Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Februari 2010 sebesar Rp49.371.351.00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu keempat dasar koreksi yaitupembayaran gaji, Accrued THR dan Bonus Medical Expenses serta FOHTHR Allowance Bonus pada dasarnya tidak diperlukan penghitungankembali

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 161 UndangUndang nomor 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan Penggugat telah menghitung uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dengan perinciansebagai berikutPERHITUNGAN PEMBAYARAN AKHIR Nama :Mastam MahardingNomor Pegawai STC 22Tanggal di terima kerja :10 September 1994Tempat diterima kerja : SorowakoMasa Kerja : 24 tahunGaji Pokok : Rp.12.495.000,PenghasilanGaji Aktual 21Nopember 31Desember2018 :Rp. 16.928.710,Living Allowance Rp. 5.283.871

Menyatakan bahwa Tergugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut :PERHITUNGAN PEMBAYARAN AKHIR Nama :Mastam MahardingNomor Pegawai STC 22Tanggal di terima kerja :10 September 1994Tempat diterima kerja : SorowakoMasa Kerja : 24 tahunGaji Pokok : Rp.12.495.000,PenghasilanGaji Aktual 21Nopember 31Desember2018 :Rp. 16.928.710,Living Allowance Rp. 5.283.871,Uang Pisah(15%xGaji Pokok) Rp. 1.874.25 Rp. 24.086.831,Uang Pesangon :(1 x9

Upah pokok saya tidak seharusnya seperti yang tertulis yaitu Rp.12.495.000, ditambah Livingg Allowance Rp. 3900.000,Rp.16.395.000,seharusnya sdh naik saat kenaikan upah pokoktahun 2015.

Menyatakan bahwa Tergugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut :PERHITUNGAN PEMBAYARAN AKHIR Nama :Mastam MahardingNomor Pegawai STC 22Tanggal di terima kerja :10 September 1994Tempat diterima kerja : SorowakoMasa Kerja : 24 tahunGaji Pokok : Rp.12.495.000,PenghasilanGaji Aktual 21Nopember 31Desember 2018 :Rp. 16.928.710,Living Allowance Rp. 5.283.871,Uang Pisah(15%xGaji Pokok) Rp. 1.874.25 Rp. 24.086.83, Putusan No.02 /Pdt.SusPHI

MASUK KERJA/ 05 Mei 2008 15 Desember 21 Juli 2009 05 Mei 2010PKWT 2008PKWTT 21 Januari 2013 21 Januari 2013 21 Januari 2013 21 Januari2013Overtime Hours: 1,5 0 0 0 0x14,0 0 21.0 02x2,0 0 3.0 03x5.0 0 12.0 04xBasic Salary 2.814.590 2.814.590 2.814.590 2.814.590Position Allowance 0 0 0 0Language Allowance 0 0 0 0Professiomale 0 100.000 0 0AllowanceFamily Allowance 0 0 60.000 60.000Attendance Allowance 100.000 100.000 100.000 100.000Transport Allowance 267.950 237.600 211.200 211.200Shift Allowance

64.000 50.000 68.000 68.000Over time Allowance 915.590 3.134.062 1.714.364 1.714.364Adjustment 0 314.071 314.071Adjustment II 0 0 0Attendance Deduction 0 0 0 0Jamsostek Deduction 56.292 58.292 57.492 57.492TOTAL 4.105.838 6.377.960 4.596.591 4.596.591Pending Salary During 678.214 842.773 831.207 831.207trike 6.

Tunjangan Transport (car allowance) yang diberikan oleh PenggugatKonvensi/TR kepada Tergugat Konvensi/PR adalah merupakankomponen Tunjangan Tetap, karena dalam prakteknya PenggugatKonvensi/TR hanya menyamarkan pemberian Tunjangan Transport (carallowance) kepada Tergugat Konvensi/PR setiap bulannya denganbesaran nilai yang berubah ubah berdasarkan jumlah hari kalenderbukan berdasarkan kehadiran atau ketidak hadiran TergugatKonvensi/PR, artinya: besaran nilai Tunjangan Transport (carallowance) tidak

dipengaruhi oleh kehadiran atau ketidak hadiranTergugat Konvensi/PR sehingga sudah sepatutnya TunjanganTransport (car allowance) adalah termasuk tunjangan tetap.Halaman 11 dari 23 hal.

Menetapkan Tunjangan Transport (car allowance) adalahtunjangan tetap;c.

