untuk membeli Chainsaw sebanyak 2 (dua)buah yang digunakan untuk menebang kayukayu besar yang ada di tanahperkara tersebut dan saksi ikut menebang kayu di sana;21e Bahwa saksi tidak ingat jarak antara sertifikat tanah tersebut terbit dengandigadaikannya ke bank, akan tetapi seingat saksi begitu sertifikat keluarlangsung digadaikan ke bank karena uangnya akan dipergunakan untukmembersihkan tanah tersebut oleh Husni Zailif dengan cara mengupahorang lain;e Bahwa saksi mengetahui dan melihat orang agrarian

(BPN) mengukur tanahmilik Husni Zailif tersebut, karena saksi juga mempunyai tanah di sana,setelah orang agrarian (BPN) yang bernama si Ir, Thabrani, dan M.

Bukti P9FotokopiPeraturan Menteri agrarian Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2017 Tentang tata cara Blokir Dan Sita (Sesuai denganfotokopi);10. Bukti P10Fotokop!Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Olie Bidi kepada Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 27 dari 59 HalamanYislia Lilis, tertanggal 3 Januari 2010 (Sesuai dengan asli);11. Bukti P11Fotokop!Resume Kuasa Pemohon atas Proses PerkaraPermohonan Atas Nama Andry KP.

dariPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftran TanahBlokir itu bersifat sementara; Bahwa, untuk mediasi Sengketa Pertanahan itu diselesaikan oleh ParaPihak itu sendiri, tidak ada keterlibatan Pejabat atan Badan Tata UsahaNegara didalamnya, sebagaimana diatur dalam di atur dalam UndangUndang Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 38 dari 59 Halaman Bahwa, untuk Tenggang Waktu Blokir Tanah Diatur dalam PeraturanMenteri Agrarian

SYAMSUNAR RASYID kepadaHENGKY DAWIR;Bukti T.Il15, merupakan surat keterangan yang di buat oleh OCTOVIANUSMANO selaku kepala Desa Tobati tertanggal 15 Maret 1998, dibuat olehpihak yang berwenang akan tetapi sifatnya menerangkan, dengan demikiandapat digolongkan sebagai akta dibawah tangan yang menerangkan adanyakepemilikan atas tanah adat ;Bukti T.II16, merupakan permohonan untuk mendapatkan izin pemindahanhak menurut peraturan mentteri agrarian No 14 tahun 19961, digolongkansebagai akta dibawah tangan

No.41/Tobati/2010luas 20.000 M2 atas nama ALFISYAH LIKADINATA;Bukti T.Il16, merupakan permohonan untuk mendapatkan izinpemindahan hak menurut peraturan mentteri agrarian No 14 tahun19961, antara lain berisi permohonan SYAMSUNAR RASYID untukmemindahkan tanah hak milik bekas adat luas 20.000 M2 milikHENGKI DAWIR, alasan pemindahan berdasarkan akta jual belliNo.594.4/138/VII/98 tanggal 15 Maret 1998;Bukti T.Il17, merupakan Akta Jual Beli Nomor 594.4/138/VII/1998yang di buat hari Rabu tanggal 15 Maret

.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) (bukti T.IIl17), dandengan surat berita acara pelepasan hak atas sebidang tanah adat (USWEYT)pada tanggal 15 Juli 1998 antara HENGKI DAWIR dengan Tergugat II (bukti T1), kemudian dengan mendasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/138/VII/1998tanggal 15 Maret 1998 dan surat pelepasan hak Tergugat Il pada tanggal 15Maret 1998 mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura(Turut Tergugat Il) untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut peraturanmenteri agrarian

/PT JAP.Pembanding III) untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut peraturanmenteri agrarian No 14 tahun 19961, selanjunya Kantor Pertanahan KotaJayapura (Turut Tergugat II) melakukan pengukuran sebagaimana hasilnyadalam surat ukur tanggal 03112010 No. 41/Tobati/2010 luas 20.000 m2,kemudian Turut Tergugat II menerbitkan Sertpikat Hak Milik No. 00040, ProvinsiPapua, Kota Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Desa Tobati, dengansurat ukur tanggal 03112010 No. 41/Tobati/2010 luas 20.000 m2, atas

Ketentuan inilah yang akan merupakan alatuntuk melindungi golongangolongan yang lemah yang dimaksudkan itu.Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula pada ketentuan ketentuan yangdimuat dalam pasal 11 ayat 1, yang bermaksud mencegah terjadinyapenguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batasdalam bidangbidang usaha agrarian hal mana bertentangan dengan azaskeadilan sosial yang berperikemanusiaan.

