(Bukti Novum 1). Bahwapertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada PNPontianak Nomor 57/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 2Februari 2015 halaman 32 yang menyatakan: Menimbang, bahwasaksi Ir. Nelson Panggabean, MM telah mengembalikan kerugianNegara sebesar Rp33.370.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuhpuluh ribu rupiah) (Bukti Novum 2).

Nelson KaderPanggabean, MM sebesar Rp67.211.400,00 (enam puluh tujuh jutadua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah), dimana sebagian dari itusebagai uang pengganti Rp33.370.000,00 (tiga puluh tiga juta tigaratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan melalui KejaksaanNegeri Pontianak (Bukti Novum 3); Bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tipikorpada PN Pontianak dengan perkara Nomor 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK, tanggal 19 Mei 2014 dengan Terdakwa Ir.

(Bukti Novum 4); Majelis Hakim Kasasi telah keliru pula menerapkan hukum dengantidak melihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu putusanHal. 15 dari 25 hal. Put.No. 105 PK/PID.SUS/2017perkara Nomor 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK, tanggal 19Mei 2014 dengan Terdakwa Ir.

karena Terpidana dibebani pidanatambahan berupa uang pengganti sebesar Rp33.370.000,00 (tiga puluh tiga jutatiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dapat dibenarkan, karena alasan tersebutberalasan hukum dan didukung dengan bukti Novum PK4 yaitu PutusanNomor 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.Ptk tanggal 19 Mei 2014 atas namaTerdakwa Ir. Nelson Panggabean.

Bahwa ditemukan suratsurat bukti yang bersifat menentukan yangC.pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu:1.Bukti Novum Permohonan PK1:Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat ProvinsiKalimantan Barat Nomor 471 Tahun 1996 tanggal 7 Oktober 1996,tentang Pencadangan Tanah Untuk Areal Pemukiman Transmigrasi,seluas + 1.500 Ha (seribu lima ratus hektar), terletak di lokasi OlakOlak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Daerah Tingkat IlPontianak, Provins Daerah Tingkat Kalimantan Barat

Bukti Novum Permohonan PK 2:Akta Pemyataan Nomor 163 tanggal 19 Agustus 2015, yang dibuatdihadapan Notaris Poltak Pardomuan, S.H.;Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada tingkat pertama diPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tingkat banding (PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta), maupun tingkat kasasi (MahkamahAgung RI) buktibukti tersebut tidak dapat ditemukan. oleh karena buktiHalaman 19 dari 35 halaman.

Putusan Nomor 152 PK/TUN/2015bukti tersebut, yaitu Bukti Novum Permohonan PK1, baru ditemukanpada tanggal 6 Maret 2015, dan Bukti Novum Permohonan PK 2, baruditemukan pada tanggal 19 Agustus 2015;4.

Putusan Nomor 152 PK/TUN/2015nama PT Sintang Raya sebagaimana Pernyataannya dalam Akta Nomor163, tanggal 19 Agustus 2015 (Vide Bukti Novum Permohonan PK 2);Bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti adanya fakta hukum bahwa BuktiP.11, berupa Fotokopi Peta Lokasi Tumpang Tindih Sertifikat MasyarakatTransmigrasi Desa Pelita Jaya Dengan PT Sintang Raya Kabupaten KubuRaya, bukanlah Peta yang secara hukum dapat diladikan Bukti adanvatumpana tindih, hak atas tanah."

Putusan Nomor 152 PK/TUN/2015Raya Lokasi di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Kubu, KabupatenKubu Raya (dahulu Desa OlakOlak Kubu, Kecamatan Kubu,Kabupaten Pontianak) Nomor BA: 15/BA/SPP/IV/2014, tanggal 16April 20015, (vide Bukti Novum Permohonan PK1) sebagai satukesatuan, dikaitkan dan dihubungkan dengan Keputusan TataUsaha Negara Objek sengketa , yaitu Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 04/2009 Desa Sungai Selamat, Mengkalang, Seruat Il,Dabong dan Ambawang Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai,Kabupaten Kubu

Bahwa sikap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen marahmarah, membentakbentak, melarang Penggugat tidak boleh menghadirkansaksi sekarang sebagai fakta bukti novum yaitu; Joko Mariyanto, beralamatSidomulyo Gg.

