Luwu Timur Seluas 300 Ha ; ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 (satu) eksamplar Berita Acara Peninjauan dan Checking Cruising lokasi izin pemanfaatan kayu (IPK) UD. Indah Permata Sari; ----------------------------------------- 1 (satu) eksamplar Berita Acara Stock Opname UD.

Luwu Timur Seluas 300 Ha ;1 (satu) eksamplar Berita Acara Peninjauan dan Checking Cruising lokasi izinpemanfaatan kayu (IPK) UD. Indah Permata Sari;1 (satu) eksamplar Berita Acara Stock Opname UD.

Cruising atas LHC yangdibuat oleh UD IPS dengan cara melakukan pemeriksaan sampling kayu atasdasar surat perintah Asisten Bidang Ekbang atas nama Sekda Luwu Timur ;Bahwa tujuan melakukan Checking Cruising adalah untuk mengecek kebenaranLHC berkaitan dengan penerbitan ijin IPK untuk pemohon ;Bahwa saksi bersama TIM pernah melakukan pemeriksaan sampling pada areaseluas + 300 Ha dengan cara, tim dibagi menjadi dua kelompok dan mengambilsampling seluas + 15 Ha ;Bahwa kegiatan yang dilakukan meliputi

pengukuran dan pencatatan atas kayuyang berada di lokasi sampling ;Bahwa data yang diperoleh dalam Checking Cruising dituangkan dalam beritaAcara Peninjauan dan Checking Cruising, berdasarkan perhitungan statistic hasilChecking Cruising disimpulkan bahwa pada prinsipnya secara teknis dapatditerima ;Bahwa LHC dan Checking Cruising berhubungan karena Checking Cruisingadalah pengujian kebenaran atas laporan hasil Cruising (LHC) ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

Luwu Timur Seluas 300 Ha ;1 (satu) eksamplar Berita Acara Peninjauan dan Checking Cruising lokasi izinpemanfaatan kayu (IPK) UD. Indah Permata Sari ;1 (satu) eksamplar Berita Acara Stock Opname UD. Indah Permata Sari tanggal 15Januari 2010 ;1 (satu) rangkap bukti pembayaran PSDH dan DR bulan Mei 2010 Nomor LHP 15/LHPIPS/V/2010 IPK UD.

Luwu Timur Seluas 300 Ha ;1 (satu) eksamplar Berita Acara Peninjauan dan Checking Cruising lokasi izinpemanfaatan kayu (IPK) UD. Indah Permata Sari; 1 (satu) eksamplar Berita Acara Stock Opname UD.

subsub komponen yang akan dirakitmenjadi komponen yang akan dijual Pemohon Banding atas persetujuan pemeganghak paten;Bahwa Pemohon Banding dengan para supplier seperti PT YamatogomuIndonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma Adi Karyadan PT Cabinindo Putra sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh terdapat hubunganistimewa karena terdapat ketergantungan atau keterkaitan dengan yang lain yaitu : Mesinmesin milik Pemohon Banding antara lain Mesin Molding Die, MesinStamping Die dan Checking

Jig, dan Checking Gauge hanya dipergunakan untukmembuat barang pesanan Pemohon Banding saja yang tidak bisa dipergunakanuntuk perusahaan lain;e Mesin khusus milik Pemohon Banding tersebut adalah mesin yang hanya bisadigunakan untuk memproduksi komponen produk yang Pemohon Bandingperlukan (merk nissan, isuzu, yamaha, dan suzuki) mesin tidak bisa digunakanuntuk memproduksi komponen produk merk lain);Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh, pemeriksaberwenang untuk menentukan kembali

berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 ayat 3 di atas fiskus tidak dapatmenentukan ulang/menentukan secara jabatan penghasilan sewa atas penempatanequipment dies Pemohon Banding di lokasi supplier;Bahwa sebagai tambahan, perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa PemohonBanding telah membuat perjanjian tertulis dengan PT Yamatogomu Indonesia, PTKing Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, dan PT Suma Adi Karya dimanaperjanjian tersebut menyebutkan bahwa equipment tersebut (Molding Die, StampingDie dan Checking

Jig, dan Checking Gauge diketahui bahwa aktiva mesintersebut dipinjamkan kepada PT Yamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra,PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma Adi Karya, dan PT Cabinindo Putra (suppliertertentu) yang memproduksi subsub komponen yang dipesan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka melengkapikomponen yang diproduksi Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding);Bahwa subsub komponen yang yang diproduksi supplier tertentu adalah BKP yangdipesan

Bahwa mengingat teknologi yang digunakan dalammemproduksi BKP tersebut hanya dapat dipakai untuk memproduksi BKP yangdipesan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminjamkan aktiva milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa mesin MoldingDie, mesin Stamping Die dan Checking Jig, dan Checking Gauge kepada suppliertersebut tanpa membayar sewa.

