tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar hukumannyadiringankan, dapat diterima.Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yangtepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindakpidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa walaupun penerapan hukum subtantif

danKeadilan disamping juga mempertimbangkan kondisi ekonomi PemohonPeninjauan Kembali yang semuanya dalam keaadan sangat miskinbekerja menjadi pengojek sepeda di Pelaobuhan Tanjung Priukdibandingkan dengan kondisi ekonomi Tergugat Il Intervensi yangsangat kuat, apabila ini dibiarkan maka akan terjadi yang kuat akanmenekan yang berekonomi lemah dari segi keadilan sehingga sudahsepatutnya Judex Facti lebin memperhatikannya;e Bahwa putusan Judex Facti telah mengandung kesalahan dankekeliruan yang sangat subtantif

yang dimiliki Tergugat termasuk alamat Tergugat yangsebagaimana dalam Gugatan Penggugat adalah merupakan alamatalamat yang menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara;2. dalil eksepsi lain dari Tergugat menyatakan Gugatan Penggugattidak cermat, oleh karena Tergugat in casu kuasa hukumnyamengsoalkan terkait kantor LAW FIRM AGUS MELAS & PARTNERsebagai kuasa hukum Penggugat tidak melampirkan Akta Auttentikpendirian Firma adalah dalil eksepsi yang sangat berlebihan dantendensius sekaligus tidak subtantif

pengadilannegeri Ihoksukon nomor : 09/Pdt.G/2018/PN Lsk, yang seolaholah MajelisHakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak mempertimbangkan samasekaliapa yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Banding, adalah sangat keliru,karena justru Majelis Hakim melakukan pertimbangan terlebih dahulu barukemudian memutuskan berdasarkan alatalat bukti yang meyakinkan agarputusan tersebut memiliki daya hukum, bukan sebagaimana yangdiasumsikan oleh Penggugat/ Pemohon banding sebagai asumsi yang tidakmemiliki dasar subtantif

dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7tahun lamanya, dan selama berpisah sudah beberapa kali diusahakan agarmereka rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon menerangkan bahwa saksi selalumenyarankan kepada Pemohon agar rukjun kembali dengan Termohon, bahkankedua belah pihak sudah mengusahakan agar mereka rukun kembali, akan tetapitidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi bersama dengan Termohon;Menimbang, bahwa meskipun secara subtantif

rasa keadilan dan kemanfaatan sertakemampuan Terdakwa.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan Narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara36MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif

(dua puluh ribu meter persegi) sebagai bahagian tidak terpisahkandari tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelisberpendapat maka secara yuridis formil dan subtantif pada satu sisi Tergugat tidak bisamembuktkan dalildalil sangkalannya sementara pada sisi lain justru Penggugat telahberhasil membuktikan dalildalil gugatannya yang membuktikan tanah objek perkaraadalah milik Penggugat;Putusan

karena substasi persoalan berkaitandengan partai politik yang merupakan pilar demokrasi dan konstitusi, sifatperkara tersebut sangat berbeda dengan perkara perdata yang hanya mengikatpihakpihak yang bersengketa saja, sedangkan perkara yang ditanganiMahkamah Partai a guo adalah berdimensi hukum tata negara yang bersifatdinamis dan tidak hanya berlaku kepada pihakpihak yang bersengketa saja(erga omnes), maka ultra petita itu dapat diterapkan dalam hukum yangbersifat dinamis untuk menegakkan kebenaran subtantif

Sudah menjadi prinsip universal dari lembaga penyelesaian sengketadengan nama atau bentuk apapun bahwa lembaga tersebut tidak bolehbertindak melebihi kewenangan atau kompetensinya, terlepas bentuktindakannya adalah berupa diskresi, perintah atau putusan.Demikian pula dalil Penggugat bahwa diskresi itu diperlukan untuk menegakkankeadilan subtantif demi kemaslahatan mencari solusi konflik PPP, maka dapatdikatakan bahwa dalil Penggugat ini seperti peribahasa jauh panggang daripada api, oleh karena faktanya

Makauntuk menegakkan keadilan subtantif yakni demi tegaknya keadilan, kepastianhukum dan kemanfatan (kemashlahatan) untuk mencari solusi terbaik keluardari konflik PPP yang dapat meruntuhkan PPP.

