Putusan Nomor 845 K/Padt.SusPHI/201622.23.24.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota SurabayaNomor 500/6360/436.6.12/2015, tanggal 01 September 2015, Perihal:Penjelasan, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pekerja (Ria Ana Wati)menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentua (PKWT) Nomor41/SP/SDM & Umum/V/2015, tanggal 06 Mei 2015 a/n.

terkait dengan kasus Frasademi hukum dalam Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003, khususnya pada syarat; Telah dilakukan Pemeriksaanoleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturanperundangundangan, dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan KotaSurabaya menyatakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidakboleh/tidak dapat memberikan nota pemeriksaan kepada pekerja/buruhkarena alasan nota pemeriksaan tersebut adalah sebagai dokumenrahasia, sebagaimana dalam Suratnya Nomor 500/4997/436.6.12

diindahkan;Bahwa mengingat Tergugat telah Penggugat undang sebanyak 2 (dua)kali, namun tidak berkenan hadir, maka Penggugat mengirim suratpermohonan pencatatan perselisihan hubungan kerja industrial tertanggal14 September 2011 kepada Dinas Tenaga Kerja di Surabaya;Bahwa kemudian para pihak in casu Penggugat dan Tergugat dimintahadir oleh Disnaker Surabaya selanjutnya dilakukan mediasi oleh Mediatorhubungan industrial, yang pada akhirnya Mediator hubungan industrialmemberikan anjuran Nomor : 560/288/436.6.12

PT.CITRA PETALA;Bahwa karena tidak ada kejelasan terhadap hakhak Penggugat yang belum jelasmaka Penggugat mengirim surat bernomor: 01/EXSTERNAL/ XII/2010 tertanggal 27Desember 2010 tentang Mohon Penyelesaian Kepada Tergugat;Bahwa tidak ada tanggapan maupun jawaban terhadap upaya yang dilakukan olehPenggugat sehingga permasalahan tersebut oleh Penggugat diajukan ke Dinas TenagaKerja Kota Surabaya yang selanjutnya dimediasi;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menerbitkan anjuran Bernomor:560/866/436.6.12

SusPHI/2020orang Penggugat tersebut, maka berakhir pula hak dan kewajiban diantara mereka;Bahwa Anjar Lesmana (Penggugat 2) dan Andryas Harianto(Penggugat 44) adalah pekerja pada Tergugat yang telah habis masaPKWT nya pada tanggal 25 Mei 2016, sementara Nota Pemeriksaan Nomor560/5953/436.6.12/2016 baru terbit setelannya yaitu tanggal 27 Juni 2016sehingga tidak dapat berlaku surut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Penggugat tidak dapat diterimadengan pertimbangan Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya No. 41 / PHK / V / 2010, tertanggal 31 Mei 2010, yang dijadikanlampiran gugatan tidak menyebutkan nama Penggugat , Penggugat Il danPenggugat Ill ;16.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Penggugat , Penggugat Ildan Penggugat Ill mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan melampirkan Surat dariDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No : 560/4750/436.6.12

9 Bahwa karena tidak ada kejelasan terhadap hakhak Penggugat yang belum jelasmaka Penggugat mengirim surat bernomor : OI/EXSTERNAL /XII/2010tertanggal 27 Desember 2010 tentang mohon penyelesaian kepada Tergugat ;10 Bahwa tidak ada tanggapan maupun jawaban terhadap upaya yang di lakukanoleh Penggugat sehingga permasalahan tersebut oleh Penggugat di ajukan keDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang selanjutnya di Mediasi ;11 Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Menerbitkan anjuran bernomor:560/866/436.6.12

Sesuai dengan Surat Anjuran yang dilampirkan oleh Para Penggugatdalam gugatan perkara ini dan Surat Pengantar Dinas Tenaga KerjaSurabaya Nomor 560/2194/436.6.12/2013 mengenai Anjuran MediatorNomor 46/PHK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 jelas sekali ditujukan kepadaFederasi Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur berkantor di JalanLempung Tama Nomor 18 A, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep,Surabaya, karena saat itu Para Penggugat menjadi organisasi yangditunjuk Para Penggugat untuk mewakili kepentinga Para

Dikarenakan bukti P14 yakni Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dariDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan Nomor 005/6339/436.6.12/ 2013yang menerangkan Direktur Tergugat/Termohon Kasasi ditetapbkan sebagaiTersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja kotaSurabaya dalam perkara tindak pidana ketenagakerjaan Pasal 148 jo. PasalHalaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.SusPHI/2015186, Pasal 93 ayat 2 huruf f jo. Pasal 186, Pasal 77 ayat 2a jo.

Nomor 1355 K/Pdt.SusPHI/2017seksama dan berdasarkan surat Dinas Tenaga Kerja Kota SurabayaNomor 560/6431/436.6.12/2015 tanggal 3 September 2015 PerihalAnjuran dan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya Nomor 69/PHI/IX/2015 Tentang Perselisihan PemutusanHubungan Kerja antara PT Infomedia Nusantara dan PT Infomedia SolusiHumanika dengan Sdr.