tertanggal 6 Maret 2015, a sissssasnnascascssexnnncwenses ( tanda bukti P.1 ) ;2 Foto Copy surat dari Penggugat mengklarifikasi Invoice tersebut,tertanggal 7 Pebruari 2014, .0..... eee eee ( tanda bukti P.2 ) ;3 Foto Copy surat dari Penggugat mengklarifikasi Invoice tersebut,tertanggal 14 Pebruari 2014, 0... eee ( tanda bukti P.3 ) ;4 Foto Copy surat dari Penggugat mengklarifikasi Invoice tersebut,tertanggal 23 Pebruari 2014, ...... eee ( tanda bukti P.4 ) ;5 Foto Copy surat Informasi Bank Indonesia checking

, tertanggal 12September 2013, oo... eee eeeeeeceeeeeeeeeeeeeeees ( tanda bukti P.5 ) ;6 Foto Copy surat Informasi Bank Indonesia checking, tertanggal 28 JanuariQOL, vocccceeecececcccccccssssesseceececeeeees ( tanda bukti P.6 ) ;7 Foto Copy surat Informasi Bank Indonesia checking, tertanggal 27Pebruari 2014, oc... eeeccccccccseeseeeseecececeees ( tanda bukti P.7 ) ;8 Foto Copy surat Informasi Bank Indoneisa checking, tertanggal 26 MaretQOL, voicccececcccecccccscssssssscceceseeesenees ( tanda bukti

ADIRADINAMIKA MULTI FINANCE untuk melakukan BI Checking atas datadimaksud, namun tidak bisa diproses karena sdr. HAN Als MAHYONDRItidak memberikan Kartu Tanda Penduduk Isterinya dan setelah dikonfirmasioleh saksi BENY SALLY IRAWAN Als BENY Bin GATOT SAMSURI kepadasdr. HAN Als MAHYONDRI, ia mengatakan Kartu Tanda Penduduk Isterinyadiberikan pada saat sudah bertemu.

Sus/2020/PN PlwDINAMIKA MULTI FINANCE untuk melakukan BI Checking atas datadimaksud, namun tidak bisa diproses karena sdr. HAN Als MAHYONDRItidak memberikan Kartu Tanda Penduduk Isterinya dan setelah dikonfirmasioleh saksi BENY SALLY IRAWAN Als BENY Bin GATOT SAMSURI kepadasdr. HAN Als MAHYONDRI, ia mengatakan Kartu Tanda Penduduk Isterinyadiberikan pada saat sudah bertemu.

ADIRA DINAMIKAMULTI FINANCE untuk melakukan BI Checking atas data dimaksud, namuntidak bisa diproses karena sdr. HAN Als MAHYONDRI tidak memberikanKartu Tanda Penduduk Isterinya dan setelah dikonfirmasi oleh saksi BENYSALLY IRAWAN Als BENY Bin GATOT SAMSURI kepada sdr.

ADIRA DINAMIKAMULTI FINANCE untuk melakukan BI Checking atas data dimaksud, namuntidak bisa diproses karena saksi HAN Als MAHYONDRI tidak memberikanKartu Tanda Penduduk Isterinya dan setelah dikonfirmasi olen saksi BENYSALLY IRAWAN Als BENY Bin GATOT SAMSURI kepada sdr.

diserahkan dikantor accounting dan yangberwarna merah, kuning dan hijau diserahkan kepada terdakwa , setelah terdakwamenerima SO tersebut, terdakwa menyiapkan barang berupa ayam potong, dan olehterdakwa dikemas dan ditimbang untuk menentukan beratnya.Setelah barang ditimbang, maka barang berupa ayam potong yang dipesan olehterdakwa memakai nota supplier order (SO) tersebut disiapkan untuk dibawa keluardari pabrik setiap malam pulang kerja tanpa melalui pengecekan distribusi, tanpamelalui security checking

diserahkan dikantor accounting dan yangberwarna merah, kuning dan hijau diserahkan kepada terdakwa , setelah terdakwamenerima SO tersebut, terdakwa menyiapkan barang berupa ayam potong, dan olehterdakwa dikemas dan ditimbang untuk menentukan beratnya.e Setelah barang ditimbang, maka barang berupa ayam potong yang dipesan olehterdakwa memakai nota supplier order (SO) tersebut disiapkan untuk dibawa keluardari pabrik setiap malam pulang kerja tanpa melalui pengecekan distribusi, tanpamelalui security checking

Terdakwa menyiapkan barang berupa ayampotong, dan oleh Terdakwa dikemas serta ditimbang untuk menentukan beratnya.e Setelah barang ditimbang, barang berupa ayam potong yang dipesan olehTerdakwa memakai nota supplier order (SO) atas nama saksi RIO, AGIS dan AEPtersebut disiapkan untuk dibawa keluar dari pabrik ;e Selanjutnya barang berupa ayam potong yang telah disiapkan oleh Terdakwa,setiap malam pulang kerja Terdakwa bawa keluar area pabrik tanpa melaluipengecekan distribusi, tanpa melalui security checking

Irwan Setiawan kembali datang lagi ke rumah Penggugat danmenyampaikan bahwa permohonan kredit Penggugat tidak dapat diproses(ditolak) dengan alasan Penggugat masuk dalam daftar BI Checking, danbelum punya usaha serta tidak mempunyai suratsurat ijin usaha secara legalformal yaitu SITU/SIUP yang menjadi syarat utama dalam pemberian KreditUKM..