Penyiapan dan Bahan Penyusunan RencanaPenerimaan Kepabeanan dan Cukai;* Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di BidangKepabeanan Cukai;* Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan danCukai; Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;* Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi danPerijinan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;* Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa benar dalam memberi keterangan AHLI telah mengikutipendidikan keahlian seperti Diklat Teknis Subtantif

Penyiapan dan Bahan Penyusunan Rencana PenerimaanKepabeanan dan Cukai;e Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di Bidang Kepabeanan Cukai;e Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;e Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi dan Perijinan di BidangKepabeanan dan Cukai;e Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa benar dalam memberi keterangan AHLI telah mengikuti pendidikan keahlianseperti Diklat Teknis Subtantif

memgecoh Majelis Hakim.Bahwa dengan demikian Kami berharap Majelis Hakimmempertimbangkan dalil Turut Tergugat dalam jawaban atas dalilPenggugat mengenai keterkenalan merek Penggugat dandikesampingkanTentang lItikad Tidak Baik 17.18.19.Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan,karenamerek SHARPNESS milik Tergugat telah terdaftar dalam DaftarUmum Merek dan telah melewati proses proses pemeriksaanFormalitas, Pemeriksaan Subtantif

,dan Pengumuman sebagaimanatelah diatur dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentangMerek,masih berlaku).Bahwa dalam pemeriksaan Subtantif yang dilakukan ataspermohonan pendaftaran merek SHARPNESS milik Tergugat,pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baikpermohonan juga menjadi pertimbangan, dengan demikianpendaftaran merek SHARPNESS milik Tergugat sudah sesuai denganproses hukum yang berlaku di bidang merek.Sehingga tidak beralasan bahwa merek SHARPNESS milik Tergugatyang

;Bukti P42 : Keputusan Kepala Balai Diklat Keagamaan ManadoNomor : Bdl.09/KP. 02.2/765/2013 tanggal 03 Mei 2013 tentangPenetapan Peringkat/Ranking 5 (Lima) Besar Diklat PenggerakKerukunan Ummat Beragama dan prestasi Penggugat meraih Peringkat serta pemegang STTPL Nomor : 0430/KP.02.2/Bdl.09/2013 dalamPendidikan dan Pelatihan Teknis Subtantif Peningkatan KompetensiPenggerak Kerukunan Umat Beragama ; (Sesuai dengan aslli).

Bahwa MerekPemohon Kasasi telah terdaftar dalam Daftar UmumMerek dan telah melalui proses pemeriksaan baikadministratif maupun subtantif serta telahdiumumkan dalam berita acara resmi merek dan padasaat itu. tidak ada pihak lain yang mengajukankeberatan, dengan demikian Pemohon Kasasi dalamHal. 49 dari 65 hal. Put. No.122K/Pdt.Sus/2010mendaftar dan mempergunakan mereknya telah denganiktikad baik ;Ill.

Nurtindo dan Pembanding sebagai Kuasa Direkturnya.Bahwa salah satu syarat subtantif untuk bisa memenangkan tender danuntuk dapat melaksankan pekerjaan proyek tersebut di atas, harus adadukungan dari perusahaan yang memiliki AMP.Halaman 23 Putusan Nomor 33/PID/2021/PT BNAAdapun Perusahaan yang memberikan dukungan AMP terhadapPerusahaan PT. Nurtindo dalam hal awal ikut dan hingga bisamemenangkan tender Proyek Pengaspalan Jalan BadegongKebunBaru, yakni: PT. Flamboyan Huma Artha.Bahwa kemudian PT.

bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 6 Desember 2018 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan secaratertulis yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonansecara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa, secara subtantif

Baik keadilan subtantif dan keadilan prosedural mengalamimasalah yang sama pada dataran pelaksanaan. Namun keadilan yang bersifat Substantif tersebut lebih dapatdirasakan, tidak sematamata penegakan hukum yang membabi buta, namun penegakan hukum yang dapatdirasakan keadilannya oleh semua pihak dalam dataran yang tentu berbeda.

Penggugat bersifat hampa hukum dan harus ditolak ;Bahwa apabila dipelajari dan dianalisa secara teliti dan seksama keseluruhanalasanalasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat,maka secara fakta dan kenyataan hukum alasanalasan keberatanPembanding semula Penggugat tersebut telah memasuki pembahasanmateri dalam pokok perkara, sedangkan gugatan Pembanding semulaPenggugat secara juridis telah melanggar ketentuan formil dalam membuatserta mengajukan gugatan perdata ;Bahwa secara subtantif

Dan materiPerjanjian Fasilitas Musyarakah Mutanaqgisah (Ketentuan Khusus)No.KK/86102 170706/N/MOR tanggal 7 Agustus 2017, harusdibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 3, adalah dalil yangmempertegas bahwa antara Tergugat dengan Turut Tergugatmemiliki kapasitas hukum yang secara subtantif jelas berbeda.Tergugat memiliki hubungan langsung dengan Penggugat,sedangkan Turut Tergugat hanya dapat melaksanakan perbuatanhukum jika mendapatkan amanah dari pihak pemohon

negaradisamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyaikewarganegaraan asing adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuhkepada Negara, dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lain yangmembebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telahditerima oleh pemiliktidak dapat dituntut kembali;Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian Nominee adalah dibuatatas dasar itikad tidak baik, yang dikualifikasikan perjanjian simulasi(simulasi absolute) dan merupakan sebagai bentuk penyelundupan hukumdimana secara subtantif

Mengajukan gugatan),oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsiTergugat, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kKepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi; bahwa kepentingan secara subtantif