Novum, PK.

Nomor 440 PK/Pdt/2017agar sertifikat tersebut dikembalikan lagi menjadi atas nama Surokariyoalias Salimin seperti semula, PT Danamon harus bartanggung jawabmengembalikannya; Karena melanggar Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tentang Lembaga Paksa Badan.Fakta bukti Novum PK.P1; PK.P2; PK.P3; PK.P4; PK.P5; PK.P6;f.

Bank DanamonTbk DSP Gondang Sragen dalam mengupayakan merubah Hak MilikSertifikat atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin menjadi SurokariyoMugiyem dengan penuh rekayasa demi menguasai jaminan obyekperkara,dengan memanfaatkan kondisi Surokariyo Mugiyem sudah jompoyang tak terlepas dari kawalan ahli waris sejak awal tahun 2011 dansekarang sudah meninggal merupakan Pelanggaran Hukum, pasal 60Perbankan; fakta daftar bukti Novum PK; P4;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut

novum tidak bersifat menentukan karena tidak dapatmelumpuhkan buktibukti yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali ICHDARYATNO, S.Sos., tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 21 dari 22 Hal.

Bukti Novum berupa :1. Akta jual beli PPAT Kecamatan Hantakan Drs. Johan HadiyantoNo. 640 /18/JBHYK/2005 tanggal 29 Desember 2005 yangdiperjualbelikan adalah sebidang tanah adat seluas 30.000 M?antara pemilik tanah MAULMARYOTO dengan pembeli SUHADIANANG tanah tersebut terletak di Desa Haruyan Dayak Kec.Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Prop. KalimantanSelatan (Bukti PK.1) ;2.

diambil dari hutan masyarakat maka cukup diperlukan SKAU(Surat Keterangan Asalusul Kayu) dan menurut saksi ahli terhadap kayukayu jenis Mangaris yang disita dan dijadikan barang bukti tidak pernahdilakukan lacak balak dan pada waktu pemeriksaan saksisaksi jugamenerangkan kayukayu tersebut diambil dari tanah milik warga bukan dihutan Negara r rkan n Pen ilan Negeri Bar194/Pid.B/2008/PN.BRB., halaman 17 dan 18) ;Bahwa dengan bukti PK.1 dan bukti PK.2 dan ditambah 2 (dua) orang saksimaka merupakan bukti

NOVUM kalau kayukayu yang ada pada PondokPesantren RAUDATUL ULUM yang dijadikan barang bukti perkara ini yangdibeli oleh Pemohon PK adalah diperoleh dan didapat dari bukti PK.1 danbukti PK.2 dan sebagai pendukung novum ini adalah dari keterangan saksiahli TAJUDIN NOOR, S.Hut terhadap barang bukti kayukayu tidak pernahdilakukan lacak balak, dan menurut salah satu unsur ke3 Pasal 78 ayat 5jo.

Bukti Novum lainnya adalah dalam rangka untuk mencarikeadilan yang seharusnya ditegakkan dan diperhatikansejak awal oleh penegak hukum ;1. Gugatan perkara perdata No. 05/PDT.G/2009/PN.BRB.,tanggal 29 Juni 2009 dan perbaikan gugatan (Bukti PK.3) ;2.

Abdul Hamid MSi kepada saksi Dr.Priyono Bukti Novum PK 1 halaman 48;Selanjutnya saksi Drs. Abdul Hamid menemui Ir. Abdul Ghoni yaitu selakuPengurus dari LPPM STIT Miftakul Ulum karena saksi Drs. Abdul Hamidmengajar di LPPM STIT Miftakul Ulum tersebut ;Bahwa dari saksi Drs. Abdul Hamid menyerahkan blangko kosong dengan kopLPPM STIT Miftakul Ulum dan blankoblanko tersebut diserahkan kepada saksiDr. Priyono (Bukti Novum PK 5, lalu dengan blankoblanko tersebut maka diHal. 22 dari 34 hal. Put.

