Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akademikã
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
173 — 136
  • ilustrasi dalamujian tesis tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran mahasiswa yang Menyusun tesistersebut.Bahwa benar, oleh karena dalam penelitian studi manajemen rekayasa lalu lintas diKota WangiWangi Kabupaten Wakatobi termuat dalam KAK harusdidiskusikan/diseminarkan maka wajib dilakukan seminar/diskusi untuk laporanpendahuluan, laporan antara dan laporan akhir yang dituangkan dalam berita acara.Bahwa benar, terkait tim ahli yang mengerjakan penelitian tidak sesuai dengan surattugas secara etika akademis
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — IR. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG ,Dipl, HE, MSc., DKK
110 — 105
  • atas Peraturan Presiden Nomor 35Tahun 2005, yang menjelaskan bahwa apabila setelah diadakanmusyawarah tidak tercapai kKesepakatan, panitia pengadaan tanahmenetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan ganti rugi uangkepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasitanah yang bersangkutan ;Bahwa Bupati tidak dapat mengambil alin musyawarah penetapanharga ;Bahwa tanah negara bebas yang statusnya dikuasai oleh wargamasyarakat tidak dapat untuk mendapatkan ganti rugi ;Bahwa didalam ranah akademis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
421 — 296
  • ., dalam Undangundang Perubahan PT ahli ditunjuk sebagai Ketua Tim dalam Undangundang Kontrak itu sudah berjalan 2 (dua) tahun sudah selesai sudahsampai draft akademis disitu memang terjadi pembicaraan yang sangatmendalam alot tentang penyalahgunaan keadaan karena di Belanda BWsudah masuk penyalahgunaan keadaan dalam Kitab Undangundangnya,BW kita ambil dari Belanda tetapi kita belum masuk karena itu kitadiskusikan dengan berbagai aspek kemudian melihat bahwa sekarangPengadilan sudah memberlakukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
1015 — 1457
  • Hal inimemang menimbulkan persoalan di kalangan akademis, dalam hal ini adanyadualisme pendapat. Apabila dualisme seperti ini dibiarkan terus terjadi, makapersoalannya adalah kepastian hukum yang sukar dicapai;Bahwa Ahli menegaskan apabila dirinya menjadi hakim, maka dalam membacasuatu undangundang, ruhnya sudah pasti berada di depan.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 19-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 1 Oktober 2015 — BADRIANI IMANSYAH GAZALI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU ISAHRANSYAH MENIK SETYA MURWANI RABIATUL ADAWIYAH AHMAD BAIHAKI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk ROMAYANI SYAHRUKHAN
113 — 53
  • Ada Setplan apa itu perumahan atau gedung sesuai perencanaan Pemda ;e bahwa Rekontruksi pengukuran ulang yang ditempatkan sesuai padatempatnya sepanjang juru ukur melihat berbatasan dengan siapa, jika batassudah sesuai fakta dilapangan sesuai dengan sertipikat itulah yang dinamakanrekontruksi, saksi tidak mau mengomentarai fakta lapangan akan tetapi saksibicara secara akademis, rekontruksi hanya melihat disamping sertipikat nomorberapa diperlihatkan kepada juru ukur walapun penunjuk batas belum tentubenar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2015 — - SAFWAN DJAMIL, S.Pd
200 — 52
  • Elektro, S.2 Jurusan Elektro, S.3Jurusan Mixing dan Elektro;Bahwa sejak Tahun 2009 Ahli sebagai tim tender di UniversitasHasanuddin Makasar;Bahwa pipa Ahli awalnya tidak tahu tentang kabelkabel merek Eterna,Kabelindo dan Supreme, tapi karena Ahli termasuk Tim Teknis diUniversitas, maka akhirnya Ahli mengetahui juga jenisjenis kabeltersebut;Bahwa ada 10 jenis kabel yang memenuhi standar SNI, SPLN, UMK danISO 50012000, kabel merek Eterna termasuk salah satunya;Bahwa pekerjaan armature site sebagai akademis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 8 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
KARTOIB Bin TOHA alm
116 — 40
  • Bahwa sejauh ini belum ada kajian akademis yang membedakanantara benih bawang merah yang bersertifikat label biru dengan benihbawang merah yang tidak bersertifikat label biru.Tanggapan Terdakwa : Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.Saksi ISMAIL MARZUKI, SP .
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid. Sus/TPK/2015/Pn.Dps.
Tanggal 20 Agustus 2015 — I GUSTI NGURAH GEDE, SH, DK.
