Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hakpensiun kepada PENGGUGAT tidak sesuai pasal 5 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PegawaiNegeri Sipil karena PENGGUGAT tidak mendapat pemberitahuan 1 (satu)tahun sebelumnya bahwa dia akan di pensiunkan ; e.

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hakpensiun kepada PENGGUGAT tidak sesuai Pasal 27 ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil, karena kenaikan pangkat diberikanbersamaan dengan Keputusan Kepala kantor Regional V BadanKepegawaian Negara Nomor : 01664/KEP/FT/23100/14, tidak diberikan1 bulan sebelum PENGGUGAT mendapatkan hak pensiun ; 11.

dengan hormat PegawaiNegeri Sipil dengan hak pensiun yang diberikan kepada PENGGUGAT tidaksesuai dengan undangundang karena Pemberhentian dengan hormat sebagaipegawai negeri sipil dengan hak pensiun yang diberikan kepada PENGGUGATtidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UU Nomor 14 tahun 200 tentang Gurudan Dosen karena PENGGUGAT Belum mencapai batas usia pensiun ; Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2015/PTUNJKT.36.37.38.Di dalam Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian NegaraNomor

Dengan tidakdipertimbangkannya keputusan gubernur tersebut mengakibatkanPENGGUGAT tidak mendapatkan hakhaknya selama mengabdi sebagaiguru dan justru dipensiunkan sebagai staf; Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hakpensiun kepada PENGGUGAT tidak sesuai pasal 5 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PegawaiNegeri Sipil karena PENGGUGAT tidak mendapat pemberitahuan 1 (satu)tahun sebelumnya bahwa dia akan di pensiunkan; Pemberhentian

Oleh karena dalam pengusulan Kenaikan PangkatPengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan Hak pensiun atas nama Penggugat adalahmelibatkan instansi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (DinasPendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah) ; b.

Bahwa di samping itu juga, untuk jenis hukuman disiplin yangdijatunkan kepada Penggugat (Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil) tidak dapatdidelegasikan kepada Bupati Purbalingga karena hal tersebut termasukyang dikecualikan sebagaimana yang tercantum dalam Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai NegeriSipil angka Romawi IV Nomor 9 yang berbunyi :Wewenang untuk

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil ;b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;.

Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa perubahan jenis hukuman disiplin terhadap Penggugatdari Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Tidak denganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Keputusan Tata UsahaNegara yang bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, maka tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara Nomor 008/KPTS/BAPEK/2009 tanggal 14 Mei 2009yang

Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor 008/KPTS/BAPEK/2009tanggal 14 Mei 2009 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atasKeputusan Bupati Purbalingga Nomor 880/01B/2007.R tanggal 3Februari 2007 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaPenggugat ;c.

Dari uraiantersebut di atas sangat jelas bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukanTermohon Kasasi yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi lebih berat daripelanggaran disiplin yang dapat dibuktikan Bupati Purbalingga, sehinggasangat wajar dan patut hukuman disiplin yang dijatuhnkan oleh BupatiPurbalingga berupa pemberhentian dengan hormat, diubah olehPemohon Kasasi menjadi pemberhentian tidak dengan hormat ;.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan nomor : 011/YPN-MP/VIII/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Masty Pencawan Medan tertanggal 6 Agustus 2019, atas nama Restu Utama Pencawan, S.H., tidak sah dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal

Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sudarmono,Halaman 3 dari 55 halaman.

SesuaiPasal 5 huruf a peraturan pemerintahan Nomor 20 Tahun2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat,Pemberhentian Tidak Dengan Hormat danHalaman 6 dari 55 halaman.

Adapun alasan lainnya, pemberhentian dengan tidak hormatsebagaimana bunyi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2008 (1) Pemberhentian Dengan Hormat karena alasansebagai di maksud dalam Pasal 2 huruf CC, merupakanpemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;.

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebihrendah;Pembebasan dari jabatan;Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil;dane.

dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSudarmono, S.H..

