M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Bank BCA Cabang Medan untuk membuka blokir rekening Nomor 846.035.1350 atas nama Andi Akiruddin dan menarik seluruh dana tersisa milik Pemohon yang telah Pemohon transfer ke rekening tersebut untuk dikembalikan kepada Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

ARDHANA, menjelaskan : Pemblokiran telah dilakukan Tergugat Iberdasarkan :Bahwa Pemblokiran telah dilakukan Tergugat I berdasarkan :a Surat permohonan pemblokiran dari Tergugat II (isteriPenggugat) kepada Tergugat I, tertanggal 4 Juni 2014 yangpada pokoknya menyatakan permohonan blokir atas rekeningbersama dan/atau joint account atas nama Penggugat danTergugat II, dengan alasan sedang menjalankan prosesperceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II diPengadilan Negeri Pontianak, serta

adanya surat dari AdvokatMIKE MARIANA SIREGAR, SH selaku Kuasa HukumTergugat II menyampaikan permohonan blokir rekening bankbersama dan/atau joint acoount atas nama ;b Surat Kuasa tanggal 15 Januari 1999 yang mana Penggugatmemberikan kuasa kepada Tergugat II, untuk mengambil,menyetor dan menutup rekening tabungan Exim Save padaBank Ekspor Impor Indonesia Cabang Pontianak (Penggugatdiberikan copy surat kuasa tersebut oleh pihak Tergugat Imelalui SDR.

TAMSIL SJOEKOER DanRekan, telah mengirim Surat kepada Tergugat I tertanggal 10 September 2014Tentang Pencabutan Blokir, namun sampai Gugatan ini didaftarkan belum adarespon atau jawaban surat Penggugat tersebut dari Tergugat I.Bahwa tindakan Tergugat I bersamasama Tergugat II yang telah merubahrekening atasnama pribadi Penggugat menjadi rekening bersama antara Halaman 7 dari 26 Halaman Perkara Nomor 07 / PDT /2016/ PT PTK 232425Penggugat dan Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Januari

Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Pontianak, saat ini bernama PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Ngurah Rai Pontianak MERUPAKANBAGIAN DARI HARTA BERSAMA yang qua yuridis merupakan milikPenggugat dan Tergugat II (selanjutnya disebut dengan rekening bersama) ;710Bahwa benar jika pada tanggal 4 Juni 2014, Tergugat II telah mengajukanpermohonan blokir sementara atas rekening bersama milik Penggugat danTergugat II melalui Kuasa Hukum Tergugat II dengan tujuan untukmengamankan asetaset harta bersama milik

Hal lainnyayang melatarbelakangi permohonanblokir sementara Rekening Bersamatersebut adalah berbagai tindakan dan /atau perbuatan Penggugat yangmencoba untuk mengaburkan dan /atau menguasai secara melawan hakasetaset harta bersama Penggugat danTergugat II ;c Permohonan blokir sementaraRekening Bersama tersebut tidakbertentangan dengan kesusilaan dankeharusan dalam pergaulan masyarakatyang baik ;Bahwa Penggugat dalam Petitumnya point 7 menuntut adanya uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.5.000.000, (lima

.48, Jakarta Pusat tersebut dan terakhirPenggugat telah melakukan blokir dilakukan dengan Surat Nomor029/Elma & P/VIII/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 ditujukan kepadaHalaman 6 dari 36 halaman.

Putusan Nomor 487 K/TUN/2016Bapak Kepala BPN Jakarta Pusat (Tergugat), surat mana telah diterimasecara resmi oleh Tergugat pada tanggal 1482015, yang padapokoknya Penggugat mengajukan blokir terhadap tanah milikPenggugat yang telah terbit exSHGB No.1125/ Kebon Kelapa yangtelah hapus secara hukum, agar jangan ada proses apapun jugatermasuk tetapi tidak terbatas pada proses perpanjangan dan/ataupunpembaharuan dan/ataupun pengalihan Hak atas Tanah Jalan BatuCeper No.48, Jakarta Pusat, tersebut yang

Josefa FransiscaMaria Ismael / Penyewa dengan Pemilik asal Tanah yaitu Lim BengGiok Cs dan/atau sekarang sebelum SHGB No.2690/KelurahanKebon Kelapa diterbitkan oleh Tergugat juga telan ada sengketayang melekat atas tanah Jalan Batu Ceper No.48, Jakarta Pusat; Bahwa indikasi kebohongan lainya adalah dikatakan tidak ada blokir,itupun hal yang patut dipertarunkan secara nyata, karena secara defacto blokir dan suratsurat di atas tanah Jalan Batu Ceper No. 48,Halaman 9 dari 36 halaman.

Surat Blokir tanggal 11 Agustus 2015 No 029/Elma & P/ VIII/2015,dengan lampiran Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Negeri JakartaPusat, register No.59/Pdt.PLW/2015 /PN Jkt Pst ;7. Surat No.43/Elma & P/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 ;8. Surat No.44/Elma & P/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 ;9.