Dudi untuk menghubungi Pejabat di BPPT KodyaBandung dan untuk itu Pak fikri meminta biaya pengurusan sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah)4) Masalah penyelesaian BI Checking, Pak Fikri menugaskan Pak IrwanSetiawan (AO Bank Mega) untuk mengurus ke Bank Mandiri dan PakFikri meminta biaya pengurusan sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)dibayar setelah kredit disetujui.Pak Fikri juga menyampaikan bahwa terkait penyelesaian BI Checkingkarena adanya tunggakan Kartu Kredit, Bank Mega akan melakukanblokir

dana (setelah kredit disetujui) di rekening Penggugat sebesarRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan akan di buka bilamana sudahHalaman 6 dari 49 halaman Putusan Perdata Nomor 346/Pdt.G/2018/PN Bdg12.13.ada Surat bukti Pelunasan tunggakan kartu kredit dari Bank penerbitkartu kredit atau BI Checking dinyatakan Clear.5) Sehubungan Sertifikat masih diagunkan di BPR Jelita Arta, Pak Fikrimenyampaikan akan membantu dan menggunakan Dana Talangan dariBank Mega dan telah dilakukan pembicaraan dengan

Irwan Setiawan (AO Bank MEGA) datang kerumah untuk mengambil kekurangan biaya pengurusan BI Checking sebesarRp. 1. 000.000, (Satu Juta Rupiah).Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Perdata Nomor 346/Pdt.G/2018/PN BdgAwal Maret 2072 (sekitar Jam. 717 siang). bertempat di rumah, Penggugat/kedatangan lbu Dewi Novianty (Pimpinan Cabang Bank MEGA Setrasari)didampingi oleh Pak Arlon Azwar (Wakil Pimpinan Cabang Bank MEGASetrasari/Team Leader SME).a.

Penggugat membenarkan adanya Permintaan Uang (Success Fee 5%x dari Nilai Kredit yang dikucurkan) oleh Pak Fikri cs, Penggugatsampaikan adanya permintaan uang yang terkait Biaya PengurusanDokumen (Penambahan IMB, SITU/ SIUP, Print Out buku RekeningTabungan dan Pembukaan Blokir BI Checking) dan Dana TalanganTake Over dari BPR Jelita Arta (dengan meminta Jasa 5%).b.

BOEDIYANTO tanggal 17 September 2018

Perincian nilai sebesarRp.56.961.025,00 dengan Nilai Pokok Sebesar Rp.51.782.750,00 dan NilaiPPN sebesar Rp.5.178.275,00 serta Nilat PPh 23 sebesarRp 1.035.655,00.bahwa Pemohon Banding meyakini bahwa dokumen pembayaran sudah validadanya karena telah dilakukan internal checking dengan pengajuan dari pihakpengguna JKP, dibukukan oleh accounting team, diverifikasi oleh treasuryteam dan mendapat persetujuan dari pihak manajemen.

Terkait dengankontrak tersebut, Pemohon Banding telah melengkapi sebagian besardokumen yang diminta dalam perjanjian ini.bahwa terkait dengan pengujian atas dokumen pembayaran Pajak Masukan,dari data Slip transfer Bank Mandiri Pemohon Banding menunjukkan angkamutasi sebesar Rp.47.055.600,00.bahwa Pemohon Banding meyakini bahwa dokumen pembayaran sudah validadanya karena telah dilakukan internal checking dengan pengajuan dari pihakpengguna JKP,dibukukan oleh accounting team, diverifikasi oleh treasuryteam

GPI.bahwa terkait dengan pengujian atas dokumen pembayaran Pajak Masukan,dari data Slip transfer Bank Mandiri Pemohon Banding menunjukkan angkamutasi sebesar Rp.59.104.763,00 yang sudah sesuai dengan jumlah tagihandalam faktur senilai Rp.60.199.296,00 yakni terdiri dari Nilai PokokRp.54.726.633,00 dan Nilai PPN Rp.5.472.663,00 serta Nilai PPh 23Rp.1094.533,00.bahwa Pemohon Banding meyakini bahwa dokumen pembayaran sudah validadanya karena telah dilakukan internal checking dengan pengajuan dari pihakpengguna

Sebagaimana bukti dari Termohon PKPU I, terhadap Kreditur lain tersebuttidak ada masalah terhadap proses pembayaran Termohon PKPU ;Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia tentangKepailitan menyatakan :a) Bahwa informasi yang terdapat pada BI Checking tidak dapat dijaminkebenaraannya dan keakuratannya, hal mana dikarenakan data yangterdapat didalamnya bukan merupakan data final terkait keberadaanutang seseorang atau badan hukum karena sifat BI Checking tersebutdapat berubah sangat

cepat/sewaktuwaktu;b) Bahwa tidak ada jaminan kebenaran dan keakuratan data yang terdapatpada BI Checking juga dapat dilihat pada pernyataan dari BankIndonesia yang terdapat pada lembar BI Checking yang menyatakansebagai berikut :"Informasi Debitur Individual (IDI) hanya dapatdipergunakan oleh dan untuk kepentingan atas nama Debitur yangtertera dalam IDI ini.