86 — 54
  • Peraturan Presiden Nomor 35Tahun 2005, yang menjelaskan bahwa apabila setelah diadakanmusyawarah tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanahmenetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan ganti rugi uangkepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasitanah yang bersangkutan ;Bahwa Bupati tidak dapat mengambil alih musyawarah penetapanharga ; 181 Bahwa tanah negara bebas yang statusnya dikuasai oleh wargamasyarakat tidak dapat untuk mendapatkan ganti rugi ;Bahwa didalam ranah akademis
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
99 — 74
  • 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005, yangmenjelaskan bahwa apabila setelah diadakan musyawarah tidak tercapaikesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti rugi danmenitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnyameliputi lokasi tanah yang bersangkutan;Bahwa tanah negara bebas yang statusnya dikuasai oleh warga masyarakattidak dapat untuk mendapatkan ganti rugi; Bahwa didalam ranah akademis
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 16 Desember 2015 — Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
97 — 51
  • dapat memanfaatkan potensi alam NTT secara maksimal, maka ditemukancontoh penggunaan Rumah Cetak di Palembang (Raswari) yang bahan bakuutamanya adalah pasir;Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan untuk tipe rumah Cetak Kaswaridengan pemegang Hak Cipta saudara Umar Sumadi yang dibangun pada tahun2012 tersebut belum bersertifikasi SNI tetapi sudah terdaftar di KementerianKehakiman;Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan rumah Cetak Raswari di Propinsi NTTsepengetahuan yang bersangkutan belum ada kajian akademis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 8 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
DWI NURHADI SETIAWAN Bin ASNAWI
144 — 54
  • Jateng.Bahwa kelebihan bibit bawang merah yang bersertifikat label biru denganyang tidak bersertifikat label biru adalah :a.C.Kemurnian genetis lebih terjamin artinya bibit bawang merah varietasBIMA Brebes tidak akan tercampur dengan bibit varietas yang lain(maksimal 1%);Terhindar dari penyakit tular benih atau penyakit yang bisa terbawa olehbenih;Kebersihan benih lebih terjamin.Bahwa sejauh ini belum ada kajian akademis yang membedakan antarabenih bawang merah yang bersertifikat label biru dengan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 23 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
157 — 111
  • ilustrasi dalamujian tesis tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran mahasiswa yang Menyusun tesistersebut.Bahwa benar, oleh karena dalam penelitian studi manajemen rekayasa lalu lintas diKota WangiWangi Kabupaten Wakatobi termuat dalam KAK harusdidiskusikan/diseminarkan maka wajiob dilakukan seminar/diskusi untuk laporanpendahuluan, laporan antara dan laporan akhir yang dituangkan dalam berita acara.Bahwa benar, terkait tim ahli yang mengerjakan penelitian tidak sesuai dengan surattugas secara etika akademis
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
118 — 94
  • ., (mantan PelaksanaTugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))menyatakan sebagai berikut :Pelanggaran Prudent Principles Perbankan tidak dapatdiartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkanpendekatan akademis doktrinal melalui asas SystematicheSpecialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, pelanggaranterhadap prinsip kehatihatian adalah menjadi area TindakPidanaPerbankan, bukan TindakPidanaKorupsi, inisemua harus menjadi landasan legalitas untuk menghindariadanya pelanggaran terhadap
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1317 — 2130
  • SelKLHK sebagai tenaga ahli yang bisa memberikan masukan kepadaNegosiator kita dalam perubahan iklim ;Bahwa meratifikasi wewenang Pemerintah jadi kita lewat DPR jadiuntuk bisa bagaimana pentingnya ratifikasi ada naskah akademisbiasanya kita membantu dalam hal naskah Akademis ;Bahwa khususnya gambut karena sifat alami dari gambut bahanorganik, istilannya bahan bakarnya banyak ;Bahwa ketebalannya hilang, semakin tipis, kalau kebakarannya lamayang hilang juga semakin banyak ;Bahwa negaranegara lintang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
264 — 103
  • No.8 tahun 1988 yang dijadikan dasar untuk terbentuknyaUndangUndang No.20 tahun 2011 ;Bahwa benar semua perijinan untuk membuat bangunan ada payunghukumnya , salah satunya UndangUndang No.20 tahun 2011tentang RumahSusun;Bahwa benar untuk bangunan Strata Title sama dengan Rumah Susunsehingga memakai UndangUndang Rumah Susun No.20 tahun 2011 ;Bahwa yang dimaksudkan Tim Ahli adalah Tim Ahli dari kalangan profesional ,akademis membantu Gubernur , dulu Tim Ahli ada pada Bidang Perizinan ;Bahwa yang menunjuk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2500 — 4860
  • Bahwa dalam buku Naskah Akademis Penelitian Contempt ofCourt 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan MahkamahAgung RI dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap danucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dankehormatan lembaga peradilan, sikapsikap tersebut dapatdikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadaplembaga peradilan atau Contempt of Court. Selanjutnya,perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadappengadilan antara lain :a.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
86 — 94
  • Yk.Bahwa yang tentukan ahli sebagai ahli adalah Menteri Pendidikan Nasional.Kriteria sebagai ahli adalah mempunyai kemampuan akademis, mempunyaikompetensi serta pernah berkecimpung dalam dunia keuangan dan pernahmenyusun ketentuan / peraturan dibidang keuangan, serta pernah memberikan keterangan ahli; Bahwa tidak setiap kerugian keuangan negara serta merta merupakan tindakpidana karena jika ada indikasi kerugian negara karena tindak pidana makapihak berwenang harus membuktikannya; Bahwa di Departemen
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
144 — 101
  • ., (mantan PelaksanaTugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))menyatakan sebagai berikut :Pelanggaran Prudent Principles Perbankan tidak dapatdiartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkanpendekatan akademis doktrinal melalui asas SystematicheSpecialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, pelanggaranterhadap prinsip kehatihatian adalah menjadi area TindakPidana Perbankan, bukan Tindak Pidana Korupsi, ini semuaharus menjadi landasan legalitas untuk menghindari adanyapelanggaran terhadap
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 08-12-2022 — Putus : 17-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna
Tanggal 17 Maret 2023 — Penuntut Umum:
RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
Jolly Rusli, SE Bin Rusli
150 — 30
  • Si;
  • 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen SP2D dengan nomor : 0229/1.02.01.01/LS.BJ/SP2D/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.648.475.886,00 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan untuk Pembayaran Langsung (LS) Biaya Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik) pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Singkil TA 2018 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Sdr. Hendra Sunarno, SE., Ak, M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
112 — 35
  • Up, dll; Hubungan rutin dalam pekerjaan seharihari; Pemberi mandat dapat menggunakan sendiri kewenangannya.Bahwa dalam naskah akademis, mandat ada tandatanda khusus : a.n, u.p,mengenai tanggung jawab pribadi apabila terjadi mal administrasi, sepertipenyalahgunaan wewenang,Bahwa baik mandat maupun delegasi apabila terjadi maladministrasi makayang bertanggungjawab adalah pribadi.