Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang Iain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukankarena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa berawal saat terdakwa

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan telah membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,membawa, menyimpan atau) menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,perbuatan

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengajamemalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapunmemberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahuioleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminanfidusia,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai

Bahwa KEWENANGAN OBSOLUT ini sebagaimana diatur Herzien Indonesis Reglement (HIR)Pasal 134 HIR/Pasal 106 Rba.Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, makspada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimita agar hakimmenyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidakberwenang2.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 134HIR/Pasal 106 Rbg.

Oleh karena itu sebelum melanjutkanpemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim akan memutuskan terlebih dahulu apakah majelis Hakim berwenangmemeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa yang dipermasahkan dalam eksepsi ini adalah apakah Sengketa KeputusanPejabat Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa dalam petiumnya angka 2, Penggugat menuntut agar Sertifikat yang diterbitkanTergugat cacat hukum dan batal demi hukum atau setidakktidaknya

Yaitu dalam hal Badan/pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkankepadanya sedangkan hal ini merupakan kewajibannya ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas,maka sertifikat hak Milik No. 39/Menteng, seluas 1.177 M2tersebut,adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ( beschikking );Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perselisihan atas sertifikat merupakan kewenanganmutlak( kompetensiabsolute) dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,maka eksepsi tentang Kompetensi absolute dapatdikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang menyatakan Sertifikathak milik No. 39/Menteng seluas 1.177 M2 cacat hukum dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tentang kompetensi absolute tersebut, maka Penggugatadalah pihak yang kalah,dan oleh karenanya dibebani membanyar biaya yang timbul dari perkara aquo;Mengingat ketentuan

dandipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon sepanjangmengenai kedudukan atau hubungan keperdataan Pihak yang berkenaandengan permohonan ini, yaitu Gedion Banding, yang tertulis dan terbaca dalamakta kelahiran sebagai Gedion;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanHalaman 6 dari 10 Putusan Permohonan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PN Bekpermohonan aquo dan kewenangan

Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yangtertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeriakan mengaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan denganhal tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Sselanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) pada pasal 52 ayat (1),maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

1910 KUHPerdata,keterangan keduanya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alatbukti dalam permohonan Pemohon sepanjang mengenai kedudukan atauhubungan keperdataan Pihak yang berkenaan dengan permohonan ini, yaituHery E, yang tertulis dan terbacadalam akta kelahiran sebagai Hery Ervinsius;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan aquo dan kewenangan

Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yangtertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon, untukitu Pengadilan Negeri akan mengaitkannya dengan peraturan perundanganyang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akanHalaman

6 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Bekdipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Sselanjutnya disebut UU Administrasi

di atas ;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernahkawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabutkekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknyamengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan,dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undangundang telah menentukanorang tualah yang mewakili sang anak yang belum berusia 18 tahun untukbertindak

Magersari KecamatanSidoarjo sehingga permohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan NegeriSidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa Foto CopyKutipan Akta Nikah atas nama Sunardi dan Evi Endah Purwanti dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal2 Oktober 2000, dapat diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan EVIENDAH PURWANTI, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso,Kabupaten Bondowoso

Andho Esa Alfarisi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan halhal yangberkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerimadan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalahperkara ini dan mempertimbangkan buktibukti Para Pemohon, Hakimmempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensirelatif perkara ini, dimana berdasarkan

berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 50UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkandengan P2 dan P3 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanyatinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutpermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil Suatu permohonandan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Para Pemohonmenjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Bengkulusehingga permohonan ini dapat diterima untuk

Tergugat IV mengajukan jawaban mengenai pokokperkara dan tidak mengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat III terdapat eksepsimengenai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara (kompetensiHalaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.LIgAbsolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harusmempertimbangkan terlebin dahulu eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat III dalam perkara a quoadalah bahwa perkara ini bukan kewenangan

Pengadilan Negeri / PengadilanNegeri Lubuklinggau melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa pembagian lingkungan peradilan (kompetensi absolut)menurut Pasal 25 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu badan peradilan yang berada di bawahMahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

TUN), maka terhadapdalil eksepsi Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatanPenggugat pada point 3 (tiga) yaitu Penggugat meminta Majelis Hakim untukmenyatakan sSertipikat atas nama Tergugat (Rika Martina) dengan nomor NIB 727HM.703/2019 dan sertipikat atas nama Tergugat II (Nurtina) dengan nomor NIBHalaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.LIg727 HM.702/2019 tidak sah dan batal demi hukum tidak tepat karena pembatalansertipikat hak milik tersebut bukan kewenangan