Kep/41/V1/2011 tertanggal 25Juni 2011 tentang pemberhentian dengan hormat Taruna AkademiKepolisian atas nama Para Penggugat adalah cacat hukum karena dalamproses pemberhentian dengan hormat tidak procedural dimana pendidikandan latihan di Akademi Polisi yang Para Penggugat ikuti berjalan denganbaik, namun pada saat melaksanakan latihan Penggugat mengalamicedera pada bagian badan sebelah kiri dan Penggugat II mengalami cederapada bagian lutut kaki sehingga Penggugat dan II harus memerlukantindakan

Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014dan dan hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran yangdilakukan oleh Para Penggugat;10.Bahwa berdasarkan faktafakta yang disampaikan diatas, terkait dengandasar pertimbangan sidang wanak memutuskan pemberhentian denganhormat terhadap Para Penggugat secara normative ketentuan yang berlakukeputusan pemberhentian dengan hormat menjadi cacat hukum dan paraPenggugat merasakan adanya ketidakadilan dalam pengambilan keputusantersebut.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut berlakunya SuratKeputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/41/V1/2011,tentang pemberhentian dengan hormat Taruna Akademi Kepolisian atasnama Para Penggugat;4.

Putusan Pengadilan TUN Semarang Nomor: 42/G/2011/PTUN.SMGtanggal 20 Desember 2011 pada halaman 67, amarnya menyatakansebagai berikut:MENGADILI :DALAM PENUNDAAN :Menolak permohonan Para Penggugat tentang Penundaanpelaksanaan Keputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/41/VI/2011 tanggal 25Juni 2011. tentang Pemberhentian Dengan Hormat Akademi Kepolisiansebatas a.n. Para Penggugat;DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi TergugatDALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat 3;2.

Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisiansebatas a.n.

HARTONO, SH yang tercantum didalam:

• Salinan Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 823.3/1244/032/2002 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil
• Salinan Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 882.3/1245/032/2002 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dengan Hak Pensiun Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

Adalah nama dari orang yang sama / satu orang yang sama yaitu Suami PEMOHON.

1. Menghukum biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp

dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yangMenjadi anggota Partai Politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/Pengurus Partai Politik.

Putusan Nomor 145 PK/TUN/2012Bupati Pesisir Selatan No.800/398/BKDPS/2004 tanggal 14 Januari 2004tentang pemberian izin pemberhentian dengan Hormat PNS yang menjadianggota Partai Politik;Bahwa untuk merealisasikan surat Keputusan Bupati tersebut secara berturutturut Penggugat telah mengajukan surat permohonan Keputusan Pemberianuang tunggu dan pemberian pensiun yang ditangguhkan kepada Bupati PesisirSelatan yaitu melalui surat tanggal 20 Mei 2004 dan surat tanggal 24 Maret2005.

Sehingga dengan demikian PP No.37 Tahun2004 tidak bisa diberlakukan secara surut (retroaktif) kepada Penggugat;6 Bahwa Penggugat sebagai PNS adalah berdasarkan Keputusan Bupati PesisirSelatan No.800/398/BKDPS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentangpemberian izin pemberhentian dengan hormat PNS yang menjadi anggotaPartai Politik, dimana Peraturan yang berlaku pada waktu itu adalah PP No.5tahun 1999 dan PP No.12 Tahun 1999 yang berlaku sebagai hukum positif.Dengan masih berlakunya PP No.5 Tahun 1999 dan

Dengan Hormat Pegawai Negeri17.18.Sipil yang menjadi anggota Partai, dengan Surat Keputusan No.800/345/BKDPS/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati PesisirSelatan Nomor 800/398/BKDPS/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberianizin dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang menjadianggota Partai Politik, serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/Pengurus Partai Politik ( ObjekSengketa ).

Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi AnggotaPartai Politik, serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PagawaiNegeri Sipil yang Menjadi anggota /Pengurus Partai Politik ( Objek sengketa ) ;Memerintahkan kepada Tergugat ( Bupati Pesisir Selatan ) untuk mencabut SuratNo 800/345/BKDPS/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pencabutan KeputusanBupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKDPS/2004 tanggal 14 Januari 2004tentang Pemberian Izin dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai NegeriSipil yang

Dengan Hormat Perangkat Desa Dalam Jabatan KasunNgadirejo Desa Ngadiboyo Kec.