Bank Indonesia selaku pengelola data tidakbertanggungjawab atas kebenaran dan keakuratan informasi yangterdapat dalam IDI serta atas segala akibat hukum yang timbulsehubungan dengan pemberian dan penggunaan IDI di masa yangakan datang;c) Bahwa BI Checking tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang dapatberdiri sendiri untuk membuktikan adanya Kreditur lain merujuk padaYurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 443K/Pdt.Sus/2009 tanggal 28 Agustus 2009, dimana dalam pertimbanganhukumnya Majelis

Pstpailit/oemohon kasasi sebagaimana pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun2004, oleh karena bukti tertanda P .. berupa photo copy dari copy tanpaada aslinya dan hanya merupkan daftar checking atas utang TermohonPailit tanpa dukungan bukti lain bahwa benar Termohon Pailitmempunyai Kreditur lain selain dari Pemohon pailit Aquo;d) Bahwa Yurisprudensi diatas diikuti oleh hakimhakim lain sebagimanatermuat dalam putusan Mahkamah Agung No.26/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.NIAGA.

BAHWA BI CHECKING DAN LAPORAN KEUANGAN BARULAHMERUPAKAN BUKTI PERMULAAN.BAHWA KREDITUR LAIN HARUS DIHADIRKAN DALAMPERSIDANGAN (BUKTI DALAM FAKTA PERSIDANGAN) GUNAMEMFERIFIKAS KEBENARAN UTANG YANG JATUH TEMPOTERSEBUT.14.

CabinindoPutra sesuai Pasal 18 ayat (4) UndangUndang PPh terdapat hubungan istimewa karenaterdapat ketergantungan atau keterkaitan dengan yang lain yaitu:e Mesinmesin milik Pemohon Banding antara lain Mesin Molding Die, MesinStamping Die dan Checking Jig, dan Checking Gauge hanya dipergunakan untukmembuat barang pesanan Pemohon Banding saja yang tidak bisa dipergunakanuntuk perusahaan lain;e Mesin khusus milik Pemohon Banding tersebut adalah mesin yang hanya bisadigunakan untuk memproduksi komponen

Suma Adi Karya dimana perjanjian tersebutmenyebutkan bahwa equipment tersebut (Molding Die, Stamping Die dan Checking Jig &Checking Gauge) hanya dipergunakan untuk membuat barang pesanan Pemohon Bandingsaja yang tidak bisa dipergunakan untuk perusahaan lain;Bahwa Lebih lanjut, Pasal 5 "Equipment Lease Agreement" yang mengatur mengenai"Restriction to use the equipment" menyebutkan bahwa: Supplier tidak dapatmenggunakan equipment tersebut atau mengijinkan pihak ketiga untuk menggunakanequipment tersebut

disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan padahasil ekualisasi dengan koreksi penghasilan lainlain pada PPh Badan;Bahwa dasar koreksi penghasilan lainlain adalah ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat(4) UndangUndang PPh dan Pasal 2 UndangUndang PPN;Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap aktiva mesin Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) antara lain mesin Molding Die, mesin StampingDie dan Checking

Jig, dan Checking Gauge diketahui bahwa aktiva mesin tersebutdipinjamkan kepada PT.

Bahwa mengingat teknologi yang digunakan dalam memproduksiBKP tersebut hanya dapat dipakai untuk memproduksi BKP yang dipesan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) meminjamkan aktiva milik TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa mesin Molding Die, mesinStamping Die dan Checking Jig, dan Checking Gauge kepada supplier tersebut tanpamembayar sewa.

Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima..Menimbang, bahwa eksepsi ini sudah masuk pokok perkara maka akandipertimbangkan dalam pokok perkara;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan maka eksepsi Tergugatdinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat yang menimbulkankeluarnya SID/BI checking

EZAR ARFI PAUDRA dan KHOIRUL ANAM;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugattelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 s/d T14;Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah perbuatanTergugat yang menyatakan Penggugat yang masih mempunyaitanggugan/tunggukan pembayaran pinjaman kepada Tergugat yangmenimbulkan keluarnya SID/BI checking black list sehingga pinjaman kreditPenggugat di Bank BRI cabang Kepanjen tidak bisa realisasi;Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 84/Pdt.G/201