Oleh karenaitu. usahausaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapatdiselenggarakan dengan undang undang (pasal 13 ayat 3).Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa inisedang menjadi dasar daripada perubahan perubahan dalam strukturpertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yang telah/ sedangmenyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau "agrarian reform" yaitu,bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktip olehpemiliknya sendiri

Mengenai posita (point 5) dalam surat gugatan para penggugat dapatlahdijelaskan bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi waktu pembuatan sertifikatadalah dimana pada tahun 1983 Abdul Kadir Suratinoyo orang tergugat Imeminta bantuan adiknya yaitu Awad Umar Alamri suami penggugat I untukmengurus sertifikat kintal karena merasa adiknya Awad UMar ALamri lebihmengetahui dalam pengurusan sertifikat tersebut setelah sertifikat tersebut selesaidibuat oleh agrarian sekarang badan pertahanan bolaang mongondow

setelah Ami Ehe meninggal dunia saya juga Tanya lagi kepada Tinthikalau ada suratsuratnya dan dijawab sudah adaBahwa pada kenyataannya dari tahun 1975 sampai dengan sekarang yangmenempati toko tersebut adalah pemiliknya yaitu Ami EheBahwa saksi pernah mendengar Ulfa Alamri pernah membujuk kepada Tinthimau membayar tanah lokasi tersebut dari perangkat desa yang katanya ulfa maubayar kembali tanah tersebut dengan harga Rp.20.000.000, (dua puluh juta)Bahwa setahu saksi foto copy sertifikat diambil dari Agrarian

I makadalam posita (point 3) dan posita (point 4) dalam gugatan penggugat tidak benar dan tidak dapatditerima kemudian posita (point 5) dalam surat gugatan para penggugat dapatlah dijelaskanbahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi waktu pembuatan sertifikat adalah dimana pada tahun1983 Abdul Kadir Suratinoyo orang tua tergugat I meminta bantuan adiknya yaitu Awad UmarAlamri suami penggugat I untuk mengurus sertifikat atas tanah objek sengketa namun setelahsertifikat tersebut selesai dibuat oleh agrarian

Bahwa melihat itu maka dasar dari Penggugat/Pembanding tetap padaprinsipnya bahwa para Tergugat/Terbanding merupakan adalah warisan Solor (alm), hal ini ditegaskan lagi bahwa berdasarkan kepemilikanadanya proses kepemilikan adanya hukum, adanya UU agrarian danPertanahan yang dari UU Pokok Agraria yaitu UU No.5 th 1960 berubahdan penyelenggaraannya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.24 th1997 yang mana mengacu pada pokokpokok PenyelenggaraanPendaftaran Tanah bagian ketiga Pembuktian Hak dan Pembuktian

Untuk mendapatkan tanda bukti hak/ sertipikat tanah miliktersebut harus didaftarkan pada Kantor Agrarian KabupatenLampung Selatan di Kalianda;5). Dalam hal yang berhubungan dengan pemberian hak miliktersebut, penerima hak dianggap mempunyai kedudukanyang tetap (Domisili) pada Kantor Agraria KabupatenLampung Selatan di Kalianda;6).

Putusan No. 245/PDT/2018/PT MKSmemutus perkara tersebut (perkara perdata perbuatan melawan hukum),sebab perkara tersebut berkenaan dengan persoalan Keputusan Badan TataUsaha Negara ;Putusan MA tanggal 3 Nopember 1971 No.383 K/SIP/1971 sebagai berikut :Menyatakan batal (Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat) suratbukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agrarian (Sertipikat Hak MilikNomor 173 tahun 1996 dengan Surat Ukur No;127/1996 tertanggal 1321996A/NAhmadMukhtar) secara sah tidak termasuk

;Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 menyebutkan :"setiap perjanjian yang bermaksud memberikan sesuatu hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan didepanPejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agrarian yang telah diganti dengan Pasal 37ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, menyebutkan: "Peralihan hakatas tanah dan hak milik atas rumah susun melalui jual beli, tukar

Wright, dengan tegasdikatakan: Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang PokokAgraria mengandung makna bahwa tindakan pendaftaran tanah olehpemilik tanah tidak lain untuk memperoleh pengakuan terhadap hak milikatas tanahnya untuk memperoleh kepastian hukum ;(vide, final report on the review of the basic agrarian law 1960, TA Lang LawAdviser International, Desember 1999, halaman 55);Dengan demikian jika bidang tanah milik seseorang telah disertifikatkantidak mudah bagi orang lain atau pihak

Djauhari telah menjadi sebuahfakta kejahatan pertanahan, sebab disaat proses penerbitansertipikat oleh kantor pertanahan (dahulu agrarian) tentunyaharus mendapatkan persetujuan dari para pemilik batas,namun dalam proses penerbitan sertipikat tersebut tidakpernah pihak pemohon hak membicarakan persoalan tersebutbaik kepada orang tua Tergugat maupun kepada paraTergugat, hal ini dimungkinkan adanya/lahirnya sertipikattanpa warkah sehingga sebagian dari obyek sengketa terserapmasuk kedalam SHM No.377