Dengan Hormat Perangkat Desa Dalam JabatanKasun Ngadirejo Desa Ngadiboyo Kec.

Substansi.Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatasseharusnya Keputusan Kepala Desa Ngadiboyo Nomor 188/02/K/411.516.2007/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat DesaDalam Jabatan Kasun Ngadirejo Desa Ngadiboyo Kec.

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan berupa:Keputusan Kepala Desa Ngadiboyo Nomor 188/02/K/411.516.2007/2020tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Dalam JabatanKasun Ngadirejo Desa Ngadiboyo Kec. Rejoso, Kab.

Dengan Hormat Perangkat Desa Dalam JabatanKasun Ngadirejo Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuktanggal 2 Januari 2020.

dengan Hormat SaudaraTukiran HS dari Jabatan Kepala Desa Giricahyo danpengangkatan Saudara Sumardiyono sebagai Penjabat KepalaDesa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, tanggal 19 Desember2s P2 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Tukiran HS.

P6 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Giricahyo KecamatanPurwosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 03/KPTS/2007Tentang Usul Pemberhentian Dengan Hormat Kepala DesaGiricahyo dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa GiricahyoKecamatan Purwosari ; 7.

Dengan Hormat Sdr.Tukiran HS dari Jabatan Kepala Desa Giricahyo dan Pengangkatan Sdr.

dengan hormat Sdr.

dengan Hormat Sdr.

.:196007071986031010;

Suparlan (Bukti P.1), yang dijatuhkan Walikota Surabaya denganKeputusan Nomor X.188.45/510/435.6.8/2008 tanggal 6 Februari 2008kepada atas nama Penggugat, NIP. 510 144 646, Pangkat Pengatur Muda,golongan IVa jabatan Guru Olahraga dan Kesenian pada SDN Menanggal601 Kota Surabaya tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukanperbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;Hal.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Walikota Surabayadengan Keputusan Nomor X.188.45/510/436.6.8/2008 tanggal 6Februari 2008, telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadapPenggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bukti P3) ;.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor059/KPTS/BAPEK/2009 tanggal 16 April 2010 tentang Penguatan HukumanDisiplin Walikota Surabaya Nomor X.188.45/510/436.6.8./2008 tanggal 06Februari 2008 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatunkan kepadaPenggugat lahir tanggal 23 Juli 1968, NIP. 510 144 6646, pangkat PengaturMuda Ia, jabatan Guru Olahraga dan Kesenian pada SDN Menanggal 601Kota Surabaya ;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TergugatNomor 059/KPTS/BAPEK/2009 tanggal 16 April 2010 tentang PenguatanHukuman Disiplin Walikota Surabaya Nomor X.188.45/510/436.6.8.2008tanggal 06 Februari 2008 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatunkan kepadaPenggugat lahir tanggal 23 Juli 1968 NIP. 510 144 646, pangkat PengaturMuda, golongan IVa, jabatan Guru Olahraga dan Kesenian pada SDNMenanggal 501 Kota Surabaya ;4.

Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatanyang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 ;DASAR GUGATAN ;a.

Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur atasnama Suhaswan, S.Kom; Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan dalam perkaraini adalah pada pokoknya sebagai berikut : 1.

:huruf d : Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil jo.

Foto copy Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten LuwuTimur tertanggal 26 Maret 2013 atas nama Suhaswan, S.Kom, yang diberitanda bukti (T1); 19 Perkara No. 48/G/2013/P.TUN.Mks. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/1/V/2005, tanggal 4 Mei 2005atas nama SUHASWAN, S.Kom dengan IRMALA, SKM, yang diberitanda bukti (T2); .

Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten LuwuTimur atas nama Suhaswan, S.

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil; dane.

