Pemohon:
Elektison Somi
Termohon:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Teluk Segara Kota Bengkulu, untukselanjutnya disebut sebagai PEMOHON;TERHADAP:MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan,Jakarta Pusat.Dalam hal ini diwakili oleh Nadiem Anwar Makarim.,Kewarganegaraan Indonesia, Jabataan Menteri PendididanDan Kebudayaan Republik Indonesia ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38421/MPK.A/HK/2020, tanggal 30 Maret 2020 telah memberikankuasa kepada:1. Dian Wahyuni, S.H., M.ED.;2. Simul, S.H.;3.

, sedangkan PyB dalam hal iniyaitu Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pemohon telah mengajukan SuratPermohonan Pengunduran Diri dari PNS, yang ditujukan kepada Termohonmelalui Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dengan dasarpertimbangan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politikyaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dikirim melaluiEkspedisi JNE, pada tanggal 15 November 2019, dan telah diterima diKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Penerima a.n.

Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS dari Pemohonyang ditujukan kepada Termohon melalui Sekretaris JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18November 2019 (Bukti T2); danb.

Elek Tison Somi, S.H., M.HUMkepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Melalui SekretarisHalaman 34 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.

Penggugat:
ANDI MAHHMUD.T.SP.MMA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,CQ.MENTERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,CQ.KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT,CQ.BAPAK BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR,CQ.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
2.HAJJA MARLIAH

., , dk VS Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI c.q. Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sekarang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dkk

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI c.g.Kanwil Departemen Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Jawa Barat sekarang Dinas PendidikanPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukandi Jalan Dr. Radjiman, Nomor 6 Bandung, yang diwakilioleh Dr. H. Asep Hilman, M.Pd., Kepala Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H.J.J Budi Prastio, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2.

DASAR HARIADJI, S.Pd, DKK VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA DKK,

OEI LIM KIM, SH.MH (Advokat Magang) ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat dan PenasehatHukum, beralamat kantor di Jalan Rungkut Barata XII/32Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret2014, selanjutnya disebut sebagai ;Seaeeeeeweeese PENGGUGAT /Melawan:KEPALA...2KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 356Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/251 0/436.6.4/2014 tertanggal 18 Maret 2014 dan berdasarkanPeraturan

Penggugat:
RIDUAN PANJAITAN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

LAILI ANITA vs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dk

PUTUSANNomor 1402 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:LAILI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Batan IndahBlok C Nomor 21 Serpong;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanBiro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI, diwakili oleh Aris Soviyani, selakuKepala Biro Hukum dan Organisasi, berkedudukan diGedung C lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Bes/ag) hartamilik Tergugat yaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI:5.

Penggugat:
AGUSTINUS SIMANGUNSONG, ST
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Penggugat:
RIDUAN PANJAITAN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Penggugat:
Usman Harahap
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Bahwa kemudian atas pekerjaan tersebut Tergugat telan pulamelakukan pemeriksaan dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan danPenerimaan Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenSiak Nomor : 126/18.0818432232/PPHP/PDKSMP/XII/2018 tanggal 31Desember 2018 ;8.

Putra Mandiri Group kepadaKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 01/PP/XII/2018tanggal 20 Desember 2018 Perihal Permintaan Pembayaran, P5 berupa Suratdari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siakkepada CV.

Putra Mandiri Group kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Siak danbukti surat P49 berupa Surat Pernyataan Nomor : 12/421.3/SMPN 2Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.SakSIAK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang dibuat olen Kepala Sekolah SMPNegeri 2 Siak tersebut adalah tanda tangan saksi.; Bahwa saksi mendapatkan izin menggunaan barangbarang daripengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenSiak Tahun Anggaran 2018 dari bagian Sarana Prasarana SD di DinasPendidikan dan Kebudayaan

Putra Mandiri Group kepadaKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 01/PP/XII/2018tanggal 20 Desember 2018 Perihal Permintaan Pembayaran, T4 berupa Surat dariPengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak kepadaCV.