W10.U1I/1331/110.2007 Eks, tanggal 4 Februari 2016(bukti P22), ada Surat Blokir No. 029/Elma&P/VIII/2015 tanggal 11Halaman 28 dari 36 halaman.

Mewajibkan Termohon untuk melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan pembukaan blokir terhadap:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 696/Air Hitam tertanggal 5 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 01440/Air Hitam/2018 tertanggal 7 Desember 2018, seluas 2.760 m²atas nama SUTARSO;

b.

Sebagaimana Surat Permohonan tanggal 20 Agustus 2021 perihal Permohonan Pembukaan Blokir;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Kejanggalan keberadaan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atasnama TANIA NASUTION dengan Surat Pembukaan Blokir BPKB dimaksud.Bahwa berdasarkan PERJANJIAN, jika Debitur MILA SUMIATI (Konsumen)melunasi selurunh anasurannva kepada Kreditur.

TERGUGAT Il, MAKABPKB mobil dimaksud dan Surat Pembukan Blokir secara bersamaan akandiserahkan kepada Konsumen untuk melakukan pengurusan BPKB.SUATU FAKTA HUKUM YANG TAK TERBANTAHKAN, sampai dengan saatin TERGUGAT Il selaku Kreditur BELUM PERNAH MENERIMAPEMBAYARAN PELUNASAN HUTANG ANGSURAN dari Debitur MILASUMIATI (Konsumen), maupun dari waklinya atau kuasanya.Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan No. 562/PDT/2020/PT.BDG.1.3.1.4.Selain hubungan 4ias4 antara SAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI tidakJelas

, bagaimana mungkin BPKB mobil 4ias hilang di tempat TERGUGAT IIsementara Surat Pembukaan Blokir BPKB tidak hilang (Vide: Gugatan Poin6 haman 2).FAKTA HUKUM tak terbantahkan, tidak jelas hubungan 4ias4 antaraSAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI (Konsumen).Bahwa oleh karena tidak jelas hubungan 4ias4 antara SAMSUL BEDUdengan MILA SUMIATI, Maka tidak jelas bagaimana SAMSUL BEDU 4 iasmemperoleh BPKB serta Surat Pembukaan Blokir BPKB dimaksud ?

serta siapa yang menyerahkan BPKB dan SuratPembukaan Blokir BPKB tersebut... ???TIDAK SINGKRON dan Tidak Berkesusaian Saling Bertentangan DalilDalilDalam Gugatan.Bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2019, para penggugatmengajukan perbaikan gugatan, akan tetapi dalil Gugatan pada poin /anqka 8 halaman 2 Tidak Dilakukan Perubahan, sehingga bertentangandengan dalil poin/ angka 9 halaman yang Dilakukan Perubahan.Bunyi dalil poin/angka 8 halaman 2, Tidak Dilakukan Perubahan (Kutip):" 8.

Karena sangat janggal Surat Pembukaan Blokir BPKBnya tidakikut hilang. Padahal jika terjadi pelunasan, maka saat itu juga BPKB dan SuratPembukaan Blokir bersamaan diserahkan kepada Debitur atau Konsumen quodnon untuk dilakukan pembukaan blokir BPKB pada Polda Metro Jaya;Bahwa kejanggalan lainnya dalah dalam waktu vang relatif sinqkat, kKapan dan dimana SAMSUL BEDU menyerahkan Surat Permohonan atau Pembukaan BlokirBPKB tersebut kepada PENGGUGAT I... ?

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan bahwa pengiriman melalui transfer yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan rekening BCA Nomor 1230002777 pada tanggal 27 Desember 2014 adalah salah kirim atau keliru ; Memerintahkan kepada Tergugat II (Bank Central Asia Cabang Malang) untuk mengangkat/ mencabut blokir rekening terhadap rekening Tergugat I ; Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mendebet dana sebesar Rp

Nomor : 1230002777 dan ternyata uangyang ditransfer oleh Penggugat tersebut masih utuh dan masih belum diambil/belumditarik oleh AGUS SANTOSO.Kemudian selanjutnya Penggugat bermaksut ingin menarik kembali atau mengambilkembali uangnya yang keliru transfer tadi di Bank Central Asia Cabang Malang akantetapi oleh petugas dari pihak Bank BCA mengatakan, apabila akan melakukanpenarikan terhadap pengiriman atau transfer uang yang sudah diadakan pemblokiranharus ada Penetapan dari Pengadilan dahulu baru blokir

perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan bahwa Pingiriman melalui transfer yang dilakukan oleh Penggugat TONYSUPRIADI kepada AGUS SANTOSO ( sebagai nasabah BCA Malang ) denganRekening BCA Nomor : 1230002777 pada tanggal 25 Desember 2014 adalah salahkirim atau keliru.3 Menetapkan serta memerintahkan kepada Bank Central Asia ( BCA ) Cabang Malanguntuk segera mengangkat/mencabut Blokir

