Ditemukan 1461 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif sustantin subiantie subtanail subtantini sutantio susbtantif sustantio subiantin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 16-02-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2021 — PT MANGGALA PUTRA PERKASA >< PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT ; Direktorat Merek
626 — 284
  • Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai Merek Tergugatbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan merupakan halHal 30 dari 64 hal.Put.No.15/Pdt.SusMerek/2021/PN.Jkt.Pstyang keliru, Karena pada saat pemeriksaan subtantif, merek POLO milikTergugat telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku di bidang merek sehingga merek POLO milik Tergugat layakterdaftar.19.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 12-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor : 84/Pid.SUS/2017/PN-Ksp
Tanggal 12 Juli 2017 — LUKMAN Bin MATJANI
39 — 17
  • :Melakukan Penyiapan dan Bahan Penyusunan Rencana PenerimaanKepabeanan dan Cukai;Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Penerimaan di Bidang Kepabeanan Cukai;Penyusunan Laporan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;Memberikan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;Penyiapan Bahan Pengendalian, Evaluasi, Rekomendasi dan Perijinan di BidangKepabeanan dan Cukai;Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.Bahwa dalam memberi keterangan Ahli telah mengikuti pendidikan keahlian sepertiDiklat Teknis Subtantif
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-02-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 13/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 9 Juli 2015 — BAMBANG AGUS WINOTO Alias PEK CUAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
86 — 59
  • QUO: jnsssmses=nnsesmmennnnnsesmininnnmneiaiensimmnnmnnisenseninemnsMenimbang, bahwa Undangundang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.9 Tahun 2004Halaman 106Putusan No.13/G/2015/PTUNM DNjis Undangundang 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itukepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi ;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah nilai yang harusdilindungi oleh hukum yang dapat diukur
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-02-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 33/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 28 Mei 2018 — RUDOLF SAMUEL MUAYA ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA (BAPEK)
173 — 101
  • Putusan Nomor 33/G/2018/PTUNJKT.karena keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Gubernur DKIJakarta tentang hukuman disiplin atas Penggugat yang secara subtantifdidasari oleh pelanggaran disiplin yang senyatanya ada, maka denganberpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014tanggal 5 Juni 2014 yang kaidah hukumnya bahwa keterlambatanpengambilan keputusan oleh Bapek tidak boleh menghalangi tercapainyakeadilan subtantif terkait pelanggaran disiplin yang senyatanya ada,maka keterlambatan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-12-2017 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 85/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat:
Aji Lego Prasetyo
Tergugat:
Kepala Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali
138 — 52
  • dengan kemamampuan melayani kepentinganmanusia, bukan sebaliknya, sehingga hukum harus dilihat dari hukum yangditegakkan, diterapkan, bahkan diterjemahkan oleh masyarakat, yangdalam sengketa in casu esensi substantif dari seleksi perangkat desaadalan pada kualifikasi hasil seleksi bahwa terhadap persona yangdinyatakan lulus adalah yang memenuhi kualifikasi melalui serangkaianujian dan seleksi, tidak sekedar didasarkan pada formalitas yang tidakdapat serta merta mengesampingkan hal yang sifatnya subtantif
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 02-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 295/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 5 September 2018 — Pembanding/Tergugat III : Ichwan Muhammad, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat I : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat VI : Faizal Fahri, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat IV : Wahyudi Saputra, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat II : Boy Edy Sopyan, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat V : Abi Rizal, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Intervensi I : Justina Tri Rusmiati
Terba
40 — 32
  • sesuaidengan SP2HP tanggal 23 Oktober 2015 prosesnya mengandungunsur kejahatan, ini menunjukan sangat bahwa apa yang menjadi alasan penggugat penuh dengan rekayasa dan menilai sendiri apa yangmenjadi ranah pidana yang tidak bisa disimpulkan sendiri.Olehkarenanya apa yang menjadi alasan serta dalil Penggugat sangat tidakberalasan oleh karenanya dapat di tolak;Bahwa dalil Penggugat pada point 25,26 dan 27 halaman 8, sangattidak beralasan dan apa yang disampaikan Penggugat berputarpersoalan yang tidak subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1469 K/PID/2016
Tanggal 20 Februari 2017 — YUSNI ORIENT; DK.
