Bahwa, karena Objek Gugatan menghapus merek terdaftar milikPenggugat, sehingga merek milik Penggugat tersebut tidak lagi mendapatperlindungan hukum dan Penggugat kehilangan hak ekslusif yangdiberikan oleh Negara terhadap merek tersebut (vide : Pasal 35 ayat (1)juncto Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 20 tahun 2016 tentangMerek Dan Indikasi Geografis).2: Bahwa, sebagai pendaftar pertama (First to File) merek, Penggugattidak dapat memiliki merek tersebut sebagai produk eksklusif, karenasetelah adanya

No. 2179 K/Pdt/20131818ditujukan kepada Termohon Kasasi hal ini merujuk Perjanjian JointOperation PT Yuta Mitra Mandiri denganPT Hariff Daya Tunggal Engineering pasal 2 angka 7 (bukti Pl) yangberbunyi : 'Termohon Kasasi selaku Ketua Komite diberi hak ekslusif danpersonal (tidak dapat diwakilkan/ diaiihkan kepada orang lain).'

Selain itu, Judex Facti juga telahmelakukan kekhilafan karena Judex Facti sama sekalitidak mempertimbangkan pelanggaran UndangUndang MerekNo. 15/2001, khususnya ketentuan pidana pasal 90 danpasal 91 UndangUndang Merek No. 15/2001, yang dilakukanoleh Termohon PK/Penggugat karena telah menggunakanmerek HTC di Indonesia selama 3 (tiga) tahun (tahun2007 hingga 2010) tanpa seijin Pemohon PK/Tergugatselaku pemegang hak ekslusif yang sah atas merek HTCdan Logo sejak tahun 2003 berdasarkan Sertifikat MerekNo

Adapun bunyiketentuan Pasal 3 UndangUndang Merek No. 15/2001:Hak atas Merek adalah hak ekslusif yang diberikanoleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftardalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentudengan menggunakan sendiri Merek tersebut ataumemberikan izin kepada pihak lain untukmenggunakannya ;Dengan demikian jelas Judex Facti sama sekalitidak mempertimbangkan bahwa Pemohon PK/Tergugatadalah sebagai pendaftar pertama (first registrar )sehingga merupakan pemilik dan pemegang merek satusatunya

Adapun pasal 3Undang Undang Merek No. 15/2001 berbunyi sebagaiberikut: Hak atas Merek adalah hak ekslusif yangdiberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yangterdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktutertentu). dengan menggunakan sendiri Merek tersebutatau) = memberikan izin kepada pihak lain untukmenggunakannya ;Dengan demikian sudah jelas' Termohon PK/Penggugattidak berhak menggunakan merek hTC dan Lukisan danmengedarkan produk produknya dengan merek hTC danLukisan di Indonesia karena

Put. 135PK/Pdt.Sus/2010dan/atau) jasa sejenis yang diproduksi dan/ataudiperdagangkan, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp 800.000.000, (delapan ratus jutarupiah);Sebagai pemegang hak ekslusif atas merek HTC danLogo yang sah di Indonesia berdasarkan SertifikatMerek No. 540048/2003 (vide Bukti PK1) danSertifikat Merek No. !

Humpuss Trading.Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 340/B/PK/PJK/2017Bahwa tidak ada perjanjian pemasaran methanol antara TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan PTHumpuss maupun pengalihnan hak ekslusif pembelian danpemasaran dari PT Humpuss Trading kepada PT Humpuss.Bahwa seusai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yangmenyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sahberlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya, makaperjanjian antara Termohon Peninjauan

No. 152 K/Sip/1969, tanggal 25Oktober 1969.Bahwa Judex Facti telah salah di dalam Pertimbangan Hukum bahwapencipta adalah Termohon Kasasil dahulu Penggugat sejak Tahun 1937namun telah salah bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta:"Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pemegang HakCipta untuk memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatissetelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatalan menurutPeraturan perundangUndangan

Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) UU Desain Industri,Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi selaku Pemegang Hak Desain Industri memiliki hakekslusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untukmelarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual,mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi HakDesain Industri.Pasal 9 ayat 2 UU Desain Industri:Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak ekslusif

