Ditemukan 292134 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 B/PK/PJK/2021 Tanggal 17 Februari 2021 — BANK MUTIARA TBK sekarang PT. BANK JTRUST INDONESIA TBK;
117 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK MUTIARA TBK sekarang PT. BANK JTRUST INDONESIA TBK;
Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU1113/PJ/2017, tanggal 13 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK MUTIARA TBK.
SEKARANG PT BANK JTRUSTINDONESIA TBK., beralamat di International FinancialCentre, Lantai 1, 2, 3, 11 & 14 Jalan Jenderal SudirmanKav.2223, Jakarta Selatani12920, yang diwakili oleh FelixIstiyono Hartadi Hartadi Tiono dan Helmi Arief Hidayat,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah
Bank Mutiara Tbk, NPWP 01.343.070.7054.000, beralamat diInternational Financial Centre, Lantai 1, 2, 3, 11 & 14 Jalan JenderalSudirman Kav.2223, Jakarta Selatani12920, dengan perhitungan sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) Rp686.453.403.368,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Rp135.790.594.001,00Kredit Pajak Rp133.299.223.600,00PPh Kurang / (Lebih) Bayar Rp 2.491.370.401,00Sanksi Administrasi Rp 1.195.857.792,00Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar Rp 3.687.228.193,00Menimbang
Bank Mutiara Tok, NPWP 01.343.070.7054.000,beralamat di International Financial Centre, Lantai 1, 2, 3, 11 & 14Jalan Jenderal Sudirman Kay.2223, Jakarta Selatan 12920,Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2021adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1197 B/PK/PJK/2020 Tanggal 2 April 2020 — BANK CIMB NIAGA TBK d/h. PT. LIPPO BANK;
162 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK CIMB NIAGA TBK d/h. PT. LIPPO BANK;
2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU523/PJ/2015tanggal 5 Febrauri 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK
Putusan Nomor 1197/B/PK/Pjk/2020Menyatakan mengabulkan' seluruhnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1610NVPJ.19/2012 tanggal 26 Desember 2012, tentang keberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00030/206/08/091/11 tanggal2 Desember 2011, atas nama PT Bank LIMB Niaga, Tbk, NPWP01.310.668.7091.000, Jenis Usaha Jasa Perbankan, beralamat di GrahaNiaga, Jalan Jenderal Sudirman Kay. 58 Jakarta
Bank CIMB Niaga, Tbk., NPWP: 01.310.668.7 091.000,Jenis Usaha: Jasa Perbankan, beralamat di Graha Niaga, JalanJenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.
dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat(1), Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 9 ayat (1) huruf c UndangUndangPajak Penghasilan juncto Pasal 1 ayat (6) Keputusan Menteri KeuanganNomor 80/KMK,04/1995 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor831PMK.03/2006 juncto Pasal 44 ayat 1 dan 2 Peraturan Bank
Putusan Nomor 1197/B/PK/Pjk/2020Nomor 7/2/PBI/2005 sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Bank Indonesia No.11/2/PBI/2009;:b.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak
Register : 11-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229 B/PK/PJK/2022 Tanggal 29 Maret 2022 — BANK COMMONWEALTH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK COMMONWEALTH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — BANK BUKOPIN, TBK
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK BUKOPIN, TBK
2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5520/PJ/2019, tanggal 2 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK
Putusan Nomor 175 B/PK/Pjk/2021tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00008/206/10/091/15tanggal 15 April 2015, atas nama PT Bank Bukopin, Tbk, NPWP01.367.605.1091.000, beralamat di Gedung Bank Bukopin, JalanM.T. Haryono Kav. 5051, Pancoran, Jakarta Selatan 12770,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00008/206/10/091/15tanggal 15 April 2015, atas nama PT Bank Bukopin, Tbk, NPWP:01.367.605.1091.000, beralamat di Gedung Bank Bukopin, JalanM.T. Haryono Kav. 5051, Pancoran, Jakarta Selatan 12770,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.