EZAR ARFIPAUDRA dan bukti P4 maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat benartelah mendapat black list di SID/BI checking;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4, dan T9 dapat disimpulkanbahwa Penggugat (Khoirul Asrofi) telah mengikatkan diri melakukan perjanjiankredit dengan PT BPR Armindo Kenacana Kepanjen bekedudukan di Jl.Jendral A.Yani No. 106 Kepanjen Malang;Menimbang, bahwa Penggugat (Khoirul Asrofi) telah mengikatkan dirimelakukan perjanjian kredit dengan PT BPR Armindo Kencana Kepanjenbekedudukan

subsub komponenyang akan dirakit menjadi komponen yang akan dijual Pemohon Banding ataspersetujuan pemegang hak paten;Bahwa Pemohon Banding dengan para supplier seperti PT YamatogomuIndonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma AdiKarya dan PT Cabinindo Putra sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh terdapathubungan istimewa karena terdapat ketergantungan atau keterkaitan denganyang lain yaitu :e mesinmesin milik Pemohon Banding antara lain Mesin Molding Die,Mesin Stamping Die dan Checking

Jig, dan Checking Gauge hanyadipergunakan untuk membuat barang pesanan Pemohon Banding sajayang tidak bisa dipergunakan untuk perusahaan lain;e Mesin khusus milik Pemohon Banding tersebut adalah mesin yanghanya bisa digunakan untuk memproduksi komponen produk yangPemohon Banding perlukan (merk nissan, isuzu, yamaha, dan suzuki)mesin tidak bisa digunakan untuk memproduksi komponen produk merklain);Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh, pemeriksaberwenang untuk menentukan kembali besarnya

Jig & Checking Gauge) hanya dipergunakanuntuk membuat barang pesanan Pemohon Banding saja yang tidak bisadipergunakan untuk perusahaan lain;bahwa Lebih lanjut, Pasal 5 "Equipment Lease Agreement" yang mengaturmengenai "Restriction to use the equipment" menyebutkan bahwa: Suppliertidak dapat menggunakan equipment tersebut atau mengijinkan pihak ketigauntuk menggunakan equipment tersebut tanpa ijin tertulis dari PT JidecoIndonesia;bahwa Pasal 10 Ayat 1 (a) yang mengatur mengenai "Default, Breach,

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap aktiva mesinTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)antara lain mesin Molding Die, mesin Stamping Die danHalaman 37 dari 56 Halaman Putusan Nomor 238 /B/PK/PJK/20158.5.8.6.8.7.8.8.Checking Jig, dan Checking Gauge diketahui bahwa aktivamesin tersebut dipinjamkan kepada PT YamatogomuIndonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi SteelIndonesia, PT Suma Adi Karya, dan PT Cabinindo Putra(supplier tertentu) yang memproduksi subsub komponenyang dipesan oleh

Bahwa mengingatteknologi yang digunakan dalam memproduksi BKPtersebut hanya dapat dipakai untuk memproduksi BKP yangdipesan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) maka Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) meminjamkan aktiva milik TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupamesin Molding Die, mesin Stamping Die dan Checking Jig,dan Checking Gauge kepada supplier tersebut tanpamembayar sewa.

subsubkomponen yang akan dirakit menjadi komponen yang akan dijual PemohonBanding atas persetujuan pemegang hak paten;Bahwa Pemohon Banding dengan para supplier seperti PT YamatogomuIndonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma AdiKarya dan PT Cabinindo Putra sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh terdapathubungan istimewa karena terdapat ketergantungan atau keterkaitan denganyang lain yaitu : Mesinmesin milik Pemohon Banding antara lain Mesin Molding Die, MesinStamping Die dan Checking

Jig, dan Checking Gauge hanya dipergunakanuntuk membuat barang pesanan Pemohon Banding saja yang tidak bisadipergunakan untuk perusahaan lain; Mesin khusus milik Pemohon Banding tersebut adalah mesin yang hanyabisa digunakan untuk memproduksi komponen produk yang PemohonBanding perlukan (merk nissan, isuzu, yamaha, dan suzuki) mesin tidakbisa digunakan untuk memproduksi komponen produk merk lain);Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh, pemeriksaberwenang untuk menentukan kembali besarnya

Jig & Checking Gauge) hanyaHalaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 955/B/PK/PJK/2015dipergunakan untuk membuat barang pesanan Pemohon Banding saja yangtidak bisa dipergunakan untuk perusahaan lain;Bahwa Lebih lanjut, Pasal 5 "Equipment Lease Agreement" yangmengatur mengenai "Restriction to use the equipment" menyebutkan bahwa:Supplier tidak dapat menggunakan equipment tersebut atau mengijinkan pihakketiga untuk menggunakan equipment tersebut tanpa ijin tertulis dari PemohonBanding;Bahwa Pasal 10

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap aktiva mesinTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) antara lain mesin Molding Die, mesin StampingHalaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 955/B/PK/PJK/20158.5.8.6.8.7.8.8.Die dan Checking Jig, dan Checking Gauge diketahuibahwa aktiva mesin tersebut dipinjamkan kepada PTYamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PTPosmi Steel Indonesia, PT Suma Adi Karya, dan PTCabinindo Putra (supplier tertentu) yang memproduksisubsub komponen yang dipesan oleh