031834-53-1 yang diterbitkan tanggal 8 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Bank BRI Cabang Kapas Krampung Surabaya; nama Maria Paula Jandriati Ongkodjojo yang ditulis pada Kutipan Akta Kelahiran No: 64/1953 yang diterbitkan tanggal 12 Maret 1953 yang diterbitkan oleh Tjatatan Sipil Surabaya, Akte Perkawinan No: 42/W.N.I/1969 yang diterbitkan tanggal 27 Januari 1969 yang diterbitkan oleh Tjatatan Sipil Surabaya, Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 882.4/742/402.1.4/2002 tentang Pemberhentian

dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun Walikota Surabaya yang diterbitkan tanggal 16 September 2002 yang diterbitkan oleh Walikota Surabaya; dan nama M P Jandriati Ongkodjojo yang ditulis pada Kartu Identitas Pensiun Nomor: 007/SB000159031/1 yang diterbitkan tanggal 10 September 2003 yang diterbitkan oleh PT TASPEN (Persero) Cabang Utama Surabaya adalah benar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon

dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil dengan Hak Pensiun Walikota Surabaya yang diterbitkan tanggal 16Hal 1 Put.No 1777/Pdt.P/2019/PN.SbySeptember 2002 yang diterbitkan oleh Walikota Surabaya; dan nama M P JandriatiOngkodjojo yang ditulis pada = Kartu Identitas Pensiun Nomor:00007/SB000159031/1 yang diterbitkan tanggal 10 September 2003 yang diterbitkanoleh PT TASPEN (Persero) Cabang Utama Surabaya adalah benar nama yang samasatu orang yang sama yaitu nama Pemohon;Adapun dasardasar Permohonan penetapan

dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dengan HakPensiun Walikota Surabaya yang diterbitkan tanggal 16 September 2002Hal 2 Put.No 1777/Pdt.P/2019/PN.Sbyyang diterbitkan oleh Walikota Surabaya, nama Pemohon ditulis MariaPaula Jandriati Ongkodjojo; Pada Kartu Identitas Pensiun Nomor: 00007/SB000159031/1 yangditerbitkan tanggal 10 September 2003 yang diterbitkan oleh PT TASPEN(Persero) Cabang Utama Surabaya, nama Pemohon ditulis M P JandriatiOngkodjojo.Bahwa nama Maria Paula Jandriati, Maria Paula Jandriati

Foto Copy Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor.882.4/742/402.1.4/2002 tentang pemberhentian dengan hormat PegawaiNegeri Sipil dengan Hak Pensiun Walikota Surabaya, dan diberi tanda P 8;Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah puladisesuaikan dengan aslinya;Bahwa disamping bukti bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan2 (dua) orang saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut:1.

dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dengan HakPensiun Walikota Surabaya yang diterbitkan tanggal 16 September 2002yang diterbitkan oleh Walikota Surabaya, nama Pemohon ditulis MariaPaula Jandriati Ongkodjojo; Pada Kartu Identitas Pensiun Nomor: 00007/SB000159031/1 yangditerbitkan tanggal 10 September 2003 yang diterbitkan oleh PT TASPEN(Persero) Cabang Utama Surabaya, nama Pemohon ditulis M P JandriatiOngkodjojo.

dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dengan HakPensiun Walikota Surabaya yang diterbitkan tanggal 16 September 2002yang diterbitkan oleh Walikota Surabaya, nama Pemohon ditulis MariaPaula Jandriati Ongkodjojo;Pada Kartu Identitas Pensiun Nomor: 00007/SB000159031/1 yangditerbitkan tanggal 10 September 2003 yang diterbitkan oleh PT TASPEN(Persero) Cabang Utama Surabaya, nama Pemohon ditulis M P JandriatiOngkodjojo.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor : KEP185/A/JA/11/2015, tanggal 18Nopember 2015, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sudarmono, S.H.ll. Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; Ill. Dalam Pokok Sengketa: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ot PSSHne Rana2.