Nomor : 1230002777 danternyata uang yang ditransfer oleh Penggugat tersebut masih utuh dan masih belumdiambil/ belum ditarik oleh Tergugat I (AGUS SANTOSO).Bahwa Penggugat bermaksut ingin menarik kembali atau mengambil kembali uangnyayang keliru transfer tadi di Bank Central Asia Cabang Malang akan tetapi oleh petugasdari pihak Bank BCA mengatakan, apabila akan melakukan penarikan terhadappengiriman atau transfer uang yang sudah diadakan pemblokiran harus ada Penetapandari Pengadilan dahulu baru blokir

tetapi keliru kirim ke Tergugat I (AgusHalaman 15 dari 18 halamanPutusan nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Mlg16Santoso) dengan nomor rekening 123000277, maka kepada Tergugat II selaku institusiperbankan yang menyimpan dana milik Penggugat, harus diperintahkan untuk mendebetrekening Tergugat II sebesar Rp.50.000.000, dan mengirimkan/ mengkreditkan kembalike nomor rekening milik Penggugat ;Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat yang mohon agar diperintahkankepada Tergugat II untuk mengangkat/ mencabut blokir

.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimankhususnya Pasal 10 dan Pasal 25 ayat (1), dan HIR serta ketentuanketentuan lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;e Menyatakan bahwa pengiriman melalui transfer yang dilakukan oleh Penggugatkepada Tergugat I dengan rekening BCA Nomor 1230002777 pada tanggal 27Desember 2014 adalah salah kirim atau keliru ;e Memerintahkan kepada Tergugat II (Bank Central Asia Cabang Malang) untukmengangkat/ mencabut blokir

Bahwa sejak Almarhum suami Pemohon meninggal dunia, KreditPinjaman tersebut di Blokir oleh pihak PT. BANK MAYBANKINDONESIA Tbk. Cabang Surabaya sehingga Pemohon sangatkesulitan dalam menjalankan usaha Perdagangan Pakaian AnakAnakkarena keterbatasan Modal Usaha. Blokir tersebut terjadi karenaPemohon Kredit tersebut adalah Atas Nama Almarhum SuamiPemohon dan Juga Obyek Jaminan Kredit pun Atas Nama AlmarhumSuami Pemohon ;9. Bahwa menurutketerangan yang diberikan oleh pihak PT.

BANK MAYABANK INDONESIA Tbksebagai pemasaran sejak tahun 2016 sampai sekarang ;Bahwa Pada tahun 2011 saksi pernah menangani kredit pinjamanrekening koran suami pemohon yang bernama CHANDRAMELIANGAN ;Bahwa suami Pemohon telah meninggal duania pada tanggal 13Oktober 2016 kredit pinjaman di Blokir oleh pihak PT.BANKMAYBANK INDONESIA Tbk Cabang Surabaya;Bahwa Jaminan Kredit atas nama Almarhum suami Pemohon berupaSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor454/Kelurahan Gundih,Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

Bahwa sejak Almarhum suami Pemohon meninggal dunia, KreditPinjaman tersebut di Blokir oleh pihak PT. BANK MAYBANKINDONESIA Tbk. Cabang Surabaya sehingga Pemohon sangatkesulitandalam menjalankan usaha Perdagangan Pakaian AnakAnak karenaketerbatasan Modal Usaha. Blokir tersebut terjadi karena Pemohon Kredittersebut adalah Atas Nama Almarhum Suami Pemohon dan Juga ObyekJaminan Kredit pun Atas Nama Almarhum Suami Pemohon ;. Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh pihak PT.

Pada tanggal 20 September 2016 dan tanggal 29 Mei 2017, Sri Hartinimengajukan permohonan blokir Hak Milik Nomor 985/Babadan padaKantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan telah ditindaklanjutipencatatan blokirnya masingmasing pada tanggal 14 November 2016dan 30 Mei 2017 ;b. Terkait dengan catatan blokir Hak Milik Nomor 985/Babadansebagaiamana tersebut di atas, Tergugat IV telah bersurat kepada KepalaKepolisian Resor Sukoharjo cg.

Terhadap permohonan blokir dari Sri Hartini sebagaimana suratnyatanaggal 29 Mei 2017 telah ditindaklanjuti oleh Tergugat IV dengan suratNomor 2017/01933.09/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang intinya :1) bahwa blokir Hak Milik Nomor 985/Babadan yang dicatat pada tanggal30 Mei 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku hapus dengan sendirinya dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan;2) bahwa Kepolisian Resor Sukoharjo tidak pernah melakukanpemblokiran

Mengenai pencabutan blokir hak atas tanah.Bahwa catatan blokir sesuai ketentuan berlaku untuk jangka waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan. Artinya, setelahmelampaui jangka waktu tersebut, catatan blokir hapus dengan sendirinyaatau tidak berlaku lagi. Namun, meskipun aturannya begitu masalahcatatan blokir tersebut tidak lantas serta merta hapus begitu saja,Halaman 21 dari 93 Putusan Nomor 59/Pat.G/2018/PN Byl.maksudnya masih harus dilakukan pencabutan blokir.