Register : 27-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5271 B/PK/PJK/2020 Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
86 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
./2019, tanggal 20 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, NPWP: 01.001.114.6091 .000,beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 6, Jalan ImamBonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yangdiwakili oleh Anand Prabhakar Joshi jabatan Chief OperatingOfficer dan Hariyanto jabatan Country FD Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan Pajak Nomor Put.115728.16/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 26 September 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP00589/KEB/WPJ.19/2017tanggal 31 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2011 Nomor 00108/207/11/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas namaBUT Deutsche Bank
AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat diDeutsche Bank Building Lt. 6, JI.
Putusan Nomor 5271/B/PK/Pjk/20202016, atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, JI. ImamBonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3. 3.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00108/207/11/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas namaBUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamatdi Deutsche Bank Building Lt. 6, JI. Imam Bonjol Nomor 80,Menteng, Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.
Putus : 23-10-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 224/Pid.B/2013/PN.TG Tanggal 23 Oktober 2013 — DEHANNY SHOLEHAH Binti EDI
70 — 5
70 — 5
Menetapkan agar barang bukti berupa : ------------------------- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) atas nama penerima DHEHANNY SHOLEHAH dengan Nomor Rekening : 0214-01-024025-50-4 dengan penyetor atas nama MUKHLIS tertanggal 5 Maret 2013 ; ------------------------Dikembalikan kepada saksi korban SELAMET RIYADI Bin SALEHUDIN ; ------------------------6.
Bank BRI ; Dikembalikan kepada saksi SLAMET RIYADI bin SALEHUDIN ; 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) ;
Register : 13-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3879 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — BANK COMMONWEALTH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK COMMONWEALTH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3879/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BANK COMMONWEALTH, beralamat di World TradeCenter (WTC) 6 Lantai Dasar dan Lantai 2, Jalan JenderalSudirman 29, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Lauren Sulistiawati, jabatan Presiden Direktur PT BankCommonwealth, dan kawan:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal
berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkankembali putusan aquo karena penerbitan keputusan Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkankewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur(rechtmatigheid van bestuur dan preasumption iustae causa) dalamrangka penyelenggaraan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena incasu merupakan jasa perbankan yang sesuai dengankelaziman usaha merupakan lembaga bank
produk perbankan di antaranya sepertitabungan, deposito, berbagai produk investasi dan bancassurance, kreditmodal kerja bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), Safe Deposit Box(SDB), Call Centre 24 jam, serta layanan real time transfer melaluiInternet dan Mobile Banking, Cashflow dan ATM yang menawarkankemudahan perbankan bagi nasabah, transaksi SWIFT (Society forWorldwide Interbank Financial Telecommunication), BIRTGS (BankIndonesia Real Time Gross Settlement), gratis biaya SKNBI (SistemKliring Nasional Bank
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BANK COMMONWEALTH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3879/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H.M.
Putus : 19-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3836/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 19 Nopember 2020 — PT BANK COMMONWEALTH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BANK COMMONWEALTH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 07-09-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4429 B/PK/PJK/2020 Tanggal 25 Nopember 2020 — BANK PERMATA, TBK.;
102 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PERMATA, TBK.;
Register : 13-04-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2319 B/PK/PJK/2020 Tanggal 15 Juli 2020 — BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. BANK MAYBANK INDONSIA, TBK (MAYBANK);
152 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. BANK MAYBANK INDONSIA, TBK (MAYBANK);
PUTUSANNomor 2319/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU4450/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK
,(SEKARANG PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk.)
Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086490.16/2009/PP/M.XIV.B Tahun 2019, tanggal 10 Juli 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1855/WPJ.19/2014 tanggal 18September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00020/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013 Masa Pajak Juni 2009, atasnama PT Bank
Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang danJasa Nomor 00020/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013 MasaPajak Juni 2009, atas nama: PT Bank International Indonesia, Tbk.,NPWP. 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan Ill,Lantai 26 JI. Asia Afrika No. 8, Gelora Jakarta Pusat 10270, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Register : 13-04-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2318 B/PK/PJK/2020 Tanggal 15 Juli 2020 — BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. BANK MAYBANK INDONSIA, TBK (MAYBANK);
176 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. BANK MAYBANK INDONSIA, TBK (MAYBANK);
PUTUSANNomor 2318/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU4451/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK
,(SEKARANG PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk.)
Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086493.16/2009/PP/M.XIV.B Tahun 2019, tanggal 10 Juli 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1862/WPJ.19/2014 tanggal 18September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00023/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013 Masa Pajak September 2009,atas nama PT Bank
Putusan Nomor 2318/B/PK/Pjk/2020Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00023/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013 Masa PajakSeptember 2009, atas nama PT Bank Internasional Indonesia, Tbk,NPWP. 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan Ill,Lantai 26 JI. Asia Afrika No.8, Gelora Jakarta Pusat 10270, adalahtelah sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.3.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00023/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013 Masa PajakSeptember 2009, atas nama PT Bank Internasional Indonesia, Tbk,NPWP. 01.309.323.2091.000, beralamat di Sentral Senayan Ill,Lantai 26 JI. Asia Afrika No.8, Gelora Jakarta Pusat 10270, adalahtelah sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.
Register : 11-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 B/PK/PJK/2021 Tanggal 18 Maret 2021 — BANK BTPN TBK d/h PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
72 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK BTPN TBK d/h PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 506/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BANK BTPN, TBK. (DAHULU BANK SUMITOMOMITSUI INDONESIA), beralamat dahulu di Gd. SummitmasIl Lt.911, Jalan Jend. Sudirman Kav. 6162 Senayan,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta, (Sekarangberalamat di Menara BTPN, Jalan Dr.
7 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112173.15/2010/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak KEP00003/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Januari 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Nomor 00029/206/10/091/15 tanggal 15Desember 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama: PT Bank
Putusan Nomor 506/B/PK/Pjk/20213.1.Mengabulkan sepenuhnya permohonan peninjauan kembaliPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00003/KEB/WPJ.19/2017 Tanggal 20 Januari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00029/206/10/091/15 tanggal 15 Desember 2015 atas nama: PTBank Sumitomo Mitsui Indonesia (sekarang PT Bank BTPN, Tbk.)
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT BANK BTPN, TBK. (DAHULU BANK SUMITOMO MITSUIINDONESIA);2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 506/B/PK/Pjk/2021ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
Register : 24-01-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 09-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 B/PK/PJK/2023 Tanggal 18 April 2023 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK (BANK BJB);;
59 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK (BANK BJB);;
Register : 24-01-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1571 B/PK/PJK/2023 Tanggal 31 Mei 2023 — BANK K B BUKOPIN, TBK. d/h PT. BANK BUKOPIN, Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
64 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK K B BUKOPIN, TBK. d/h PT. BANK BUKOPIN, Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Register : 03-03-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 B/PK/PJK/2014 Tanggal 26 Mei 2014 — LIPPO BANK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
170 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
LIPPO BANK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Bisnis Bank yang disampaikanke Bank Indonesia, Bank Lippo cabang Cayman Island memiliki karyawanuntuk menjalankan kegiatan operasional bank di Cayman Island, selain itu,perlu Pemohon Banding informasikan bahwa Bank Lippo cabang CaymanIsland mengeluarkan biayabiaya operasionalnya di Cayman Island,berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, dan sesuaidengan pengertian konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berlaku diIndonesia dan yang berlaku secara umum di negaranegara lain, makamenurut
Bank Lippo Tbk Indonesia, antara lain dinyatakan bahwaGlobal Certificate diterbitkan oleh PT. Bank Lippo Tbk Indonesiadalam rangka pernerbitan Subordinated Notes due 2016 sebesarUS$200,000,000.00 dengan bunga 7.373% yang penyalurannyamelalui Cabang PT.
Lippo Bank, Tbk. di Indonesia,sehingga, oleh karena para pembeli obligasi dan penerima bungaobligasi yang dibayarkan PT.
Lippo Bank, Tbk. diIndonesia yang mempunyai usaha di luar negeri melaluiPT. Lippo Bank, Tbk. cabang Cayman Island seharusnyajuga diakui sebagai Bentuk Usaha Tetap dari PT.
BANK CIMB NIAGA, Tbk. (Ex. PT.
