Ditemukan 2882575 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 11-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 PK/Pdt/2020
Tanggal 11 Juni 2020 — RADINKA ARIAPANDITYA DJAN lawan BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DKI JAKARTA dan DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA, DK
215110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan peninjauan kembali a quobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengansaksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yangditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 26 Juni 2019, merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
    kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata serta suatu bukti baru (novum) berupa:1.
    Nomor 157 PK/Pdt/20202019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 September 2019,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti, ternyataterdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata danbukti baru (novum) yang diajukan bersifat menentukan dalam putusan aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa adalah milik Sie Sioe Ho berdasarkanSertifikat Hak Milik (SHM) masingmasing Nomor 130/Menteng, Nomor131/Menteng dan Nomor 132/Menteng tidak dapat
Putus : 31-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 PK/Pdt/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — HASLINDA lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI KEPALA PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA, DKK dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI ACEH cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH UTARA
5217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 29 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwadalam putusan ini terdapat suatu
    kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dan ditemukan bukti baru (novum) yang bersifat menentukan berupa:1.
Putus : 25-08-2021 — Upload : 21-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 PK/Pdt/2021
Tanggal 25 Agustus 2021 — H. DG. PATOBO, Dkk Lawan PT AGRO SARIMAS INDONESIA (ASI), Dk Dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BUPATI INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL dan PROMOSI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, yang kini telah diubah menjadi KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, Dk
9024 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-10-2005 — Upload : 25-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47PK/PID/2005
Tanggal 6 Oktober 2005 — H. DADANG SUNARTO
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dadang Sunarto pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Desember 2003 sampaidengan bulan Mei 2004, bertempat di Kantor DPC PPP Panji Permai Blok UNo.14 Kabupaten Situbondo atau setidaktidaknya disuatu tempat tertentu yangmasih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ia Terdakwa H.Dadang Sunarto dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar ataumenggunakan surat palsu seolaholah sebagai surat yang sah tentang suatu halyang dipalsukan bagi persyaratan
    Dadang Sunarto pada waktu dan tempatsebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, ia terdakwa H.Dadang Sunarto dengan sengaja dan mengetahui surat sebagai yang diperlukanuntuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilu adalah tidak sah ataudipalsukan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan sebagai suratsah yaitu :Ia Terdakwa H.
    Dadang Sunarto terbukti secara sah menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana menggunakan suatu surat yangtidak sah yang diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalampemilu sebagaimana tersebut dalam catatan Penuntut Umum subsidair yangdiatur dalam pasal 137 ayat 4 UndangUndang Nomor 12 tahun 2003tentang Pemilu ; Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama9 (sembilan) bulan ; Menyatakan barang bukti berupa :1.
    Dadang Sunarto tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengajamenggunakan suatu surat yang tidak sah yang digunakan untuk menjalankansuatu perbuatan dalam pemilu ; Menjatuhkan......
    Putusan.......1.Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 20 Oktober2004 No. 335/Pid/2004/PT.Sby tersebut dengan jelas memperlihatkan suatukekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;Demikian ini dikarenakan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primairmaupun dalam dakwaan subsidair dalam perkara a quo adalah tindak pidanaPemilu (Undangundang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum),seharusnya Pemohon (Terdakwa) diperiksa berdasarkan surat dakwaanmelakukan tindak pidana yang
Putus : 31-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 PK/Pdt/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — H.M. NAJMI (baik kedudukannya sebagai Wakil PT Bara Rantau Duku maupun selaku pribadi), DK lawan PT CAHAYA BARA MULIA (PT CBM) dan NOTARIS NURHAYATI, S.H
567 Berkekuatan Hukum Tetap
  • besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima masingmasing pada tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 7September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalamputusan ini terdapat suatu
    kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyatadan ditemukan bukti baru (novum) yang bersifat menentukan berupa: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Afrizal tertanggal 5 Agustus2018, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P1;Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembalimemohon putusan sebagai berikut:Pemohon Peninjauan Kembali I:1.
Putus : 16-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677 PK/Pdt/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Lawan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
9020 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 PK/Pdt/2019
Tanggal 16 Desember 2019 — PT MTEK INTERNATIONAL INDONESIA lawan PT YUDO INDONESIA
10757 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 9 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382 PK/Pdt/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — PURWANTININGSIH lawan PT GRAHA SEJAHTERA BAROKAH dan EDI ZAKARIA alias EDY ZAKARIA, DKK
6526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 18 Desember 2018 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali padapokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu
    kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta adanya novum (buktibaru) berupa:1.
Putus : 15-05-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 PK/Pdt/2020
Tanggal 15 Mei 2020 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SUMATERA SELATAN lawan SITI KHADIJAH (Isteri (Almarhum) Yahuza bin Madun), DKK dan YAYASAN WAKAF MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, DK
16460 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 15 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
    kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata serta terdapatnya suatu bukti baru (novum), berupa:a.
    Nomor 282 PK/Pdt/2020peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal15 Februari 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Maret2019 dan Tambahan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Juli2019 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan Judex Jurns tidakterdapat suatu kekhilafan
    hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan buktibaru (novum) yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam putusan aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa buktibukti baru yang diajukan berupa:1.