Sama halnyadengan permohonan pencatatan blokir, pihak yang berkepentingan dapatmengajukan permohonan cabut blokir apabila blokir sudah habis jangkawaktunya. Pihak yang berkepentingan dimaksud adalah pemegang hakdan pihak atau pihakpihak lain yang mempunyai kepentingan mengenaibidang tanah yang bersangkutan. Jadi pengajuan permohonanpencabutan blokir tidak mesti harus diajukan oleh pihak yang memblokir ;.

dan Sita tersebut,blokir yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara otomatis akan berakhir 30(tiga puluh hari) setelah pencatatan blokir tersebut dilakukan.

Bahwa Tergugat telah menanggapi Permohonan Blokir Penggugat tersebutsesuai Surat Nomor : 2042/12.71300.8/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, Perihal :Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA, Ditujukan Kepada Yth : Sdr.

No. 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 15 Mei 2018 ;17.Bahwa kemudian Penggugat ENG PIAUAGUS ENDANG PURWANTO melaluiKuasa Hukum LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS telahmengajukan Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulautanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA kepada Tergugat yangditerima oleh SUGENG pada tanggal 21 Mei 2018, Hal ini Tergugat jelasjelastelah mengetahuil permohonan Blokir Penggugat tersebut ;18.Bahwa Tergugat telah menanggapi Permohonan Blokir Penggugat

tersebutsesuai Surat Nomor : 2042/12.71300.8/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, Perihal :Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997 atasnama ANGGA CHANDRA, Ditujukan Kepada Yth : Sdr.

blokir Penggugat tersebut, dan surat permohonanblokirtersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan surat No. 2164/12.71600.13/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 sebagaimana dalam ketentuanpasal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional No. 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita..

Penggugat tidak sesuai dengan syarat blokir sebagaimanadimaksum dalam Pasal 5 Permen ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2017 tentangTata Cara Blokir dan Sita, yang pada pokoknya menerangkan pemohon blokirtersebut wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkanpemblokiran.

Blokir tanpa dilampiri surat gugatan, maka kepada Pemohon blokir agarsegera mungkin diberitahukan untuk melampirkan surat gugatan, danterhadap permohonan blokir tersebut baik sebelum maupun sesudahdilampiri Surat gugatan dicatat di buku tanah dan berlaku hanya 30 harisejak pemberitahuan serta tidak bisa diperpanjang.b.

Blokir dengan dilampiri surat gugatan disertai perintah status quo daripengadilan, maka blokir berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak perintah statusquo, dan pihak pemohon blokir diberitahu tentang hal tersebut.c.

Blokir dengan dilampiri surat gugatan disertai sita jaminan, maka blokirberlaku Sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dantelah diangkat sita jaminannya, serta pihak pemohon blokir diberitahutentang hal tersebut.Bahwa pencatatan pendaftaran peralihan hak oleh Kepala Kantor PertanahanKota Pematangsiantar (Tergugat III) tanggal 24052018 berdasarkan Akta JualBeli No. 92/2018 tanggal 25042018 yang diperbuat oleh Dharma SerpinPurba,SH, PPAT di Kota Pematangsiantar dari Jusly kepada

Bahwa Penggugat menyatakan atas Akta Jual Beli yang diperbuatPenggugat telah mmemajukan Blokir kepada Tergugat III namun TergugatIll tetap membaliknamakan Sertifikat Hak Milik yang semula atas namaPenggugat menjadi atas nama Tergugat I.5.

tidak melampirkan Gugatan di Pengadilan atautidak melampirkan Gugatan sengketa Tanah Sertifikat yang diminta diblokirsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 126 ayat (1) Peraturan MenteriNegera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentangPeraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah..Bahwa oleh karena itu blokir Penggugat tidak diterima oleh Tergugat III sebagaisuatu blokir sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 126 ayat (1) PeraturanMenteri

; Bahwa pembukaan blokir dimaksud disertai dengan pemindahbukuanyakni dari rekening Saksi FALAHWI di BRI Unit Bombana ke rekeningPT.

Pemimpin Cabang BRI SamratulangiKendari; Bahwa pada Tanggal 15 Agustus 2012 Saksi mendapatkan adanya suratpermohonan pembukaan blokir dari PT.

blokir namun ternyata rekening An.

