PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1838/02/Dipenda, tanggal 3 Desember 2012, mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar,Tahun Pajak 2011, Nomor: 200/XI/AB/07E, tanggal 16 November 2011,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0091.000, adalah yangsecara nyatanyata telah bertentangandengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 3045/B/PK/Pjk/2018973/1838/02/Dipenda, tanggal 3 Desember 2012, mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat danBesar, Tahun Pajak 2011, Nomor: 200/XI/AB/O7E, tanggal 16November 2011, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori

Karya disetujui dan ditandatangani olehPemerintah RI dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2Desember 1986, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atauretribusi daerah adalah UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun1957, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8Tahun 1959, dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 27 Tahun 1959 tersebut: Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dikenakanPajak Daerah Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon Peninjauan Kembali(dahulu Terbanding) selama Perjanjian Kontrak Karya itu belumberakhir;dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangHalaman 6 dari 9 halaman

Kendaraan Bermotor (PKB)termasuk jenis Pajak Daerah sebagaimana ketentuan dalam BAB IIJENIS PAJAK pasal 2 selanjutnya PKB dikategorikan dalam Jenis PajakBerdasarkan Pungutan (BAB VIII) bagian kesatu Pemungutan BerdasarkanPenetapan Gubernur sebagaimana ketentuan pasal 51 Jenis pajak yangdipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagai berikut : a.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan CPajak Air Permukaan dan untuk Pelaksanaan Perda tersebut di atas diterbitkanlah peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2012 tentang PenghitunganHalaman 3 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2016/PT PALdasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2012;> Bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor ( BBN KB ) merupakan Pendapatan Daerahsesuai pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1

No.12.00.501.001 s/d 969 Set Rp. 376.600.00012.00.502.000Jumlah Dana yg kurang disetor untuk 2.819 Set Rp. 1.067.959.5002.819 set notice pajak > Bahwa dari Jumlah Rp. 1.067.959.500, (Satu Milyar Enam Puluh TujuhJuta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah),terdapat Dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kurang disetor adalahsejumlah Rp. 858.588.500, (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta LimaRatus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan CPajak Air Permukaan dan untuk Pelaksanaan Perda tersebut di atas diterbitkanlah peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2012 ~ tentangPenghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2012;> Bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor ( BBN KB ) merupakan Pendapatan Daerahsesuai pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang PajakDaerah menyatakan hasil penerimaan

No.12.00.501.001 s/d 969 Set Rp. 376.600.00012.00.502.000 Jumlah Dana yg kurang disetor untuk 2.819 Set Rp. 1.067.959.5002.819 set notice pajak >Bahwa dari Jumlah Rp. 1.067.959.500, (Satu Milyar Enam Puluh TujuhJuta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah),terdapat Dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kurang disetor adalahsejumlah Rp. 858.588.500, (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta LimaRatus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Penerima Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) SamsatNunukan dan Sdr. Jemmygo dikolom Penyetor.Bahwa dalam pembuatan tanda bukti penerimaan (model Bend. 26) Nomor: 234/PendaH/NNK/VIII/09 tanggal 19 Agustus 2009 saksi H.M.

Bermotor (BBNKB)dan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) untuk 13 unit alat berat terpisahdan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) untuk 6 unit dump truck merkScania terpisah hal ini dikarenakan untuk proses pembayaran alat beratpendafatarannya secara manual, sedangkan untuk 6 unit dump truckmerk scania proses pembayaran dan penetapan secara komputerisasi.Bahwa untuk mendukung jumlah setoran ke kas daerah dengan jumlahsebesar Rp.87.536.600,00,00 (delapan puluh jutuh juta lima ratus tigapuluh enam ribu enam

Penerima Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) SamsatNunukan dan Sdr. Jemmygo dikolom Penyetor.Bahwa dalam pembuatan tanda bukti penerimaan (model Bend. 26) Nomor: 234/PendaH/NNK/VIII/09 tanggal 19 Agustus 2009 saksi H. M.

