Ditemukan 1900 data
230 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
have made any public statementexpressing any judgment or opinion that DNC (in casu para Penggugat) is adisreputable law firm that had been involved in bribery in courts and other officesor issued any other harmful statement that could tarnish the reputation ot DNC;"terjemahannya:"... baik saya maupun PT APCO Indonesia tidak pernah membuat suatupernyataan terobuka yang menegaskan suatu penilaian atau pendapat bahwaDNC adalah sebuah firma hukum yang mempunyai reputasi buruk yang telahterlibat dalam suap
Terbanding/Penuntut Umum : HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
97 — 32
dengantotal dana yang telah disalurka sebesar Rp.5.463.103.000. akan tetapihanya 1 Sekolah yang bermasalah ini juga dikaitkan dengan TUPOKSIPembanding Padahal Pembanding tidak melanggar aturan sama sekali,akan tetapi akibat karena Kekeliruan Jaksa dan Hakim maka Pembadingdalam Judex factie tingkat pertama dihukum, oleh karenanya dalam UpayaHukum ini dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadailan Tinggi7 ~, untuk membebaskan Pembanding demi hokumdan keadailan.Bahwa sepanjang tidak melakukan Menerima suap
PembangunanSekolah (P2S) dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya kesalahan dariPekerjaan Panitia Pembangunan Sekolah, pada saat Terdakwa di Panggildan Diperiksa oleh Penyidik Polres Nias.Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan diatas maka, unsurperbuatan melawan hukum tidak melekat kepada terdakwa karena tidakpernah melakukan perbuatan melawan hukum atas pekerjaannya selakuPPK dan KPA, apalagi jika dihubungkan dengan isi perjanjian kontrak.Bahwa sepanjang tidak melakukan Menerima suap
melawan
HERU SUBIYANTO,Dkk
62 — 7
selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada ParaTergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi ;Turut Tergugat Konpensi mengajukan bukti surat berupa : 1 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak Bumi danBangunan (PBB) tahun 2014, atas nama Latip, letak obyek pajak di DesaPurworejo, Kecamatan Kandat, selanjutnya diberi tanda TT1 ; halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Gpr.e Bahwa tim sukses menanyakan untuk menghindari dan memastikan TergugatI tidak menerima suap
85 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1267 K/Pid.Sus/2017pendaftaran tanah atas objek sengketa, dibawah sumpah menyatakantidak diketemukan sama sekali adanya cacat prosedural daripermohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karenaPemohon Kasasi telah berhasil memenuhi semua syaratsyaratadministratif berkaitan dengan mengurus kepemilikan tanah tersebut ;Akan tetapi quad non bila memang ada ditemukan kesalahan PemohonKasasi berupa memberikan suap misalnya untuk memuluskanpermohonannya yang tidak lengkap, maka jelas telah
149 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaipasangan Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaidelik korupsi ;Pasal 13 merupakan delik korupsi suap kepadaPegawai Negeri dengan mengingat kekuasaanjabatan, sedangkan Pasal 11 4xmerupakan delikkorupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janjiyang berhubungan dengan kewenangan jabatan ;Terjadinya delik korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 haruslah didahului' terjadinyadelik korupsi Pasal 13.
86 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
itu, maka seharusnya saya dibebaskan demi KetentuanHukum yang berlaku;Menurut pendapat saya berdasarkan fakta tersebut Putusan PengadilanTinggi Jambi tersebut adalah suatu Persekongkolan Aparat Hukum diProvinsi Jambi sejak dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum telahterbukti ada suap oleh PT.
91 — 32
Unsur Padahal diketahui ataupatut diduga bahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya.Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, bahwa pengertian unsur diketahuiatau patut diduga terkait dengan kesalahan dari penerima suap dalam pembahasanPasal 12 huruf a yang relevan dengan Pasal 12 huruf b adalah sebagai berikut : Unsur Kesalahan ini ada dua bentuknya, yakni :1.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa korupsipegawai negeri pemberi suap pada pegawai negeri menurut Pasal 5 ayat (1) hurufb akan terwujud manakala pemberian itu disebabkan karena atau berhubungandengan apa yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut yang bertentangandengan kewajibannya. Apabila si pembuat menurut Pasal 5 ayat (1) huruf bselesai memberi hadiah, artinya hadiah telah diterima oleh pegawai negeri, makakorupsi telah terjadi.