Pengadilan Negeri ataupunPengadilan Negeri Lubuklinggau melainkan kKewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dapatmengajukan gugatan pembatalan sertipikat dimaksud ke Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas makaEksepsi Tergugat III sepanjang mengenai kompetensi absolut harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Ill tentang kompetensiabsolut telah diterima

tidakkuat lagi untuk bersabar mempertahankan perkawinan ini, maka Penggugat telahmemutuskan untuk bercerai secara baikbaik apapun akibatnya.10.Bahwa tanggal 15 Maret 2013 sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat tidakpernah pulang dan terputus komunikasi sama sekali dengan Tergugat, dengandemikian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggalbersama layaknya suami istri yang sah.11.Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Hindu,oleh karena itu adalah kewenangan

Pengadilan negeri Ungaran/Kabupaten Semaranguntuk memeriksa dan memutus gugatan ini.12.Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota POLRI maka sesuai peraturan hukumyang berlaku sudah mendapat izin dari atasan yaitu Surat Izin Cerai Nomor :XXXXX tanggal 08 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Polisi NegaraXxxxx POLDA Xxxxx.13.Bahwa berdasarkan halhal diatas maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untukmempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat karena tujuanperkawinan sebagaimana

tertanggal27 Nopember 1981, atas nama pasangan suami isteri PENGGUGAT dengan TERGUGAT,yang dikeluarkan oleh Kepala Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha Propinsi JawaTengah, ternyata benar bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sahdilaksanakan secara agama Hindu, dan benar bahwa alamat domisili Penggugat maupunTergugat saat melangsungkan perkawinan di wilayah Kabupaten Semarang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut perkaragugatan Penggugat masuk dalam Yurisdiksi kewenangan

Pengadilan Negeri Ungaran, danMajelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugattersebut;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugatmemohon supaya perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitumgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Perceraiandapat terjadi karena alasan atau alasanalasan

Purwakarta atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPurwakarta, namun karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besarsaksisaksi lebin dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, makaberdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanoa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar

Purwakarta atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPurwakarta, namun karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besarsaksisaksi lebin dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, makaberdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanopa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman

Maka berdasarkan Berdasarkanketentuan Pasal 56 ayat (1) Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukanoleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelahadanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Dengan demikian, Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3

yang diajukanoleh Para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Warga NegaraIndonesia yang berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Paringin.Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo Pasal 52 Ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa Permohonanperubahan nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yangdiajukan oleh Para Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Paringin ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil

Sukarame, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatanHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2020/PN TjkJahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan perbuatan tersebut

Sukabumi, Kec.Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasal atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut := Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April

Sukabumi,Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotikagolongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :; Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 07.00WIB terdakwa dan saksi KONI RIVANTO yang merupakan adik iparterdakwa dimana terdakwa dan saksi KONI RIVANTO tinggal satu rumahdi Jl.

Sukabumi, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriSukabumi, namun karena terdakwa ditahan di Kebun Waru KotaBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekatpada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja dantanpa hak memasukkan ke Indonesia

PRAYOGA Bin TUIP pada hari Sela tanggal 17 Maret2015 jam.03.00 wib bertempat di Jalan Raya Cibodas, Desa Bojong,Kec.Cikembar, Kab.Sukabumi, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriSukabumi, namun karena terdakwa ditahan di Kebun Waru KotaBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekatpada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja dantanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya,e 5 menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atausesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa berawal ketika

ini;DALAM PROVISIMenimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yangmenyatakan menolak tuntutan provisi Para Terbanding semula Para Penggugattersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar,oleh karena itu maka putusan tentang provisi tersebut patut untuk dipertahankandan dikuatkan;DALAM EKSEPSI Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 204/PDT/2018/PT.MKSMenimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat telah mengajukanbeberapa hal pokok antara lain: Tentang kewenangan

Pengadilan Negeri Makassar Gugatan Penggugat yang Error In Persona Gugatan Prematur Gugatan Kabur (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa tentang kompetensi Pengadilan Negeri Makassar,Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dalamputusan sela yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan harusdiputus bersama pokok perkara; Menangguhkan biaya perkara sampaipada putusan akhir;Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg menentukan bahwa eksepsi

2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 204/PDT/2018/PT.MKSdengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPU) Nomor 2Tahun 2017 dan ditetapkan menjadi UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2017Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UndangUndang,penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan dapat ditempuh melaluiPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal tersebut, makaterhadap eksepsi tentang kewenangan

pengadilan negeri, Majelis Hakim tingkatbanding berpendapat bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusansela Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2017 Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Mks harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkatbanding mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain eksepsi tentang kewenanganmengadili, yaitu yang berkaitan dengan Gugatan

