Ditemukan 1382 data
112 — 69
terhadap alat bukti surat T.I.II.IIl 3 sampai denganT.LILI 10, hanya menunjukkan bahwa Almarhum Hakim Sitorus telah melakukanbeberapa kali pembinaan dan rapat Koperasi Simpan Pinjam, sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut tidak dapat membuktikanbahwa telah terdapat kesepakatan antara para anggota terkait dengan JasaPengelolaan Usaha (JPU) ini;Menimbang, bahwa oleh karena telah diterbitkannya kebijakan JasaPengelolaan Usaha tersebut, mengakibatkan kurangnya pembagian jasa modaldan
35 — 9
awalnya mau diberikan bantuan modaldan mereka tidak butun LAPAK tetapi menginginkan infrastruktur jalan;Bahwa Ketika rapat Paripurna di DPRD Saksi bertemu dengan Kepala DinasKoperasi dan UMKM Kab. Banjar pak MASRURI, Saksi menginformasikanbahwa setelah ditinjau di lapangan masih ada permasalahan tentang programtersebut.
104 — 39
Sedangkan untuk sedang tidak ada;Bahwa saat menandatangani KSO masingmasing tidak salingketemu;Bahwa isinya ada sering modaldan keuntungan, tujuaan KSObermaksud untuk mengikuti pelelangan, kenyataannyaperusahaan Saksi tidak mengikuti lelang dan hanya jual putusdan tidak ada setor modal;Bahwa19. Saksi H. PURYANTO, SE. ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :20.
228 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Delta Antaboga DeltaSekuritas Indonesia dan Keputusan Badan Pengawasan Pasar ModalDan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Nomor: KEP01/BL/PE/S.5/2009tanggal 31 Desember 2009 Tentang Pencabutan Izin P.T. AntabogaDeltasekuritas Indonesia sebagai Perusahaan Efek, Sebagai PerantaraPedagang Efek, Manajer Investasi Dan Penjamin Emisi Efek;Hal. 140 dari 172 Hal. Putusan Nomor 30 PK/Pdt/2014 2.
I Gde Raka Arimbawa,SH
Terdakwa:
Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, SH. MH.
153 — 47
dibentuknyaPelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Bali semestinya semua perizinanyang terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenanganPemerintah Provinsi Bali dideligasikan penerbitan dan penandatangananperizinannya kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi Bali yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur.Bahwa tata kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Pemprov Balidalam melayani Perizinan adalah :1. setelah pemohon izin memasuki front office Badan Penanaman Modaldan
1154 — 1099
DSSP,tanggal 23 Januari 2018, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur nomor :05.07.032.01/130/IMBDPMPTSP/IX/2017, tentang izin mendirikan bangunan PosSecurity 1, tanggal 24 September 2017, 2 (dua) lembar Foto Copy, Surat DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
259 — 133
; Fotokopi Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016Tentang Pembentukan Dan SusunanPerangkat Daerah Provinsi KalimantanSelatan ; Fotokopi sesuai dengan aslinya PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 072Tahun 2016 Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata KerjaPerangkat Daerah Provinsi KalimantanSelatan ; Fotokopi sesuai dengan aslinya PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 04Tahun 2017 Tentang Tata Cara PelaksanaanKewenangan Pada Dinas Penanaman ModalDan
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin Alm ABDUL LANI
160 — 89
bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinyaperubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur danatau pola suatu benda;menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yangmenghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uangatau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya.Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing danbank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modaldan
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
157 — 68
., M.PD untuk membantu modaldan membiayai pekerjaan tersebut karena tertarik akan keuntungan yang akandiperolehnya.