FALAHWI sudahdalam kondisi terblokir;Bahwa pada sekitar pertengahan Bulan Agustus Tahun 2012 Terdakwamengetahui adanya permintaan pembukaan blokir dan permohonanpemindahbukuan dari Saksi SOEHANDOYO;Bahwa permintaan blokir tersebut didisposisi oleh Terdakwa NYOMANGEDE ARTHA yang isi disposisi tersebut agar untuk dilakukanpemindahbukuan oleh Unit;Bahwa sebelum dilakukannya pemindahbukuan Terdakwa sempatditelpon oleh Terdakwa NYOMAN GEDE ARTHA.

PANCA LOGAM MAKMUR dan kemudian ada pulapermintaan blokir dari Polda SULTRA;Bahwa spengetahuan Terdakwa permintaan blokir Saksi SOEHANDOYOtelah terlebih dahulu masuk sebelum permintaan Polda SULTRA masuk;Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 363/PID.B/2014/PN.BauBahwa mekanisme pemblokiran di BRI adalah pemohonan blokir masuk,Pemimpin Cabang menerbitkan disposisi, dan dilakukan blokir di sistemaplikasi;Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengetahui atas permintaan manablokir dilakukan dan siapa yang melakukan

Bahwa atas surat keberatan Penggugat tersebut, TergugatHal. 12 dari 92 Putusan Nomor: 015/G/2016/PTUN Smg.memberikan jawaban sebagaimana Surat Nomor: 811/60033.74/11/2016, tertanggal 29 Pebruari 2016, perihalTanggapan Surat Permohonan Pencabutan Blokir, yang padaintinya menyatakan :a.

Bahwaberdasarkan pasal 126 (2) Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997,terhadap permohonan pemblokiran tersebut angka 1jangka waktu pemblokiran adalah 30 hari tetapi dalamrangka pelaksanaan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik maka blokir baru bisa dicabut setelahpermasalahan selesai;7.

Bahwa pencatatan blokir atas ketiga hak milikPenggugatdiketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat padasaat sidang persiapan pada tanggal 13 April 2016 diPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dimanapencatatan blokir dalam Buku Tanah :a.

Bahwa pada saat pencatatan blokir pada tanggal 552014atas masing masing Sertipikat obyek sengketa dilampiriHal. 28 dari 92 Putusan Nomor: 015/G/2016/PTUN Smg.dengan Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanahdari Sdr SITL HASANAH alamat JI.

Bahwa pencatatan blokir tersebut merupakan langkah awaldalam proses penyelesaian permasalahan tanah yangdilakukan oleh Tergugat, sedangkan terkait dengan hal tersebutmasih diperlukan tindakan hukum lain untuk menyelesaikanpermasalahan sehingga pencacatan blokir yang dimaksud olehPenggugat belum termasuk kategori Keputusan Tata UsahaNegara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalamPenjelasan Pasal 1 Angka9 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986

;Bahwa Putusan Perkara Nomor : 650/Pdt.G/2008/PN.Sby. tersebut sudahmempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat Nomor : 103/OHSBPNMBB/AA/XIV2012 tanggal 5 Desember 2012 perihal Mohon Buka Blokir mengirimsurat kepada Tergugat intinya mohon Tergugat buka blokir Sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor : 2664 / Kel. Pradahkalikendal dan Sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor : 2669 / Kel.

Pradahkalikendal;Bahwa atas perintah setor yang diterbitkan Tergugat tersebut, maka Penggugatmembayar kepada Tergugat sesuai dengan nilai yang ditentukan Tergugat;Bahwa setelah dibayarnya biaya buka blokir tersebut ternyata Tergugat tetapmemblokir 2 (dua) sertipikat tersebut;Bahwa Tergugat sebagai pihak pelaksana pendaftaran tanah yaitu rangkaiankegiatan yang dilakukansecara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaandata

Bahwa mencermati pokok permasalahn dari gugatan Penggugat, terkaitpencatatan blokir berkaitan kedudukan dan kapasitas Tergugat, selaku Badan /Pejabat Tata Usaha Negara secara yuridis tidak patut dan layak Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya ditarik selaku pihak perkara dalam perkara ini, karenasesuai dengan Pasal 53 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Jo.

GALA BUMI PERKASA berkedudukan di Surabaya, asal hakpemisahan SHGB 2305/ Kelurahan Pradahkalikendal, terbit tanggal 07111996berakhirnya hak tanggal 06092015 Berdasarkan pendaftaran Akta Jual Beli tanggal 24102003 No. 356/2003,pemegang hak beralih atas nama Ong Hery SuhindraBahwa mencermati pokok permasalahan dari gugatan penggugat, terkaitpencatatan blokir berkaitan kedudukan dan kapasitas Tergugat, selaku Badan /Pejabat Tata Usaha Negara secara yuridis tidak patut dan layak Kepala KantorPertanahan

HRMuhammad No. 176 Surabaya atas nama Penggugat (ONG HERY SUHINDRA) artinyaTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan tertulispencabutan blokir terhadap 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dapatdianggap tidak mengeluarkan keputusan tertulis, sedangkan Negatif artinya karena isikeputusan tersebut berupa bukan penolakan terhadap adanya permohonanMenimbang, bahwa oleh karenanya penolakan Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara terhadap permohonan yang diajukan

Blokir SHM No. 985 Sri Hartini ke Tergugat IV tertanggal 29 Mei 2017dicabutoleh Tergugat III. Padahal Tergugat III tidak mempunyai alas hakatas SHM No. 985 atas nama Sri Hartini karena saat itu pemiliknyamasih Sri Hartini istri Penggugat I, Mengapa ?