Surat keterangan tanah tersebut hanyamenerangkan tentang pengakuan seseorang terhadap suatu tanah yangdiketahui oleh Kepala Desa;Menimbang, bahwa menurut peraturan perundangundangan tentang tanah(agrarian) bahwa suatu objek tanah dikatakan milik seseorang ataupun milikbadan hukum dengan surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh yangberwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional bukan dikeluarkan atau diketahuioleh pejabat pemerintahan lainnya dalam hal ini Kepala Desa karenaPemerintah/Negara tidak memberikan

;Bahwa pengangkatan/ pencabutan Sita Jaminan terhadap Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 3337/ Pusaka Rakyat dapat dilaksanakan setelahada putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 125Peraturan Menteri Negara agrarian/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah;f. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3882/ Pusaka Rakyat atasnama Ali Tarigan, luas 180 m?

tidak diperpanjang, sehinggadengan demikian status atas tanah SHGB tersebut kembali menjadi milikNegara, oleh karena itu dengan menunjuk KEPPRES No. 32 tahun 1979,maka Liem Kiem Swie yang menempati tanah (dan bangunan rumahtersebut sejak tahun 1942) yang mendapat prioritas utama untuk membelitanah HGB tersebut yang seharusnya kalau dijual ditawarkan kepada LiemKiem Swie (kini Alm) atau ahli warisnya yakni Pelawan dan saudarasaudara kandungnya, sedangkan rumah yang berdiri di atasnya menurutstelsel agrarian

Sesuaiketentuan PP.10 tahun 1961 Pasal 19 yang berbunyi :Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hakbaru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanahsebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabatdan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri agrarian selanjutnya dalamperaturan pemerintah ini disebut (Pejabat).

Akta tersebut bentuknya ditetapkan olehmenteri agrarian;Bahwa Penyerahan Tanah Tempat Membangun Kantor desa dilakukan olehketurunan Ne Tamorron (Daniel Musu) kepada Kepala Desa Mangontan. Hal ini sesuaidengan bukti T.L.II.01.13 dan Keterangan Saksi SE Tulungallo serta Saksi Tarra SampeToding.

Yohanis Bimbahati karena saksi melihat suratsurat lengkapnya dari agrarian atau sertifikat selain suratsurat tanahtersebut sya mendpatkan informasi tambhan dari keluarganya, kerabat danwarga desa DumDum bahwa memang benar tanah tesebut milik Bpik.Yohanis Bimbahati sehingga membuat tambah yakin dan tidak meragukanlagi untuk membelinya dan saksi tidak mungkin membeli kucing dalamkarung. Setelan selesai proses jual beli dengan Bpk.

Bahwa, demikian juga tanah milik Penggugat, yang terletak di KampungSukasirna (Cibolerang) Letter C. 2106 Persil 17 D.N seluas 1890 m%,dikuasai secara tanpa hak dan alas hukum yang jelas oleh Tergugat , dantibatiba tanpoa melalui prosedur hukum agrarian yang benar tanah milikPenggugat telah beralin menjadi Tergugat , dengan terbitnya Sertifikat HakMilik (SHM) No. 951/Desa Cinunuk Blok Sukasirna, Asal Persil KonversiPersil 17 D.V, C. 2022, GS tanggal 050995, No. 13111/1995, luas 3150meter persegi,

Putusan Nomor 2812 K/Padt/2015yang berbatasan adalah orangorang yang memberikan persetujuan batasdan ukuran tanah dengan menyebutkan nama pemilik tanah yang diukur incasu adalah nama Nurnani (Tergugat VI selaku pemilik tanah);Tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan mutlak diperlukan gunamemenuhi asas contadictoire Delimitatee yaitu suatu asas yang dikenaldalam hukum agrarian dalam proses penerbitan sertifikat/pendaftaran hak;Bahwa oleh karena Kepala Desa tempat letak tanah dan pemilik yangberbatasan

pemiliktanah terhadap pengumuman tersebut, karena letak objek sengketa tersebutberada di Desa Mabodo dan diumumkan di Desa Masalili bukan di DesaMabodo jadi wajar jika tidak ada yang keberatan karena tidak diketahui olehpemilik lahan dan juga tidak diketahui oleh Pemerintah Desa Mabodo,disamping itu pula tanah Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding beradadi Desa Bungi setelah terjadi pemekaran berada di Desa Mabodo danterdaftar di Desa Bungi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah (Kepala Inspeksi Agrarian

sesuai putusan sela dari PTUN Palembang No.31/G/2013 tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan putusan sela PengadilanTinggi Tata Usaha Medan Nomor 108/B/PTUN Medan memasukkanpemikiran kuasa Pembanding/Penggugat yaitu Yusuf Helmi, SH NIP.1966122719940301003 dan saudara Erlina,SH NIP.196102081983032004,Sri Usniarti, SH NIP. 196606021986032001 sangat mempertahankan posisisertifikat yang salah jelas dapat dilihat ukuran melebihi alas hak 47 Metermenjadi 57 Meter tidak prosedural membuat membuat ini dari agrarian