Ditemukan 3747 data
Mohammad Azmy Ismail
Termohon:
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Direskrimum Poldasu Cq. Kasubdit I TP Kamneg Ditreskrimum Poldasu
11 — 5
KARYADI, S.IP bin ESRAN H DEHEN
Termohon:
KEJAGUNG RI cq KEJATI KALTENG cq KAJARI BARSEL selaku Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Barito Selatan
9 — 2
RATRI PURNANINGRUM
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Cirebon
36 — 6
STANISLAUS YONAS MOAT SUBU Alias MAN
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA BARELANG
9 — 0
RIAWAN, S.H., M.H.
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek
5 — 0
SRI ARTINA
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR BINJAI SATUAN RESERSE KRIMINAL
37 — 12
RHIKI ELFMAN MARTUA PAKPAHAN Bin RUDOLF HEYMAN
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM DIRRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
16 — 6
DRS. WAZIRUDDIN, MM
Termohon:
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
53 — 13
1.Toni Gultom
2.Jefri Gultom
Termohon:
KEPALA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR SIMALUNGUN
62 — 5
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
79 — 57
telah diberi aturanaturan yang terang dengan tidakdiperbolehkannya Hakim Praperadilan untuk memeriksa materi pokok perkarakarena Praperadilan hanya diberikan kKewenangan untuk menilai dari segi formildari alat bukti tersebut, dengan tidak memasuki pokok perkara;Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka dalampemeriksaan permohonan praperadilan ini hanya akan dipertimbangkan buktibukti yang berkaitan dengan permohonan praperadilan yang diajukan olehPemohon Paperadilan yaitu tentang sah
atau tidaknya penetapan tersangka;Menimbang, bahwa permasalahan pertama yang harus dijawab adalahApakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka setelan PemohonHalaman 69 dari 81 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Ttesebagai Pejabat Pemerintah telah dinyatakan tidak melakukan kesalahanberdasarkan pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah?
SAPUTRA Als PUTRA Bin RUDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau cqKepala Kepolisian Resor Kota Barelang cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Barelang
33 — 0
TENGKU MUHAMMAD HAFIZAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau cqKepala Kepolisian Resor Kota Barelang cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Barelang
30 — 0
HAIROL
Termohon:
Cq.. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Barelang
36 — 0
LENGGANG ALAM Bin H.AHMAD BADARUDDIN. Alm
Termohon:
Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kajati Sumatera Selatan Cq. Kajari Empat Lawang
33 — 0
BENNY SETIAWAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JATENG
6 — 2
SANTOSO Bin TANTO HIN Alm
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH Cq.DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
28 — 25
TAMMAT TARIGAN
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
29 — 11
YOHANNES HARTANTO
Termohon:
SATRESKRIMPOLRES PASURUAN
66 — 16
DENI SIMANJUNTAK, S.S.T
Termohon:
1.Pemerintah Cq KAPOLRI di jakarta Cq Kapoldasu di Medan Cq Kapolresta
2.Pemerintah Cq KAPOLRI di Jakarta Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTA Cq KASAT LANTAS KAPOLRESTA Deli Serdang
3.Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU
11 — 9
TRIADI SULISTIO Anak Dari THIO SUY TJONG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN R.I DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
181 — 47
ChevronPacific Indonesia).Dengan demikian dikaitkan dengan obyek permohonan Pemohon adalahmengenai sah atau tidaknya penetapan Tersangka maupun penyitaan atasnama Pemohon dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atausebagaimana Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Vang,maka obyek yang demikian merupakan kewenangan Praperadilan, sehinggaPengadilan Negeri berwenang untuk mengadili.IV.