Priyono bukan diserahkan kepada Terdakwa / Pemohon PeninjauanKembali ( Novum 3 a halaman 50 alinea ke14 juncto Novum 4a halaman 41alinea 14 dan 15) ;Bahwa dari bukti Novum PK1a, PK2a, PK3a, PK4a, dan PK4b tidakditemukan fakta dari keterangan saksi dan alat bukti tersebut bahwa Terdakwa/ Pemohon menikmati uang P2SEM tersebut, begitu pula uang yang ditransferke rekening Terdakwa / Pemohon sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tigapuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah ditransfer ke

Farid Afandi SE, MSi dinyatakan bebas(Novum PK4b) ;Bahwa jika mempelajari dan mencermati bukti Novum PK1a; PK2a, PK3a,PK4a, dan PK4b peran saksi Dr. Priyono menjadi aktor semua skenarioperkara P2SEM di LPPM STIT Miftakul Ulum yang melibatkan Terdakwa Ir.Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 226 PK/PID.SUS/2014Abdul Ghoni, MPdi, Terdakwa Drs. Abdul Hamid MPdi, Terdakwa Nurul HudaSAg, MPdi, Moh. Farid Afandi, SE, MSi. Sedangkan aktor intelektualnya yaituDr.

Bahwa dari bukti PK1a, PK2a, PK3a, dan PK4a sebagaimana di atasdikuatkan dengan bukti Novum PK10 berupa surat pernyataan dari Drs.Abdul Hamid MPdi ;Berdasarkan fakta keterangan saksi / Terdakwa Drs.

., tertanggal 6 September 1993 harus dinyatakanbatal demi hukum dan Putusan Pengadian Negeri Parepare Nomor 09/Pdt.G/1992/PN Parepare, tertanggal 31 Maret 1993 harus dikuatkan, karena telahditemukan suratsurat bukti (novum) yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapat ditemukan, masingmasing: Bukti berupa Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atastanah Persil 27 DI, Kohir 12 C.l, seluas 1,06 Ha., atas nama Bebasa,rincikan tahun 19421957, Desa Tjappagalung, Kewedanan

K1.3113/1986 tertanggal 11 Oktober 1986 atas tanah Persil 27 DI, Kohir 1511C.1, seluas 0,25 ha., atas nama Lantjang Binti Bebasa, tahun 1965, yang terletakdi Desa Tjappagalung, Kecamatan Batjukiki, Parepare (bukti PK4);Bahwa bukti ini telah dengan sangat jelas menguraikan asal usul dari tanahyang menjadi objek sengketa, hingga kepemilikan atas tanah dimaksudmenjadi hak dari almarhum Muhidin Bin Pute yang telah diwariskan kepadaanakanaknya yakni Para Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa kesemua suratsurat bukti

(Novum) tersebut adalah bukti autentikatas kepemilikan tanah khususnya terhadap objek sengketa, sehingga berdasarhukum jika buktibukti surat tersebut dijadikan dasar oleh Pemohon PeninjauanKembali dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini;Bahwa apa yang diterangkan dalam suratsurat bukti (novum) tersebutsaling bersesuaian dengan keterangan saksi Haji Ali, saksi Damerah, saksiHajjah Nurhayati, saksi Masud Bambonang dan saksi Tungkereng yangkesemuanya dalam persidangan menerangkan bahwa tanah

objek sengketasemula berasal dari tanah almarhum La Bebasa yang diwariskan kepadaanaknya Lantjang Binti Bebasa kemudian oleh almarhumah Lantjang BintiBebasa diwariskan pula kepada Muhidin Bin Pute;Bahwa suratsurat bukti (novum) tersebut selain bersesuaian denganketerangan saksisaksi tersebut, juga saling bersesuaian dengan bukti P.1, P.2,P.3, P.6, P.61 serta bukti T.7 dan T.7a, yang membuktikan pula bahwa tanahobjek sengketa adalah dahulu milik La Bebasa;Bahwa demikian halnya suratsurat bukti (novum

Oleh Karena pencabutan SK Direktur tentangPencabutan Surat Keputusan itu adalah menyempurnakan sesuai denganperaturan kepegawaian yang berlaku maka Bipartit tidak perlu dilakukan.Bahwa sebagaimana bukti novum berupa :Halaman 17 dari 19 hal. Put Nomor 113 PK/Pdt.SusPHI/2017 Keputusan Nomor XXSURKP/16.031/062 tanggal 13 Juli 2016 perihalKenaikan Golongan Istimewa atas nama Sdr. Khamudji dari GolonganIIB/1 ke Golongan IIC/0.