Putus : 27-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 PK/Pdt/2022
Tanggal 27 Juni 2022 — HENGKY SAPUTERA Lawan WARGA RW 04 DAN RW 014 KELURAHAN BIDARACINA, KECAMATAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR, yang diwakili oleh: Hj. SRI RINI SOEDARJONO, DKK Dan GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DKK
6941 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-12-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1328 PK/Pdt/2023
Tanggal 20 Desember 2023 — Hj.HUSRIYAH, DKK VS ADRIAN HARTANTO, DKK
2913 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-03-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/Mil/2023
Tanggal 3 Maret 2023 — HERI KURNIAWAN;
5011 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-09-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 943 PK/Pdt/2022
Tanggal 12 September 2022 — 1. OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Dk Lawan Dra. Hj. AIDA MUSPIAH Dan PT AIA — CABANG MATARAM
14715 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-02-2009 — Upload : 20-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33PK/PID/2008
Tanggal 11 Februari 2009 — AFUI BIN AKOB
176 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NegeriSerang sebagai berikut :Pertama :Primair :Bahwa ia Terdakwa Afui bin Akob baik secara bersamasama ataupunbersekutu satu sama lainnya dengan Djai Kasiin (dalam berkas perkaraterpisah) atau bertindak secara sendirisendiri baik sebagai pelaku atau turutserta melakukan, dalam kurun waktu antara tanggal 7 Agustus 2000 sampaidengan tahun 2001, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000sampai dengan 2001, bertempat di Kantor Kecamatan Cikande, KabupatenSerang, atau setidaktidaknya pada suatu
    tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Serang telah menyuruh mencantumkan suatu keteranganyang palsu dalam suatu akte autentik, yang kebenarannya harus dinyatakanoleh akte tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruhorang lain untuk mempergunakan seolaholah keterangan yang telah diberikanitu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan dari aktetersebut dapat menimbulkan kerugian, perobuatan tersebut dilakukan dengancaracara sebagai berikut :Hal. 1 dari 16
    , kemudian lokasi tanah berubahdari lokasi blok 06 menjadi blok 05, dan harga jual beli yang seharusnyaseharga Rp 24.000.000, meniadi Rp 5.950.000, adanya perubahan siteplan pabrik PT Gunung Meranti Jaya, karena luas tanah berubah site plandirevisi dan akibat semua itu saksi Husni Tamrin mengalami kerugian,adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata ;a. Mengenai perubahan luas tanah dari seluas 988 m? menjadi seluas 1692m?
    adalah perubahan lokasi tanah dari lokasi blok 06 menjadi lokasi blok 05adalah suatu kekeliruan yang nyata ;. Mengenai kerugian saksi Husti Tamrin :Sesuai dengan keterangan saksi Udin Sanudin (saksi Pelapor/korban)bahwa tanah yang dijualnya kepada Pemohon PeninjauanKembali/Terdakwa bulan Agustus 2000 adalah tanah warisan almarhumSatam. Keterangan saksi Udin Sanudin tersebut bersesuaian denganketerangan saksi Karmawan bin Yasin, Djai Kasiin dan Rainan Efendibin Ribut.
    di atas adalah jelas Akta Jual Beli No.203/2001 tanggal 11 Mei 2001 tersebut hanya merupakan hasil rekayasadan kebohongan untuk merugikan kepentingan Pemohon PeninjauanKembali/Terdakwa ;Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Agung yangberpendapat bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwamengakibatkan kerugian bagi saksi Husni Tamrin tersebut adalahmerupakan suatu kekeliruan yang nyata ;.
Putus : 04-10-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1018 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — ZULFIKAR HABIBI
3315 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-12-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1212 PK/Pdt/2023
Tanggal 6 Desember 2023 — ALDILLA HANIFATUNISSA VS ROIDA MANULANG
5839 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-11-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 PK/Pdt/2019
Tanggal 19 Nopember 2019 — EFFI IDAWATI DK VS MUHAMMAD MUWARDI
9253 Berkekuatan Hukum Tetap
  • a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 18 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu
    Nomor 848 PK/Pdt/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon PeninjauanKembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata tidak dapat dibenarkan, sebab telah terbukti Para Tergugat telahwanprestasi karena tidak mengembalikan sisa modal Penggugat yang adapada Para Tergugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);Bahwa lagi pula, setelah mempelajari pertimbangan dalam putusanJudex Juris
    Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dihubungkan denganmemori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, alasanpeninjauan kembali hanya merupakan pengulangan terhadap halhal yangtelah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Juris dan Judex Facti danmerupakan perbedaan penafsiran terhadap hasil pembuktian atas fakta dankenyataan antara Judex Juris dan Judex Facti, sehingga hal tersebut bukanmerupakan kekhilafan Hakim atau suatu
Putus : 03-11-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970 PK/Pdt/2022
Tanggal 3 Nopember 2022 — 1. R. EDWARD LUMBAN TOBING, Dkk Lawan 1. PENDI LUMBAN TOBING, Dkk
671 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 PK/Pdt/2022
Tanggal 27 Juni 2022 — LIE BO TA Lawan JOSEPH MARZUKI, S.H., S.E, DKK
5611 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-06-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 PK/Pdt/2020
Tanggal 24 Juni 2020 — I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA Lawan NI NYOMAN SETIARI, DKK Dan NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, S.H., DKK
22868 Berkekuatan Hukum Tetap