Ditemukan 1350 data
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
173 — 136
ilustrasi dalamujian tesis tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran mahasiswa yang Menyusun tesistersebut.Bahwa benar, oleh karena dalam penelitian studi manajemen rekayasa lalu lintas diKota WangiWangi Kabupaten Wakatobi termuat dalam KAK harusdidiskusikan/diseminarkan maka wajib dilakukan seminar/diskusi untuk laporanpendahuluan, laporan antara dan laporan akhir yang dituangkan dalam berita acara.Bahwa benar, terkait tim ahli yang mengerjakan penelitian tidak sesuai dengan surattugas secara etika akademis
110 — 105
atas Peraturan Presiden Nomor 35Tahun 2005, yang menjelaskan bahwa apabila setelah diadakanmusyawarah tidak tercapai kKesepakatan, panitia pengadaan tanahmenetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan ganti rugi uangkepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasitanah yang bersangkutan ;Bahwa Bupati tidak dapat mengambil alin musyawarah penetapanharga ;Bahwa tanah negara bebas yang statusnya dikuasai oleh wargamasyarakat tidak dapat untuk mendapatkan ganti rugi ;Bahwa didalam ranah akademis
421 — 296
., dalam Undangundang Perubahan PT ahli ditunjuk sebagai Ketua Tim dalam Undangundang Kontrak itu sudah berjalan 2 (dua) tahun sudah selesai sudahsampai draft akademis disitu memang terjadi pembicaraan yang sangatmendalam alot tentang penyalahgunaan keadaan karena di Belanda BWsudah masuk penyalahgunaan keadaan dalam Kitab Undangundangnya,BW kita ambil dari Belanda tetapi kita belum masuk karena itu kitadiskusikan dengan berbagai aspek kemudian melihat bahwa sekarangPengadilan sudah memberlakukan
1015 — 1457
Hal inimemang menimbulkan persoalan di kalangan akademis, dalam hal ini adanyadualisme pendapat. Apabila dualisme seperti ini dibiarkan terus terjadi, makapersoalannya adalah kepastian hukum yang sukar dicapai;Bahwa Ahli menegaskan apabila dirinya menjadi hakim, maka dalam membacasuatu undangundang, ruhnya sudah pasti berada di depan.
113 — 53
Ada Setplan apa itu perumahan atau gedung sesuai perencanaan Pemda ;e bahwa Rekontruksi pengukuran ulang yang ditempatkan sesuai padatempatnya sepanjang juru ukur melihat berbatasan dengan siapa, jika batassudah sesuai fakta dilapangan sesuai dengan sertipikat itulah yang dinamakanrekontruksi, saksi tidak mau mengomentarai fakta lapangan akan tetapi saksibicara secara akademis, rekontruksi hanya melihat disamping sertipikat nomorberapa diperlihatkan kepada juru ukur walapun penunjuk batas belum tentubenar
200 — 52
Elektro, S.2 Jurusan Elektro, S.3Jurusan Mixing dan Elektro;Bahwa sejak Tahun 2009 Ahli sebagai tim tender di UniversitasHasanuddin Makasar;Bahwa pipa Ahli awalnya tidak tahu tentang kabelkabel merek Eterna,Kabelindo dan Supreme, tapi karena Ahli termasuk Tim Teknis diUniversitas, maka akhirnya Ahli mengetahui juga jenisjenis kabeltersebut;Bahwa ada 10 jenis kabel yang memenuhi standar SNI, SPLN, UMK danISO 50012000, kabel merek Eterna termasuk salah satunya;Bahwa pekerjaan armature site sebagai akademis
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
KARTOIB Bin TOHA alm
116 — 40
Bahwa sejauh ini belum ada kajian akademis yang membedakanantara benih bawang merah yang bersertifikat label biru dengan benihbawang merah yang tidak bersertifikat label biru.Tanggapan Terdakwa : Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.Saksi ISMAIL MARZUKI, SP .