(Bukti Novum: P1) Keputusan Nomor XXSURKP/16.001/062 tanggal 04 Januari 2016perinal Kenaikan Golongan Normal atas nama Sdri. Ida Trisnowati, SPdari Golongan IIA/4 ke Golongan IIA/5 (Bukti Novum: P2).19. Bahwa dengan bukti novum tersebut di atas jelaslah Termohon PeninjauanKembali selama ini juga mengalami kenaikan pangkat meskipun TermohonPeninjauan Kembali mengajukan gugatan terhadap Pemohon PeninjauanKembali.

Nomor 692 PK/Pdt/2014Kabupaten Jember terdaftar dalam Nomor urut 04 terdaftar atasnama Hanan alias Pak Wahidah;(Vide alat bukti (Novum) yang diberi tanda PK4 dan PK6);Bahwa tanah sawah setelah dibeli oleh Hanan alias Pak Wahidahpada tanggal 6 Februari 2009 dijual kepada Moh Wiyandika, danoleh karena Moh.

Wiyandika masih dibawah umur, maka yangmenandatangani akta jual belinya dilakukan oleh Wali ibu dari MohWiyandika bernama Khoiriyah, sedangkan Khoiriyah tersebutadalah isteri syah Pemohon Peninjauan Kembali;(Vide alat bukti (Novum) yang diberi tanda PK6 juncto alat buktisurat yang diajukan dalam perkara pokok yang diberi tanda T.1.V.5);b.

Bahwa untuk tanah sawah yang semula milik Tamah B Katidjahseluas 0.138 da yang dijual kepada P Maryam sebagaimana bukti(novum) PK2 setelah dijual kepada P Maryam, maka peralihan haktersebut telah terdaftar dalam Buku Daftr Keterangan objek untukKetetapan Ipeda Pedesaan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger,Nomor C 2454 atas nama P Mariyam dan selain itu juga terdaftardalam buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) DesaWonosari Kecamatan Puger, Kabupaten Jember C Nomor 02454atas nama P Mariyam;(Vide alat

bukti (novum) yang diberi tanda PK7 dan PK8);Bahwa setelah tanah sawah tersebut terdaftar dalam buku desa atasnama P.

Mariyam, akan tetapi P Mariyam tersebut meninggal duniadengan meninggalkan ahliwaris diantaranya bernama Romlah;Bahwa setelah sawah tersebut oleh ahliwaris P Mariyam yangbernama Romlah dijual kepada Moh Efendi, dan oleh Moh Efendimasih dibawah umur, maka yang menandatangi akta jual belinyadilakukan oleh wali ibu dari Moh Efendi bernama Khoiriyah,sedangkan Khoiriyah tersebut adalah ister syah PemohonPeninjauan Kembali;(Vide alat bukti (Novum) yang diberi tanda PK9 juncto alat buktisurat yang diajukan

Halaman 3 dan 4 kosong ;Bahwa Surat Bukti (Novum) ini diajukan guna membuktikan ;Bahwa objek perkara bukanlah harta pusaka Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena yang menyerahkan novum tersebut adalah Sima yangsekarang masih hidup mohon Majelis Hakim Agung sekaligus memeriksanyasebagai saksi karena belum pernah diperiksa sebagai saksi dulunya ;Alasan Tambahan :Selembar surat bukti berupa SURAT PERNYATAAN (lamp; III) ;Surat bukti ini diajukan karena ada kaitannya dengan keterangan saksi Sima.Surat

No. 66 PK/Pdt/2008Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, tidak terdapatadanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalamputusan yudex yuris maupun judex facti dalam perkara a quo ; Lagipula surat bukti (Novum) yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal69 huruf b UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan

Novum yang bersifat menentukan.