Dan Penggugat sebagai karyawan tetap mendapatkan gajiterakhir adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengandetail sebagai berikut: Basic Salary (Gaji Pokok) Rp7.000.000,00 Income Allowance (Tunjangan Tetap) Rp1.000.000,00 Total Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap Rp8.000.000,002.

Dan Penggugat II sebagai karyawan tetap mendapatkan gajiterakhir adalah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dengandetail sebagai berikut: Basic Salary (Gaji Pokok) Rp7.500.000,00 Income Allowance (Tunjangan Tetap) Rp1.500.000,00 Total Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap Rp9.000.000,00Halaman 2 dari 13 hal. Put.Nomor 1056 K/Pdt.SusPHI/20172.

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp409.298.512,00 berdasarkanhasil ekualisasi dengan unsur biaya pada PPh Badan yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu keempat dasar koreksi yaitupembayaran gaji, Accrued THR dan Bonus Medical Expenses serta FOHTHR Allowance

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketaberupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp834.394.105,00 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu keempat dasar koreksi yaitupembayaran gaji, Accrued THR dan Bonus Medical Expenses serta FOHTHR Allowance Bonus pada dasarnya tidak diperlukan penghitungankembali

Tunjangan Tidak Tetap : Rp 3.200.000,(Work Relocation Allowance)d. Premi BPJS Kesehatan :Rp 320.000,e. Premi JHT dan JP >Rp 521.663,f.

Tunjangan Tidak Tetap : Rp 3.200.000,(Work Relocation Allowance)d. PremiBPJS Kesehatan : Rp 320.000,e. Premi JHT dan JP >: Rp 521.663,f. Premi JKKdan JKM : Rp 52.509,Total : Rp 13.818.046,(sebelum di potong pajak penghasilan)Bahwa yang benar upah terakhir yang saya terima adalah sebagai berikut:. Upah Pokok : Rp 10,027,474,ab. Tunjangan Tetap Obat : Rp 128.205,c. Tunjangan Tidak Tetap : Rp 3.200.000,(Work Relocation Allowance)d. Premi BPJS Kesehatan : Rp 320.000,e.

antaraPenggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benarhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak tanggal 18Halaman 26 dari 36 Putusan No. 24/Pdt.SusPHI/2018/PN.Smg.Nopember 2010 dengan Upah pokok dan tunjangan tetap terakhir adalahberdasarkan bukti upah trakir T6 yaitu upah Bulan June 2018 terdiri; Gaji PokokRp 10.027.474, ditambah Tunjangan tetap Rp. 128.205, sehinggamengesampingkan bukti P2 yaitu upah Tergugat bulan April 2018, sedangkanWRA (Work Relocation Allowance

Adireksa Sentosa Jayatertanggal 01 November 2010 dengan nomor PC.81/08/2010 dimanaterdapat parafnya saksi KEN MAXMORO SUKOTJO, MBA dan parafnyasaksi YUNIAWATI yang asli digunakan sebagai pembanding.Selembar rekapitulasi daftar lembur karyawan periode bulan Desember2008, dimana terdapat parafnya saksi KEN MAXMORO SUKOTJO, MBAyang asli untuk digunakan sebagai pembanding.Selembar Allowance Weekly PT.

Adireksa Sentosa Jayatertanggal 01 November 2010 dengan nomor PC.81/08/2010 dimana terdapatparafnya saksi KEN MAXMORO SUKOTJO, MBA dan parafnya saksiYUNIAWATI yang asli digunakan sebagai pembanding.10 Selembar rekapitulasi daftar lembur karyawan periode bulan Desember 2008,dimana terdapat parafnya saksi KEN MAXMORO SUKOTJO, MBA yang asliuntuk digunakan sebagai pembanding.11 Selembar Allowance Weekly PT.

pembulatan D 24Total koreksi yang menjadi sengketa USD 21,465,965.23Koreksi Direct Material Cost (Penurunan Cadangan Persediaan) sebesarUSD 1,574,777.00Menurut Terbanding: bahwa pemupukan dana cadangan hanya dapat dilakukan oleh PemohonBanding yang bergerak di bidang usaha perbankan, LKBB dan usahapertambangan, sehingga koreksi negatif atas Biaya Materials dikoreksi positifseluruhnya;Menurut Pemohon : bahwa dalam SPT PPh Badan Tahun 2007, Pemohon Banding telahmelakukan koreksi fiskal negatif atas allowance