Bahwa surat Tergugat (PI Telkom Indonesia) NomorTel.332/PS.000/DR510300000/2016 jelas dan tegas menyatakanhubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak ada, sehinggatidak dilibatkan dan/atau tidak diikutsertakan dalam mediasi, surat manatelah dibuktikan Penggugat yang diberi tanda P.8;Bahwa demikian juga Surat Dinas Tenaga Kerja Nomor560/9220/436.6.12/2016 yang menyatakan surat Tergugat Il (PTInfomedia Nusantara) tentang permohonan pendaftaran perjanjianpemborongan tidak dapat diproses lebih

PerselisihanHubungan Industrial dengan Peradilan Umum maka berimplikasi gugatan ParaPenggugat menjadi kabur;Kuasa Penggugat tidak punya kapasitas (legal standing):5 Bahwa Para Penggugat yang memberi kuasa kepada Pengurus Dewan PimpinanFederasi Serikat Buruh Keadilan (DP FESBUK) adalah tidak mempunyai legalstanding sebagai kuasa hukum, diuraikan sebagai berikut :Sesuai dengan surat anjuran yang dilampirkan oleh Para Penggugat dalamgugatan perkara ini dan surat pengantar Dinas Tenaga Kerja SurabayaNomor: 560/2194/436.6.12

Dikarenakan buktiP14 yakni Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan Nomor005/6339/436.6.12/2013 yang menerangkan Direktur Tergugat/ TermohonKasasi ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri SipilDinas Tenaga Kerja kota Surabaya dalam perkara tindak pidanaketenagakerjaan Pasal 148 jo Pasal 186, Pasal 93 ayat 2 huruf f jo Pasal186, Pasal 77 ayat 2a jo Pasal 78 ayat 1 jo Pasal 188 ayat (2) jo Pasal 187Undang Ketenagakerjaan

Nomor 369 K/Pdt.SusPHI/201610.11.12.Jadi barangbarang berupa kursi Type 186 T yang dipesan olehMargaretha R.A. sebanyak 200 pcs dengan harga perpcs.sebesar Rp135.000,00 x 200 Pcs = Rp27.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah);Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi Isdiantoro jelas melakukanperbuatan yang merugikan perusahaan, dikategorikan/dikulifikasikansebagai perbuatan kategori berat berakibat PHK, sebagaimana ditentukandalam Peraturan Perusahaan PT Rakuda Furniture (Surat PengesahanNomor 560/475/436.6.12

Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi ternyata tidak dapat membuktikanperaturan perusahaan yang digunakan untuk melakukan pemutusanhubungan kerja kepada Pemohon Kasasi, oleh karena Tergugat/TermohonKasasi tidak memiliki peraturan perusahaan sewaktu melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi, bahwa berdasarkan PenjelasanKepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya melalui Surat Nomor560/436.6.12/2015 tanggal 18 Desember 2015, bahwa Termohon Kasasimemiliki peraturan perusahaan sejak disahkan oleh

Srijaya, yang diberi tandabukti T12 ;13 Foto copy Surat Nomor : 005/6563/436.6.12/2013, tertanggal 18 Oktober 2013dengan ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. SRI JAYA, yang diberitanda bukti T13 ;Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksiuntuk didengar kesaksiannya dan saksisaksi tersebut telah disumpah menurutagamanya dipersidangan, yaitu Sdr. Pipit Ramelano, Sdr. Suntoro dan Sdr.

Nomor 153 K/Pdt.SusPHI/201313 Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, di perusahaanTergugat tidak ada Peraturan Perusahaannya, sehingga tidak adaaturan hukum secara intern yang digunakan sebagai dasar hukum;14 Bahwa dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat danTergugat telah melakukan mediasi yang di mediatori oleh mediatordari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan telah mendapatkananjuran dengan Nomor 560/4094/436.6.12/2012 yang dikeluarkanpada

tertanggal 10 Maret 2016,yang selanjutnya diberitanda P1;Fotocopy, Surat Pelaporan Pengabaian Kepastian Hukum Pekerja,tertanggal 09 September 2018 kepada Kepala Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya diberitanda P2;Fotocopy, Surat Pelaporan Pengabaian Kepastian Hukum Pekerja,tertanggal 16 September 2016 kepada Kepala Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya diberitanda P3;Fotocopy, Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota SurabayaNomor : 560/3387/436.6.12