Menyatakan batal Surat Keputusan yang citerbtan oleh Tergugatberupa Surat Keputusan Nomor: KEP185/AiJA/1 1/2016, tanggal 18November 2015 tentang Pemberhentian) Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawa Negeri Sipil Atas NamaSudarmono, S.H., Pangkat Jaksa Muda (IlVd), =NIP/NRP196608241994031002/68466138, Jabatan Kasubbagbin padaKejaksaan Negent~ Banyumas (Jabatan Lama), JaksaFungsional/Anggota Satuan Tugas Pada Kejaksaan Tinggi JawaTengah (Jabatan Baru) Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNeinor: KEP185/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015y tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sudarmono. S.H.Pangkat Jaksa Muda (IIV/d), NIP/NRP196608241994031002/69466138, Jabatan Kasubbagbin padaKejaksaan Negeri Banyumas (Jabatan Lama), Jaksa Fungsional/Anggota Satuan Tugas Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah(Jabatan Baru).

Mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : KEP 185/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember2015, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaHim.6 dari 18 hlm. Put. No. 297/B/2016/PT.TUN.JKTSUDARMONO, SH. Pangkat Jaksa Muda (ll/d). NIP/NRP. 196608241994031002/69466138. Jabatan KasubBagbin pada KejaksaanNegeri Banyumas (Jabatan Lama).

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor : KEP185/A/JA/11/2015, tanggal 18Nopember 2015, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atasHim.7 dari 18 hlm. Put. No. 297/B/2016/PT.TUN.JKTDalam Eksepsi:Dalam Pokok Sengketa:1.2.permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sudarmono, S.H.

Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkanSurat Keputusan Bupati Batang Nomor : 880 / 13 / 2016 tanggal 25 Juli 2016tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Novian Eko Prasetyo, A.Md.Pk,NIP 19891104 201101 1002.

Bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor: 880/13/2016tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Novian EkoPrasetyo, A.Md.PK NIP.19891104 201101 1 002.a.

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 nomor 4 huruf i yangdipermasalahkan Penggugat adalah Keputusan Bupati Batang Nomor880/13/2016 tanggal 25 Juli 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplinberupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang melanggar asastidak menyalahgunakan wewenang..

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil..

administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplinberupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataupemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembinakepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.

dengan Hormat DR.

Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H.Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepalasebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UINSultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim RiauTanggal 11 Maret 2019.3.

., Tanggal 15 Agustus2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDUH AHMAD, S.Sos., denganNip. 196203081986031023.ll.

Bahwa ABDUH AHMAD, S.Sos, adalah Aparatur Sipil Negara(ASN) yang pernah bersamasama dengan Penggugat pernahmengajukan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan kepada WalikotaSorong, yang kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa)dari Walikota Sorong (Tergugat) Nomor : 882.3/631/2018, Tanggal 15Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : ABDUH AHMAD,S.Sos,

Asaskepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untukmengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya.Bahwa yang terjadi adalah Surat Keputusan Walikota Sorong(TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018,Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDUH AHMAD, S.Sos.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Sorong(TERGUGAT) dengan Nomor: 882.3/631/2018., tanggal 15 Agustus 2018,Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip.196203081986031023;3.

., tanggal 15 Agustus 2018,Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama ABDUH AHMAD, S.Sos., dengan Nip.196203081986031023;4.

OBJEK GUGATAN / SENGKETAHalaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor: 32/G/2020/PTUN.PBRBahwa yang menjadi objek gugatan / sengketa dalam gugatan ini adalahSurat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts /925/V/2020, tanggal 29Mei 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Pegawai Negeri Sipil Atas Nama KUSMIARTI,S.Pd;Il.

Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Atas Nama KUSMIARTI,S.Pd bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) Undang Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo.

Nomor : Kpts /925/V/2020, tanggal 29 Mei 2020,Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriPegawai Negeri Sipil Alas Nama KUSMIARTI, S.Pd;4. Mewajibkan Tergugat Merehabilitasi Penggugat denganmengembalikan dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukansebagai Pegawai Negeri Sipil, pada SMA Negeri 2 Bangkinang;5.

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor:Kpts.925/V/2020 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil atas nama Kusmiarti,S.pd telahsesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, rangkaianAdministrasi Hukum tidak ada satupun yang dilanggar, dan dalampenerapan Hukum mengacu kepada Pasal 87 ayat (2) UndangundangNomor 4 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo.

dengan hormat tidak atas permintaan sendirisebagai PNS Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturanperundangundangan dan AUPB?

SRI HARTINI DRADJAD yang tercantum di dalam :