2010tanggal 19 Agustus 2010,T.3 Kertas Kerja Penelitian Keberatan,T.4 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP171/WPJ.22/KP.0705/2009tanggal 24 Juni 2009,T.5 Kertas Kerja Pemeriksaan,T.6 Surat Tanggapan Tertulis Nomor : S1363/PJ.07/2012 tanggal 28Februari 2012.bahwa menurut pendapat Majelis, Pemoho Banding bergerak dalam bidangusaha industri perakitan peralatan elektronik.bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan Laporan Laba Rugi KomersialPemohon Banding diketahui saldo akhir cadangan persediaan (Allowance

forslow moving inventories) per 31 Maret 2007 sebesar USD 3,383,685.00.bahwa saldo akhir cadangan persediaan tersebut berkurang menjadi USD1,808,907.00 berdasarkan Laporan Laba Rugi Komersial Pemohon Bandingper 31 Maret 2008.bahwa menurut pendapat Majelis, akun cadangan persediaan (Allowance forslow moving inventories) tersebut tidak tercantum dalam Laporan Laba RugiFiskal Pemohon Banding.Menurut Terbanding:bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkandalam rangka menghitung

besarnya Penghasilan Kena Pajak sesuai Pasal 9ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000.bahwa menurut pendapat Majelis, Pemohon Banding telah benar dalampencatatan saldo akhir cadangan persediaan (Allowance for slow movinginventories) per 31 Maret 2007 sebesar USD 3,383,685.00 dan saldo akhircadangan persediaan (Allowance for slow moving inventories) per 31 Maret2008 sebesar USD 1,808,907.00 pada Laporan

Putusan Nomor 2195/B/PK/Pjk/2018pemakaian bahan bakar (Actual Fuel Consumption) lebih besardibandingkan Fuel Allowance tidak didukung dengan buktibukti yangcukup memadai dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka

tetapHalaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1227 K/PDT/201710.ditahan oleh Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill dinyatakan batal dantidak berlaku lagi, dengan segala akibat hukumnya;Bahwa menunjuk Minutes of Board of Directors Meeting di HotelBorobudur Service Apartment Room 480 tanggal 10 April 1996, yangdihadiri oleh dan antara Penggugat dengan perwakilan Tergugat , TergugatIl dan Tergugat III serta yang lainnya, knususnya menyangkut isi butir 4.1tentang Any Other Business dan 4.2 tentang Allowance

Penggugat (Tubagus Muhammad Sulaeman dan Insinyur Zainal AbidinP Siregar) mendapatkan Allowance for Working Directors, sebesarUS$ 2,000, terhitung sejak tanggal 1 Mei 1996 (akan tetapi untukPenggugat Insinyur Zainal Abidin P Siregar pembayaran sejak tanggal1 Mei 1996 sampai dengan Juli 2008 sudah dibayar);(2). Yang belum dibayarkan untuk Penggugat (Insinyur Zainal Abidin PSiregar) sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan Desember 2012,sebesar 52 bulan x US$2,000 = US$104,000;(3).

dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karenapemakaian bahan bakar (Actual Fuel Consumption) lebih besardibandingkan Fuel Allowance

hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penenunaian kewajibanperpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah sesuai dengan hak dan kewajiban melaluiprosedur dan substansi hukum yang benar yaitu memiliki keterkaitandalam hubungan hukum dalam putusan perkara badan peradilan yangBerekekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor : Put.85834/PP/M.XVB/15/2017yang telah membatalkan atas biaya biaya Allowance

menimbulkan kerugian bagiPENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara materiil;Bahwa adapun kerugian materiil yang diterima PENGGUGAT yaknidimana PENGGUGAT tidak dapat memperoleh upah dan tunjangantetap lainnya yang seharusnya diperoleh selama 2 tahun sejak usia56 tahun sampai dengan usia 58 tahun dengan rincian perhitungansebagai berikut : Upah selama 2 tahun dengan ketentuan sebagai berikut :a.Gaji Pokok ( Kenaikan 2 kali, 8% setiap tahun ) ;b.Tunjangan khusus sumatera 21% ;c.Conditional Hard Ship Allowance

CPl selama 2 tahunHalaman 28 dari 52 Putusan Nomor 19/PDT/2015/PT.PBR Tunjangan Cuti Tahunan Sport Allowance (JKT) selama 2 tahun.

