Pembatalan lelang ini telah Terlawan VItuangkan dalam Risalah Lelang Nomor Reg.BTL.51/2014 tanggal 19 Juni 2014.12Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 Pasal 12menyatakan : "Kpala KPKNUPejabat Lelang Keias I tidak boleh menolak permohonan lelang yangdiajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhilegalitas formal subjek dan objek lelang"13Bahwa dikarenakan seluruh tahapan pra lelang telah dilakukan sesuai ketentuan PeraturanMenteri

2014 ( sesuaidengan asli);18 Bukti T.VI 13A : Pengumuman Lelang Pertama melalui selebaran tanggal23 Juli 2014 (sesuai dengan asli);19 Bukti T.VI13B : Pengumuman lelang Kedua di Surat Kabar Harian SatelitNews tanggal 7 Agustus 2014 (sesuai dengan asli);20 Bukti T.VI 14 : Risalah Lelang Nomor : 310/2014 tanggal 21Agustus 2014 (sesuai dengan asli);21 BuktiT.VI15A: Pembatalan Lelang Nomor 0916/RMG/CCR/VI/2014tanggal 17 Juni 2014 (sesuai dengan asli);22 Bukti T.VI15B: Risalah lelang Nomor : Reg.Blt.51

/2014 tanggal 19 Juni2014 (sesuai dengan asli)23 Bukti T.VI 16A : Rekening Koran Bank Mandiri tanggal 17 Juni2014 (sesuai dengan asli)24 Bukti T.VI 16B : Rekening Koran Bank Mandiri tanggal 18 Juni2014 (sesuai dengan asli)25, Bukti T.VI 16C : Rekening Koran Bank Mandiri tanggal 19 Juni2014 (sesuai dengan asli)Menimbang, bahwa Pelawan maupun Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan terlawan IV,serta Terlawan V, Terlawan VI dan Turut Terlawan telah mengajukan kesimpulannya, masingmasing tanggal 2

atas nama tergugatVI Eddie Jusuf tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengakibatkan korbanEddie Jusuf dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan penetapaneksekusi dan berita acara pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 157/Pdt.G/2009/PN.DPS tanggal 4 Oktober 2012 danpelaksanaan eksekusi dengan berita acara pelaksanaan eksekusi nomor157/G/2009/PN.DPS tanggal 25 Oktober 2012 dan berdasarkan keputusanKepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor0079/PDT/BPN.51

/2014 tanggal 24 Pebruari 2014. 012 tentang PembatalanPendaftaran Peralihan Hak Sertipikat atas Tanah Hak Milik No. 1506/ DesaCanggu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625m?

Denpasar Nomor 157/Pdt.G/2009/PN.DPS tanggal 4 Oktober 2012 danpelaksanaan eksekusi dengan berita acara pelaksanaan eksekusi nomor157/G/2009/PN.DPS tanggal 25 Oktober 2012 dan berdasarkan keputusanKepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor:0079/PDT/BPN.51/2014 tanggal 24 Pebruari 2014. 012 tentang PembatalanPendaftaran Peralihan Hak Sertipikat atas Tanah Hak Milik No. 1506/ DesaCanggu Gambar Situasi No. 4454/1991 tanggal 12 Juli 1991 luas 7625 m2yang beralin menjadi atas nama Nengah

LembahGurame di Badan Lingkungan Hidup Kota Depok TA. 2012dengan kontrak sebesar Rp. 610.995.000, (enam ratussepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)tetapi yang terealisasi sebesarRp. 375.920.000, (tiga ratustujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),sehingga ada selisin / kerugian Negara sebesar Rp.235.075.000, (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluhlima ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKPPerwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR508/PW.09/51

/2014 tanggal 23 April 2014, dengan rinciansebagai berikut : No.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 junctoPasal 77 UU a quo, PENGGUGAT adalah sebagai orang yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT a quo sesuai KeputusanNomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;4.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 3,Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53ayat (1) UU 51/2014 juncto Pasal 77 UU a quo, Penggugat adalahsebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat aquo sesuai Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan

. 03564/SalembaranJayaBahwa HM No. 03564/Salembaran Jaya terbit pada tanggal 4Pebruari 2008 dengan luas 1.600 M2 Surat Ukur No.52/Salembaran Jaya/2007 tanggal 12 Desember 2007 dengannama pemegang hak Andreas Arief CH Rompas yang membelidari Haji Sapri P berdasar Akta Jual Beli No. 295/2007 tanggal26 Juni 2007 yang dibuat dan dihadapan Martianis, SH selakuPPAT Kabupaten Tangerang;Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 Pemegang Hak atas HMtersebut beralih kepada Adi Suyanto berdasarkan Akta Jual BeliNo. 51

/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang dbuat dan dihadapanYudha Hartono, SH selaku PPAT Kabupaten Tangerang, dankemudian beralin kembali pemegang haknya kepada TonnyPermana pada tanggal 12 November 2017 Berdasarkan AktaJual Beli No. 169/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuatdan dihadapan Fellisia, S.H., M.Kn. selaku PPAT, dan hinggasaat ini pemegang hak atas HM ini tercacat atas nama TonnyPermana;Halaman 34 dari 95 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2019/PTUNSRG4.