Putusan PengadilanNegeri Ciamis Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN.Cms tanggal 29 Agustus 2019tanpa adanya dasar/alas hukum yang sah, bahkan terkesan meremehkanputusan Pengadilan yang telah inkrah tersebut, oleh karenanya baikPelawan dan atau Terlawan II yang telah mengajukan PK terbukti tidakmemiliki iktikad yang baik sehingga tidak layak atau patut untuk dilindungisecara UndangUndang ;Bahwa uraian Pelawan yang membahas mengenai Bukti Novum PK1 danPK2 yang ternyata diajukan Terlawan II, mohon agar dinyatakan

tidakberdasar dan harus ditolak sebab sesuatu keadaan yang ganjil apabilaPelawan membahas serta menguraikan Bukti Novum PK1 dan PK2 yangdiajukan oleh pihak yang saat ini justru dijadikan Terlawan II dalamPerlawanan ini..

NOVUM YANG BERSIFAT MENENTUKAN YAKNI BUKTITRANSFER BANK PEMBAYARAN PEMBELIAN TANAH PADA BULANSEPTEMBER 1991.6.Bahwa benar Terlawan Il telah mengajukan upaya hukum PeninjauanKembali (PK) yang diterima oleh Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal20 Mei 2020, dimana Terlawan II telah mengajukan bukti Novum yangbersifat menentukan.

Supratman dan telah melakukanpembayaran sesuai bukti Novum berupa (Bukti Pengiriman uangsebesar Rp.2.905.000 (duajuta Sembilan ratus lima ribu rupiah),tertulis Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jakarta Veteran,yang merupakan bukti transfer yang ditujukan kepada Ny.

MAHMUD sebagai bukti diberi tanda T.10; Permohonan KasasiTersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.2 Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali menolak permohonan PemohonPeninjauan Kembali:e Pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali, Pemohon mengajukan alasanalasan (termuat pada keberatan kedua) bahwa bukti Novum PK.?

MAHMUD sebagai bukti diberi tanda T.10; Permohonan KasasiTersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali menolak permohonan PemohonPeninjauan Kembali:Pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali, Pemohon mengajukan alasanalasan (termuat pada keberatan kedua) bahwa bukti Novum PK.2 intinya memuat.asli SHM No.24 tanggal 29 Juni 1978 yang copynya dilekatkan/tidak terpisahdengan surat keterangan No.B.041/UNIT/IX/2001 berada DiBRI Unit Suppakarena sementara dalam proses pengikatan

MAHMUD sebagai bukti diberi tanda T.10; Permohonan KasasiTersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.122 Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali menolak permohonan PemohonPeninjauan Kembali:Pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali, Pemohon mengajukan alasanalasan (termuat pada keberatan kedua) bahwa bukti Novum PK.2 intinya memuatasli SHM No.24 tanggal 29 Juni 1978 yang copynya dilekatkan/tidak terpisahdengan surat keterangan No.B.041/UNIT/IX/2001 berada DiBRI Unit Suppakarena sementara dalam proses

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali aquo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, olehkarenaitupermohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 5 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa: Terdapat suratsurat bukti

(Novum) yang bersifat menentukan yangpada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu:1.

Nomor67PK/Pdt/2018Terbanding/tidak dapat diterima; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauankembali:Menimbang, bahwaterhadapalasanalasantersebutWMahkamahAgungberpendapat:Bahwa bukti novum yang diajukan Pemohon PK I, Il tidak bersifatmenentukan karena bukti novumyang diberi tanda PK 11, 2, 3, 4, 5, dan

Hal mana didukung buktibukti berdasarkansuratsurat bukti (novum) yang bersifat menentukan yang baru ditemukan yaitu Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertangal 23 Juli 1999,a.n. C.V. Usaha Timor. Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertangal 23 Agustus 1999C.V. Usaha Timor. Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertanggal 23 September1999 C.V. Usaha Timor.

Bahwa angsuran pembayaran tersebut terus' berlangsung hingga kini selama Penggugat asal menggunakan terus tanah dan bangunan sengketa.Dan hal ini Pemohon Peninjauan kembali buktikanberdasarkan bukti novum yang terlampir bersamamemori pelunasan angsuran pokok a.n. C.V. UsahaTimor (Pemohon Peninjauan Kembali) tertanggal 23Juli 1999 s.d. 23 Mei 2000, dan rekeningrekeningkoran Bank Danamon a.n. C.V. Usaha Timor No.Rek.060000025195 (Pemohon) bulan Juli 1999 s.d.