86 — 54
Peraturan Presiden Nomor 35Tahun 2005, yang menjelaskan bahwa apabila setelah diadakanmusyawarah tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanahmenetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan ganti rugi uangkepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasitanah yang bersangkutan ;Bahwa Bupati tidak dapat mengambil alih musyawarah penetapanharga ; 181 Bahwa tanah negara bebas yang statusnya dikuasai oleh wargamasyarakat tidak dapat untuk mendapatkan ganti rugi ;Bahwa didalam ranah akademis
99 — 74
10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005, yangmenjelaskan bahwa apabila setelah diadakan musyawarah tidak tercapaikesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti rugi danmenitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnyameliputi lokasi tanah yang bersangkutan;Bahwa tanah negara bebas yang statusnya dikuasai oleh warga masyarakattidak dapat untuk mendapatkan ganti rugi; Bahwa didalam ranah akademis
97 — 51
dapat memanfaatkan potensi alam NTT secara maksimal, maka ditemukancontoh penggunaan Rumah Cetak di Palembang (Raswari) yang bahan bakuutamanya adalah pasir;Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan untuk tipe rumah Cetak Kaswaridengan pemegang Hak Cipta saudara Umar Sumadi yang dibangun pada tahun2012 tersebut belum bersertifikasi SNI tetapi sudah terdaftar di KementerianKehakiman;Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan rumah Cetak Raswari di Propinsi NTTsepengetahuan yang bersangkutan belum ada kajian akademis
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
DWI NURHADI SETIAWAN Bin ASNAWI
144 — 54
Jateng.Bahwa kelebihan bibit bawang merah yang bersertifikat label biru denganyang tidak bersertifikat label biru adalah :a.C.Kemurnian genetis lebih terjamin artinya bibit bawang merah varietasBIMA Brebes tidak akan tercampur dengan bibit varietas yang lain(maksimal 1%);Terhindar dari penyakit tular benih atau penyakit yang bisa terbawa olehbenih;Kebersihan benih lebih terjamin.Bahwa sejauh ini belum ada kajian akademis yang membedakan antarabenih bawang merah yang bersertifikat label biru dengan
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
157 — 111
ilustrasi dalamujian tesis tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran mahasiswa yang Menyusun tesistersebut.Bahwa benar, oleh karena dalam penelitian studi manajemen rekayasa lalu lintas diKota WangiWangi Kabupaten Wakatobi termuat dalam KAK harusdidiskusikan/diseminarkan maka wajiob dilakukan seminar/diskusi untuk laporanpendahuluan, laporan antara dan laporan akhir yang dituangkan dalam berita acara.Bahwa benar, terkait tim ahli yang mengerjakan penelitian tidak sesuai dengan surattugas secara etika akademis
118 — 94
., (mantan PelaksanaTugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))menyatakan sebagai berikut :Pelanggaran Prudent Principles Perbankan tidak dapatdiartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkanpendekatan akademis doktrinal melalui asas SystematicheSpecialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, pelanggaranterhadap prinsip kehatihatian adalah menjadi area TindakPidanaPerbankan, bukan TindakPidanaKorupsi, inisemua harus menjadi landasan legalitas untuk menghindariadanya pelanggaran terhadap
1317 — 2130
SelKLHK sebagai tenaga ahli yang bisa memberikan masukan kepadaNegosiator kita dalam perubahan iklim ;Bahwa meratifikasi wewenang Pemerintah jadi kita lewat DPR jadiuntuk bisa bagaimana pentingnya ratifikasi ada naskah akademisbiasanya kita membantu dalam hal naskah Akademis ;Bahwa khususnya gambut karena sifat alami dari gambut bahanorganik, istilannya bahan bakarnya banyak ;Bahwa ketebalannya hilang, semakin tipis, kalau kebakarannya lamayang hilang juga semakin banyak ;Bahwa negaranegara lintang
264 — 103
No.8 tahun 1988 yang dijadikan dasar untuk terbentuknyaUndangUndang No.20 tahun 2011 ;Bahwa benar semua perijinan untuk membuat bangunan ada payunghukumnya , salah satunya UndangUndang No.20 tahun 2011tentang RumahSusun;Bahwa benar untuk bangunan Strata Title sama dengan Rumah Susunsehingga memakai UndangUndang Rumah Susun No.20 tahun 2011 ;Bahwa yang dimaksudkan Tim Ahli adalah Tim Ahli dari kalangan profesional ,akademis membantu Gubernur , dulu Tim Ahli ada pada Bidang Perizinan ;Bahwa yang menunjuk
2500 — 4860
Bahwa dalam buku Naskah Akademis Penelitian Contempt ofCourt 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan MahkamahAgung RI dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap danucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dankehormatan lembaga peradilan, sikapsikap tersebut dapatdikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadaplembaga peradilan atau Contempt of Court. Selanjutnya,perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadappengadilan antara lain :a.
86 — 94
Yk.Bahwa yang tentukan ahli sebagai ahli adalah Menteri Pendidikan Nasional.Kriteria sebagai ahli adalah mempunyai kemampuan akademis, mempunyaikompetensi serta pernah berkecimpung dalam dunia keuangan dan pernahmenyusun ketentuan / peraturan dibidang keuangan, serta pernah memberikan keterangan ahli; Bahwa tidak setiap kerugian keuangan negara serta merta merupakan tindakpidana karena jika ada indikasi kerugian negara karena tindak pidana makapihak berwenang harus membuktikannya; Bahwa di Departemen
144 — 101
., (mantan PelaksanaTugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))menyatakan sebagai berikut :Pelanggaran Prudent Principles Perbankan tidak dapatdiartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkanpendekatan akademis doktrinal melalui asas SystematicheSpecialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, pelanggaranterhadap prinsip kehatihatian adalah menjadi area TindakPidana Perbankan, bukan Tindak Pidana Korupsi, ini semuaharus menjadi landasan legalitas untuk menghindari adanyapelanggaran terhadap
RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
Jolly Rusli, SE Bin Rusli
150 — 30
Si;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen SP2D dengan nomor : 0229/1.02.01.01/LS.BJ/SP2D/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.648.475.886,00 Kepada Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan untuk Pembayaran Langsung (LS) Biaya Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik) pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Singkil TA 2018 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Sdr. Hendra Sunarno, SE., Ak, M.
112 — 35
Up, dll; Hubungan rutin dalam pekerjaan seharihari; Pemberi mandat dapat menggunakan sendiri kewenangannya.Bahwa dalam naskah akademis, mandat ada tandatanda khusus : a.n, u.p,mengenai tanggung jawab pribadi apabila terjadi mal administrasi, sepertipenyalahgunaan wewenang,Bahwa baik mandat maupun delegasi apabila terjadi maladministrasi makayang bertanggungjawab adalah pribadi.