Biaya kesehatan selama 2 tahun Tunjangn hari keagamaan 2 kali Chevron Insentive Plan (CIP) sebanyak 2 (dua) kali Remaining Leave Allowance 2 kali Payment in lieu of leave days 2 kali Selisin DAPEN Usia 58 tahun dan 56 tahun Selisin DAPEN/Big Table Usia 58 tahun dengan 56 tahun Selisin 15% X (2UP + UPMk) for service year until 30 June2006, usia 58 tahun dengan 56 tahun Selisin 21.67% Big Table from 01 Jul 2006, Usia 58 tahundengan 56 tahun Dometic Leave (Tunjangan cuti dalam negeri) 2 kali Rest &

Conditional Hard Ship Allowance, Saving Plan; Jamsostek JK/IKKJJHT dari PT.

CPI selama 2 Tahun; Tunjangan Cuti Tahunan; Sport Allowance (JKT) selama 2 tahun; Biayakesehatan selama 2 tahun; Tunjangan Hari keagamaan; ... dstDidalam Petitumnya pada halaman 54 poin 11 Penggugat juga memintauntuk menghukum Tergugat membayar upah pokok dan tunjangan: menyatakan bahwa menghukum TERGUGAT dan membayarupah pokok dan tunjangan tetap yang seharusnya diperolehPENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rep.337.345.373.198, (Tiga ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empatpuluh lima

Bahwa ketika dipekerjakan, kepada Penggugatdiberitahukan bahwa ia akan ditempatkan di lokasi Tuhupdan gaji Penggugat adalah termasuk tunjangan lokasi(site allowance) sebesar 40%;. Bahwa karena tertarik dengan iming iming adanyatunjangan beserta bonusbonus itulah yang sesungguhnyamembuat Penggugat pindah dari perusahaan tempat bekerjaPenggugat yang lama dan memutuskan untuk bergabungdengan Tergugat;.

Tidak pernah ada pembahasan, baiklisan maupun tertulis, mengenai keberatan Tergugatdalam membayarkan tunjangan s/te allowance sebesar 40%kepada Penggugat;Bahwa selama bekerja, Penggugat telah melakukanpekerjaannya dengan baik sesuai dengan jabatan dankedudukannya selaku General Manager untuk Tuhup CokingCoal Project, sebuah proyek pekerjaan yang tengahdilakukan oleh Tergugat (PT. Asmin Koalindo Tuhup).

bertahuntahun bukan tunjangan tetap karena tidakmempunyai dasar hukum, sedangkan dalam pertimbangannya yang lainJudex Facti mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015tentang Pengupahan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat 2 hurufb dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tidak cermat karenamengabaikan bukti P3 kesepakatan pembayaran kekurangan uang makandan P4 slip upah Pemohon Kasasi dimana struktur upah terbagi menjadisalary dan facilities/allowance

yang mana facilities/allowance merupakanpenyebutan jumlah nominal uang yakni terdiri dari uang makan, uangtransport dan uang kesehatan yang selama ini diberikan secara rutinbersamaan dengan upah bulanan yang tidak terpengaruh kehadiranPemohon Kasasi, dan bukan tempat fasilitas sebagaimana pertimbanganJudex Facti;Bahwa tidak benar pertimbangan Judex Facti yang menyatakan uangtunjangan kesehatan selama ini diberikan Termohon Kasasi kepadaHalaman 11 dari 14 hal.

karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak(DPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Maret 2010 sebesarRp50.587.757,00 berdasarkan hasil ekualisasi dengan unsur biaya padaPPh Badan yang telah dipertinmbangkan berdasarkan fakta, buktibuktidan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casukeempat dasar koreksi yaitu pembayaran gaji, Accrued THR dan BonusMedical Expenses serta FOH THR Allowance

Koreksi atas Biaya Usaha sebesar total US$ 216,245.82 Biaya Usahaa Natura Allowance 140,343.00b Depreciation under capital lease 25,377.00 Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 957 B/PK/PJK/2014 c Travelling Local 20,245.13d Telephone & Telex 6,947.00e Repair & Maintenance 6,361.27f Travelling Overseas 5,979.05g Motor Vehicle Expenses 3,700.41h Training & Educations 3,185.301 Licence & Membership Subscription 2,166.89j Government dues & fee 1,331.81k Staff Housing 310.001 Newspaper 160.04m Office

Facilities & Service 83.37n Sundry Expenses 52.41o /Transportation 3.14Total 216,245.82 aKoreksi biaya Natura Allowance sebesar US$ 140,343.00 dengan alasanpemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan;bKoreksi biaya Depreciation Under Capital Lease US$ 25,377 dengan alasanmerupakan biaya atas aktiva Sewa Guna Usaha (SGU) yang tidak bolehdisusutkan selama masa SGU;c Koreksi biaya Travelling Local sebesar US$ 20,245.13 dengan alasan pemberiandalam bentuk natura dan kenikmatan;dKoreksi biaya Motor

Alasan Banding Atas Koreksi Biaya Usaha sebesar US$ 201,780.33 Koreksi Pemeriksa Koreksi Diterima BandingUS$ US$ US$Biaya Usahaa Natura Allowance 140,343.00 140,343.00b Depreciation under capital lease 25,377.00 25,377.00c Travelling Local 20,245.13 20,245.13d Teleph Telephone & Telex 6,947.00 3,473.50 3,473.50e Repair Repair & Maintenance 6,361.27 3,180.64 3,180.64f Travell Traveling Overseas 5,979.05 5,979.05g Motor Motor Vehicle Expenses 3,700.41 1,850.21 1,850.21h Trainin Training & Educations

Biaya Natura Allowance sebesar US$ 140,343.00bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi ini karena biaya inimerupakan biaya makan dan minum yang dibayarkan kepada perusahaan cateringuntuk keperluan seluruh karyawan pabrik;bahwa Pemohon Banding memiliki karyawan dalam jumlah yang relatif banyak(per 31 Desember 2007 berjumlah 823 orang karyawan) sehingga Pemohon 15Banding harus menyediakan makan dan minum khususnya untuk karyawan yangbekerja lembur di tempat yang sudah disediakan di

Diterima US$Pemeriksa US$US$Biaya Penjualan Biaya Umum dan Administrasi BiayaUsahaNatura Allowance 140,343.00 140,343.00Depreciation under capital lease 25,377.00 25,377.00Travelling Local 20,245.13 20,245.13Telephone & Telex 6,947.00 3,473.50 3,473.50Repair & Maintenance 6,361.27 3,180.64 3,180.64Travelling Overseas 5,979.05 5,979.05Motor Vehicle Expenses 3,700.41 1,850.21 1,850.21Training & Educations 3,185.30 3,185.30Licence & Membership Subscription 2,166.89 2,166.8925Government dues & feeStaff

/ Aceh Production Operation SpecialPremium) bagi karyawan yang bekerja di lapangan; Uang tunjangan hari raya keagamaan, sesuai ketentuan normative; Uang cuti tahunan (Leave Allowance); Uang cuti 3 (tiga) tahunan (Return to point of origin).Dalam menghitung Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebagaimanadiamanatkan dalam pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Dapekami,maka komponenkomponen gaji dalam payroll slip di atas, dikelompokkansebagai berikut:14.a.

Gaji (sesuai pasal 1 ayat 13) disebutkan : Gaji adalah Gaji pokokbulanan terakhir dalam bentuk uang, yang diberikan setiap bulanoleh pemberi kerja kepada karyawan secara tetap dan teratur atasdasar hubungan kerja yaitu terdiri dari:a.1 Gaji Pokok (basic salary) yang diterima teratur setiap bulan;a.2 Perawatan Perumahan (housing maintenance) yangditerima teratur setiap bulan;a. 3 Bantuan Transport (transportation assistance) yang diterima teratursetiap bulan;a.4 Uang Lapangan (residence/field allowance

Uang Lapangan (residence / field allowance) 1/12 bagian khusus bagikaryawan yang bekerja di lapangan; Uang tunjangan kesehatan 5% dari gaji pokok;17.

Dengan demikian, tanoa perlu penafsiran apapun dapatdisimpulkan bahwa Upah Pokok (Gaji Pokok) adalah imbalan dasar yangtidak termasuk komponen tunjangan apapun.Dengan demikian, walaupun komponen gaji bulanan Para Penggugatdari Turut Tergugat seperti didalilkan Para Penggugat dalam poin 14Gugatannya adalah berupa:Gaji pokok (basic salary);Uang perumahan (housing maintenance) 1 bulan;Uang transport (transportation assistance) 1 bulan;Uang lapangan (field/residence allowance/Aceh production operationspecial

Gaji (Sesuai pasal 1 ayat 13) disebutkan: Gaji adalah Gaji pokokbulanan terakhir dalam bentuk uang, yang diberikan setiap bulanoleh pemberi kerja kepada karyawan secara tetap dan teraturatas dasar hubungan kerja", yaitu terdiri dari:a.1 Gaji Pokok (basic salary) yang diterima teratur setiap bulan;a.2.Perawatan Perumahan (housing maintenance) yangdierima teratur setiap bulan;a.3 Bantuan Transport (transportation assistance) yangditerima teratur setiap bulan;a.4 Uang Lapangan (residence/field allowance