Putus : 26-01-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5859 B/PK/PJK/2022 Tanggal 26 Januari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK BUKOPIN, Tbk
33 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK BUKOPIN, Tbk
Register : 12-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1827 B/PK/PJK/2021 Tanggal 31 Mei 2021 — BANK MIZUHO INDONESIA;
88 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK MIZUHO INDONESIA;
PUTUSANNomor 1827/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5602/PJ/2020 tanggal 8 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007137.15/2019/PP/M.XA Tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00601/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 15 April 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanNomor 00006/206/13/091/18 tanggal 21 Mei 2018 Tahun Pajak 2013, atasnama: PT Bank
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00601/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 15 April 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00006/206/13/091/18 tanggal 21Mei 2018 Tahun Pajak 2013, atas nama PT Bank Mizuho Indonesia,NPWP 01.342.843.8091.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza,Menara 2 Lantai 2324, Jalan MH Thamrin Kav. 51, Gondangdia,Jakarta Pusat, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00006/206/13/091/18 tanggal 21 Mei 2018Tahun Pajak 2013, atas nama PT Bank Mizuho Indonesia, NPWP01.342.843.8091.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara2 Lantai 2324, Jalan MH Thamrin Kav. 51, Gondangdia, JakartaPusat, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Register : 27-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5278 B/PK/PJK/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
76 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
PUTUSANNomor 5278/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lantai 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng,Jakarta Pusat 10310, yang diwakili oleh Anand PrabhakarJoshi dan Hariyanto, jabatan Chief Operating Officer danCounry FD Indonesia;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113379.15/2010/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 26 September 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00162/KEB/WPJ.19/2017tanggal 2 Maret 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00030/206/10/091/15 tanggal15 Desember 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama: BUT Deutsche Bank
AG,NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 6,Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310, denganperhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan (Rugi) Neto Rp 645.180.619.244,00Halaman 2 dari 9 halaman.
Fiskal Positif terkait dengan biaya yangberasal dari pembebanan antar cabang karena pembebanan biayatersebut nyatanyata merupakan duplikasi biaya dimana PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatmembuktikan eksistensi jasa a quo dan ataupun bukti bahwa biayatersebut benarbenar bermanfaat untuk Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali, karena atas pengeluaran/biaya kantorcabang lainnya di luar negeri tidak dapat dibiayakan karena padadasarnya antara kantor pusat Deutsche Bank
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT DEUTSCHE BANK AG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono,S.H.
Register : 11-02-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1175 B/PK/PJK/2022 Tanggal 19 April 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
Register : 12-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1826 B/PK/PJK/2021 Tanggal 31 Mei 2021 — BANK MIZUHO INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
109 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK MIZUHO INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
PUTUSANNomor 1826/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BANK MIZUHO INDONESIA, beralamat di Sinar MasLand Plaza, Menara 2 Lantai 2324, Jalan MH Thamrin Kav.51, Gondangdia, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh KoheiMatsuoka, jabatan Presiden Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007137.15/2019/PP/M.XA Tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00601/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 15 April 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanNomor 00006/206/13/091/18 tanggal 21 Mei 2018 Tahun Pajak 2013, atasnama: PT Bank
Biaya Promosi, merupakanpenilaian atas fakta yang sudah dipertimbangkan dengan tepat danbenar oleh Judex Facti, sehingga diambil alin menjadi pertimbanganMajelis Hakim Peninjauan Kembali a quo, sedangkan untuk menilaiapakah agunan berupa SLBC pada Tahun 2013 tidak menjadipengurang nilai piutang yang menjadi dasar perhitungan nilai PenyisinanPenghapusan Aktiva Produktif (Reserved Expense per fiscal)merupakan permasalahan penerapan hukum, yaitu terhadap ketentuanPasal 30 ayat (2) huruf d Peraturan Bank
Oleh karena PemohonBanding mengakui SBLC bukan berasal Prime Bank dan tidak tergolongagunan tunai, sehingga dalam menghitung Reserved Expense per fiscal(PPAP), seharusnya dimasukan sebagai Agunan lainnya dandiperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan sebesar 75% (tujuhpuluh lima persen) dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yangHalaman 5 dari 7 halaman.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BANK MIZUHO INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.