Selanjutnya sekira bulan Maret 2018,saksi Benny Gustiawan, S.Ag., M.PD kembali menemui saksi Evi Noviyanti danmengatakan bahwa yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung AkademikCenter adalah Terdakwa lalu meminta agar saksi Evi Noviyanti nanti membantumodal awal pekerjaan, dan saksi Benny Gustiawan, S.Ag., M.PD menjanjikankeuntungan sebesar 10 % dari pembayaran, kemudian saksi Evi Noviyantimenyanggupi permintaan saksi Benny Gustiawan, S.Ag., M.PD untuk membantu modaldan membiayai pekerjaan
tunai di rumahsaksi EVI dan pada tanggal 03 september 2018 saksi diperintahkan oleh saksi EVIuntuk mencairkan cek Giro BRI sebesar Rp461.000.000,00 (empat ratus enam puluhsatu juta rupiah); Bahwa Jumlah uang muka yang sudah diambil oleh saksi EVI adalah sebesarRp4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah); Bahwa yang melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Institut AgamaIslam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 setelah saksi EVI berhenti memberikan modaldan
I GUSTI AYU PUTU HENDRAWATI,SH
Terdakwa:
I WAYAN KARIANA, S.KM.,M.PH.
149 — 80
mempercepat proses penyelesaianrekomendasi revisi dokumen UKLUPLuntuk itu saksil GUST AYU PARWATIdimintai biaya oleh terdakwa,karena akan berpengaruh terhadap prosespenerbitan rekomendasi UKLUPL dan pengesahan dokumen UKLUPL yangdikeluarkan oleh terdakwa selakuKepala Seksi Kajian Dampak LingkunganPada Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKota Denpasar dimana rekomendasi UKLUPL tersebut merupakan salahsatu syarat untuk diterbitakan ijin lingkungan oleh Dinas Penanaman Modaldan
126 — 52
Tenjojayatanggal 07 Juni 2012 Nomor: 06 oleh MARAH HASYIR, SH Notaris &Pejabat Pembuat Akta Tanah.1 (satu) Eksemplar Asli AKTA Kuasa Direksi tanggal 07 Juni 2012Nomor: 08 oleh MARAH HASYIR, SH Notaris & Pejabat Pembuat AktaTanah.1 (satu) Eksemplar Asli Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor: 503.1/3268BPMPT/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Izin Lokasi besertaLampiran:e Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL) RencanaPembangunan Agrowsata terpadu
196 — 147
Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modaldan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas PenanamanModal."
674 — 1193 — Berkekuatan Hukum Tetap
TimPerwakilan Pemegang Obligasi Subordinasi bersamasama denganWali Amanat akan mempersiapkan tindakantindakan hukum dantindakantindakan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalambutir keputusan kedua tersebut di atas, termasuk penunjukkankonsultan hukum dan/atau advokat;13.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modaldan Pasal 3 ayat 3.2 Perjanjian Perwaliamanatan yang berwenangmewakili pemegang efek bersifat
130 — 80
RIA ARIANTI berjanji bahwa pembayaran keuntungan serta modaldan denda akan dibayarkan pada bulan April 2014 akan tetapi padatanggal 17 April 2014 Saksi mendapatkan undangan via BBM dari Sdri.RIA ARIANTI yang isinya mengundang para investor untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jalan H. Soleh Kampung Kecil No. 15 ART. 08 RW. 08 Kel. Sukabumi Selatan, Kec.
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
380 — 284
Bukti P 20 : Foto Copy sesuai AsliSurat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 503/1372/IUPOP/DMPTSP/VIII/2018, Tanggal 14 Agustus 2018,Tentang Perpanjangan Pertama Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada CV.Bumi Paramasari Indo;21. BuktiP21 : Foto Copy sesuai FotoCopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11Tahun 2014 Tentang Pelimpahan KewenanganPelayanan Perizinan dan Non Perizinan;22.
422 — 220
DEWITISNAWATIM.Si Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kab.Bekasi tanggal 29 Desember 2017. HIm 239 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdg 116 1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas Nomor 8:00//PM&PPM/DPMPTSP/2017 kepada Bupati Bekasi dariKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu.