Humpuss Trading.Bahwa tidak ada perjanjian pemasaran methanol antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PTHumpuss maupun pengalihan hak ekslusif pembelian dan pemasarandari PT Humpuss Trading kepada PT Humpuss.Bahwa seusai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yangmenyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sahberlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya, makaperjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dengan PT Humpuss Trading merupakan

AGEL LANGGENG dengan nomor IDM 000359820terdaftartanggal 09 Juli 2012 yang merupakan perpanjangan dari No.sertifikat 530380untuk kelas barang/jasa 30 mempunyai hak ekslusif selama 30 tahun untukHal 11 Putusan No. 72/Pdt.Sus.Merk/2015/PN.JKT.PST2. Foto copy3. Foto copy4. Foto copy5. Foto copy6. Foto copy7. Foto copy8.

menggunakanMerek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secarakeseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan gantikerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan denganpenggunaan Merek tersebut ;bahwa menurut hukum merek Indonesia, penggunaan suatu merekdalam wilayah Indonesia harus didasarkan pada pendaftaran merek bukandidasarkan pada pendaftaran merek Negara lain, karena ketentuan Pasal 3UndangUndang No. 15 Tahun 2001 secara tegas menentukan hak atas merekadalah hak

ekslusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftardalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untukmenggunakannya ;a.

IDM000172195 untuk jenis jasa yang termasuk kelas 36(vide Bukti T2);Bahwa mengingat merekmerek Penggugat Rekonvensi tersebut (videBukti T1 dan T2) telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka PenggugatRekonvensi menurut Pasal 3 Undang Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merektelah memiliki hak ekslusif atau hak monopoli untuk memakai merekmerektersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;TENTANG PEMAKAIAN MEREK FIRST STATEBahwa ternyata akhirakhir ini Tergugat Rekonvensi tanpa izin

plastik, sedangkan Tergugat adalah pemilik Merek Kilat& Lukisan untuk produk tas dari plastik (vide Perjanjian Perdamaianpoint 1 dan 2 halaman 1 dan halaman 2); Adanya fakta hukum dimana masingmasing pihak telah memilikisertifikat merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek dengan Merek yangmemiliki persamaan pada pokoknya yakni Merek Kilat & Lukisan, sehinggamerujuk pada ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Hak atas Merekadalah Hak

Ekslusif (ic Hak Tunggal) serta Tidak Boleh terdapat pemilikmerek yang berbeda untuk pendaftaran Merek yang memiliki persamaanpada pokoknya atau keseluruhannya untuk produk yang sama; Adanya fakta hukum Permohonan Pendaftaran Merek Kilat Kelas 16Agenda Nomor D00.2011.0411853 tanggal 17 Oktober 2011 ke DirektoratMerek untuk produk kantong plastik (Kantong Kresek).

Salah satu implementasi hak ekslusif danperlindungan hukum yang dimaksud oleh ketentuan undangundangdibidang merek tersebut adalah pemilik merek terdaftar dapat melakukanupaya hukum yang bersifat penegakan hukum baik yang bersifat perdatadan pidana apabila terjadi suatu perbuatan berupa penggunaan mereksecara tanpa hak/tanpa seizin pemilik merek terdaftar, dengan demikiansecara hukum pengaduan yang dilakukan PT Fortune Star Indonesiaselaku pemilik merek CURSONIC yang sudah terdaftar tersebut adalahmerupakan

Serba Guna dengan namakecap cap Singa bendera Kupiah Aceh dengan gambar singa;Ahli Nova Susanti;Bahwa ahli merupakan pejabat fungsional umum pada seksi penyidikandan litigasi subdit pelayanan hukum Dit merek Ditjen HK KementerianHukum dan Ham RI ;Bahwa seorang pemilik hak atas suatu merek apabila mereknya telahterdaftar di dalam daftar umum merek sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 3 UndangUndang RI nomor 15 tahun 2001 tentangmerek ;Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat hak ekslusif yang diberikanoleh

