Ditemukan 1900 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/PID.SUS/TPK/2017/PN Bna Tanggal 27 April 2017 — Syarif Hidayat Bin. Aseng Suwardi;
201 — 92
201 — 92
Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bankHalaman 42 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bna.Bahwa menurut ahli yang dapat digolongkan tindak pidna korupsidiantaranya adalah :Korupsi yang terkait dengan merugikan uang negaraKorupsi yang terkait dengan suap menyuapKorupsi yang terkait dengan pengelapan dalam jabatanKorupsi yang terkait dengan pemerasanKorupsi yang terkait dengan perbuatan curangog Fe YP =Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam dalampengadaan5.
Putus : 26-04-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/Pdt/2011 Tanggal 26 April 2011 — DERMAWAN NUGROHO & CO Dkk ; HANS W. VRIENS Dkk
157 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
have made any public statement expressingany judgment or opinion that DNC (in casu para Penggugat) is a disreputablelaw firm that had been involved in bribery in courts and other offices or issuedany other harmful statement that could tarnish the reputation ot DNC;"terjemahannya:"... balk saya maupun PT APCO Indonesia tidak pernah membuat suatupernyataan terbuka yang menegaskan suatu penilaian atau pendapat bahwaDNC adalah sebuah firma hukum yang mempunyai reputasi buruk yang telahterlibat dalam suap
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
208 — 87
208 — 87
perkara Bansos diKPK, saksi pernah bertemu dengan TOTO HUTAGALUNG padasaat rekonstruksi perkara suap Bansos bertempat di kantor PemkotBandung, pada saat itu TOTO HUTAGALUNG pernah mengatakankepada saksi dan memaksa saksi agar saksi mengakui telahmenyerahkan uang sebesar 100 ribu dollar amerika serikat dariTerdakwa kepada TOTO HUTAGALUNG;Bahwa pada akhir bulan Maret 2013, saksi mengetahui dari mediaadanya kejadian penangkapan hakim SETYABUDITEJOCAHYONO dalam tindak pidana suap perkara Bansos;Bahwa
BBM yang saya kirim tersebutdijawab oleh PASTI SEREFINA SINAGA SH, MH dengan bunyi TIyaa aku lgnonton wik, ngeri jg ya kbrnya tertangkap basah trima uang dikamarnya dikntorttp ada jg britanya kasus suap bansos...... aduhhh piye iki wik aku jd takuttttt.Wik..... posisi dimana?
SetyabudiTejocahyono;Bahwa saksi mengetahui dari media massa bahwa Terdakwa dan Sdr.Dada Rosada adalah dibalik perkara suap kepada Majelis Hakim PNmaupun PT Bandung;Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Sdr. Toto Hutagalungpada saat acara pernikahan anak Sdr. Setyabudi Tejocahyono di Balidimana pada pertemuan tersebut hanya sepintas lalu saja dan tidakada pembicaraan bahwa yang bersangkutan adalah orang dekatwalikota Bandung;Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan Sdr.
Saksi telah membenarkan seluruh isi BAP tertanggal 19September 2013 tersebut;e Bahwa yang saksi terangkan adalah mengenai suap bansos dimanasaksi tidak ada keterkaitan dengan suap bansos tersebut;e Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya pinjaman uang oleh Sdr.Herry Nurhayat melaui Sdr. Ahmad Sofan;e Bahwa setahu saksi Sdr. Ahmad Sofan adalah adik ipar Sdr. HerryNurhayat;e Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada Sdr.
Herry Nurhayat namun setelahadanya perkara suap bansos yang diperiksa KPK baru tahu bahwapinjaman tersebut ada kaitannya;Bahwa mengenai sertifikat atasnama istri Sdr. Herry Nurhayat, saksisudah mengecek rumah tersebut dan benar ada;Bahwa peminjaman uang dengan jumlah Rp 3,2 milyar kepada Sdr.Ahmad Sofan karena saat itu saksi sudah lama kenal dan Sdr.
Register : 18-03-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA BLORA Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Bla Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 7
35 — 7
Sehingga saya dalam melaksanakan tugas mengabdi padabangsa, negara dan masyarakat bisa saya laksanakan, selaku personilPolri tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan pungutan uang,menerima suap. Dan perbuatan tercela yang justru mengingkari hatinurani yang tidak pernah saya lakukan sama sekali.
