beban bunga sebesar 100% pertahun dan biayabiaya pribadiyang dikeluarkan oleh Termohon, adalah atas pertimbangan putusan PengadilanTingkat Pertama yaitu pada halaman 3 poin ke tiga pertimbangan hukumnyamenyatakan bahwa:Menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat danPara Tergugat adalah perjanjian kerjasama untuk pembangunan RSUDKapal, Kabupaten Badung, Provensi

Bahwa untuk melindungi kepentingan PENGGUGAT atas obyek aquo tersebut dengan iniPENGGUGAT juga menarik TERGUGAT III Gubernur Provensi Jawa Timur sebagai pihak,karena telah membuat rekomendasi Nomor : 658.1/863/201.3, tertanggal 24 Juli 1989kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk pengesahan perjanjian indukini, agar TERGUGAT untuk melaksanakan Putusan Pengadilan atasgugatan a quo dengan segala akibat hukumnya ;24.3.

sehingga dengan adanya dua pihak yangmengklaim sebagai pemilik maka gugatan Para Penggugat dan PenggugatIntervensi adalah tidak jelas, keliru sehingga harus dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa, yang menguasai secara nyata objek sengketa adalah Tergugat Ilakan tetapi tanah dan bangunan di atasnya adalah tanah milik Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penguasaan objeksengketa oleh Tergugat Il hanya sebatas pinjam pakai hal mana objektersebut terdaftar sebagai asset Pemerintah Provensi

Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan.Menimbang, bahwa terhadap' keterangansaksi tersebut terdakwa membenarkannya;6.Saksi RUDYANTO MANSYUR Bin MANSYUR, Dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Sales Area Provensi Gorontalo pada PT.

Oktober 2013 (tanggaldirenvoi menjadi tanggal 12 Nopember 2013 dalamsidang penyampaian/pembacaan perbaikan/perubahan gugatan Penggugat tanggal 12 Nopember2013 hal, perbaikan/perubahan gugatan perbuatanmelawan Hukum. ( BuktiFoto copy sesuai dengan tindasan, Surat izinpenggunaan tanah Makam Nomor.325/1.776.101tanggal 15 Mei 2013, atas nama H.Bunjamin BinAbdullah, untuk memakamkan jenaza atas namaNy.Hadidjah BT H.Solihin, di Pemakaman Umum DKIJakarta, yang dikeluarkan oleh Dinas PemakamanPemerintah Provensi

Fotokopi Serifikat Buku Tanah Hak Guna Bagunan yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional Provensi Irian Jaya, Kabupaten Jayapura,Distrik Sentani, Kelurahan Waena Nomor 927 dengan Surat ukur Nomor758/88, tanggal 21 Februari 1991, telah dinazegelen, setelahPutusan HB No. 76/Pdt.G/2020Halaman 18 dari 43dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh KetuaMajelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P3);B.

Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Termohontelah memperoleh surat keterangan dari atasannya untuk melakukanperceraian,berdasarkan Surat nomor 800/355/NAKESWAN1/02/2021tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala DinasPeternakan dan kesehatan Hewan Provensi Bengkulu,maka telah terpenuhiketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. PeraturanPemerintah nomor 45 tahun 1990 jo.

Fotokopi Surat keterangan Nomor 007/YPP.IU/2020 yang dikeluarkan olehYayasan Pondok Pesantren Irsyadul Umama Desa Mandung KecamatanKokop, Kabupaten Bangkalan, Provensi Jawa Timur, bermeterai cukup, telahdinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (T.10);Hal. 31 dari 46 Put. No. 75/Pdt.G/2020/PA.Sry.11. Foto kegiatan Belajar anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaNurrahmawati, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai denganaslinya (T.11);12.

DIDAFTARKAN sebagai Petani Peserta Proyek PRPTE UPP PP Kelapa dankepada petani yang bersangkutan oleh Dinas Perkebunan Provensi NusaTenggara Barat di Sukamulia selaku Unit Pelaksana Proyek PerkebunanKelapa tersebut. di berikan bibit kelapa, biaya persiapan penanaman bibitkelapa, biaya pemeliharaan, pupuk, obat obatan, spreyer dan lainlain;Setelah tanaman kelapa di lahan kebun/ladang milik petani tersebut.berhasil dalam pemeliharaan selama + 5 (lima) tahun, baru terhadaptanahnya dimohonkan penerbitan

Peraturan Daerah Provensi Kalimantan TimurNomor : 21 Tahun 2008 tentang Pajak KendaraanBermotor , pasal 9 ayat (3) bahwa kewenanaganpemungutan PKB ditetapkan Gubernur.3. Peraturan Daerah Provisnsi kalimantan Timurnomor : 22 Tahun 2008 tentang Bea Balik NamaKendaraan Bermotor4.