Penjualan di bawah tangan atas kesepakatan pemberi danpemegang hak tanggungan, sebagaimana dimaksud pasal/ 20ayat (2) UUHT.Pilihan eksekusi diatas bersifat alternatif/fopsional dimanapemegang hak tanggungan dengan hak ekslusif diberi kKebebasanuntuk memilih salah satu cara tersebut.20.Bahwa pelaksanaan lelang tidak dapat dibatalkan, eksekusi21jaminan yang dilakukan oleh KPKNL adalah dalam rangkapelaksanaan parate eksekusi (kKekuasaan sendiri) untukmemperoleh kembali apa yang menjadi hak Tergugat.

olehPenggugat Ill sejak tahun 1978 berdasarkan dokumen jjin industri, ParaPenggugat merasa dirugikan karena Para Tergugat dalam mengajukanpendaftaran 94 (sembilan puluh empat) Desain Industri yang tidakmemenuhi syarat nilai kebaruan dan telah menjadi publik domain;Menimbang bahwa undangundang tidak membatasai lingkup pihakpihak yang berkepentingan dalam pembatalan pendaftaran DesainIndustri tersebut, pihak yang berkepentingan tersebut adalah pihakmanapun juga yang merasa milik kepentingan atas hak

M.H, Judul Desain Industri TempatSabun, Nomor Pendaftaran IDDO000039623 (bukti T.I20) tidakmempunyai kebaruan dan sudah menjadi publik domain maka sertifikattersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan;55.Bahwa bersandar pada Pasal 1 angka 1 dan angka 5 Undang UndangNomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan/Hak DesainIndustri diberikan Negara sebagai hak ekslusif atas suatu kreasi tentangbentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau vvarna, atau garis danvarna, atau

ekslusif dan berhak melarang orang lain yang tanpapersetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, yangtepatnya berbunyi:Halaman 153 dari 167 hal Put.

Nomor 292 K/Pdt.SusHKI/2017adalah hak ekslusif dimana Negara memberikan hak tersebutselama 10 tahun untuk menggunakan sendiri atau dia memberikanizin kepada pihak lain atau melarang pihak lain menggunakandesain tersebut termasuk untuk mengajukan tuntutantuntutanapabila haknya dilanggar dan apabila menimbulkan kerugian;Bahwa yang dimalcsud kebaruan disini adalah seperti yangdijelaskan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Th. 2000,dimana pada tanggal penerimaan desain tersebut belum adapengungkapan

ekslusif untuk melaksanakan Hak Desain Industriyang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannyamembuat, memiliki, menjual, mengimpor, mengekspor dan atasmengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.22.Bahwa kerugian kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secararinci telah telah dikemukakan yaitu Pengeluaran biayabiaya untukkepengurusan adanya perkara a quo, keuntungankeuntungan yang telahdiperoleh Para Tergugat Rekonvensi sejak dilakukan penjualanpenjualanHalaman

cipta seniberjudul Lukisan / Seni Logo POLOBYRALPHLAUREN, atas nama pencipta JonWhitely akan tetapi Penggugat juga mendaftarkan ciptaan seni berjudul Lukisan /Seni Logo POLOBYRALPHLAUREN, pada tahun 1989;Bahwa berdasarkan Pasal 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakCipta berbunyi:Hak Cipta sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusifyang terdiri atas hak moral dan hak ekonomiPenjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptaberbunyi:Yang dimaksud dengan hak

ekslusif adalah hak yang hanya diperuntukkanbagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat dimanfaatkan haktersebut tanpa izin Pencipta.

ekslusif pencipta yang timbulsecara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatuciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangipembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2014)(d) bahwa hak cipta tunduk pada stelsel deklaratif sehinggalahirnya perlindungan bukan lah saat pendaftaran tetapi justrupada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelseldeklaratif tersebut.