Alasan Keberatan Pertama:Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat surat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa, tidak dapat ditemukanBahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan tentangfaktafakta hukum berupa ditemukannya 3 (tiga) surat bukti (Novum) yangsetelah perkara a quo diputus telah ditemukan surat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa, tidak dapat ditemukan(novum) yakni:Halaman 18 dari 46 Hal. Put.

dengan batas batasnya:Utara : Wellem Sengkey/Abram;Timur : Jemmy Sengkey/Perum Griya Paniki Indah;Selatan : Janda Minggus Manembu;Barat : Kali Kima Kodio/Welem Sengkey;Surat Bukti (novum) ini ditemukan oleh Djois M. Sengkey, S.E.Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PenggugatII/Terbanding/Pemohon Kasasi) pada hari Senin tanggal 12Desember 2016 di Kantor Lurah Buha dan telah diperlihatkan olehLurah Buha Bonie F.

batasbatasnya:Utara : Wellem Sengkey dan Abram (sekarang dengan RizalAbas);Timur : Jemmy Sengkey dan Perum Griya Paniki Indah;Selatan : Janda Minggus Manembu (sekarang dengan PoppyManembu);Barat : Kali Kima Kodio dan Welem Sengkey (sekarang denganKali Kima Kodio dan Rizal Abas);Surat Bukti (novum) ini ditemukan oleh Djois M.

,Donald Sengkey, S.T., Ronny Sengkey (Para Pemohon PeninjauanKembali) dengan batas batasnya:Utara : Rizal Abas;Timur : Jemmy Sengkey/Perum Griya Paniki Indah;Selatan : Poppy Manembu;Barat : Kali Kima Kodio dan Rizal Abas;Surat bukti (novum) ini ditemukan oleh Djois M.

NoldyParengkuan hanya dengan luas: kurang lebih 1 ha hal iniberarti ada luasan tanah 1.2 ha milik Pemohon PeninjauanKembali diambil alih tanoa dasar hukum dan alas hak;Bahwa berdasarkan bukti Novum PK1, tanah milikPemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar dalamRegister Desa Kelurahan Buha seluas kurang lebih 41.051m? atau kurang lebih 4.1 ha terdiri dari 3 pembelian, 1penukaran dan warisan orang tua; dimana dari luasantanah kurang lebik 41.051 m?

peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 7 Agustus 2018dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 Desember 2018,dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti dalam perkara a quo,ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupaSurat bukti

novum 1 s/d 31 bukan merupakan bukti yang bersifatmenentukan di tingkat peninjauan kembali ini, sehingga tidak dapatdipertimbangkan,; Bahwa Surat Bukti novum 1 s/d 31 yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali sama sekali tidak ada relevansinya dengan materipokok dalam perkara a quo, karena novum yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali hanya membahas mengenai upping price, over budgetdan biaya penitipan (yang tidak pernah diatur dalam Perjanjian DistribusiNomor 036/UniPanjunan/AFH/Pd/III/

Bumi Bosowa Permai Blok BO No. 17 Makassar(Lihat bukti Novum 4 surat keterangan tertanggal 3 Juni 2013). Dari fakta inijelas bahwa terjadi rekayasa dan pembohongan kepada pengadilan cq. MajelisHakim;Hakim tingkat pertama dan kedua telah keliru dan tidak cermat dalammenerapkan hukum. Sebab Penggugat tidak layak sebagai pihak dalam perkaraini. Karena tidak punya hubungan hukum dengan obyek sengketa.

Matutusemuanya tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang berlokasi di Jl.Kancil Utara No. 64 Makassar Milik Pemohon Peninjauan Kembali (PK) AhmadiAlwi (Bukti Novum 5 dan 6).Namun Perlu diingat sejak terbitnya Surat Keputusan Walikota MakassarNo. 592.2/1037/Kep/X/2011, Tanggal 20 Oktober 2011, tanah tersebut telahditempati oleh ayahanda Ahmadi Alwi yakni Makkasau Alwi sejak tahun 1960berdasarkan surat kuasa dari pemilik (Bapak dari Makkasau Alwi yang bernamaAlwie Dg.