Putus : 14-08-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 2807 K/Pdt/2008 Tanggal 14 Agustus 2009 — DERMAWAN NUGROHO & CO; DK VS.1. HANS W. VRIENS
230 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
have made any public statementexpressing any judgment or opinion that DNC (in casu para Penggugat) is adisreputable law firm that had been involved in bribery in courts and other officesor issued any other harmful statement that could tarnish the reputation ot DNC;"terjemahannya:"... baik saya maupun PT APCO Indonesia tidak pernah membuat suatupernyataan terobuka yang menegaskan suatu penilaian atau pendapat bahwaDNC adalah sebuah firma hukum yang mempunyai reputasi buruk yang telahterlibat dalam suap
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.Plg Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin
174 — 69
174 — 69
yang sadar antara HASAN yang menyediakan saranaberupa rekening BCA dan ATM BCA beserta nomor PIN nya yang diserahkankepada Terdakwa oleh Terdakwa kemudian rekening BCA, ATM dan PiNnyatersebut diserahkan kepada ISMADI SETYAWAN yang merupakan PetugasBea Cukai yang bertugas di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II untukmembantu Terdakwa memasukkan barangbarang berupa handphone blackberryberbagai type melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin Il Palembang sebagaisarana untuk memberikan sejumlah uang suap
Putus : 15-06-2015 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 Juni 2015 — IDHA ENDRI PRASTIONO, S.H., M.Hum
182 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
maka akan jatuh menjadipenyuapan;Batas antara Pasal 423 KUHP sekarang disadur menjadi Pasal 12 e UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 muncul dalam perkara maritanMenteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri, Dia didakwa Primair Pasal12 e (berasal dari Pasal 423 KUHP) yang biasa disebut delik knevelavanyatau pemerasan dalam jabatan dan Subsidiair Pasal 11 (berasal dari Pasal418 KUHP) yang biasa disebut penyuapan pasif (menerima suap
Register : 17-07-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 24 September 2014 — F.X. YOHAN YAP alias YOHAN
135 — 65
135 — 65
Tanggung Jawab Subyek/ Pemberi Suap.2 (dua) lembar tabel Proyek Sentul Resort periode 01 Jan 25 Okt2011 yang diantaranya berisi Perijinan Yohan Tjin Lokasi Hotel diSentul.1 (satu) bundel odner berwarna biru yang berjudul PeraturanKehutanan.1 (satu) lembar draft bermaterai Surat Persetujuan DewanKomisaris No. 013/BoCBJA/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012,atas nama KWEE CAHYADI KUMALA (Komisaris Utama) dan HAMIDMUNDZIR (Wakil Komisaris Utama) PT.
Register : 26-06-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 44/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 18 Nopember 2015 — Gereja Pentakosta VS Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar
55 — 48
55 — 48
Kolusi danNepotisme yang berbunyi Azas umum Penyelenggaraan Negara yang baik,adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma46hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme.e Tanggapan Tergugat IntervensiPernyataan tersebut diatas terkesan menuduh seolaholah bahwa KakanKemenag Kota Pematangsiantar dengan menerbitkan surat rekomendasitersebut tidak bersih, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena sepertinya sudahada menerima SUAP
Register : 19-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 7/PID.SUS/2012/PN.MTR Tanggal 25 Juli 2012 — pidana
- RAHMAWATI IBRAHIM
291 — 175
291 — 175
adalahmewakili pemerintah, sehingga jika rekanan/penyedia barang tidak melaksanakanpekerjaannya sesuai kontrak maka dapat digugat wanprestasi ;e Bahwa Terdakwa selaku rekanan bukan Pegawai Negeri tidak dapat dikenakan Pasal 3karena Pasal 3 khusus untuk subjek yang mempunyai kewenangan ;e Bahwa di dalam kontrak harus jelas penyebutannya, jika tidak jelas maka tidak perludikerjakan ;Bahwa di dalam kontrak/perjanjian mengandung unsur hukum administrasi, hukumperdata dan juga hukum pidana jika menyangkut suap
Putus : 08-03-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Slw Tanggal 8 Maret 2017 — 1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
51 — 17
51 — 17
inga kanan, di bawah kedua mata terdapat bekas luka cakarandan mengeluh kesakitan pada bagian dada dan sesak nafas;Bahwa ketika saksi datang Anak Korban REHAN meminta minum karenadari pagi belum makan dan minum, kemudian saksi memberikan minuman airputin sebanyak 3 (tiga) gelas air mineral dan beberapa suap nasi namunAnak Korban REHAN sulit untuk menelannya, lalu Anak Korban REHANsempat duduk sambil ngobrol tetapi matanya tetap terpejam, kemudian saksiHalaman 22 dari 57, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak
Register : 13-01-2017 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/PID.TPK/2017/PT SMR Tanggal 6 Februari 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H. A. RASYID AZIZ Alias Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H. A. RASYID AZIZ
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TOTO HARMIKO, SH
223 — 100
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TOTO HARMIKO, SH
223 — 100
didaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHalaman 18 dari 56 Halaman Putusan No.2/PID.TPK/2017/PT.SMRKalimantan Timur di Samarinda, dan tempat kediaman sebagian besar saksiyang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi KalimantanTimur di Samarinda, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda berwenangmemeriksa dan mengadili setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Register : 15-01-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 8 Juli 2015 — Dr. AZWAR HIJAR, MSc