Pst.sehingga hak cipta muncul ketika seseorang telah mengekspresikan dirinyakemudian mewujudkan dan mempublikasikannya kepada publik maka secaraotomatis ciptaan sudah dilindungi;Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta didukung oleh jawaban Turut Tergugathalaman 2 huruf (c) dan (d) berbunyi:(c) bahwa hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secaraotomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaandiwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuaidengan ketentuan peraturan

Pihak yang berkepentingan tersebut adalah pihak manapun juga yang merasamemiliki kepentingan atas hak ekslusif yang telah diberikan oleh Negara kepada Pemilik Desain Industri yang telahterdaftar, kepentingan tersebut harus didasarkan dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 4UU No. 31 Tahun 2000 ;Bahwa kepentingan Para Penggugat dalam hal megajukan gugatan Pembatalan Desai Industri tersebut sangat jelas.Selaku pelaku usaha/pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang usaha importir

competition), dimanadalam mengajukan gugatan ini Penggugat hanya beralasan yang tidak berdasar dengan menyatakan Hak DesainIndustri KRAN dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000D bertentangan dengan ketertiban umum dan desaintersebut telah menjadi milik umum (public domain) dengan tujuan agar Penggugat terhindar dari tuntutan hukum ataspelanggaran hukum Hak Desain Industri milik Tergugat a quo, padahal para Penggugat telah mengetahui bahwa DesainIndustri KRAN dengan Nomor Pendaftaran ID 0 021 000D adalah Hak

Ekslusif Tergugat I dan bukan publikdomain ;Bahwa Pasal 10 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan Hak Desain Industri diberikan atas dasarpermohonan dan selanjutnya dipertegas dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan bahwapihak yang pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jikaterbukti sebaliknya.

meniru, menjiplak sertamembonceng merek PATTA milik Tergugat dan dalil Penggugat tersebutsangat tidak logis dan tidak berdasar sebab bagaimana mungkin pemilik merekterdaftar yang telah menggunakan mereknya sejak tahun 1994 dan telahmendaftarkan merek tersebut sejak tahun 1999 dikatakan meniru/memboncengmerek milik Penggugat yang baru pertama kali didaftarkan Penggugat dinegaranya pada tahun 2009.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UU No.15 tahun 2001 tentang Merekdisebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak

ekslusif yang diberikan olehnegara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untukjangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut ataumemberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 3 diatas, undangundang telahsecara eksplisit menyebutkan bahwa hak atas merek hanya diberikan kepadapemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek.1213141516Bahwa konsep perlindungan merek yang dianut UndangUndang No.15 tahun2001

Nomor 307 K/Pdt.SusHKI/2014Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan "Merek tidakdapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yangberitikad tidak baik", dengan demikian jelas bahwa telah selesai teruji itikadbaiknya dalam proses mekanisme hukum dibidang merek, dengan demikianPemohon Kasasi/Tergugat diberikan hak ekslusif oleh Negara RepublikIndonesia untuk menggunakan merek yang dimohonkan untuk didaftar;Tentang persamaan pada pokoknya.12 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat

Adhya TirtaBatam untuk melaksanakan Konsesi pengelolaan air bersihdi Pulau Batam terhitung mulai tanggal 15 (lima belas)November 1995 ;Kedua : Memberikan Hak Ekslusif kepada PT. AdhyaTirta) Batam selaku pengelola air bersih untukmemanfaatkan air baku sesuai dengan kondisi saat ini danrencana pengembangannya, serta memasok air bersihkepada para konsumen di Pulau Batam sesuai dengankondisi saat ini ;Ketiga: Memberikan kewenangankewenangan yangdiperlukan oleh PT.

Ahmad Zen Umar Purba, halaman 6,tentang kewenangankewenangan hak ekslusif pengelolaan airATB yang diatur dalam Keputusan Pemberian Hak MonopoliKonsesi Air (Bukti P5) ;Hak eksklusif, yang sudah disinggung di atas sepertitertuang dalam Keputusan Otorita Batam, terdapat dalamPerjanjian Konsesi bagian Pendahuluan huruf I angkaiiia, b. dan c., yang selengkapnya berbunyi :a Hak ekslusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok airbersih kepada konsumen di Pulau batam ;b Hak untuk melaksanakan konsesi ;c