Bahwa mengingatteknologi yang digunakan dalam memproduksi BKPtersebut hanya dapat dipakai untuk memproduksi BKP yangHalaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 955/B/PK/PJK/20159.14.9.15.dipesan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) maka Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) meminjamkan aktiva milik TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupamesin Molding Die, mesin Stamping Die dan Checking Jig,dan Checking Gauge kepada supplier tersebut tanpamembayar sewa

Pada tanggal 21 Oktober 1968 diukur kembali (checking) berubahluas menjadi 770 M2 ; Girik C Nomor 139 Persil 25 S Ill, seluas : 7.070 M2 tercatat atas namaWIYADI Bin MANDOR pada tahun 1941 tercatat sebagai tanah milikadat ;Kemudian terjadi perubahan sebagai berikut :a. Pada tanggal 16 Nopember 1961 dari Girik CX Nomor 139 Persil 25S Ill, seluas : 7.070 M2 di jual ke Girik C Nomor. 607 atas namaMUIDI Bin KACANG ;b. Pada tanggal 20 Agustus 1962 dijual ke Girik C Nomor. 640 atasnama TERGUGAT ;c.

Pada tanggal 31 Oktober 1966 diukur kembali (checking) berubahluas menjadi 7.280 M2 ; Sampai saat ini sesuai catatan buku C yang ada masih tercatat atasnama (TERGUGAT ) dan pada tahun 1985 berdasarkan SK Gubernur1815 tahun 1985 tentang Pemekaran Wilayah Kelurahan TanahHal 6 dari 24 hal Putusan No.121/Pdt.G/2015/PN. JktBrttersebut secara fisik masuk wilayah Kelurahan Kapuk, KecamatanCengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat.

, bahwa dari surat bukti P12 yaitu Surat dari KepalaKelurahan Kedaung Kaliangke kepada Lurah Kapuk Nomor. 011/1.711.31tanggal 23 Oktober 2014 perihal : Penjelasan Girik C. 640 atas nama OEY PEKLIONG dijelaskan bahwa : Girik C 640 berasal dari Girik C Nomor 554 Persil 14 D Il, luas : 890 M2 yangtercatat atas nama Siman bin Kusen pada tahun 1941 sebagai tanah milikadat yang pada tanggal 21 Agustus 1962 dijual ke Girik C Nomor 640 atasnama TERGUGAT , dan pada tanggal 21 Oktober 1968 diukur kembali(checking

JktBrt Girik C Nomor 139 Persil 25 S Ill, seluas : 7.070 M2 tercatat atas nama WIYADIBin MANDOR pada tahun 1941 sebagai tanah milik adat, lalu pada tanggal16 Nopember 1961 di jual ke Girik C Nomor. 607 atas nama MUIDI BinKACANG dan pada tanggal 20 Agustus 1962 dijual ke Girik C Nomor. 640atas nama TERGUGAT , dan pada tanggal 31 Oktober 1966 diukurkembali (checking) berubah luas menjadi 7.280 M2 ; Sampai saat ini sesuai catatan buku C yang ada masih tercatat atas nama(TERGUGAT ) dan pada tahun 1985

Bahwa akibat terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum para Tergugat,Penggugat menderita kerugian karenanya dimasukkan dalam DaftarHitam (Black List/BI Checking) pada Bank Indonesia, yangmenyebabkan Penggugat tidak dapat beroperasi karena tidakada lagi pembiayaan dari Bank Penjamin untuk operasional, danlebih dari itu telah merusak nama baik Penggugat secarakeseluruhan. Perbuatan para Tergugat telah merugikanPenggugat sampai dengan sekarang.8.

Bahwa sesuai butir 7 gugatannya, Penggugat mendalilkanakibat perbuatan para fTergugat, maka Penggugatdimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List/BI Checking)pada Bank Indonesia.b.

Adapun permasalahan masuknya Penggugat kedalam DaftarHitam atau BI Checking adalah karena adanya keterlambatanpembayaran atau tidak dibayarnya kewajiban pokok danbunga sesuai dengan Perjanjian Kredit yang disepakatiPenggugat dengan Tergugat Masuknya Penggugatkedalam BI Checking atau Daftar Hitam tidak adahubungannya sama sekali dengan adanya pelanggaranprosedur SOP dan tindak pidana dari Tergugat Il.g.

Bahwa dengan telah masuknya Penggugat kedalam Daftar Hitamatau BI checking, maka hal tersebut tidak ada hubungannya samasekali dengan adanya pengkreditan dana sebesar Rp200.000.000,dan pendebetan dana sebesar Rp186.000.000, secara ilegal olehTergugat Il kepada Penggugat. Namun justru hal tersebutdikarenakan adanya kewajibankewajiban yang sudah jatuh tempodan sampai saat ini belum juga dilunasi oleh Penggugat kepadaTergugat I..