79 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim dalam membuatkeputusan harus benarbenar melalui proses peradilan yang jujur dan dalampertimbangannya harus didasarkan pada keadilan subtantif bukan hanyakeadilan normatif, selain daripada itu hakim dalam membuat putusannya harusdengan mempertimbangkan semua komponenkomponen yang ada danterungkap dalam persidangan;Bahwa Judex Facti dalam hal ini telah keliru dan sangatlah tidak pantas jikamenghukum Pemohon (dahulu Pembanding/Terdakwa II.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
HENDRA RIKA Bin ZAKARIA
85 — 18
  • Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif tidak hanya di bidang migas, melainkan jugaketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE. Selainitu juga berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting, dan contractdrafting.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-04-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 40/Pid. Sus/2017/PN Lbp
Tanggal 3 April 2017 — 1. Nama lengkap : Sulaiman Alias Leman; 2. Tempat lahir : Medan; 3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 9 Febuari 1975; 4. Jenis kelamin : Laki-Laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jln. Tempuling Gg. Bersama Kec. Medan Utara Provinsi Sumatera Utara atau Jln. Williem Iskandar No. 1A Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Provinsi Sumatera Utara; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
17 — 5
  • secara terorganisirmenjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan bukan tanaman beratnyamelebihi 5 (lima) gram dan Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai NarkotikaGolongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat1.041,8 (seriou empat puluh satu koma delapan) gram, maka menurut MajelisHakim penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan ditentukandalam amar putusan sudah sesuai rasa keadilan formal (menurut UndangUndang) dan keadlilan yang berlaku di masyarakat (keadilan subtantif
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 125/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
1.Moh. Nashih, S.Pd.
2.Dra. Ita Sadrini
Tergugat:
Ketua Tim Seleksi Jawa tengah Empat Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Kota
127 — 42
  • Tahun 2018 TentangPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihnan Umum Pepublik Indonesia Nomor7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi danKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diharapkan dapat menjawabpermasalahan hukum terkait eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan, tentangsiapakah yang berkualitas untuk didudukan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo,Menimbang, bahwa maka dengan starting point tersebut melalui judicialactivism dapat memperluas makna tidak hanya pada keadilan subtantif
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 30-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 236/Pid.B/2018/PN Ksp
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
1.HASAN BIN ALM DAUD
2.RUSLAN BIN IBRAHIM
91 — 10
  • Ahli YONATHAN AGUNG PAHLEVI, telah disumpah yang menerangkan padapokoknya :Bahwa Ahli mengerti Ahli diperiksa sebagai Ahli sehubungan dalam perkaratindak pidana kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalampasal 102 huruf a Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006;Bahwa Ahli bersedia disumpah dan Ahli telah mengucap sumpah;Bahwa dalam memberi keterangan Ahli telah mengikuti pendidikan keahlianseperti Diklat Teknis Subtantif
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-07-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 32/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
PT FATMA NUSA MULIA dalam hal ini diwakili oleh Ir ERIYANTO MUSA
Tergugat:
PPK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.PT. ARSHY CITRA KAMATO dalam hal ini diwakili oleh SUGIMAN
2.PT. TIGA PILAR SEJATI dalam hal ini diwakili oleh ALFHAINI RIZKA
180 — 53
  • dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugatbutir ketiga, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo.Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 64 dari 74Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
334 — 166
  • Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada poin 21 yang menyatakanpada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Nomor84/KPTS/DPP/II/2020 tertanggal 25 Februari 2021 tentangpemberhentian/pemecatan Penggugat adalah cacat hukum dikarenakanadanya kehilafan penulisan/tyoo pada penomoren surat adalah tidakbenar dan tidak dapat dibenarkan karena dalil tersebut lebih kepadamencaricari alasan dan tidak subtantif, sehingga tidak dapat dijadikanpedoman maupun pertimbangan untuk menyatakan surat keputusantersebut cacat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 02-11-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015
Tanggal 2 Nopember 2015 — I. AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H, DKK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
208 — 423 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka untuk menegakkan keadilan subtantif yakni demitegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfatan (kemashlahatan)untuk mencari solusi terbaik keluar dari konflik PPP yang dapatmeruntuhkan PPP.