/2016, perihal Nota Pemeriksaan tertanggal20 April 2016, yang selanjutnya diberitanda P4;Fotocopy, Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota SurabayaNomor : 560/3387/436.6.12/2016, perihal Tanggapan Pengaduantertanggal 22 Juni 2017,yang selanjutnya diberi tanda P5;Fotocopy, Surat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo. 33 Tahun 2016 tertanggal 17 Nopember 2016, yang selanjutnyadiberi tanda P6;Fotocopy, Surat Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 7/PUUX1IV/2014tertanggal 04 November

ternyatasesuai aslinya yang diberi tanda T1 sampai dengan T6, yaitu sebagai berikut :1 Fotocopy Surat Peringatan ke III berikut pemutusan hubungan kerja tanggal 5Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T1; 2 Fotocopy Surat Peraturan Perusahaan yang pernah diajukan dan telahmendapat pengesahan pada bulan Juli 1994, yang selanjutnya diberi tandaBukti T2; 3 Fotocopy buku pedoman Peraturan Perusahaan bagi karyawan, yangselanjutnya diberi tanda Bukti T3;4 Fotocopy Surat pengesahan Nomor : 560/4414/436.6.12

sepihak dari Tergugattersebut dan mengupayakan penyelesaian secara Bipartit namun tidakmendapatkan tanggapan ;Bahwa menurut UU No.13 Tahun 2003 Tetang Ketenagakerjaanbilamana telah dilakukan upaya melalui Bipartit namun tidak mendapatkantanggapan dari pihak terkait maka perundingan bipartite dianggap telahdilaksanakan namun gagal ;Bahwa selanjutnya Penggugat mencatatkan perselisihan di DinasTenaga Kerja Surabaya guna penyelesaian melalui Mediasi yangselanjutnya terbit anjuran Mediator No. 560/248/436.6.12

surat Tergugat Ill tersebut tergugat Il haruslahmelaksanakan pemenuhan formasi dimaksud bukan justrumembiarkannya, karena penggugat telah menjadi pekerja outsourcingselama 2 (dua) tahun secara terus menerus sejak tahun 2009 sampaidengan 2011, bahkan penggugat telah berulangulang mendapatkanpenghargaan The Best Front Liner yang dilakukan oleh Tim penilaikinerja dari Tergugat ll sebagai syarat untuk mendapatkan pegawai tetap;Bahwa, sesuai Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor.560/4602/436.6.12

Photo copy, surat Tergugat Il yang ditujukan kepada Kuasa PenggugatNomor : B.77KWIX/HKM/06/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihaltanggapan pengaduan dan permohonan, yang selanjutnya diberi tandabukti P8;Photo copy, surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang ditujukankepada kuasa Penggugat dengan Nomor : 560/4602/436.6.12/2015tanggal 22 Juni 2015 perihal penjelasan, yang selanjutnya diberi tandabukti P9;Saksi Decky Yunindra Muda, S.E.

ditolak, karena secaranyata Pemohon Kasasi tidak pernah menerima surat dari Termohon Kasasisebagaimana Bukti T4, dan patut diduga Bukti T4 yang diajukan oleh TermohonKasasi adalah bukti yang direkayasa;5 Bahwa selain itu Bukti P6 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi isinya adalahmencabut surat sebagaimana Bukti T3 yang diajukan oleh Termohon Kasasi,sehingga Bukti P6, mempunyai kekuatan hukum pembuktian, yang memperkuatterhadap Bukti P4, yaitu Surat Anjuran Dinas Tenagakerja Kota Surabaya Nomor560/46. 15/436.6.12

Citra Petala;Bahwa karena tidak ada kejelasan terhadap hakhak Penggugat yang belumjelas maka Penggugat mengirim surat Nomor: 01/EXSTERNAL/XII/ 2010tertanggal 27 Desember 2010 tentang mohon penyelesaian kepadaTergugat;Bahwa tidak ada tanggapan maupun jawaban terhadap upaya yangdilakukan oleh Penggugat sehingga permasalahan tersebut oleh Penggugatdiajukan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang selanjutnya dimediasi;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menerbitkan anjuran bernomor :560/866/436.6.12

Nota Pemeriksaan Nomor : 560/2078/436.6.12/2009 tanggal 13 April 2009 ;3. Surat Jawaban Nota Pemeriksaan tertanggal 17 April 2009 ; Menimbang,bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan buktibukti surat berupa :47. Tanda Daftar Perusahaan, perusahaan Perorangan dari PemerintahKota Surabaya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman modalNomor : 1301014507, Nomor TDP : 13155215888, berlaku sampai dengantanggal 17 Januari 2006, tertanggal 17 Juni 2002 ;1.

Garam (Persero);22.Bahwa, berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya Nomor : 500/6360/436.6.12/2015, tanggal 01 September2015, Perihal : Penjelasan, yang ditujukan kepada Kuasa HukumPekerja (Ria Ana Wati) menyatakan bahwa Perjanjian Kerja UntukWaktu Tertentua (PKWT) No. 41/SP/SDM & Umum/V/2015, tanggal06 Mei 2015 a/n.

Photo copy, surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor :560/6360/436.6.12/2015, tanggal 1 September 2015, perihalpenjelasan yang ditujukan kepada kuasa hukum Penggugat, yangselanjutnya diberi tanda bukti P3;4. Photo copy, surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor : 03/PHK/I/2016, tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antaraPT. Garam (Persero) dengan Sdri Ria Ana Wati, tanggal 11 Janauri2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P4.24255.