83 — 14
83 — 14
Andi Hamzah dalam bukunyaPemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internationalpengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik kesimpulan, SesungguhnyaKorupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkandalam Encyklopedia Americana korupsi itu suatu yang buruk dengan berbagairagam artinya, Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi pastiyang terpikir hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap,masih belum banyak orang
Register : 17-03-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 59-K/PM IIâÂÂ08/AD/III/2015 Tanggal 11 Juni 2015 — GATOT AGUNG WICAKSONO, Sertu
137 — 72
137 — 72
Mengingat pasal yang diterapkan terdapat duaperbedaan yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, tentuyang akan dipilin adalah ketentuan hukum pidana khusus, karenasejatinya dengan diberlakukannya ketentuan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, maka ketentuan tentang penyuapan baik suapaktif maupun suap pasif tidak lagi bersandar pada KUHP.Bahwa pembuktiannya Oditur
Register : 05-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 189-K/PM.II-08/AD/VIII/2019 Tanggal 26 September 2019 — Oditur:
Yanto
Terdakwa:
Antonius Simangunsong
93 — 496
Yanto
Terdakwa:
Antonius Simangunsong
93 — 496
sejumlah Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dipersidangan berupa surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnyasebagai beriikut:a. 2 (dua) lernbar Surat (Surat kaleng) tanggal 20 Desember 2017 daricalon generasi penerus TNI ditujukan kepada Danrindam Jaya.Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lernbar Surat (Surat kaleng) tanggal20 Desember 2017 dari calon generasi penerus TNI ditujukan kepadaDanrindam Jaya tentang adanya suap
Putus : 27-03-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PALU Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2013/PN.PL Tanggal 27 Maret 2014 — SUPRIOTO LABELO, SH.
58 — 11
58 — 11
Agustus 2012 atau padawaktuwaktu lain yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2011 sampaidengan 2012, bertempat di rumah saksi NYUARTI di Desa Mulyo HarjoKecamatan Moilong Kabupaten Banggai atau setidaktidaknya pada suatutempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk dimana PengadilanTindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Paluberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap gratifikasi kepadaPegawai Negeri atau Pengelenggara Negara dianggap pemberian suap
Putus : 21-05-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM Tanggal 21 Mei 2014 — 1. JHON S.E PANGGABEAN,SH.MH;, DKK VS 1. H. AHMAD YANI,SH.MH, CS
256 — 90
256 — 90
tidakada penyelesaiannya dan konflik ini juga mengakibatkan menurunkanwibawa Mahkamah Agung Republik Indonesia karena masih harusterlibat untuk kepentingan Organisasi Advokat tertentu. danmengabaikan Organisasi Advokat lainnya ;Bahwa, Para Penggugat dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tmr mengaku Advokat yang berasal dari PERADI yang telahmenikmati Undang undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bagiOrganisasinya sendiri sehingga beberapa Advokatnya melakukanperbuatan melawan hukum berupa suap
Register : 16-05-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 12-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 1/PID.TPK/2018/PT JMB Tanggal 10 Juli 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARFAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBY DWIYANDOSPENDY
369 — 106
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBY DWIYANDOSPENDY
369 — 106
menyatakan :Terdakwa ARFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjutsebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas Pasal yang telahdilanggar oleh Terdakwa, hal ini bisa menimbulkan rasa sedih dari pihakkeluarga dekat yaitu orang tua, istri, anakanak Terdakwa yangberanggapan ayah mereka adalah seorang Koruptor padahal sangatjelas perbedaan antara korupsi murni dengan perkara suap
Register : 01-09-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 30 September 2014 — Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias TB. Chaeri Wardana B. Bus alias Wawan.
228 — 133
228 — 133
perkara ini ;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkanbeberapa pertimbangan terkait kedudukan terdakwa dalam kasus ini sebagaiMenimbang, bahwa manakala diruntut secara jelas kasus ini maka akan terjawabbagaimana peran atau kedudukan terdakwa dalam kasus ini sebagaimana dimaksudkanoleh pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan perkaraMenimbang, bahwa sebagimana terungkap dalam perkara ini dimana terdakwalahyang menyediakan dana atau disebut sebagai penyandang danadalam pemberian suap
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 54-K/PMT-II/AL/XI/2018 Tanggal 12 Maret 2019 — Rudy SutantorS.IP.,M.M
Kolonel Laut (P)
1220 — 3953
1220 — 3953
Bahwa menurut Saksi dampak dari penyalahgunaanwewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikanorganisasi TNI AL, karena penempatan jabatan personel TNI ALdilakukan tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yangberlaku melainkan sesuai dengan pesanan atau keinginan dariorang yang mempunyai kepentingan tertentu dengan caramenerima sesuatu atau suap/gratifikasi sebagai imbalan.Atas keterangan Saksi13 yang dibacakan tersebut di atas,Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidakmempunyai peluang