Bermotor (BBNKB)dan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) untuk 13 unit alat berat terpisahdan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) untuk 6 unit dump truck merkScania terpisah hal ini dikarenakan untuk proses pembayaran alat beratpendafatarannya secara manual, sedangkan untuk 6 unit dump truckmerk scania proses pembayaran dan penetapan secara komputerisasi.23e Bahwa untuk mendukung jumlah setoran ke kas daerah dengan jumlahsebesar Rp.87.536.600,00,00 (delapan puluh jutuh juta lima ratus tigapuluh enam ribu enam

kendaraan Bermotor (PKB),Bahwa penyetoran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)dan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) untuk 13 unit alat berat terpisahdan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) untuk 6 unit dump truck merkScania terpisah hal ini dikarenakan untuk proses pembayaran alat beratpendafatarannya secara manual, sedangkan untuk 6 unit dump truckmerk scania proses pembayaran dan penetapan secara komputerisasi.Bahwa untuk mendukung jumlah setoran ke kas daerah dengan jumlahsebesar Rp.87.536.600,00,00

Ketika Saksi H.M Amrullah membubuhkan parafnya pada Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) tersebut dalam keadaan kosong/belum ada uraian danangkanya;Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi KalimantanTimur Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bahwakewenangan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan olehGubernur serta Pasal 10 ayat (3) peraturan Daerah Provinsi Kalimantan TimurNomor: 22 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan bermotor bahwa

Ketika Saksi HM Amrullah membubuhkan parafnya pada Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) tersebut dalam keadaan kosong/belum ada uraian danangkanya;Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi KalimantanTimur Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bahwakewenangan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan olehGubernur serta Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan TimurNomor: 22 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan bermotor bahwa

Amrullah membubuhkan parafnya pada SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) tersebut dalam keadaan kosong/belum ada uraiandan angkanya;Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi KalimantanTimur Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bahwakewenangan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan oleh Gubernur serta Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan TimurNomor: 22 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan bermotor bahwa kewenanganpemungutan

Penerima Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) SamsatNunukan" dan Sdr.

Ketika Saksi H.M Amrullahmembubuhkan parafnya pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tersebutdalam keadaan kosong/belum ada uraian dan angkanya;Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), bahwa kewenangan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)ditetapkan oleh Gubernur serta Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotorbahwa

Bank Pembangunan Daerah Bali berkewajibanmenempatkan tenaga teller di Kantor Bersama Samsat dalam kapasitassebagai kasir penerima Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Sumbangan Wajib DanaKecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang selanjutnya ataspenerimaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah Pemda Propinsi Ball.

kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama (BBN), dan selanjutnya I Ketut Bagiasta melaporkan hal tersebutkepada atasan terdakwa.Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh SatuanKerja Audit Intern & Anti Frud PT.

Bank Pembangunan Daerah Bali berkewajibanmenempatkan tenaga teller di Kantor Bersama Samsat dalam kapasitassebagai kasir penerima Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Sumbangan Wajib DanaKecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang selanjutnya ataspenerimaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) disetorkan langsung ke rekening KasDaerah Pemda Propinsi Bali.Bahwa terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut selanjutnyaPT.Bank

kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN), danselanjutnya I Ketut Bagiasta melaporkan hal tersebut kepada atasan terdakwa.Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh SatuanKerja Audit Intern & Anti Frud PT.

intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1865/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2011 Nomor: 229/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0091.000, adalah yang secaranyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.

dan Retribusi Daerah pada Tahun1986 belum ada, sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani oleh Pemerintah RI dengan Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yang berlaku danmengatur pajak atau retribusi daerah adalah UndangUndang DaruratNomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 Tahun 1959 tersebut:e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon Peninjauan Kembalidahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu) belumberakhir;dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar

, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor073/3596/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011, mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor 136/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0091.000, adalah yang secaranyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 804/B/PK/Pjk/2018Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani oleh Pemerintah R.I.dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember1986, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusidaerah adalah UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, PerpuNomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut; Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea

intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1828/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2011 Nomor: 190/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0091.000, adalah yang secaranyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.

dan Retribusi Daerah pada Tahun1986 belum ada, sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani oleh Pemerintah RI dengan Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yang berlaku danmengatur pajak atau retribusi daerah adalah UndangUndang DaruratNomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 Tahun 1959 tersebut:e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon Peninjauan Kembalidahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu) belumberakhir;dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2021 sekira 16.37 wib,saksi EDI SUTIYO mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000, (Satujuta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui mbanking BCA untukmembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan membayar SWDKLLJterhadap kendaraan Mitsubishi Pajero Sport.