Tercatat Obyek sengketa adalah Surat KeputusanWalikota Makassar No. 529.2/1037/Kep/X/2011, sedang kenyataannya WalikotaMakassar tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan No.529.2/1037/Kep/X/2011 dalam penjelasan Suratnya tertanggal 27 Agustus 2012No. 593/977/T.Pem/VIIV2012. tentang penjelasan status tanah menyatakantanah tersebut telah dialihkan dan dilepaskan oleh Pemerintah Kota Makassarkepada Saudara Ahmadi Alwi (Ahli Waris Makkasau Alwi) sebagai penerimaHak atas tanah tersebut (Bukti Novum 8

Novum 11), lebih ironis lagi fakta hukummembuktikan pada saat pemeriksaan di peradilan tingkat pertama Abd.

Putusan Nomor 131 PK/TUN/2013statusnya diubah bukan sebagai penggugat awal akan tetapi bertindak sebagaisaksi, dan Andi Baso Manambung melalui kuasa hukumnya Nasiruddin Pasigai,SH bertindak sebagai penggugat baru yang tidak pernah mendaftarkangugatannya sejak awal dengan nomor perkara yang sama dan tanggal yangsama dalam gugatan (Bukti Novum 12);Adapun bukti baru (Novum) kami uraikan sebagai berikut :1. Surat dari IPMAH yang ditandatangani oleh Abd.

Bahwa telah ditemukan keadaan baru (bersifat novum), berupa SuratLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) R.I, NomorB726/LKPP/DIV.3/02/2013, tanggal 14 Februari 2013, yang diterimasetahun sebelum Pemohon Peninjauan Kembali ditetapkan sebagaitersangka (diberi kode BUKTI Novum PK1):Penjelasan Butir 3.a BUKTI Novum PK1;2. Bahwa butir 3.a, BUKTI Novum PK1 menjelaskan sebagai berikut :Hal. 38 dari 89 hal. Put.

No. 17 PK/Pid.Sus/2017Penjelasan Butir 3.6 BUKTI Novum PK1;10.

BaladewaIndonesia kepada Pemda Pasaman Barat dengan harga kontrak dan denganharga pasar (HPS) yang berlaku saat itu (apple to apple) sesuai penjelasanbutir 3.c Bukti Novum PK1 diatas, sehingga diperoleh perhitungan yangpasti dan nyata sesuai Pasal 1 butir 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 Tentang Perbendaharaan Negara juncto UndangUndang terkaitlainnya, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 2027/K/Pid/2008, karena itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agungpada PK menerima Bukti

Sumatera Barat Atas Belanja DaerahPemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Atas Laporan KeuanganPemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat selama 3 (tiga) tahunberturutturut, (diberi kode BUKTI Novum PK2);22.Bahwa jika dicermati dalam perkara a quo, terdapat 3 (tiga) penetapankerugian negara, sebagai berikut :a.

Metode perhitungan kerugian negara oleh Auditor BPKP Sumbartersebut tidak sesuai dengan penjelasan butir 3.c BUKTI Novum PK1dan/atau tidak memiliki dasar dan acuan yang dipergunakan untukmenghitung kerugian negara yang dibenarkan oleh UndangUndangdan juga bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000 (Lampiran PK5);.

INDAWAN EKAPERKASA yang dibeli Terdakwa Liong Wang Tjong pada tahun 2000(Vide, alat bukti Terdakwa No. 1 yang telah disampaikan di persidanganPengadilan Negeri Jakarta Barat dan alat bukti novum PemohonPeninjauan Kembali No. 3 dan bukti novum Pemohon PeninjauanKembali No. 4) serta sebenamya semua merekrnerek tersebut milikTerdakwa mendapat perlindungan dari negara berdasarkan ketentuanPasal 3, Pasal 28 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek;Hal. 21 dari 34 hal. Put.