    karena substasi persoalanberkaitan dengan partai politik yang merupakan pilar demokrasi dankosntitusi, sifat perkara tersebut sangat berbeda dengan perkara perdatayang hanya mengikat pihakpihak yang bersengketa saja, sedangkanperkara yang ditangani Mahkamah Partai a quo adalah berdemisi hukumtata negara yang bersifat dinamis dan tidak hanya berlaku kepada pihakpihak yang berseketa saja (erga omnes), maka ultra petita itu dapatditerapbkan dalam hukum yang bersifat dinamis untuk menegakkankebenaran subtantif
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 17-05-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 15/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 1 Agustus 2017 — Penggugat:
ABDUL HARIS Bin LURAN Bin HARUN Bin HAMID
Tergugat:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
170 — 140
  • SK01/Gp.2/IV/2017 masingmasing adalahtertanggal 04 April 2017, sehingga yang demikian bukanlah sesuatuyang subtantif Karena kesalahan demikian tidak serta mertamenjadikan subtansi surat tersebut menjadi cacat formal sebagaimanapandangan Penggugat :Hal. 34 dari 62hal.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 01-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 29 September 2015 — Sheraton International, LLC, CS >< 1. PT Graha Tunas Mekar, 2. Direktorat Merek
335 — 208
  • tersebut.10 Adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil penggugat bahwa merek REGIS @ THE PEAK ATSUDIRMAN milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merekmerek REGIS milik Penggugat.Tentang Itikad Tidak Baik11 Bahwa tentang niat untuk membonceng/Itikad tidak baik yang di dalilkan oleh Penggugat sangatlah tidak relevankarena merek REGIS @ THE PEAK ATSUDIRMAN milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati prosesprosespemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Subtantif
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Perusakan
Register : 04-04-2013 — Putus : 14-06-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN BENGKALIS Nomor 124 / Pid.B / 2013 / PN.Bks
Tanggal 14 Juni 2013 — MUIS, Amd Alias IS Bin KAMIRIN
51 — 19
  • Sekiranya Majelis Hakim meyakini Dakwaan Saudara PenuntutUmum tidak mempunyai dasar hukum atau kabur/tidak jelas dan janganterkecoh untuk diajukan kepersidangan dan Mohon Dikabulkan Eksepsi inidan kami menuntut keadilan Formil Dengan alasan sebagai berikut, dalamkeadilan formal atau keadilan hukum acara, Majelis hakim harusmemberikan perlakukan yang sama kepada pihak berlainan dalam Keadilansubtantif, tidak boleh memperlakukan sama, melainkan harus sesuaidengan bagian yang wajar dan patut, Keadilan Subtantif
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-04-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 06-K/PM I- 06/AD/I/2014
Tanggal 8 April 2014 — Kopka Bambang Supriyanto NRP 3910685250971
84 — 22
  • undang undang baik pidana penjaranya maupundendanya ,untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secaraproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Perceraian
Register : 10-01-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PA MAROS Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Mrs
Tanggal 14 September 2017 — perdata - Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi - Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
97 — 53
  • bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon padapokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalilterjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak mau mengikutiPemohon ke Banyuwangi sedangkan Pemohon bekerja disana dan Termohontidak pernah mau mengikuti acaraacara keluarga Pemohon sehingga sejaktahun 2007, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama Perceraian
Register : 26-03-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 212/Pdt.G/2015/PA.Sidrap
Tanggal 21 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat l,ll,lll,
17 — 8
  • pula istri (Turut Tergugat I) dan dua orang anak lakilak(Tergugat I dan Tergugat II), maka Majelis Hakim dengan tetap memperhatikan/tidak mengabaikan maksud Pasal 127 Rv dan mempertimbangkan maksud Pasal 2ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengan tidakmembedabedakan orang, ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dankemanfaatan subtantif