Pipit Nusa Raya sebesar Rp. 1.073.124,000,00(satumilyar tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yangkemudian dibuatlah tanda setoran (Model Bend. 26) dengan memakaibalongko lama dan tanda setoran (Model Bend. 26) model baru adalahbertentangan dengan :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangpedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali diubahdengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.Peraturan Daerah Provensi Kalimantan Timur Nomor :

Peraturan Daerah Provensi Kalimantan Timur Nomor : 21 Tahun 2008tentang Pajak Kendaraan Bermotor , pasal 9 ayat (3) bahwa kewenanaganpemungutan PKB ditetapkan Gubernur.. Peraturan Daerah Provisnsi kalimantan Timur nomor : 22 Tahun 2008tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarapasal 16 ayat (2) bahwa penerimaan harus disetor seluruhnya ke KasNegera / Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturanPemerintah.

Peraturan Daerah Provensi Kalimantan Timur Nomor :21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotoryaitu:Pasal 9 ayat (3) bahwa kewenangan pemungutan PKBditetapkan Gubernur;1651. Peraturan Daerah Provisnsi kalimantan Timur nomor :22 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama KendaraanBermotor yaitu:e Pasal 10 ayat (3) kKewenangan pemungutan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan oleh Gubernur;1.

.- Bahwa setahu saksi terdakwa bertempat tinggal di Provensi Riau.- Bahwa terdakwa pernah datang ke Kec.Muara Jawa Kab.Kukar pada awal tahun 2015 dan bertemu dengan saksi Hj.MAULIDA OKTAPIANA karna saksi pada saat bertemu terdakwa saksi juga ikut bersama dengan saksi Hj.MAULIDA OKTAPIANA tepatnya di Jalan Ir.Soekarno Gunung Pasir Kel.Muara Jawa Ulu Kec.Muara Jawa Kab.Kukar.- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan bertemu dengan saksi MAULIDA OKTAPIANA dan terdakwa

MAULIDA OKTAPIANA ingin mencariorang pintar untuk konsultasi permasalahan yang dialami kemudian saksimenawarkan kalau ada paman yang bernama MOCH.FAJAR yang juga bisadiajak Konsultasi karna saksi Hj.MAULIDA OKTAPIANA juga mau makanyasaksi pun memberikan Nomor Hand Phone terdakwa kepada saksiHj.MAULIDA OKTAPIANA dan selanjutnya saksi Hj.MAULIDA OKTAPIANAmelakukan komunikasi sendiri dengan terdakwa.Bahwa setahu saksi terdakwa bertempat tinggal di Provensi Riau.Bahwa terdakwa pernah datang ke Kec.Muara

usulpenguasaan tanah sengketa antara yang didalilkan oleh Para Penggugatdengan yang didalilkan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian Majelispertamatama akan mempertimbangkan asal usul tanah objek sengketaSebagai berikut: nen nnn n ene n enn nnn nnn nn neem nnn enennnsnenensMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya atas asal usul tanahsengketa tersebut, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat tanda P 1berupa Surat Perdjandjian Pendjualan Rumah No. 50/67/269/1962, antaraGubernur Provensi

PUTUSANNomor 271/PDT/G/2019/PN.Jkt.UtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:PT KAWASAN BERIKAT NASIONAL (PERSERO) yang diwakili olehH.Muhamad Sattar Taba, selaku Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nasional( Persero) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provensi

tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan Kedua tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara yangberwenang untuk memeriksa , menyelesaikan dan memutuskan sengketa a quo ditingkat pertama ; 14.15.16.Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 22 April 2013 terlebih dahulu melaluikuasanya terdahulu telah mengirim surat kepada TERGUGAT yang intinyauntuk menangguhkan penerbitan Sertifikat atas nama PT.ADSP Indonesia ferry (PESERO) Cabang Bangka , Provensi