231 — 98
menafsirkan secara salah terhadap ketentuanketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat ataucara atau media, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka sarana adalahcara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga mencantumkan pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, maka Majelis meninjau uraian Firman Wijaya dalam bukunya DelikPenyalahgunaan Jabatan dan Suap
Penerima manfaat bersedia melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan proseduryang berlaku.Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum mencantumkan pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, maka Majelis meninjau uraian Firman Wyaya dalam bukunya = DelikPenyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek halaman 107 dan 108 menjelaskan bahwaseseorang dapat menjadi penurut serta penyalahgunaan wewenang rasanya tidak mungkin,mengingat rumusan tindak pidana dalam peraturan perundangundangan pada dasarnyadiformulasi untuk pembuat
90 — 45
Daniel Suarliak,Msi dkk yaitu terhadap alat dipertanggungjawabkan ; Bahwa dari hasil audit yang dilakukan saksi, maka saksi dapatmenjelaskan ; e Jumlah dana yang dikeluarkan dari rekening PAD tahun 2005tanpa melalui administrasi kKeuangan adalah sebesar Rp.675.000.000, ; e Sisa dana bagi hasil pajak propinsi tahun 2004 yangdigunakan untuk melobi bantuan dana (Suap) dari pemerintahpusat melalui Saudara Nugroho adalah sebesarRp.107.980.898, ; oo" e Total dana tidak tersangka dan sumber dana PAD yang
FAIZAH, dana bagi hasilpajak untuk kabupaten MTB tahun 2004 yang digunakan untukmelobi bantuan dana (Suap) kepada nugroho penggunaan danatidak gtersangka untuk membayar biaya pengacara adalahmerupakan penyimpangan (ada pengeluaran yang tidak seharusnyadikeluarkan) karena berdasarkan ketentuan dalam peraturanpemerintah R.I. nomor :105 tahun 2000 tentang pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan daerah pasal 10 ayat 3menyebutkan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakanyang berakibat pengeluaran
50 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga jauh dari kemungkinanuntuk berbuat korupsi jutaan rupiah, apabila kedudukan pangkat seorangpegawai hanyalah pengantar surat, juru ketik atau seorang pemborongsederhana yang tidak bekemampuan secara ekonomis dan politis untukmelakukan perbuatan suap menyuap.
58 — 33
Surat Pernyataan tidak melakukan suap/sogok dalam mengikutikegiatan seleksi penerimaan Calon Brigadir Polisi TA 2014 PandaPolda Jabar ; 222 n nn nn ne nnn nnn nn nn mene nc ncnk. Surat Pernyataan Tidak Terikat oleh suatu Perjanjian Ikatan Dinas ;. Surat Pernyataan orangm Surat Keterangan Kesehatanmurat ceterangan=SSsokteree ee) somesnk soreng=SstuaSSSS eggarty hag,Ss. ljazah Sekolah Dasar it. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SD) ;u. Ijazah Sekolah Menengah Pertama ;v.
247 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang Undang No.15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 tahun 2003tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 TentangTindak Pidana Pencucian Uang menyatakan Setiao orang yangmelakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untukmelakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yangsama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya mendalilkan bahwaTerdakwa/Pemohon PK sebagai pemberi suap
kepada saksi TotokHendriyatno Ak, MM, berperan dalam upaya menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul uang suap agar tampak sebagai harta kekayaanyang diperoleh secara sah yaitu dengan cara mengaburkannya seolaholah ada jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi TotokHendriyatno, Ak, MM.
