Objek Sengketa:Surat Keputusan Kepala Polisi Daerah Sumatera Selatan No : Kep /31/l/2021 tanggal14 Januari 2021 tentang Pemberhentian tidak Hormat dari DINAS POLRI Atas NamaRICHARD ANDIKA.Il.

Groboganyang menjabat sebagai kolektor ( PDL : petugas Dinas Luar ) sejak 1Agustus 2013 dengan surat keputusan : 125/PK/KSP UK/VII/2013 tentang15pengangkatan karyawan dengan gaji perbulan sebesar Rp. 3.177.000, ( tigajuta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ) akan tetapi terdakwa sudah tidakbekerja menjadi karyawan / tidak bekerja di KSP Utama Karya sekira sejakbulan Januari 2017 ( dilakukan pemberhentian tidak hormat ).Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa diberhentikan tidak hormat olehKSP Utama

Nelson Siburian sebagai PelaksanaDirektur RS HKBP;TIDAK ADANYA ISTILAH PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT BUKAN BERARTIPEMBERHENTIAN TERSEBUT DILAKUKAN TANPA MEKANISME YANG BENARHalaman 20 dari 37 Putusan Nomor 29/Pdt/2020/PT MDN.8.10.11.12.Bahwa dalam pertimbangan halaman 49 Putusan Pengadilan Negeri Medan,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Surat KeputusanPemberhentian TERBANDING bertentangan dengan Akta Pendirian YayasanKesehatan HKBP karena tidak ada mekanisme Nomenklatur Diberhentikan SecaraTidak

Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana; Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentangpemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalamkaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitandengan

Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKLdilakukan dengan berencana; Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentangpemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalamkaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitandengan jabatan atau perbuatan pidana berencana yang dihukum dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas

mana jugaditegaskan kembali dalam konsideran memutuskan Kesatu yangmenetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal 30 Agustus2013 yang merupakan akhir bulan sejak putusan mempunyai kekuatanhukum tetap, bukan terhitung sejak tanggal 14 Desember 2018sebagaimana pemahaman Penggugat tersebut ;Bahwa penulisan tanggal 14 Desember 2018 dalam uraian akhir objeksengketa dimaksud bukanlah merupakan penetapan perhitungan mulaiberlakunya pemberhentian

tidak hormat sebagai Pegawai Negeri SipilHalaman 26 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUNMDN.20.21.22.atas nama Penggugat, melainkan tanggal dimaksud haruslah dimaknaisebagai tanggal diperbuat dan atau ditandatanganinya surat Keputusan ;Bahwa kebalikannya jika kemudian Tergugat memperbuat tanggalditetapbkannya Surat Keputusan tertanggal 30 Agustus 2013, padahalkenyataannya surat keputusan dimaksud baru diperbuat danditandatangani pada tanggal 14 Desember 2018, hal demikianlah yangnyatanyata menyimpang

jelasnamun Tergugat tidak melaksanakan perintah dalam pasaltersebut;Bertentangan dengan Peraturan Gubernur KalimantanTimur No.04 Tahun 2007 tentang ketentuan Tenaga Kontrak(Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur, khusunya pasal 10 Tentang penilaianHalaman 18 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMDKinerja dan BAB IV tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak(pegawai tidak tetap) yang menyebutkan bahwa hanya ada2 (dua) istilah yaitu Pemberhentian dengan hormat sesuaiPasal 12, dan Pemberhentian

tidak hormat sesuai pasal 13,dengan demikian Tidak ada ditemukan dalam PeraturanGubernur tersebut mengenai Tidak di Perpanjang KontrakKeya Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap untukmemberhentikan seorang Tenaga Kontrak.b.

Rumusan HukumKamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan pada pokoknyabahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yangberkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan padaputusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik tanpa tidak perlu diajukan upayaadministratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundangundanganyang bersangkutan;Halaman 31 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLGMenimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telahdinyatakan sebagai

Kini Tergugat menghukum Penggugat kembali melaluikeputusan pemberhentian tidak hormat dalam bentuk KTUN yangmenjadi obyek gugatan.Berdasarkan berbagai fakta di atas, maka KTUN yang dikeluarkan olehTergugat bertentangan dengan berbagai peraturan perundangundangan yangberlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik, terutama Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UndangundangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UndangundangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

selanjutnya ke Unit Pangkalan Susu dansemua perintah tersebut dilaksanakan oleh Penggugat; Bahwa saat Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat kantor TanjungPura, Penggugat bertugas di bagian penagihan; Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat pada tanggal 9 Januari 2019 melalui surat pemberhentiantidak hormat dengan Nomor: 888 04/SK/2019; Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tanpa diberikan uangpesangon oleh karena Tergugat menganggap pemberhentian Penggugatmerupakan pemberhentian

tidak hormat (vide bukti T2); Bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan tanpa diberikan suratperingatan sebelumnya atas kesalahan yang dilakukan Penggugat; Bahwa dugaan atas kesalahan yang dilakukan Penggugat dimuat diharian lokal pada Februari 2017 (vide T3 dan T4); Bahwa Penggugat melakukan tindakan yang kurang terpuji kepadaatasannya H.