SUTIYO mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000, (Satujuta rupiah) ke rekening terdakwa melalui mbanking BCA untukmembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan membayar SWDKLLJterhadap kendaraan Mitsubishi Pajero Sport.

Kendaraan Bermotor(PKB) dan membayar SWDKLLJ terhadap kendaraan Mitsubishi PajeroSport sekitar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) atas permintaanterdakwa tersebut, saksi EDI SUTIYO percaya dan yakin denganterdakwa.> Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2021 sekira 16.37 wib,saksi EDI SUTIYO mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) ke rekening terdakwa melalui mbanking BCA untukmembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan membayar SWDKLLJterhadap kendaraan Mitsubishi Pajero Sport

Kendaraan Bermotor(PKB) dan membayar SWDKLLJ terhadap kendaraan Mitsubishi PajeroSport sekitar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) atas permintaanHalaman 44 dari 60 Putusan Nomor 591/Pid.B/2021/PN CkrTerdakwa tersebut, saksi EDI SUTIYO percaya dan yakin denganTerdakwa; Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2021 sekira 16.37 wib,saksi EDI SUTIYO mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000, (Satujuta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui mbanking BCA untukmembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan membayar

Kendaraan Bermotor(PKB) dan membayar SWDKLLJ terhadap kendaraan Mitsubishi PajeroSport sekitar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) atas permintaanTerdakwa tersebut, saksi EDI SUTIYO percaya dan yakin denganTerdakwa; Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2021 sekira 16.37 wib,saksi EDI SUTIYO mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000, (Satujuta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui mbanking BCA untukHalaman 56 dari 60 Putusan Nomor 591/Pid.B/2021/PN Ckrmembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan membayar

Bea Balik NamaKendaraan Bermotor, dan C Pajak Air Permukaan dan untukPelaksanaan Perda tersebut di atas di terbitkanlah peraturan Gubernurnomor 21 Tahun 2012 tentang Penghitungan dasar pengenaan PajakKendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB) Tahun 2012;= Bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor ( BBN KB ) merupakan PendapatanDaerah sesuai pasal 69 Peraturan Daerah Nomor tahun 2011tentang Pajak Daerah menyatakan hasil penerimaan

Mukhlis (pegawai Honorer);= Bahwa adapun Mekanisme Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya( SWDKLLJ), diatur dalam Instruksi Bersama Menteri PertahananKeamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: INS/03/M/X/1999, Nomor: 29 tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999 TentangPelaksanaan Sistem Manunggal dibawah satu atap dalam Penerbitan SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor,Surat Tanda Coba KendaraanBermotor,Tanda Nomor Kendaraan

Jasa raharja (Persero) Nomor:SKEP/02/X/1999, tanggal 15 Oktober 1999, sehingga dalam mengelolarealisasi penerimaan dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Dana JasaRaharja (SWDKLLJ), pelaksanaan pungutan penerimaan dan penyetoran danapajak ke Kas Negara tidak dilakukan oleh saksi Haidir sebagai BendaharaPengeluaran melainkan dikelola oleh Tenaga Honorer (saksi HASBI) melaluiBank Pembangunan Daerah (Bank Sulteng) yang dilakukan setiap 2 (dua) kalidalam seminggu dengan tehnik Petugas Bank Sulteng yang

No.12.00.501.001 s/d 969 Set Rp. 376.600.00012.00.502.000Jumlah Dana yg kurang disetor 2.819 Set Rp. 1.067.959.500untuk 2.819 set notice pajak = Bahwa dari Jumlah Rp. 1.067.959.500, (Satu Milyar Enam Puluh TujuhJuta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah),terdapat Dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kurang disetoradalah sejumlah Rp. 858.588.500, (Delapan Ratus Lima Puluh DelapanJuta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).Sedangkan dana Sumbangan Wajib Dana