Tentang Blokir SHM No. 985/Babadan1) Pada tanggal 20 September 2016 dan tanggal 29 Mei 2017, Sri Hartinimengajukan permohonan blokir Hak Milik Nomor 985/Babadan padaKantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan telah ditindaklanjutipencatatan blokirnya masingmasing pada tanggal 14 November 2016dan 30 Mei 2017 ;2) Terkait dengan catatan blokir Hak Milik Nomor 985/Babadansebagaiamana tersebut di atas, Tergugat IV telah bersurat kepadaKepala Kepolisian Resor Sukoharjo cg.

diserahkan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Boyolali sesuai dengan kewenangannya ;3) Terhadap permohonan blokir dari Sri Hartini sebagaimana suratnyatanaggal 29 Mei 2017 telah ditindaklanjuti oleh Tergugat IV dengan suratNomor 2017/01933.09/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yangintinya :a) bahwa blokir Hak Milik Nomor 985/Babadan yang dicatat padatanggal 30 Mei 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku hapus dengan sendirinya dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh)

/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang intinya :a) Pengajuan permohonan blokir berdasarkan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 jo.

Artinya, setelahmelampaui jangka waktu tersebut, catatan blokir hapus dengansendirinya atau tidak berlaku lagi. Namun, meskipun aturannya begitumasalah catatan blokir tersebut tidak lantas serta merta hapus begituHalaman 22 dari 47 Putusan Nomor 83/Pdt/2021/PT SMGsaja, maksudnya masih harus dilakukan pencabutan blokir. Samahalnya dengan permohonan = pencatatan blokir, pihak yangberkepentingan dapat mengajukan permohonan cabut blokir apabilablokir sudah habis jangka waktunya.

RAHMAN TAMIN (Dalam Likuidasi);Dikembalikan kepada Saksi Khairil Poloan, S.H..1. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRY JHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tanggal 24 Februari 2014 ;2. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Nomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari perihal Permohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

Nomor: 044/Lik.PT.RT/VIII/2014 tertanggal Jakarta 9 September 2014 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi, perihal Permohonan Pencabutan Blokir ;6. 1 (satu ) lembar asli Surat dari Prabudiningrum Law Office Nomor: 05/Permoh-IX/2014/PL tertanggal 15 September 2014 yang di tunjukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, perihal permohonan Perpanjangan Blokir ;7. 2 (dua) lembar asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi

Nomor: 324-13.75/300/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, perihal Permohonan Pencabutan Blokir yang di tunjukan kepada Tim Likuidator PT.

RAHMANTAMIN (Dalam Likuidasi);DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KHAIRIL POLOAN, S.H..1.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRYJHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan KotaBukittinggi tanggal 24 Februari 2014;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaBukittinggi Nomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februariperihal Permohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

Nomor:Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN BktDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KHAIRIL POLOAN, S.H.1.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRYJHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan KotaBukittinggi tanggal 24 Februari 2014;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaBukittinggi Nomor : 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari 2014perihal Permohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

RAHMAN TAMIN(Dalam Likuidasi) ;1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRY JHONLYyang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tanggal24 Februari 2014 ;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota BukittinggiNomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari perihal PermohonanPenangguhan Blokir kepada Sdr.

RAHMAN TAMIN(Dalam Likuidasi);Dikembalikan kepada Saksi Khairil Poloan, S.H..1.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRYJHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggitanggal 24 Februari 2014 ;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaBukittinggi Nomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari perihalPermohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

/300/X/2014tertanggal 24 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh KepalaKantor Pertanahan Kota Bukittinggi, perihal PermohonanPencabutan Blokir yang di tunjukan kepada Tim LikuidatorPT.

Jendral Gatot Subroto Kavling 3638, Jakarta Selatan ;Bahwa agar transaksi bisnis Penggugat dapat berjalan secara maksimal,Tergugat wajib membuka blokir rekening Penggugat : 11900 898999999 paling lama 7 (tujuh) hari kalender, sejak putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai, Tergugat ditetapkandenda perhari sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ;PERMOHONANHal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.DKIBerdasarkan urian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Bahwa ternyata Penggugat selain tidak menjalankan kesanggupanuntuk mengurus pembukaan blokir SHM No. 73/Pancoran tersebutdan Penggugat juga tidak melakukan pemenuhan kewajiban sesuaiHal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.DKIjadwal maupun kesepakatan dalam Perjanjian Kredit sehinggakolektibilitas kredit Penggugat terus menurun hingga saat ini menjadikolektibiltas 5 (kredit macet).i.