IDM 000248539 tanggal 24 Mei 2010,merek ALICO 770 sertifikat IDM No. 000205103 tanggal 27 Mei 2009(vide bukti novum peninjauan kembali No. 2, No. 5, No. 6, No. 7, No. 8,No. 9, No. 10, No. 11);Semua merekmerek Terdakwa Liong Wang Tjong tersebut di atassebagaimana disebutkan di dalam bukti novum peninjauan kembaili ini,ternyata terdaftar secara sah di kantor merek (Ditjen HKI) dan selaludiperpanjang oleh Negara serta berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal28, UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek tentunya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1004 PK/Pdt/2019undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 15 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa ditemukan suratsurat bukti

(novum) yang bersifat menentukan yangpada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yaitu bukti PK1 berupaSurat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas namaMADONG, bukti PK2 berupa Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak Nomor$.963/WPJ.12/KB.3016/1985 tanggal 14 Agustus 1985, bukti PK3 berupaSurat Pemerintah Kota Makassar tanggal 6 Agustus 2018, bukti PK4 berupaSurat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiSelatan Nomor 1803/17.73/VII/2018, tanggal 16 Juli

dalam setiap tingkatan peradilan;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauankembali yang diterima tanggal 9 September 2019 yang pada pokoknyamenolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukanmaupun kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata denganpertimbangan: Bahwa bukti

novum PK1, PK2, PK3, PK4 dan PK5 yang diajukanadalah berupa surat keterangan yang bukan merupakan bukti otentik,sehingga novum yang diajukan tidak bersifat menentukan; Bahwa alas hak Penggugat atas objek sengketa adalah berupa persil 39aS.

Thahir Nurlette tidak meninggalkanketurunan dimana Penggugat Intervensi adalah bukan keturunan dari almarhumThahir Nurlette, sehingga gugatan Penggugat Intervensi haruslah ditolak;Bahwa novum P.PK1. dan P.PKll Ini ternyata juga bersesuaian denganbukti TT6 berupa peta tanah Eigendom Nomor 986, 987 dan 988 yang diajukanoleh Turut Termohon PK ternyata objek sengketa adalah merupakan tanahbekas Eigendom Nomor 987/Hative Kecil yang terletak di Negeri Hative Kecil,bukan di Desa Batu Merah; Bahwa dari bukti

novum P.PK2 seperti halnya novum P.PKI dan P.PKIIternyata telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa dan sekitamyaadalah merupakan tanah bekas Eigendom Nomor 986, 987 dan 988 dantidak temyata dan tidak mungkin ada tanah dati di objek tersebut; Bahwa dari bukti novum P.PK3 temyata ada pajak hasil bumi dariHalaman 29 dari 35 hal.

Nomor 215 PK/Pdt/2016tanamantanaman di tanah Eigendom Nomor 987 pada tahun 1927 yangtentu harus dibayar oleh pemilik eigendom saat itu dan terbukti bahwatanamantanaman tersebut adalah bukan di atas tanah adat dati:Bahwa dari bukti novum P.PK4 temyata tanah sengketa yangmerupakan bagian dari tanah Eigendom Nomor 98/7 bersamasamadengan tanah Eigendom Nomor 986 dan 988 yang dulu merupakanbagian dari Kampung Batu Merah, sekarang bagian dari Negeri HativeKecil adalah terdaftar atas nama Njimas Entje Sitti

Aminah (Osah)sebagai pemilik saat itu;Bahwa demikian pula dari bukti novum P.PK5, P.PK6, P.PK7 dan P.PK9 ternyata objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah EigendomNomor 987 bersama dengan tanah Eigendom Nomor 986 dan 988 adalahterdaftar sebagai milik kepunyaan Njimas Entje Sitti Aminah (Osah);Bahwa dari novum P.PK8 temyata Zainal Asikin Ahli Waris dari NjimasEntje Sitti Aminah (Osah) telah mengajukan permohonan pada tanggal 6september 1962 untuk mengkonversikan tanah Eigendom Nomor 986,987

dan 988 menjadi hak milik yang telah memperoleh persetujuanseperti didukung pula dengan buktibukti Penggugat Asal Produk P4a,Produk P8 dan bukti novum P.PK10:Dengan bukti konversi tersebut, maka adalah melanggar hukum apabilaKantor Pertanahan Kota Ambon (Turut Termohon PK) menjadikan objeksengketa sebagai tanah Negara dan memberikan tanah tersebut kepadaTergugat Asal II dkk dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Hative Kecil seluas17.560 m7?