P, kemudian beralih hak menjadi atas nama ANDREASARIEF CH ROMPAS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 295/2007tanggal 26 Juni 2007, selanjutnya beralih hak menjadi atas nama ADISUYANTO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/2014 tanggal 14052014 (vide bukti T21=T.II.Int3); Bahwa Objek Sengketa 1 adalah pemecahan dari Sertipikat HakMilik Nomor 3216/Salembaran Jaya, yang telah dimatikan padatanggal 22 Januari 2007 karena telah dilakukan pemecahansempurna menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 03501 (ObjekSengketa

Pembatalanlelang ini telah Terlawan VI tuangkan dalam Risalah Lelang NomorReg.B1TL.51/2014 tanggal 19 Juni 2014.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010Pasal 12 menyatakan : "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I tidak bolehmenolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjekdan objek lelang".Bahwa dikarenakan seluruh tahapan pra lelang telah dilakukan sesuaiketentuan Peraturan Menteri

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 junctoPasal 77 UU a quo, PENGGUGAT adalah sebagai orang yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha yangdikeluarkan oleh TERGUGAT a quo sesuai Keputusan Nomor:800/1266, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan JabatanAtas Nama Ir.Antonius Sugestianto;4.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya angka3, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal53 ayat (1) UU 51/2014 juncto Pasal 77 UU a quo, Penggugatadalah sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikanoleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat a quo sesuai Keputusan Bupati Merauke Nomor :800/1266 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 junctoPasal 77 UU a quo, PENGGUGAT adalah sebagai orang yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT a quo sesuai KeputusanNomor: 800/1265, Tanggal 04 April 2019 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;4.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 3,Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53ayat (1) UU 51/2014 juncto Pasal 77 UU a quo, Penggugat adalahsebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat aquo sesuai Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan

Muhammad ZaidPutusan No.0157/Pdt.G/2016/PA.bjm hal. 63 dari 63 halamanMenara Bank BIN It 14 Jl Gadjah Mada No. 1 Jakarta Pusat danKantor Cabang Syariah Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Maret 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 1 April 2014 di bawahnomor register 51/2014/SK/PN.Tsm, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Telah mendengar ketiga belah pihak

Bhayangkara Rt.003Rw.08, Kelurahan Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, yang diberi tanda P10Foto copy Sertifikat Hak Milk No.3533/Sumurpecung, yang diberi tanda P11 ;Foto copy Tanda bukti Lapor Nomor: TBL/51 //2014/Banten/SPKT, tanggal 11 Maret 2014dari Kepolisian Daerah Banten, yang diberi tanda P 12;Halaman 34 Putusan No.46/Pdt.G/2015/PN.Srg.13.14.15.16.17.18.19.Foto copy Surat Nomor : B.18/37/III/2014/Ditreskrum, tanggal 19 Maret 2014 perihal :Pemberitahuan perkembangan hasil pemelitian

I, II, HI, VII dan VIII 6).7 Fotocopy surat keterangan kematian No.472/2/51/2014 atas nama Ny. ElisabethSagiyem. (bukti bertanda T.I.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 junctoPasal 77 UU a quo, PENGGUGAT adalah sebagai orang yang merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkanoleh TERGUGAT a quo sesuai Keputusan Nomor: SK.880/4821/SET,Tanggal 30 April 2019 Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan;4.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 junctoPasal 77 UU a quo, PENGGUGAT adalah sebagai orang yang merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha yangdikeluarkan oleh TERGUGAT a quo sesuai Keputusan Nomor: SK.821.2592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan danMengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi,S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan SekretarisDaerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan danSumber Daya Manusia.3.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 junctoPasal 77 UU a quo, PENGGUGAT adalah sebagai orang yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha yangdikeluarkan oleh TERGUGAT a quo sesuai Keputusan Nomor:SK.882.6 54, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;4.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 juncto Pasal 77 UUa quo, PENGGUGAT adalah sebagai orang yang merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh TERGUGAT a quosesual Keputusan Nomor: SK.882.6 50, Tanggal 15 April 2019 PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan ;4.

;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 junctoPasal 77 UU a quo, PENGGUGAT adalah sebagai orang yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha yangdikeluarkan oleh TERGUGAT a quo sesuai Keputusan Nomor:SK.882.6 52, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 juncto Pasal77 ayat (1) UU No. 30/2014, PENGGUGAT telah menempuh

;Bahwa,berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 junctoPasal 77 UU a quo, PENGGUGAT adalah sebagai orang yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha yangdikeluarkan oleh TERGUGAT a quo sesuai Keputusan Nomor:SK.882.6 47, Tanggal 15 April 2019 Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 juncto Pasal77 ayat (1) UU No. 30/2014, PENGGUGAT telah menempuh

Nomor:181.1/Pem.ss/51/2014, tanggal 14 Juli 2014, diberi' tandaPI, ITIL IV,V,VI,VIH9;Fotokopi dari fotokopi yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Rugi HilmanSaragi yang diperoleh dari Binsar Tambun yang ditandatangani PenghuluKampung Sam Sam Suwandi, Reg.

TurutTerbanding Il sampai dengan V tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat C.1, C.2/Para Pembanding Il pada tanggal 20 Oktober 2014,kemudian terhadapnya oleh Tergugat C.1, C.2/Para Pembanding II denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2014sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Pdg, juncto Akta Nomor 51

/2014/Pdg, yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang tersebut pada tanggal 4 November 2014;Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi IllAB/Tergugat C.1, C.2/Para Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:1.

TjkAcara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 51/2014.Sdr. Chairul mengatakan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikatganda dan pembelian tanah tersebut dijamin aman serta pengurusan tanahtersebut menjadi tanggung jawab Sdr. Sandy (termasuk pengurusanbangunan diatasnya);. Bahwa kemudian Sdr.