BBC.JMN/TL2.0460A/2014 tanggal 24Desember 2014 Butir B angka 3 telah jelas dinyatakan syaratHal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.DKIkesanggupan Penggugat untuk mengurus pembukaan blokir SHMNo. 73/Pancoran pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untukselanjutnya dilakukan pengikatan Hak Tanggungan.Sesuai Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2014 dan tanggal 24Juni 2015 Penggugat telah menyanggupi untuk menguruspembukaan blokir SHM No. 73/Pancoran pada Kantor PertanahanJakarta Selatan.

Namun demikian hingga saat ini Penggugat tidakjuga melakukan pengurusan pembukaan blokir SHM tersebut.Bahwa Addendum & II PK diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat sesuai permohonan yang diajukan Penggugat dengandasar itikad baik dari Tergugat mengingat diperlukannya kelonggaranwaktu bagi Penggugat untuk mengurus pembukaan blokir dan untukdilakukannya pembayaran angsuran kewajiban Penggugat terhadapTergugat.

SHM No. 73/Pancoran atau mengganti agunantersebut.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat yangmenyatakan telah ada pemblokiran Rekening No. 11900898999999karena Tergugat tidak pernah melakukan blokir atas RekeningPenggugat dan rekening tersebut adalah rekening tabunganHal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.

ISTERITERGUGAT juga menegaskan bahwa begitu uang Rp. 30.000.000,00diserahkan, uang pinjaman Rp.125.000.000,00 juga diserahkanTERGUGAT kepada PENGGUGAT.Tanggal 10092020, PENGGUGAT konsultasike ANDI YATNOBACHTIAR (PEGAWAI BANK SYARIAH MANDIRI MAKASSAR) perihalJANJI TERGUGAT.Tanggal 11092020 ANDI YATNO BACHTIAR (PEGAWAI BANKSYARIAH MANDIRI MAKASSAR) menyarankan PENGGUGATmenggunakan fasilitas system blokir rekening dan langsung ke BAIM(PETUGAS Cs BANK SYARIAH MANDIRI MAKASSAR) untukmemproses blokir rekening.Tanggal

11092020 PENGGUGAT mengirimkan bukti blokir rekeningsejumlan Rp.30.000.000,00 kepada TERGUGAT.

Tidak usah pakai fasilitas system blokir rekeningdan Bank Syariah Mandiri Makassar.Tanggal 11092020,berulang kali PENGGUGAT menanyakan kepadaTERGUGAT,apakah benar TERGUGAT akan membantu PENGGUGATRp.125.000.000,00 bila uang Rp. 30.000.000,00 diserahkan.TERGUGAT terus meyakinkan PENGGUGAT bahwa begitu uang Rp.30.000.000,00 diserahkan, uang pinjaman Rp. 125.000.000,00 jugadiserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, bahkan TERGUGATselalu mempertegas ucapannya bahwa TERGUGAT orang yang dapatdipercaya, bukan

Memerintahkan Tergugat II untuk membuka blokir atas sertifikat HM No 619/Kramat atas nama Soewita.5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.DALAM REKONVENSI- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnyaDALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.5.216.000 (Lima Juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

atas tanah milik orang lain tanpa alas hakyang benar dan bukti bukti yang kuat, maka hal tersebut jelas jelas telahmelanggar hak subyektif dari Penggugat sehinga apa yang telah dilakukanoleh Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum.Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat Il untuk dapatmencabut blokir tersebut (Bukti P. 7) namun Tergugat Il tidak dapatmengabulkan permintaan dari Penggugat dikarenakan adanya surat dariTergugat tertanggal 1 Agustus 2012.

Bahwa surat permintaan blokir dariTergugat kepada Tergugat Il seharusnya hanya berlaku selama 30 harisejak surat itu diterima oleh Tergugat Il. Dan blokir tersebut akan hapusdengan sendirinya jika tanpa adanya permintaan dari Pengadilan untukmenyatakan status quo atau adanya sita jaminan dari Pengadilan. Hal inisebagaiamana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional No.3 tahun 1997 Pasal 126.

Namun kenyataannyaTergugat Il tetap memblokirnya dan tidak menghapuskan blokir tersebut.Sehingga jelas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Il adalah perbuatanyang melawan hukum.14.Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Iltersebut telah merugikan Penggugat dimana Penggugat tidak dapat menjualtanah tersebut kepada pihak lain.

Menghukum kepada Tergugat Il untuk mencabut blokir atas tanah HakMilik No. 619/ Kramat atas nama Soewita.6.