Input data calon debitur ke AGAPE berdasarkanaplikasi pinjaman, kemudian lakukan cek eligible criteria awalterhadap kebijakan kredit internal checking dan BI checking;CO melakukan verifikasi lapangan (Karakter, keberadaan usaha,kemampuan membayar, jaminan). Dan input hasil verifikasike AGAPE 5 7 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen een nePerkara Pidana Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PNTkn. Halaman 7 dari 153 halamanTerdakwa: Nova Azhani Bin Selamaddin Ismail.f.

Input data calon debitur ke AGAPEberdasarkan aplikasi pinjaman, kemudian lakukan cek eligiblecriteria awal terhadap kebijakan kredit internal checking dan BlCHECK ITIG joss esearch ieene. CO melakukan verifikasi lapangan (Karakter, keberadaan usaha,kemampuan membayar, jaminan). Dan input hasil verifikasike AGAPE 5 === Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), ataudokumen jaminan (tidak ada) ;c.

Input data calon debitur ke AGAPE berdasarkan aplikasipinjaman, kemudian lakukan cek eligible criteria awal terhadap kebijakankredit internal checking dan BI checking ;e. CO melakukan verifikasi lapangan (Karakter, keberadaan usaha,kemampuan membayar, jaminan). Dan input hasil verifikasike AGAPE = += 2 n= noo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn nee neef. CA melakukan input data kredit ke AGAPE berdasarkan hasil survei CO,siapkan memo keputusan kredit (MKK);g.

Lagi pula, Bank dalam melakukanAnalisa kelayakan debitur mempertimbangkan banyak aspek,Informasi Debitur/ BI Checking bukanlah satusatunya faktor yangmenjadi perhitungan,masih terdapat faktorfaktor lainnya.

Lagi pula, Bank dalam melakukanAnalisa kelayakan debitur mempertimbangkan banyak aspek,Informasi Debitur/ BI Checking bukanlah satusatunya faktor yangmenjadi perhitungan, masih terdapat faktorfaktor lainnya. DitambahPenggugat ternyata telah menerima kredit dari Bank/Lembayapembiayaan sebagai berikut: No Tanggal Realisasi Nama Kreditur Plafond Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Nomor 187/PDT/2020/PT MND.4.

Lagi pula, Bank dalam melakukanAnalisa kelayakan debitur mempertimbangkan banyak aspek,Informasi Debitur/ BI Checking bukanlah satusatunya faktor yangmenjadi perhitungan, masih terdapat faktorfaktor lainnya.

Bahwa Berdasarkan bukti = T1 tersebut diatas,membuktikan bahwa Pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tahuna yangmenyatakan Terbanding (semula Penggugat)tidak bisa lagi mengajukan pinjaman ke Bankkarena alasan Informasi Debitur (BI Checking)adalah tidak tepat dan tidak sesuai faktapersidangan.PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAHUNA TIDAK CUKUPPERTIMBANGAAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) PERIHALKERUGIAN IMMATERIIL.Bahwa Dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Tahuna halaman 43 alinea 5

karenamenurut Penggugat (Terbanding) nama Penggugat(Terbanding) diblack list atau tercantum dalam DaftarHitam Bank Indonesia Checking (vide gugatan halaman 4angka 5).Bahwa dalam posita gugatan tersebut, Penggugat(Terbanding) sama sekali tidak mengemukakan dan/ataumenjelaskan lebih lanjut mengenai waktu pencantumannama Penggugat sebagai pemilik kredit dengan statuskolektibilitas Macet, sehingga dalam perkara a quo tidakjelas keterkaitan antara perkara dengan fungsi, tugas danwewenang Bank Indonesia

subsub komponen yang akan dirakit menjadi komponen yangakan dijual Pemohon Banding atas persetujuan pemegang hak paten;Bahwa Pemohon Banding dengan para supplier seperti PT YamatogomuIndonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia, PT Suma AdiKarya dan PT Cabinindo Putra sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh terdapathubungan istimewa karena terdapat ketergantungan atau keterkaitan denganyang lain yaitu:e Mesinmesin milik Pemohon Banding antara lain Mesin Molding Die,Mesin Stamping Die dan Checking

Jig, dan Checking Gauge hanyadipergunakan untuk membuat barang pesanan Pemohon Banding sajayang tidak bisa dipergunakan untuk perusahaan lain;e Mesin khusus milik Pemohon Banding tersebut adalah mesin yang hanyabisa digunakan untuk memproduksi komponen produk yang PemohonBanding perlukan (merk nissan, isuzu, yamaha, dan suzuki) mesin tidakbisa digunakan untuk memproduksi komponen produk merk lain);Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh, pemeriksaberwenang untuk menentukan kembali