Yanto
Terdakwa:
Hendra Khusena Ryo Anggoro
43 — 3
Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan anggota TNI AD diKodam Jaya Ketua Panitia selalu memberikan pengarahan kepada timbahwa yang terlibat panitia agar memberikan laporan hasil seleksi apaadanya dan jangan ada yang menerima suap dari siapapun dan dalambentuk apapun.Atas keterangan Saksi1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi2 :Halaman 12 dari halaman 44 Putusan Nomor: 25K/PM II08/AD/I/2019Nama lengkap : Dwi Joko Maryanio.Pangkat, NRP : Praka, 31090335830886.Jabatan : Ta Urdal Tebbek
Terbanding/Penuntut Umum I : Pintar Simbolon, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : RAHMI AMALIA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : LILIK HARYADI, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : siska purnama sari, SH
182 — 75
menyerahkan Memori Banding dalam tenggang waktu dan cara serta syaratyang ditentukan undangundang, oleh karena itu permintaan banding sepatutnyadapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memoribanding yang pada pokoknya sebagai berikut :Judex Factie tidak sesuai dengan uraian Surat DakwaanJudex Factie tidak dapat membuktikan uraian perbuatan dalam surat dakwaandan bertentangan dengan Surat Dakwaan;Judex Factie tidak sesuai dengan Hukum Pembuktian mengenai rumusandelik Suap
269 — 194
yangdiundangnya dalam acara silaturahmi pada tanggal 22 Desember2018.Dalam hal ini maka dapat diduga adanya pelanggaran terhadapketentuan Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU No. 7tahun 2017.Ahli menjelaskan bahwa sebagaimana ahli jelaskan sebelumnyayakni Dalam hal ini, maka dapat diduga adanya pelanggaran terhadapketentuan Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU No. 7tahun 2017.Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai imbalan dapatdinyatakan sebagai suatu bentuk suap
51 — 17
inga kanan, di bawah kedua mata terdapat bekas luka cakarandan mengeluh kesakitan pada bagian dada dan sesak nafas;Bahwa ketika saksi datang Anak Korban REHAN meminta minum karenadari pagi belum makan dan minum, kemudian saksi memberikan minuman airputin sebanyak 3 (tiga) gelas air mineral dan beberapa suap nasi namunAnak Korban REHAN sulit untuk menelannya, lalu Anak Korban REHANsempat duduk sambil ngobrol tetapi matanya tetap terpejam, kemudian saksiHalaman 22 dari 57, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TOTO HARMIKO, SH
223 — 100
didaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHalaman 18 dari 56 Halaman Putusan No.2/PID.TPK/2017/PT.SMRKalimantan Timur di Samarinda, dan tempat kediaman sebagian besar saksiyang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi KalimantanTimur di Samarinda, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda berwenangmemeriksa dan mengadili setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
83 — 14
Andi Hamzah dalam bukunyaPemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internationalpengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik kesimpulan, SesungguhnyaKorupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkandalam Encyklopedia Americana korupsi itu suatu yang buruk dengan berbagairagam artinya, Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi pastiyang terpikir hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap,masih belum banyak orang
137 — 72
Mengingat pasal yang diterapkan terdapat duaperbedaan yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, tentuyang akan dipilin adalah ketentuan hukum pidana khusus, karenasejatinya dengan diberlakukannya ketentuan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, maka ketentuan tentang penyuapan baik suapaktif maupun suap pasif tidak lagi bersandar pada KUHP.Bahwa pembuktiannya Oditur
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
164 — 58
Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkaraTindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya,sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian suap
mempengaruhi sipenerima tadi untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatuperbuatan tentu itu Ssudah termasuk kejadian yang termaktub dalam pasal padaUndangUndang Tipikor;Pendapat Ahli bahwa perbuatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yangmenerima sesuatu dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang memangtugasnya atau merupakan tanggungjawabnya adalah suatu perbuatan yangmelawan hukum, karena memang ASN tersebut telah digaji untuk melakakukantugasnya;Pendapat Ahli bahwa namanya suap
melaporkan dan di pemberian kedua si penerima adamelaporkan, hal tersebut tidak menghapus perbuatan si penerima pada saanmenerima pemberian pertama;Pendapat Ahli bahwa OTT tidak dapat membantah fakta aslinya;Pendapat Ahli bahwa apabila seseorang yang pada saat terjadinya OTT tidakberada ditempat yang sama kemudian dipanggil terkait dengan OTT tidaktermasuk dalam OTT tersebut, namun apabila ada hubungannya denganperkara OTT tersebut bisa saja;Pendapat Ahli bahwa yang namanya gratifikepala Seksi ataus suap