Memerintahkan Tergugat Il untuk membuka blokir atas sertifikat HM No619/Kramat atas nama Soewita.5.

Agraria No.3 Tahun 1977 terhadappermohonan pemblokiran paling lama 30 hari apabila tidak ada Pentepan sita dari Pengadilan,sedangkan perkara daftar : 351/Pdt.G/2010/PN.Sby. yang sudah diputuskan sejak 2 November2010 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tidak pernah mengeluarkanPenetapan Sita terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6281, sehingga Pencatatan Sitaoleh Tergugat If adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat danTergugat II dihukum untuk mencabut permohonan Blokir

BANKMANDIRI (Persero) Tbk, Badan Hukum berkedudukan dan berkantor pusat di Jakartaberdasarkan Hak Tanggungan No.1148/2010, Akta PPAT Siti Anggraenie Hapsari, SHtanggal 24 Februari 2010 No. 050/2010 ;= Bahwa terdapat catatan dalam buku tanah antara lain :e Permohonan Blokir dari ETTY AGUSTINA SONDANG NAINGGOLANdan ELLYZABETH ROSITA NAINGGOLAN ;e Surat Panggilan dari POLDA JATIM tanggal 30 Maret 2010 No. Pol : B/2084/THW/2010/Ditreskrim, Laporan Polisi No.

Bank Mandiri (Persero)Tbk., Badan Hukum berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta ;17= Bahwa terkait pencatatan blokir/sita adalah termasuk kategori Beschiking yangkewenangan menyatakan sah/tidak sah pencatatannya ada pada Peradilan Tata UsahaNegara sebagai mana tersirat dan tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sampai 6, Pasal 3 danPasal 53 UndangUndang No.5 Tahun 1986 Jo. No. 9 Tahun 2004 Jo.

Oleh karena mana Penggugat menuntut penyelesaian kewajibanTergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi baik materiel maupun immateriel serta menuntut TergugatII untuk mencabut blokir terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6281 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 PeraturanMenteri Agraria No. 3 Tahun 1977 Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut masih berada dalampembebanan Hak Tanggungan.

BANKMANDIRI (Persero) Tbk, Badan Hukum berkedudukan dan berkantor pusat di Jakartaberdasarkan Hak Tanggungan No.1148/2010, Akta PPAT Siti Anggraenie Hapsari, SHtanggal 24 Februari 2010 No. 050/2010 ;e Bahwa dalam buku tanah juga tercatat adanya permohonan blokir dari ETTYAGUSTINA SONDANG NAINGGOLAN dan ELLYZABETH ROSITANAINGGOLAN serta Surat Panggilan dari POLDA JATIM tanggal 30 Maret 2010No. Pol : B/ 2084/II/2010/Ditreskrim, Laporan Polisi No.

Bahwa Tergugat kemudian dengan sengaja membukakan blokir DebitorNur Edi Cahyanto pada tanggal 30 September 2011 tanpa mediakonfirmasi dan tujuannya adalah agar pinjaman Debitor menjadi lancar(back to current);9.

Selanjutnya atas dasar permintaan teamcollection tersebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat memiliki dasarhukum mengabulkan permohonan pembukaan blokir atas namaDebitor Nur Edy Cahyanto, dan hal tersebut sesuai dengan bukti T1; Bahwa terbukti di dalam persidangan saksi yang diajukan PemohonKasasi dahulu Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawahsumpah yaitu Sdr.

Demi Riansyah yang telah menyampaikan padafakta persidangan bahwa memang benar pembukaan blokir rekeningNur Edy Cahyanto karena adanya permintaan dari team collection,hal tersebut disebabkan Debitor Nur Edy Cahyanto sudah masukdalam penanganan field collector front end. Atas dasar permintaanteam collection untuk membuka rekening Debitor Nur Edy Cahyantotersebut.

Timbul S.Sitanggang telahmenyatakan bahwa pemblokiran ataupun pembukaan blokir rekeningmerupakan kewenangan dari Pemohon Kasasi dahulu sebagaiTergugat. Saksi 1 juga telah menyatakan bahwa memang benarbahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permintaan blokir DebitorHabibi ke operation officer dari tanggal 12 Januari 2012 sampaidengan 28 Februari 2012.

Dan tidak ada satu buktipun yang dapatdisampaikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, bahwa danaDebitor Habibi tersebut tidak di blokir, malahan Pemohon Kasasidahulu Tergugat dapat menyampaikan bukti bahwa sudah melakukanblokir dana Debitor Habibi dengan Bukti T3. Hal ini diperkuat olehpernyataan Termohon Kasasi yang disampaikan oleh saksi 2 yaituSdr. Timbul S.Sitanggang bahwa untuk melakukan pemblokiran ataupembukaan blokir rekening, harus ada memo permintaan blokirmaupun pembukaan blokir.