Putra Mandiri Group Nomor 63/PP/PDK/2018 tanggal 21 Desember 2018Perihal Persetujuan Pembayaran, T5 berupa Surat dari Direktur CV Putra MandiriGroup kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor13/FMKAHAR/XII/PMG/2018 tanggal 23 Desember 2018 Perihal PemberitahuanKeadaan Kahar, T6 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan HasilPekerjaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak Nomor126/18.08.18432232/PPHP/PDKSMP/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, T7berupa Berita Acara

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.;Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, S.H., M.H.;

PUTUSANNOMOR : 312/B/2014/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberikan KuasaKAUSUS Kepada, fesse eeecee tennant emaaaneineeaneANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si

Pembanding/Tergugat : Menteri Pendidika, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia
Terbanding/Penggugat : Elektison Somi

Pembanding/Penggugat : LAILI ANITA, S.Pd
Terbanding/Tergugat : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Terakhir kepada Bapak MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku mengeluarkanPeraturan Mendikbud RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar KepalaSekolah/Madrasah melalui Jasa Pos RI Perihal: Mohon Dijawab pada tanggal11082016 dengan pengiriman Nomor 15053436637 dan telah diterima olehBapak Yono pada tanggal 1282016.

Banten maupun denganDinas Pendidikan setempat maka Penggugat menanyakan kepada Instansiyang mengeluarkan peraturan tersebut;Adalah kelalaian Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga KependidikanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak menjawabsesual pertanyaan yang Penggugat ajukan sebagaimana semestinyaseharusnya menjawab: Ya atau Tidaksaja?

Terakhirkepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selakumengeluarkan Peraturan Mendikbud RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang StandarKepala Sekolah/Madrasah melalui Jasa Pos RI Perihal: Mohon Dijawab padatanggal 11082016 dengan pengiriman Nomor 15053436637 dan telahditerima oleh Bapak Yono pada tanggal 1282016.

Maka tindakan Tergugat telah bertentangan Perpres Nomor 14 tahun2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenaiKedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 1 ayat 2 berbunyi: KementerianPendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Menteri. Pasal 3 huruf cberbunyi: Pelaksaan kebijakan dibidang peningkatan mutu dankesejahteraan guru dan pendidikannya lainnya serta tenagakependidikan. sedangkanpasal 3 huruf g. Pelaksanaan teknis dansupervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian dan Pendidikan diDaerah.

Sedangkan Pasal 37 berbunyi: Setiap unsur di lingkunganPendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya harusmenerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalamlingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dalamhubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat perlindungan hukum dariTergugat, maka perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan UU RINomor 14 tahun 2005 tentang guru Pasal 39 ayat 1 berbunyi:Pemerintah,

SEVIANE HENDRIK TIIP, SH VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;

Halini menunjukkan bahwa Oirektur Jenderal Pendidikan Tinggi KementerianPendidikan dan Kebudayaan (Pihak Termohon) tidak mempunyai hubunganapapun dengan permohonan a quo.

Sesuaiketentuan ayat (8) bahwa izin pendirian program studi pada perguruan tinggiumum diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;Persyaratan pendirian perguruan tinggi diatur dalam Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman PendirianPerguruan Tinggi (Lampiran7).

, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 213/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Agroekoteknologi (S1) di LuarDomisili Pada Universitas Andalas di Kampus Dharmasraya tanggal 5 Juni 2012(Lampiran17); dan program studi Peternakan (S1) di Payakumbuh, berdasarkanKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127/E/O/2012 tentangPenyelenggaraan Program Studi Peternakan (S1) di Luar Domisili Pada UniversitasAndalas di Payakumbuh tanggal 20 April 2012 (Lampiran18);3

Sekolah Tinggi Imu Kepolisian menyelenggarakan program studi Kepolisian(S1) semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor281/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Kepolisian (S1) di LuarDomisili Pada Sekolah Tinggi IImu Kepolisian (STIK) di Kampus Akademi KepolisianSemarang (Lampiran19);Berdasarkan uraian di atas bahwa izin penyelenggaraan program studi di luardomisili perguruan tinggi diberikan secara selektif dengan persyaratan yangsangat ketat dan sampai saat

Dengan kata lain, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 12 Tahun 2002 secara tegas menentukan harus ada izin penyelenggaraanperguruan tinggi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Surat Edaran Direktur JenderalPendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997, Nomor 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000, dan Nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei2005 tidak mempunyai hubungan substansi dengan UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 sebagaimana

Pembanding/Penggugat : Polaris Siregar
Terbanding/Tergugat : Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumenep

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumenep,berkedudukan di Jalan. Dr. Soetomo No. 5 Sumenep, dalam hal inidiwakili kuasanya yang bernama R. TITIK SURYATI, S.H.