No.176/Pdt.G/2016/MSTkn.ini menjadi sengketa hak milik yang berarti bukan kKewenangan MahkamahSyariyah untuk mengadilinya, tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan kewarisan harusmengacu pada ketentuan pasal 49 ayat (3) Undangundang No.7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang menggariskan bahwa bidang kewarisansebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapaSiapa yang menjadi ahli waris penentuan mengenai hartapeninggalan,penentuan

Apabila hal itu tidakdipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur adalah salah satu patokansurat gugatan Abscur Libel (kabur);Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat terdapatunsurunsur gugatan kabur (Abscur Libel) yaitu tidak mempunyai dasar hukumyang jelas dan petitum gugatan tidak jelas, error in persona serta mengandungsengketa hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 ,khusus mengenai objek sengketa tersebut

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak AtauMelawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukan Tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No.146/Pat.P/2019/PN.Mks.Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilantentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan,Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1), disebutkan :Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat Pemohon,Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan perihal perubahannama adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang berdomisilidi Jalan Bulogading No.21 Rt.003 / Rw.001 Kelurahan Bulogading, KecamatanUjung Pandang Kota Makassar yang merupakan wilayah Pengadilan NegeriMakassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa danmemberikan penetapan atas permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P6 danmenghadapkan 2 (dua) orang saksi ;

UndangUndang nomor 24 Tahun 2013 termasuk peristiwa penting;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilantentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan,Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1), disebutkan :Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat Pemohon,Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan perihal perubahannama adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang berdomisilidi Jalan Cakalang Lr.167 No.22, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah,Makassar yang merupakan wilayah Pengadilan Negeri Makassar makaPengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memberikanpenetapan atas permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5 danmenghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu H.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (PeradilanUmum) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Para Pembanding/Para Tergugatdengan Terbanding/Penggugat, Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernahdiberikan oleh Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/ParaTergugat.

Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam MemoriBandingnya mengemukakan 2 Poin, yakni:1) Bahwa Magelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)dalam memeriksa dan mengadili perkaraaquo; dan2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenai menolakeksepsi Para Tergugat tidak didasarkan pada hukum yang benar;Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan No.57/PDT/2019/PT PDGB.

Bahwa pada halaman 4poin A memori banding PARA PEMBANDING/PARATERGUGAT menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo namun pada isinya tidakmendukung pernyataan tersebut malah mengulang kembali eksepsigugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna terkait tidakdiikutsertakannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang dalam perkara a quo yang mana telah

Subang, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, namun karenaterdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebin dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukHalaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 1217/Pid/B/2016/PN.Bdgmemeriksa dan mengadilinya perkara ini, tanoa

Subang, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, namun karenaterdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadilinya perkara ini, setiap penyalahguna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri, perouatan

Pengadilan Negeri Bandungtersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi : 1.

Pengadilan Negeri Bandungtersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi 1.

Pengadilan Negeri Bandungtersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi OOM KOMALASARIdan MOHAMAD YUNUS dipersidangan ternyata bahwa adik kandung pemohon yaituYadi Supriadi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2000 di Rumah SakitHasan Sadikin karena sakit dan telah dimakamkan di Komplek Pemakaman TPUCibarunai.

berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena telah terbukti bahwaanak Pemohon yang bernama NURUL BAQI tersebut yang identitasnya tertulis di AkteKelahiran No. 3509/AL/T/2009/RAL.698.007.9894 Tanggal 15 Juli 2009 (Bukti P.5) tidaksesuai dengan Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Surat Keterangan Kelahiransebagaimana bukti P.3, bukti P.4 dan Bukti P.6 dan untuk perbaikan identitas anakPemohon yang tercatat dalam AKTE KELAHIRAN No.3509/AL/T/2009/RAL.698.007.9894Tanggal 15 Juli 2009 (Bukti P.5) merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri, makaPermohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara.Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan ;MENETAPKAN1.

, bahwa Pemohon adalah bernama HOYYIROH lahir diBanyuwangi, tanggal 30 Juni 1974, sehingga Paspor yang pernah Pemohon buat di KantorImigrasi Jakarta Utara ( bukti P.4) tidak sesuai dengan identitas Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena telah terbukti bahwaPemohon adalah Warga Negara Indonesia dan terbukti pula identitas Pemohon tidak sesuaidengan paspor sebagaimana bukti P.4 dan untuk perbaikan identitas Pemohon yang tercatatdalam Paspor Nomor A 5784234 merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri, makaPermohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara.Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan ;13MENETAPKAN1.