Putusan Nomor 964/B/PK/PJK/2015sewa atas penempatan equipment dies Pemohon Banding di lokasi supplier;Bahwa sebagai tambahan, perlu Pemohon Banding jelaskan bahwaPemohon Banding telah membuat perjanjian tertulis dengan PTYamatogomu Indonesia, PT King Hikariko Putra, PT Posmi Steel Indonesia,dan PT Suma Adi Karya dimana perjanjian tersebut menyebutkan bahwaequipment tersebut (Molding Die, Stamping Die dan Checking Jig &Checking Gauge) hanya dipergunakan untuk membuat barang pesananPemohon Banding

tidak disetujui olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) didasarkan pada hasil ekualisasi dengankoreksi penghasilan lainlain pada PPh Badan;Bahwa dasar koreksi penghasilan lainlain adalah ketentuanPasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh dan Pasal 2 UUPPN;Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap aktiva mesinTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)antara lain mesin Molding Die, mesin Stamping Die danChecking Jig, dan Checking

Bahwa mengingatteknologi yang digunakan dalam memproduksi BKPtersebut hanya dapat dipakai untuk memproduksi BKP yangdipesan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) maka Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) meminjamkan aktiva milik TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) berupamesin Molding Die, mesin Stamping Die dan Checking Jig,dan Checking Gauge kepada supplier tersebut tanpamembayar sewa.

., M.Knselaku pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan Checking pada tanggal 10Nopember 2015 untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih atau punhambatan dalam proses balik nama, dan terhadap sertipikat atas namaAdnan T sebelumnya juga telah dilakukan checking tanggal 3 Juli 2015untuk turun waris dari Adnan T kepada Turut Tergugat Il, terhadap sertipikatatas nama Nursiah telah pula dilakukan checking pada tanggal 23 Oktober2016 dan sebelumnya telah dilakukan pula checking pada tanggal 3 Juli2015 olehTurut

Tergugat pada Kantor Tergugat VIII, setelah dilakukanproses Checking dan diketahui bahwa tanah (objek sengketa aquo) tidakHalaman 5 dari 57.

kepada masyarkatyang berada di lokasi tanah mengenai kebenaran kepemilikan tanah TurutTergugat dan Turut Tergugat Il, setelah memastikan tanah tersebut (objeksengketa aquo) tidak ada bermasalah dilapangan secara fisik danmenemukan fakta bahwa fisik tanah tersebut benar dikuasai oleh TurutTergugat dan Turut Tergugat Il dengan membangun tempat tinggal dantempat usaha diatas tanah tersebut, kemudian setelah itu Para Penggugatmelalui FITRI NILA SARI, S.H., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanahmelakukan Checking

pada tanggal 10 Nopember 2015 untuk memastikantidak adanya tumpang tindih atau pun hambatan dalam proses balik nama,dan terhadap sertipikat atas nama Adnan T sebelumnya juga telahdilakukan checking tanggal 3 Juli 2015 untuk turun waris dari Adnan Tkepada Turut Tergugat Il, ternadap sertipikat atas nama Nursiah telah puladilakukan checking pada tanggal 23 Oktober 2016 dan sebelumnya telahdilakukan pula checking pada tanggal 3 Juli 2015 oleh Turut Tergugat Halaman 46 dari 57.

No:6/PDT/2018/PT.PBRpada Kantor Tergugat VIII, setelah dilakukan proses Checking dan diketahuibahwa tanah (objek sengketa aquo) tidak bermasalah secara administrasidan Para Penggugat merasa yakin bahwa tanah tersebut adalah benarbenar milik Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il barulah setelah itu ParaPenggugat melakukan transaksi pembelian tanah tersebut kepada TurutTergugat dan Turut Tergugat Il sebagai penjual dihadapan FITRI NILASARI, S.H., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;Bahwa memang benar

DONI serta BiChecking sudah bersih di Bank BI, namun faktanya surat pelunasan tidakada dan BI Checking belum belum bersih (masih ada), selain ke saksi LiaNurhidayah terdakwa juga meminta uang kepada saksi EG!

DONI serta BiChecking sudah bersih di Bank BI, namun faktanya surat pelunasan tidakada dan BI Checking belum belum bersih (masih ada), selain ke saksi LiaNurhidayah terdakwa juga meminta uang kepada saksi EG ABDUL HAMIDdengan maksud akan melakukan pelunasan Handphone Merk Samsung danHalaman 7 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bijrsepengetahuan saksi Lia Nurhidayah, saksi EGI ABDUL HAMID sudahmemberikan uang kepada terdakwa yang langsung atau melalui saksi LiaNurhidayah dengan cara transfer sebagai

memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa saksi telah menyerahkan uang baik secara cash dan melaluitransfer kepada terdakwa sebesar Rp. 4.820.000, (empat juta delapanratus dua puluh ribu rupiah) atau hampir lima jutaan mulai dari hari Sabtutanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020; Bahwa awalnya suami saksi ingin melakukan pinjaman kredit ke bankBRI akan tetapi tidak disetujui oleh pihak bank karena BI Checking

Saksi EDI JUMANTIKA Bin) TEGUH WIYONO, memberikanketerangannya di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telahdiberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudahbenar Bahwa awalnya saksi ingin melakukan pinjaman kredit ke bank BRIakan tetapi tidak disetujul oleh pihak bank karena BI Checking bermasalahkarena ada kredit macet di Adira Quantum dan Adira Finance atas namaistri Saksi