Urut :900/104/B/DPMPTSP/2018 s/d 900/162/B/DPMPTSP/2018a.n PT Lippo Cikarang yang ditandatangani olehSUKMAWATTY KARNAHADNAT (Kepala Bidang PerizinanTata Ruang dan Bangunan pada Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan terpadu Satu Pintu.215 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 503/171.A/PTR8/2017227 tanggal 9 Juni 2017 perihal Tagihan Retribusi IMB. 935 1 (satu) lembar Surat lzin Mendirikan bangunanNo.503/177/B/DPMPTSP Apartemen Tower BB 38020 yangditandatangani oleh DEWI TISNAWATI (Kepala DinasPenanaman
DEWITISNAWATI,M.Si Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kab.Bekasi tanggal 29 Desember 2017. 116 1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas Nomor 8:00//PM&PPM/DPMPTSP/2017 kepada Bupati Bekasi dari KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, HIm 264 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdg Perihal Rapat Pembahasan Perizinan PengembanganMeikartaLippo Cikarang . 117 1 (satu) bundel print out draft surat kepada UndanganTerlampir
Urut :900/104/B/DPMPTSP/2018 s/d 900/162/B/DPMPTSP/2018a.n PT Lippo Cikarang yang ditandatangani olehSUKMAWATTY KARNAHADNAT (Kepala Bidang PerizinanTata Ruang dan Bangunan pada Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan terpadu Satu Pintu. 227 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 503/171.A/PTR8/2017tanggal 9 Juni 2017 perihal Tagihan Retribusi IMB. 235 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan bangunanNo.503/177/B/DPMPTSP Apartemen Tower BB 38020 yangditandatangani oleh DEWI TISNAWATI (Kepala DinasPenanaman
195 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak AsasiManusia:32.33.34.Pasal 40 Setiap orang berhak untuk bertempat tinggalserta berkehidupan yang layak.Bahwa Pergub Nomor 132 Tahun 2018 telah secara jelas dan tegasdidasarkan pada tanggung jawab negara atas hak dasar warga negaraberupa Hak Atas Perumahan, sehingga negara dalam hal ini PemerintahProvinsi DKI Jakarta dan/atau Gubernur wajib memberikan perlindunganhukum bagi individu masyarakat termasuk namun tidak terbatas dalamkonteks pemilik unit yang minoritas dari pelanggaran oleh pemilik modaldan
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
390 — 177
Belitung No.188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017 tanggal 23 Oktober 2017Halaman 5 dari 158 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdntentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modaldan pelayanan Perizinan Terpadu@ Kab. Belitung Nomor188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atasKegiatan Usaha Hotel SwissBel resort Belitung di Jl.
PT. GASINDO PRATAMA SEJATI
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA
1066 — 2213
PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BekasiNomor 503.10/Kep.001/DPMPTSP/IV/2019 untuk kegiatanpembangunan pipa Cikarang Listrindo Tegal Gede di DesaPasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Wangunjaya,Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;Pada tanggal 15 Mei 2019, Tergugat II Intervensi mendapatkanIzin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk pembangunan pipa gasdi Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, KabupatenBekasi, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan
Bukti T.llLINT 6Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor:671/Kep.01/10.1.16.0/BPMPT/2016 tanggal 28Oktober 2016, Tentang Izin Usaha PenyediaanTenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum DalamDaerah Kepada PT. Cikarang Listrindo Tbk.
TENRIAWARU, SH
Terdakwa:
IR. EDY RACHMAD WIDIANTO
129 — 71
Sawaluddin, SE, M.Si sebagai PPK Belanja Modaldan Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas HaluoleoTA. 2014;Menimbang, bahwa Konsultan Pengawas atau Manejemen Konstruksi (MK)yaitu PT. Uni Tri Cipta diwakili oleh Ir. Jufrizal Chan selaku Team Leader setiapbulannya membuat dan melaporkan Laporan Kemajuan Pekerjaan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) dengan bobot pekerjaan yang dicapai oleh penyediabarang/jasa PT.