Rumusan HukumKamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan pada pokoknyabahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yangberkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan padaputusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik tanpa tidak perlu diajukan upayaadministratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundangundanganyang bersangkutan;Halaman 31 Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.PLGMenimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telahdinyatakan sebagai

politik;atau; d. jpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahHalaman 52 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana; aanananann === wane ne eee n enn nee Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentangpemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemberhentian

tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalamkaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitandengan jabatan atau perbuatan pidanaberencana yang dihukum denganpidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun; Menimbang, bahwa substansi objek sengketa a quo merupakanpemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atas nama Daruslan, SH. ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Putusan Nomor:70/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl. tanggal 15 Maret 2018 karena Penggugatmelakukan

Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana; 777 ==Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentangpemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalamkaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana

Tergugat membuat/menerbitkan Obyek sengketa telah salahmengkwalifikasi Tindak Pidana Korupsi bersamasama masukmenjadi alasan Pemberhentian tidak hormat Pegawai NegeriSipil, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4)UndangUndang No.5 tahun 2014 jo pasal 9 PeraturanPemerintah No. 32 tahun 1979 jo Pasal 250 Peraturan PemerintahNo. 11 tahun 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:1.

Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana; Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentangpemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalamkaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitandengan

Dengan demikianterbukti surat keputusan pemberhentian tidak hormat yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat yuridis karena bertentangan denganPasal 87 ayat (4) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 48 Tahun 2016Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif KepadaPejabat Pemerintah, Pasal 250 huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 247 PPNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeriserta melanggar UndangUndang Nomor

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara RepublikIndonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; danj Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan;Bahwa karena KTUN Objek Sengketa merupakan KTUN yangdikeluarkan berdasarkan putusan Pengadilan sehubungan dengantindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Penggugat, putusanPengadilan mana kemudian dijadikan dasar untuk melaksanakanketentuan hukum yang berlaku di bidang kepegawaian denganmengeluarkan keputusan pemberhentian

tidak hormat terhadapPenggugat, kami berpendapat bahwa KTUN Objek Sengketa tidaklahdapat dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini ;2.

adalahkarena Penggugat telah dinyatakan bersalah dan karenanyadihukum sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang telahdilakukannya ;Bahwa karena KTUN Objek Sengketa merupakan KTUN yangdikeluarkan berdasarkan putusan Pengadilan sehubungan dengantindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Penggugat, putusanHalaman 89 dari 114 halamanPutusan Nomor : 9/G/2019/PTUN.JBIPengadilan mana kemudian dijadikan dasar untuk melaksanakanketentuan hukum yang berlaku di bidang kepegawaian denganmengeluarkan keputusan pemberhentian

Bahwa penulisan tanggal 14 Desember 2018 dalam uraian akhirobjek sengketa dimaksud bukanlah merupakan penetapanperhitungan mulai berlakunya pemberhentian tidak hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, melainkan tanggaldimaksud haruslah dimaknai sebagai tanggal diperbuat dan atauditandatanganinya surat Keputusan ;17.

sanksi yang berupa pemberhentian tidak hormatdari jabatan notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatannotaris;Berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa objeksengketa dalam perkara a quo adalah produk Tata Usaha Negara yang sudahbersifat final, dan tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia terlebih dahulu, mengingat bahwa PutusanMajelis Pengawas Pusat Notaris tersebut bukan merupakan putusan pemberiansanksi yang berupa pemberhentian

tidak hormat dan/atau pemberhentiandengan hormat dari jabatan Notaris, sehingga jelas bahwa pertimbangan hukumJudex Facti dan Judex Juris dalam putusan a guo adalah keliru dan demi hukumharus ditolak;Judex Facti dan Judex Juris Telah Khilaf Dan Melakukan Kekeliruan YangNyata Karena Terbukti Tidak Tepat Dalam Menerapkan Hukum MengenaiJangka Waktu Pengajuan Gugatan;27.

Bahwa prosedur dan tata cara Pemberhentian Tidak Hormat KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sebagai PNS tersebut diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil sebab dalam PP No 11 Tahun 2017 tidak ada pasal yang mengaturprosedur secara jelas tentang tata cara Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan