Kemudian dijadwalkan pembahasan Komisi,kemudian dibawa ke Banggar untuk dibahas, kemudian dilakukan rapatakhir fraksi guna mendapatkan persetujuan RAPBD untuk diteruskan keGubernur guna di verifikasi.

Selumasekitar bulan Juni sampaidengan Agustus 2016;Bahwa saksi lupa bagaimana pembahasan di Banggar KegiatanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 2017 ada catatan atau tidak;Bahwa usulan rencana kerja (Renja) tahun 2017 ada kebaikan aggaransekitar 30% Sampaid dengan 40 % ;Bahwa yang berhak dan menyetujui usulan kegiatan penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Tahun 2017sesual dengan Renja yang saksi buat adalah Tim Banggar yang

Seluma tahun 2017 terbatas danPPAS masih dalam posisi devisit anggaran;Bahwa dari hasil pembahasan draf PPAS oleh Tim Banggar DPRD KabSeluma dan Tim TAPD bahwa berdasarkan Berita Acara rapat BanggarDPRD Kab.

Seluma tidak mengalami perubahan melainkan sesuaidengan usulan Draf PPAS yaitu senilai Rp.792.270.000, selanjutnyaperubahan tersebut tercantum dalam Berita acara kesepakatanbersama hasil rapat banggar di buktikan dengan laporan Final PPAS;Bahwa yang mendasari dokumen finas PPAS setelah terjadi kesepatanrapat dengan pihak banggar DPRD Kab.

Karena sudah aturannyaSebagai ketua DPRD saksi menjabat jabatan lain diseluruh indonesiaKetua DPRD juga menjabat sebagai Ketua Bamus dan Ketua Banggar;Halaman 95 dari 209 Putusan Nomor: 9 /Pid.SusTPK/2020/PN.

Menyusun belanjad anggaran DPRD dan memberikan saranterhadappenyudunan anggaran dan belanja secretariat DPRD;Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku anggota badan anggaran sehubungandengan pembahasan RAPBD tahun 2015 adalah berwenang untuk melakukankoreksi/perubahan atas RAPBD yang diajukan TAPD kepada DPRD Kapuas(banggar), seperti melakukan perubahan, perhitungan atas RAPBD ataumenambah/mengurangi angkaangka anggaran dan merubah program/kegiatanberdasarkan alasan pertimbangan oleh Badan Anggaran, sehingga

dan Badan Legislasi merupakan alat perlengkapanDPRD, akan tetapi saksi lupa tugastugasnya;Bahwa yang melakukan pembahasan RAPBD dalam rapat gabungan adalahseluruh alat kelengkapan DPRD atau semua anggota DPRD Kabupaten Kapuas;Bahwa Banggar dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas tahun 2015,tidak difungsikan karena dibentuk tim asistensi;Bahwa selama dalam pembahasan RAPBD yang dibahas hanya peningkatanPAD sedangkan anggaran hanya sekilas saja yakni anggaran untuk PegawaiNegeri, karena saksi hadir

Akan tetapi tupoksi Banggar terdakwakurang paham karena baru dilantik dan baru sekali ini anggota DPRD, namunseingat terdakwa Banggar dalam pembahasan ini tidak ada dijadwalkansehingga tidak difungsikan;Bahwa Tim Asistensi dibentuk setelah rapat gabungan yakni tanggal 19Nopember 2014 sore hari, dimana SKnya tidak ada dan Ketuanya Robert LGerung sedangkan anggotanya terdiri dari Anggota DPRD termasuk terdakwadan pihak Pemda tapi namanamanya terdakwa lupa tugasnya antara lainmensinkronisasi hasil rapat

dimana Mahmud lip Syafrudin Ketua DPRDmerangkap selaku Ketua Banggar dimaksud, melainkan diganti dengan tim asistensiketuanya Robert L Gerung;Menimbang, bahwa untuk mewujudkan maksud penerimaan pemberian berupa uangsebagaimana yang telah dijanjian (disepakati) tersebut, maka pada tanggal 25Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi Imanuah telah ada memberikan uangsebesar Rp. 2.200.000.000, (dua milyar dua ratus juta rupiah) di jembatan Sei Asamkepada saksi Mahmud lip Syafrudin selaku Ketua DPRD

Penerimaan pemberian (uang) atau janji dimaksudberhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa dalamjabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas sekaligus selaku Ketua fraksiGerindra, anggota Banggar dan anggota Komisi II, telah ada berbuat yang bertentangandengan kewajibannya yang dilakukan dalam jabatannya tersebut, oleh karena itumenurut Majelis lebih tepat dan objektif serta adil apabila terhadap rangkaian perbuatanterdakwa sebagaimana disebutkan diatas, diatur dan

Selanjutnya pada sekitar pukul 10.15Wib, AGUNG PURNO SARJONO dan SUMARTONO datang menemuiterdakwa, kemudian terdakwa mengatakan : Tolong dibantu, ini buattementemen banggar, ini 40 sambil menyerahkan 1 (satu) buah amplopcoklat yang berisi uang berjumlah Rp.40 juta kepada AGUNG PURNOSARJONO dan terdakwa kembali mengatakan Tolong dibantupembahasan TPP agar tidak terlalu lama dibahas di Badan AnggaranDPRD Kota Semarang. alu SUMARTONO mengatakan: Iya, nantiakan kita sampaikan ke temanteman Banggar DPRD

Setelah itu SUMARTONO keluar mobil untuk mengikutirapat Banggar DPRD yang membahas TPP dan RAPBD 2012 sambilmembawa sebagian uang dari Terdakwa, sedangkan sebagian lagi di bawaoleh AGUNG PURNO SARJONO. Tidak beberapa lama kemudian,AGUNG PURNO SARJONO dan SUMARTONO berhasil ditangkap KPKdan ditemukan bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 40 juta.

Selanjutnya pada sekitar pukul 10.15hal 27 dari 95 hal Put.No.28/Pid.Sus/2012/PT.TPK.SmgWib, AGUNG PURNO SARJONO dan SUMARTONO datang menemuiterdakwa, kemudian terdakwa mengatakan : Tolong dibantu, ini buattementemen banggar, ini 40 sambil menyerahkan (satu) buah amplopcoklat yang berisi uang berjumlah Rp.40 juta kepada AGUNG PURNOSARJONO dan terdakwa kembali mengatakan Tolong dibantupembahasan TPP agar tidak terlalu lama dibahas di Badan AnggaranDPRD Kota Semarang. lalu SUMARTONO mengatakan: Iya

, nantiakan kita sampaikan ke temanteman Banggar DPRD Kota Semarang.Kemudian SUMARTONO memasukkan (satu) buah amplop coklat berisiuang sejumlah Rp.40 juta tersebut ke dalam tas warna hitam merek java.Lalu terdakwa menulis catatan pada sebuah sobekan kertas putih mengenaiperincian pembagian uang sejumlah Rp. 40 juta, yaitu untuk 22 anggotaBadan Anggaran DPRD Kota Semarang masingmasing sebesar Rp.1,5 juta,untuk AGUNG PURNO SARJONO dan SUMARTONO masingmasingsebesar Rp. 1,5 juta dan untuk 4 (empat) Pimpinan

Setelah itu SUMARTONO keluarmobil untuk mengikuti rapat Banggar DPRD yang membahas TPP danRAPBD 2012 sambil membawa sebagian uang dari Terdakwa, sedangkansebagian lagi di bawa oleh AGUNG PURNO SARJONO.

EDDYJUNAEDI, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalamrapat Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupunBadan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cimahi, setelah disetujui kota tujuan untuk dikunjungi, maka KetuaPanitia Khusus (Pansus) dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) maupunKetua Badan Anggaran (Banggar) mengintruksikan kepada pendampinguntuk mencari lokasi yang sudah memiliki materi

EDDYJUNAEDI, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalamrapat Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupunBadan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaCimahi, setelah disetujui kota tujuan untuk dikunjungi, maka Ketua PanitiaKhusus (Pansus) dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) maupun KetuaBadan Anggaran (Banggar) mengintruksikan kepada pendamping untukmencari lokasi yang sudah memilikimateri, setelahitu

Perjalan Dinas Banggar ke Palembang tanggal10 Februari s/d 12 Februari 2011 denganpembiayaan Akomodasi sebesarRp.30.800.000, (tiga puluh juta delapan ratusribu rupiah) dan biaya Transportasi sebesar Rp.38.500.000, (tiga puluh delapan juta lima ratusribu rupiah), pembiayaan tersebut saksi terimadari PPTK Banggar ( lbu.

Perjalan Dinas Banggar DPRD Kota Cimahi ke Badung Bali tanggal26 s/d 28 Juni 2011 dengan pembiayaan Akomodasi sebesar Rp.30.800.000, dan biaya Transportasi sebesar Rp. 68.200.000,,pembiayaan tersebut saksi terima dari PPTK (lbu Erlis), dariHalaman257dari426pembiayaan perjalan dinas ada pengembalian kepada PimpinanBanggar (Pak Ade lIrawan) sebesar Rp.2.000.000,, dan untukPimpinan DPRD sebanyak 3 orang masingmasing sebesar Rp.1.000.000, dan anggota Banggar sebanyak 18 orang masingmasingsebesar Rp.700.000

Perjalan Dinas Banggar DPRDKota Cimahi ke Banjar Masintanggal 26 s/d 28 September 2011dengan pembiayaan Akomodasisebesar Rp. 30.800.000, danbiaya Transportasi sebesar Rp.68.200.000,, pembiayaan tersebutsaksi terima dari PPTK ( lbu Erlis),dari pembiayaan perjalan dinas adapengembalian kepada PimpinanBanggar sebanyak 4 orangsebesar Rp.1.000.000,, kKemudianuntuk anggota Banggar sebanyak18 orang masingmasing sebesarRp.600.000, dan pengembaliandilakukan secara tunai setelahselesai kunjungan kerja.Perjalan

.> Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti sekira bulan Mei2013 permohonan pencairan dari Banggar perihal permohonan pencairanbantuan dana untuk Renovasi Kantor Kepala Desa Jatipamor KecamatanTalaga Kabupaten Majalengka diterima oleh Kantor BPMPD (BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) Provinsi Jawa Barat dansetelah dilihat kKelengkapan administrasinya serta setelah dinyatakan lengkap,kemudian Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (BidangSDA TTG) Kantor BPMPD

Seseorang yang tidak dikenal dan mengaku dari Banggar Wilayah 3Cirebon kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah);yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq.

Majalengka mengajukan Dana bantuanKeuangan ke Pemerintah Desa Fasilitas Peningkatan InfrastrukturPerdesaan tahun 2013 melalui Proposal namun terdakwa tidakmempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga.Bahwa benar untuk proposal awal tidak ada pada BPMPD danmelainkan ada pada Banggar karena menyangkut aspirasi dan yangada pada kami hanya permohonan pencairan dari Banggarselanjutnya dilihat kelengkapan adminitrasi kemudian setelahdianggap lengkap dibuatkan surat pengantar kepada Gubernur JawaBarat melalui

(Tiga juta rupiah) diberikan kepadaseseorang yang tidak dikenal yang mengaku dari Banggar Wilayah 3Cirebon pada bulan Oktober 2013.Uang sebesar Rp.2.500.000. (Dua juta lima ratus ribu rupiah) hilangdalam perjalanan dari Desa Jatipamor ke Majalengka pada bulanSeptember 2013 sekira jam 14.00 wib namun sampai dengansekarang ini terdakwa belum melaporkan kepada pihak berwajib.Halaman 47 dari 70Putusan No. 24/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg6. Uang sebesar Rp.23.000.000.

(Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 08 Mei 1980 No. 550K/SIP/1979) ;apalagi para Penggugat semuanya telah menerima ganti rugi selain TergugatNOLDY MAHIBORANG ;Bahwa anggaran untuk pembebasan tanah atas perkara Penggugat dimaksudbukan hanya para Turut Tergugat dalam perkara ini yang melakukan tindakanuntuk proses penganggaran dimaksud tetapi masih ada lembaga lain yang jugapunya kompetensi untuk memberikan persetujuan dalam hal ini lembagalegislative sebagai representasi rakyat khusus oleh Banggar

hukum formil mulai dari pemerintah pusat cqsampai dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ditarik sebagai tergugatdalam perkara ini, karena pembayaran ganti rugi pembebasan tanah berasaldari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang proyeknya dikelolaholeh pemerintah daerah ; Bahwa juga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Utara harusditarik sebagai tergugat dalam perkara ini, karena Dewan Perwakilan Rakyatmemberikan persetujuan untuk pembebasan tanah dalam perkara ini yaitumelalui Banggar

Bahwasepatutnya menurut hukum formil mulai dari pemerintah pusat cqsampai dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ditarik sebagaitergugat dalam perkara ini, karena pembayaran ganti rugipembebasan tanah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; Bahwa juga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Utaraharus ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini, karena DewanPerwakilan Rakyat memberikan persetujuan untuk pembebasantanah dalam perkara ini yaitu melalui Banggar ( Badan Anggaran ) ; Bahwa

Menyusun belanjad anggaran DPRD dan memberikan saran terhadappenyudunan anggaran dan belanja secretariat DPRD;Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku anggota badan anggaransehubungan dengan pembahasan RAPBD tahun 2015 adalah berwenanguntuk melakukan koreksi/perubahan atas RAPBD yang diajukan TAPDkepada DPRD Kapuas (banggar), seperti melakukan perubahan,perhitungan atas RAPBD atau menambah/mengurangi angkaangkaanggaran dan merubah program/kegiatan berdasarkan alasanpertimbangan oleh Badan Anggaran, sehingga

Bahwa terdakwa tidak pernah berbuat untuk tidak mengikutsertakan terdakwadalam suatu kegiatan, namun faktanya setiap kegiatan terdakwa selalutanyak kepada unsur pimpinan lainnya dan mereka mengatakan cukup;Bahwa tidak benar, saksi tidak mengetahui tugastugasnya selaku anggotaDPRD, Banggar dan Bamus;. Bahwa setiap rapat gabungan pembahasan ini seluruh anggota DPRD hadirtermasuk pada tanggal 24 Nopember 2014;Atas keberatan terdakwa ini, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;37.Saksi Ir.

Akan tetapi tupoksi Banggar saksikurang paham karena baru dilantik dan baru sekali ini anggota DPRD,namun seingat saksi Banggar dalam pembahasan ini tidak adadijadwalkan sehingga tidak difungsikan;Bahwa Tim Asistensi dibentuk setelah rapat gabungan dimana SKnyatidak ada dan Ketuanya Robert L Gerung sedangkan anggotanya terdiridari Anggota DPRD termasuk saksi dan pihak Pemda tapi namanamanya saksi lupa tugasnya antara lain mensinkronisasi hasil rapatgabungan yakni ada tambahan PAD sebesar Rp.10.000.000.000

Penerimaanpemberian hadiah atau janji dimaksud berhubungan dengan kekuasaan ataukewenangan yang dimiliki olen terdakwa dalam jabatannya sebagai anggotaDPRD Kabupaten Kapuas sekaligus selaku Ketua DPRD, Ketua Bamus danKetua Banggar, telah ada berbuat yang bertentangan dengan kewajibannyayang dilakukan dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu menurut Majelis lebihtepat dan objektif serta adil apabila terhadap rangkaian perbuatan terdakwasebagaimana disebutkan diatas, diatur dan diancam pidana menurut

Pada saat pembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2015ternyata terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas untukperiode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan jabatan selakuKetua DPRD, juga selaku Ketua Fraksi Golkar, Ketua Banggar, KetuaBamus.

Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdganggota Banggar dimana saat itu Para Terdakwa meminta adanyapenambahan anggaran untuk masingmasing lokasi dengan alasan padasaat reses menerima masukan bahwa masih banyak lahan yang dapatdibebaskan di lokasilokasi pembebasan lahan untuk RTH Bandung diTA. 2011 yakni di lokasi Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiruserta Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

Nilai anggaran tersebut ditambahdengan menghilangkan kegiatan Pengadaan Tanah untuk SaranaPerhubungan pada anggaran DPKAD yang diusulkan dalam RKPDTahun 2013 senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).Kemudian didalam perkembangannya dilakukan rapat pembahasanantara TAPD Kota Bandung dengan Banggar DPRD Kota Bandung,dimana terdapat beberapa orang Anggota Banggar DPRD KotaBandung diantaranya Terdakwa TOMTOM DABBUL QOMAR danTerdakwa Il KADAR SLAMET, yang meminta adanya penambahananggaran dikarenakan

Kemudian EDI SISWADI melalui HERRYNURHAYAT selaku Kepala DPKAD Kota Bandung meminta untukmelakukan perubahan / penyesuaian usulan anggaran sesuai denganpermintaan Banggar DPRD Kota Bandung. Seluruh usulanpenambahan anggaran tersebut tidak mencantumkan volume danHal 38 dari 449 hal.

Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.BdgRKPD Tahun 2013 senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyarrupiah).Kemudian didalam perkembangannya dilakukan rapat pembahasanantara TAPD Kota Bandung dengan Banggar DPRD Kota Bandung,dimana terdapat beberapa orang Anggota Banggar DPRD KotaBandung diantaranya Terdakwa TOMTOM DABBUL QOMAR danTerdakwa Il KADAR SLAMET, yang meminta adanya penambahananggaran dikarenakan adanya penambahan lokasi tanah yang akandibebaskan untuk keperluan RTH TA 2013.

PerbuatanPara Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan tugas pokok danwewenangnya selaku anggota DPRD Kota Bandung yang jugamerangkap sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bandung.Perbuatan Para Terdakwa yang masingmasing selaku anggota DPRDKota Bandung yang juga merangkap sebagai anggota Banggar DPRDKota Bandung bersamasama dengan HERRY NURHAYAT, telahmenyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan pengaturandalam penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi dalamKegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran(PA)/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi,Halaman67dari530untuk dibahas dalam rapat Panitia Knusus (Pansus) dan Badan Legislasi(Banleg) maupun Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD)dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) dan Ketua BadanDaerah Kota Cimahi, setelah disetujui kota tujuan untukLegislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran (Banggar)mengintruksikan kepada pendamping untuk mencari lokasi yang sudahmemiliki

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran(PA)/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi,untuk dibahas dalam rapat Panitia Knusus (Pansus) dan Badan Legislasi(Banleg) maupun Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah disetujui kota tujuan untukdikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) dan Ketua BadanLegislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran (Banggar)mengintruksikan kepada pendamping untuk mencari lokasi yang sudahmemiliki materi

Perjalan Dinas Banggar ke Palembang tanggal10 Februari s/d 12 Februari 2011 denganpembiayaan Akomodasi sebesarRp.30.800.000, (tiga puluh juta delapan ratusribu rupiah) dan biaya Transportasi sebesar Rp.38.500.000, (tiga puluh delapan juta lima ratusribu rupiah), pembiayaan tersebut saksi terimadari PPTK Banggar ( lbu.

Perjalan Dinas Banggar DPRDKota Cimahi ke Banjar Masintanggal 26 s/d 28 September 2011dengan pembiayaan Akomodasisebesar Rp. 30.800.000, danbiaya Transportasi sebesar Rp.68.200.000,, pembiayaan tersebutsaksi terima dari PPTK ( Ibu Erlis),dari pembiayaan perjalan dinas adapengembalian kepada PimpinanBanggar sebanyak 4 orangsebesar Rp.1.000.000,, kKemudianuntuk anggota Banggar sebanyak18 orang masingmasing sebesarRp.600.000, dan pengembaliandilakukan secara tunai setelahselesai kunjungan kerja.Perjalan

Dinas Banggar DPRDKota Cimahi ke Jombangtanggal24 s/d 26 Nopember 2011 denganpembiayaan Akomodasi sebesarRp. 29.400.000, dan biayaTransportasi sebesarRp.60.900.000,, pembiayaantersebut saksi terima dari PPTK(Ibu Erlis), dari pembiayaanperjalan dinas ada pengembaliankepada Pimpinan Banggar (PakAde lrawan) sebesarRp.2.500.000,, kemudianPimpinan DPRD sebanyak 3 orangmasingmasing sebesarRp.1.000.000, dan anggotaBanggar sebanyak 18 orangmasingmasing sebesarRp.600.000, dan pengembaliandilakukan secara

Biasanya permintaanpermintaan tersebut disampaikan dalam rapat antara tim TimAnggaran Pemerintah Daerah/TAPD (yang beranggotakan Sekda/ExOfficio, Dinas Pendapatan, Kepala Biro Keuangan, Bappeda, danAsisten atau Kepala Dinas lainnya yang bisa membantu Sekdasebagai TAPD) dengan Banggar DPRD. Sehingga dalam rapatanggaran antara Tim TAPD dan Bangar menghasilkan kesepakatanantara lain adalah:1.

saksi selalu hadirdalam rapatrapat kecuali ada kepentingan lain;Bahwa sepengetahuan saksi beberapa kali rapat banggar dilakukanpada malam hari, sehingga hal tersebut mengakibatkan beberapaanggota DPRD jarang hadir dalam rapat banggar;Bahwa saksi tidak pernah meminta uang ketok tapi saat menerimagaji melalui MUHAMMAD ALI NAFIAH, uang tersebut diserahkankepada saksi;Bahwa saksi mendapatkan pemberitahuan dari MUHAMMAD ALINAFIAH pemberian uang tersebut terkait dengan pembahasan apa,meskipun tidak disampaikan

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015, diadakan rapat klarifikasi terkaitpengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD/LPJP)Provinsi Sumut TA 2014 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)dan Banggar DPRD Provinsi Sumut yang dilaksanakan di Ruang rapatBanggar DPRD Provinsi Sumut.

Banggar DPRD, masingmasing mendapat tambahan sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);3. Sekretaris Fraksi, masingmasing mendapat tambahan sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);4. Ketua Fraksi, masingmasing mendapat tambahan sebesarRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);5. Wakil Ketua DPRD, masingmasing mendapat tambahan sebesarRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);6.

Banggar DPRD, masingmasing mendapat bagian sebesarRp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);6.

Teropong Jaya Papua;

Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 dan 2018 yang diparaf oleh Pemerintah (Kemenkeu) dan DPR (Banggar), yang terdiri dari :

untuk dipelajari dan menghasilkankesepakatan antara TAPD dan DPRD dalam nahkah kesepakatan (MOU); Bahwa setelah Banggar membahas pendapatan dan belanja daerah makaBanggar meminta KomisiKomisi untuk membantu pembahasan di TingkatOPD yang dalam pembahasannya Komisi E yang dihadiri saksi Mislan danKepala Dispora Eddi Gustie setahu saksi tidak ada pembahasan akantetap hanya menerima dokumen yang disampaikan saksi Mislan dalambentuk Pra RKA untuk disampaikan ke Banggar atas persetujuan Komisi Edan OPD

untuk dibacakan di Banggar oleh Pimpinan Komisi;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;2.

DPRD oleh Gubernur untukdilakukan pembahasan bersama antara Banggar denganTAPD.Dalam tahap pembahasan Banggar dan TAPD disepakatilahdalam suatu MOU Kesepakatan KUPAPPASP dan untukpembahasan teknis selanjutnya mengingat Banggar denganTAPD tidak menguasai hal teknis maka Banggar menugaskanKomisikomisi DPRD untuk pembahasan teknis bersama OPDterkait KUPAPPASP yang disetujui tersebut.Komisi DPRD memanggil OPD mitra masingmasing Komisiuntuk membahas KUPAPPASP tersebut, setelah itu Komisimelaporkan ke

Banggar hasil pembahasan Komisi denganMitra OPD dan hasil pembahasan tersebut disampaikanBanggar ke TAPD untuk mendapat persetujuan bersamaantara Banggar dan TAPD.Hasil persetujuan Banggar bersama TAPD diminta kepadaTAPD untuk membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) dandilaporkan oleh Banggar ke sidang Paripurna melaluipandangan umum Fraksi dan dari pandangan umum tersebutdijawab oleh eksekutif atau Gubernur selanjutnya diambilKeputusan untuk Pengesahan APBDP dan disahkan olehDPRD dalam sidang Paripurna

Ataspenyerahan dari Pemerintah tersebut dibahas oleh Komisi E setelah dimintabantu oleh Banggar DPRD karena Banggar tidak memiliki sumber dayamanusia dan menyerahkan pembahasannya kepada Komisi E, Adapunyang dibahas tersebut adalah merupakan usulan dari Pemerintah dalam halini Dispora Provinsi Riau;Bahwa setahu saksi dapat dilakukan penambahan tersebut dan kamimerekomendasikan kegiatan tersebut ke Banggar setelah mendapatmasukan Banggar dengan TAPD karena tidak merubah plapon KUAPPASyang sudah di

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah bertanda Sitoluama II, tanggal 11 Agustus 1986 antara Kanne Alias Nai Maruli Br Pangaribuan (Sipenjual) dengan Johannes Alias Ompu Si Banggar Pangaribuan (Sipembeli) atau Ayah Kandung dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang ditanda tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Sitoluama II yaitu Alm.

Pemegang Hak: DOKTORANDUS DJUNGDJUNG PANGARIBUAN (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi), adalah BERHARGA serta BERKEKUATAN ATAS HUKUM;

meninggal pada tanggal 31 Oktober 2005 dansemasa hidupnya telah menikah dengan Hetty Nurdin binti Nurdinnamun tidak dikaruniai anak hingga meninggal dunia.Bahwa WIFE telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008di Majene, karena sakit.Bahwa semasa hidupnya almarhum FATHERatara lain memiliki hartaberupa:Tanah seluas 959 meter persegi, terletak di Lingkungan Galung Utara,Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.Tanah seluas 4609 meter persegi, terletak di Lingkungan Galung,Kelurahan Banggar

Kemudian oleh Banggar DPRD, draf RAPBD diserahkan kepadaKomisikomisi untuk dimintakan koreksi sesuai tupoksinya, yaitudengan cara hiering antara komisi dengan dinasdinas Pemda terkaitsesual bidangnya, untuk mengetahui apakah anggaran yangdiusulkan oleh Dinasdinas tersebut sudah tepat atau belum.;h).

Setelah dikoreksi oleh KomisiKomisi, lalu masingmasing KetuaKomisi (1,2,3) memberi rekomendasi terhadap RAPBD yangmerupakan bahan bagi Banggar DPRD nantinya pada saat dilakukanpembahasan draf RAPBD bersama dengan TAPD eksekutif.; i). Setelah selesai pembahasan draf RAPBD bersama dengan TAPDeksekutif, dilakukan evaluasi internal Banggar DPRD untukmengakomodir usulanusulan TAPD Eksekutif yang diperolehsaatpembahasan.; Halaman 65 dari 324 halaman, Putusan Perk. No. 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Srg.j).

Selanjutnya DPRD bersidang kembali dalam rapat paripurna dan pada tahap itulah Perda diundangkan dalam Lembar Daeran. ; Bahwa susunan Banggar DPRD Kota Cilegon sesuai keputusan DPRDKota CilegonNo.19 tahun 2009 tanggal 3 Nopember 2009, adalah :: a). Ketua Badan Anggaran/Banggar : H.Adad Musadad. ; b). Wakil Ketua : Oji Armujj.; c). Sekretaris merangkap Sekwan : Unin Sutaryadi.;d). Anggota : Hayatinufus, Hj.Nurseha, H.Syihabuddin Sidik.

Selanjutnya dilakukan rapat gabungan untuk membahas dan mengevaluasi anggaran antara Badan Anggaran/Banggar DPRDdengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD .; j). Kemudian dilakukan rapat Badan Musyawarah/BAMUS untukmenentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna. ; k).

. ; Bahwa pembahasan terkait pengesahan APBD tahun 2010, yaitu :1).Rapat gabungan antara TAPD dan Banggar tanggal 4 s.d 6 NopemberHalaman 70 dari 324 halaman, Putusan Perk. No. 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.

KAMALUDDIN HARAHAP jugamenyerahkan catatan rencana pembagian uang kepada RANDIMANTARIGAN dengan perincian, yaitu: Anggota DPRD termasuk para Terdakwa, masingmasingmendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); Banggar DPRD termasuk Terdakwa IV dan Terdakwa VII, masingmasing mendapat tambahan bagian sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); Sekretaris Fraksi, masingmasing mendapat tambahan bagiansebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Ketua Fraksi termasuk Terdakwa IV,

MUHAMMADALINAFIAH secara bertahap membagikan uang tersebut kepada paraTerdakwa dan anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya sesuai catatanpembagian yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN, yang manapara Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Sumut menerimabagian masingmasing sebesar Rp50.000.000,00 (/ima puluh jutarupiah), Terdakwa IV kemudian mendapat tambahan sebagai KetuaFraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumut sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan bersamasama dengan Terdakwa VIIsebagai anggota Banggar

uang kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rinciansebagai berikut: Ketua DPRD mendapat bagian sebesar Rp2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah); Wakil Ketua DPRD, masingmasing mendapat bagian sebesarRp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai denganRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Ketua Fraksi, termasuk Terdakwa IV masingmasing mendapatbagian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); Sekretaris Fraksi, masingmasing mendapat bagian sebesarRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); Banggar

Selain itu, KAMALUDDIN HARAHAP jugamenyerahkan catatan rencana pembagian uang kepada RANDIMANTARIGAN dengan perincian, yaitu: Anggota DPRD termasuk para Terdakwa, masingmasingmendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); Banggar DPRD termasuk Terdakwa IV dan Terdakwa VII, masingmasing mendapat tambahan bagian sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); Sekretaris Fraksi, masingmasing mendapat tambahan bagiansebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Ketua Fraksi termasuk

DPRDSU dengan Pejabatyang di Hunjuk oleh Gubernur Sumut dan Pendapat Akhir Fraksi Fraksi.1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan hasilpembicaraan Banggar DPRD Prov.Su dengan pejabat yang diHunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap RANPERDA tentang APBDProv.Su TA. 2015.1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah RapatParipurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 2014 dengan acara pemandangan umum Anggota Dewan atasnama fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Prov.Su

(Sembilan) lembar dana AlokasiKhusus Tahun Anggaran 2011 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota.1091 (satu) lembar Print Out Email di Inbox tanggal 2 November 2010,3:36 PM dari Aradea Chandra (aradea.chandra@gmail.com) yangdikirimkan ke nanputi@yahoo.com dengan subyek KKD Prov danKab Kota, beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar DataKemampuan Keuangan Daerah (KKD).1101 (satu) lembar kertas yang terbaca beberapa tulisan diantaranyaadalah tertulis Tanda Terima DPID th 2011 yg telah tanda tanganPimpinan Banggar

MELCHIAS MARKUS MEKENGBahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubugankeluarga;Bahwa Terdakwa datang ke sekretariat Banggar untuk melaporkanpermasalahan yang dihadapi;Bahwa saksi mempersilahkan Terdakwa dan meminta laporan tersebutdibuat secara resmi dan dibuatkan pula notulensinya;Bahwa notulensi tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR danselanjutnya pimpinan DPR yang mengambil langkah untuk melaporkankepada Badan Kehormatan;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laporan tersebut ditindak

lanjutioleh pimpinan DPR ataukah tidak;Bahwa notulen laporan Terdakwa dibuat Pada Hari Senin 30 Mei 2011dihadiri oleh 4 pimpinan banggar mengenai katakata dalam Notulenyang berbunyi diakui oleh Wa ode Nurhayati bahwa Wa Odemenerima uang merupakan katakata Terdakwa;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telahdikembalikan oleh Wa Ode Nurhayati;Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yangdibenarkan oleh saksi, yaitu barang bukti bukti nomor :BB 95, BB 96,BB 107, BB 119;Bahwa

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak menyatakankeberatan.Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa terdakwa sebagai kader partai GOLKAR masa aktif 2004 s/dsekarang;Bahwa terdakwa mengenal Wa Ode Nurhayati, sedangkan terdakwamengenal Fahd El Fouz di MKGR, di setiap acara Golkar sering bertemudan pada saat pertemuan tersebut Fahd El Fouz meminta tolong kepadaterdakwa agar mencarikan anggota Badan Anggaran (banggar

perbuatan Terdakwayang telah memberi sejumlah uang kepada Wa Ode Nurhayati sebagai anggotaBanggar DPR RI keseluruhannya berjumlah Rp6.250.000.000, (enam miliar dua ratuslima puluh juta rupiah), yang mana pemberian tersebut dimaksudkan agar Wa OdeNurhayati dapat mengupayakan supaya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie JayaKabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa memperoleh alokasi AnggaranDPID Tahun Angaran 2011. 202Menimbang, bahwa Wa Ode Nurhayati selaku anggota DPR RI juga sebagaiAnggota Banggar

Menyusun belanjad anggaran DPRD dan memberikan saran terhadappenyudunan anggaran dan belanja secretariat DPRD;Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku anggota badan anggaransehubungan dengan pembahasan RAPBD tahun 2015 adalah berwenanguntuk melakukan koreksi/perubahan atas RAPBD yang diajukan TAPDkepada DPRD Kapuas (banggar), seperti melakukan perubahan,perhitungan atas RAPBD atau menambah/mengurangi angkaangkaanggaran dan merubah program/kegiatan berdasarkan alasanpertimbangan oleh Badan Anggaran, sehingga

Akan tetapi tupoksi Banggar saksikurang paham karena baru dilantik dan baru sekali ini anggota DPRD,namun seingat saksi Banggar dalam pembahasan ini tidak adadijadwalkan sehingga tidak difungsikan;Bahwa Tim Asistensi dibentuk setelah rapat gabungan dimana SKnyatidak ada dan Ketuanya Robert L Gerung sedangkan anggotanya terdiridari Anggota DPRD dan pihak Pemda tapi namanamanya saksi lupatugasnya antara lain mensinkronisasi hasil rapat gabungan yakni adatambahan PAD sebesar Rp.10.000.000.000, Jadwal

sesuai dengan yang ada di TATIB dimanadalam pembahasan RAPBD tahun 2015 Banggar tidak dijadwalkan tapiseharusnya dibahas dibanggar dulu, seperti tahuntahun sebelumnyahasil pembahasan KUA/PPAS dibawa ke Banggar kemudian baru dibawake rapat gabungan untuk sinkronisasi;Bahwa memang sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Nopember2014 ada jadwal pembahasan RAPBD tahun 2015 dalam rapatgabungan, kemudian pada tanggal 20 dan tanggal 21 Nopember 2014rapat tim asistensi kemudian tanggal 24 Nopember 2014

Oleh karenanya seharusnyaBanggar yang membahas anggaran sebelum rapat gabungan, akantetapi dalam hal ini Banggar tidak difungsikan karena memang tidak adadijadwalkan untuk itu;Bahwa memang sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Nopember2014 ada jadwal pembahasan RAPBD tahun 2015 dalam rapatgabungan, kemudian pada tanggal 20 dan tanggal 21 Nopember 2014rapat tim asistensi kemudian tanggal 24 Nopember 2014 pandanganakhir fraksi sekaligus pengesahan APBD Kabupaten Kapuas tahun 2015;Bahwa saksi pada

Penerimaan pemberian (uang) atau janji dimaksudberhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh terdakwadalam jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas sekaligus selakuKetua fraksi Gerindra, anggota Banggar dan anggota Komisi Ill, telan adaberbuat yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan dalamjabatannya tersebut, oleh karena itu menurut Majelis lebin tepat dan objektifserta adil apabila terhadap rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimanadisebutkan diatas, diatur dan

Pengesahan terhadap LPJP APBD T.A. 2014:Pada sekitar bulan Juli 2015, diadakan rapat klarifikasi terkaitpengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD/LPJP)Provinsi Sumatera Utara T.A. 2014 antara Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara yangdilaksanakan di ruang rapat Banggar DPRD Provinsi SumateraUtara.

DKIAnggota Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara, PemerintahProvinsi Sumatera Utara diwakili oleh HASBAN RITONGA selakuSekda Provinsi Sumatera Utara, AHMAD FUAD LUBIS selaku KepalaBiro Keuangan Provinsi Sumatera Utara dan beberapa Kepala SKPDProvinsi Sumatera Utara serta dihadiri oleh beberapa anggota DPRDProvinsi Sumatera Utara.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD ProvinsiSumatera Utara ZULKIFLI EFENDI SIREGARdan dihadiri olehAnggota Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara, PemerintahProvinsi Sumatera Utara diwakili oleh HASBAN RITONGA selakuSekda Provinsi Sumatera Utara, AHMAD FUAD LUBIS selaku KepalaBiro Keuangan Provinsi Sumatera Utara dan beberapa Kepala SKPDProvinsi Sumatera Utara serta dihadiri oleh beberapa anggota DPRDProvinsi Sumatera Utara.

Marthen Luther Hitikanasebagai Ketua Bappeda Kabupaten Alor juga bersama salah satuanggota Banggar DPRD Kabupaten Alor sebagaimana telah diuraikandalam Pembelaan Para Penasihat Hukum TerdakwaDrs.

baik padahalaman 53 dari 83 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PT KPG4)5)6)saat diperiksa sebagai saksi maupun saat dikonfrontir dengan saksisaksi yang lain;Bahwa dengan faktafakta hukum tersebut jelas telan membuktikanbahwa oleh Terdakwa membuat telaah staf untuk permintaan UangPersediaan Tambahan sebesar Rp500.000.000,00 dan selanjutnyadiberikan kepada Anggota Banggar DPRD Kabupaten Alor melalui saksiMufazah Husna,A.Md. adalah berdasarkan perintah jabatan dalam halini perintah Bupati Alor

Sekretaris Daerah Kabupaten Alormenyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anggota Badan AnggaranDPRD Kabupaten Alor enggan bersidang membahas KUA PPAS untukitu Bapak Bupati meminta kita harus berbuat sesuatu yaitu Bapak Bupatimeminta Sekwan menyiapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 untukdiserahkan kepada Anggota Banggar demi kelancaran sidang;Bahwaolehkarena Terdakwadalam perkara a quo melakukan tindak pidanakarena adanya perintah jabatan yang sah serta adanya daya paksa(overmacht) maka seharusnya dalam

Alor melalui telaah staf kepada Bupati Alor, sedangkan orang yangMENIKMATI UANG PERSEDIAAN SEBESAR Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) adalah anggota Banggar DPRD Kabupaten Alor,sebagaimana kesaksian dari Seniriadin Badu, S.Sos.,M.Si. (VidePutusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN Kpg him.118);3.

Bahwa jikalau Penuntut Umum ingin mengejar uang pengganti terhadapperkara a quo, maka seharusnya Penuntut Umum berdasarkan faktapersidangan yang ada meminta kepada Jaksa Penyelidik/Penyidik padahalaman 67 dari 83 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PT KPGKejaksaan Negeri Alor untuk segera melakukan tindakan hukum berupamelakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap subjeksubjek hukumyakni anggota Banggar DPRD Kab.