Penggugat:
Muhammad Saleh Gasin
Tergugat:
Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021)

., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat JalanMohamad Van Gobel No. 58, Desa lloheluma, KecamatanTilongkabula, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,Pekerjaan Pengacara, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,RISET, DAN TEKNOLOGI (SELAKU KETUA TIMPENGADAAN CPNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021) yangberkedudukan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan

Berkas perkara yang bersangkutan dan datadata awal dari Penggugat;DUDUKNYA SENGKETABahwa, maksud dari gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batalatau tidak sah: Penetapan/Pengumuman Nomor 92313/A.A3/KP.01.00/2021tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri SipilKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021tertanggal 25 Desember 2021 yang dikeluarkan atau dilakukan olehSekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi (Selaku Ketua

Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021) khusus pada lampiranjabatan Asisten Ahli Dosen pada lokasi formasi Universitas Negeri GorontaloFakultas Hukum dengan jenis formasi umum dan pada kualifikasi pendidikanyang dipersyaratkan S2 Hukum Acara atas nama Muhammad Saleh Gasin(Penggugat) dan Julisa Aprilia Kaluku sebagaimana tercantum dalamLampiran 1 dan Lampiran Il dalam Pengumuman Nomor92313/A.A3/KP.01.00/2021 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CalonPegawai

Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi Tahun 2021;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis Hakim Perkara Nomor:18/G/2022/PTUNJKT telan menerima secara resmi surat permohonanpencabutan gugatan dari Penggugat yang diajukan melalui PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Bahwa alasan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugatadalah:1.

Bahwa walaupun Penggugat merasa tidak pelu lagi mengajukan UpayaBanding Administratif, akan tetapi Penggugat tetap berinisiatifmengajukan surat Banding Administratif yang ditujukan kepada MenteriPendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Judul SuratUpaya Keberatan atas Jawaban Sanggah/Jawaban Keberatan dariSekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi (Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021) sebagai

Penggugat:
RIDUAN PANJAITAN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Pembanding/Penggugat : Binoto Nadapdap
Terbanding/Tergugat : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, II. Dr. SURIEL SEMUEL MOFU, S.Pd.,M.Ed.,M.Phil., tersebut;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DK vs, Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan RayaJenderal Sudirman, Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nuh,Jabatan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. A. Pangerang Moenta, SH.,MH.,DFM., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;2. Wolter B.W.

., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. lriyanto Nainggolan, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4. Mulyanto, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;5.

., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;6. Dyah Kisworini, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;7. Didit Junaedi, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;8.

., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;9. Ahmad Mudzaffar, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;10. Affan Mohammad, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Kesemuanya Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, JI.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, II. Dr. SURIEL SEMUELMOFU, S.Pd.,M.Ed.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. MUSLIKH, SH, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;2. IRYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3.

MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Hukum , Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4. LUSIANA MATONDANG, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/20145. DYAH KISWORINI, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;6.

sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:OBJEK SENGKETAAdapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Hasudungan Butarbutar, Msi sebagai Pegawai Negeri Sipil;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yangmenjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo yaitu: Surat KeputusanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.10772/A4.2/KP/2013 tanggal 13 Februari 2013 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Ir.

Bahwa atas buktibukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebutbutir 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Jakartayang memeriksa dan mengadili perkara Judex Facti memberikanpertimbangan hukum pada halaman 34 s/d halaman 35 sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara iniadalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan RepublikIndonesia No. 10772/A.4.2/KP/2013 tanggal 13 Februari 2013 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Ir.