No.12.00.501.001 s/d 969 Set Rp. 376.600.00012.00.502.000Jumlah Dana yg kurang disetor 2.819 Set Rp. 1.067.959.500untuk 2.819 set notice pajak = Bahwa dari Jumlah Rp. 1.067.959.500, (Satu Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), terdapatDana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kurang disetor adalah sejumlahRp. 858.588.500, (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima RatusDelapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor073/3579/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2009 Nomor 119/XI/AB/O7E tanggal 31 Agustus 2010, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.061.573.0091.000, adalan yang secaranyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 626 B/PK/Pjk/2018disetujui dan ditandatangani oleh Pemerintah R.I. dengan PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yangberlaku. dan mengatur pajak atau retribusi daerah adalahUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut.e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1926/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2011 Nomor 316/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.061.573.0091.000, adalan yang secaranyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.

dan Retribusi Daerahpada Tahun 1986 belum ada, sedangkan pada saat Kontrak Karyadisetujui dan ditandatangani oleh Pemerintah R.I. dengan PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yangberlaku. dan mengatur pajak atau retribusi daerah adalahUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut;e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon PeninjauanKembali dahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itubelum berakhir.dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohon PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karenaterdapat putusan

yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding973/1858/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan BesarTahun Pajak 2011 Nomor: 222/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0091.000, adalah yangnyatanyata telahNomor:secara bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

dan Retribusi Daerah pada Tahun 1986 belum ada, sedangkanpada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani oleh PemerintahR.I. dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember1986, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerahadalah UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut;e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon Peninjauan Kembalidahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu belum berakhir.dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;b.

intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1860/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan BesarTahun Pajak 2011 Nomor: 224/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0091.000, adalah yangsecara nyatanyata telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

dan Retribusi Daerah pada Tahun 1986 belum ada,sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani olehPemerintah R.I. dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal2 Desember 1986, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atauretribusi daerah adalah UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun1957, Perou Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959tersebut;e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon Peninjauan Kembalidahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu belumberakhir:dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.b.

, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhnadap Keputusan Terbanding Nomor073/3641/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2009 Nomor 188/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.061.573.0091.000, adalah yang secaranyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 627 B/PK/Pjk/2018disetujui dan ditandatangani oleh Pemerintah R.I. dengan PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yangberlaku. dan mengatur pajak atau retribusi daerah adalahUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut.e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama

Putusan Nomor 863 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor073/3560/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar

Putusan Nomor 863 B/PK/Pjk/2018Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 danPerpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut;e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon PeninjauanKembali dahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itubelum berakhir;dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali

, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhnadap Keputusan Terbanding Nomor073/3492/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor 25/XI/AB/07E tanggal 25 Oktober 2010, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.061.573.0091.000, adalah yang secaranyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 624 B/PK/Pjk/2018saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani oleh PemerintahR.l. dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2Desember 1986, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atauretribusi daerah adalah UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959tersebut.e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1863/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2011 Nomor: 227/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0091.000, adalah yang secaranyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.

dan Retribusi Daerah pada Tahun1986 belum ada, sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani oleh Pemerintah RI dengan Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yang berlaku danmengatur pajak atau retribusi daerah adalah UndangUndang DaruratNomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 Tahun 1959 tersebut;e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon Peninjauan Kembalidahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu belumberakhir;dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar

intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1861/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2011 Nomor: 225/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0091.000, adalah yang secaranyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.

dan Retribusi Daerah pada Tahun1986 belum ada, sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani oleh Pemerintah RI dengan Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yang berlaku danmengatur pajak atau retribusi daerah adalah UndangUndang DaruratNomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 Tahun 1959 tersebut:e Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon Peninjauan Kembalidahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu) belumberakhir;dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar

intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1862/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2011 Nomor 226/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0091.000, adalan yang secaranyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.

dan Retribusi Daerah pada Tahun1986 belum ada, sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani oleh Pemerintah R.I. dengan Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yang berlaku danmengatur pajak atau retribusi daerah adalah UndangUndang DaruratNomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 Tahun 1959 tersebut: Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnyaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon Peninjauan Kembalidahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu belumberakhir;dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohon PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karenaterdapat putusan