Ditemukan 126 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : daerah dareh daeru daeng dairi daeri daera daeah
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS
184 — 114
  • Tanggal 19Januari 20171 (Satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentangUraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Oktober 20191 (satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten FloresTimur tanggal 19 Desember 2016.1 (Satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 TentangRPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - CHAIDIR RITONGA
196 — 132
  • ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan PenyidikKPK;Bahwa saksi mantan Wakil Ketua DPRD Sumut masa jabatan20092014 bersama dengan CHAIDIR RITONGA danKAMALUDDIN HARAHAP, sedangkan sebagai Ketua DPRDSumut pada saat itu adalah SALEH BANGUN sedangkan AJIBSHAH adalah Ketua Fraksi Golkar;Bahwa sesuai dengan ketentuan undangundang maka tugasdan kewenangan Saksi dan anggota DPRD lainnya antara lainadalah: membentuk peraturan daerh
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 8 April 2015 — EDDY SYAHPUTRA, S.pd Bin M. DAUD YACOB
103 — 308
  • Daerahdaerah.Bahwa yang dimaksud dengan Rapat Paripurna adalah rapat tertinggi diDPRD yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sepertipengesahan APBD / APBD Perubahan dan Pelantikan, sedangkanRapat Kerja adalah rapat biasa yang sifatnya tidak dalam posisipengambilan keputusan ;Bahwa rapat Pembahasan APBD / APBD Perubahan adalah rapat untukmembahas Rancangan APBD / APBD Perubahan yang disampaikanHalaman 271 dari 517 Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/TPK / 2014/PN.Tpgoleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerh
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 8 April 2015 — 1. Abbas Bin Muhammad Linggang (Terdakwa)
83 — 129
  • KabupatenNatuna;e Mengundang Tokoh Masyarakat;e Kunjungan Kerja ke Daerahdaerah.Bahwa yang dimaksud dengan Rapat Paripurna adalah rapat tertinggi di DPRDyang berkaitan dengan pengambilan keputusan seperti pengesahan APBD /APBD Perubahan dan Pelantikan, sedangkan Rapat Kerja adalah rapat biasayang sifatnya tidak dalam posisi pengambilan keputusan ;Bahwa rapat Pembahasan APBD / APBD Perubahan adalah rapat untukmembahas Rancangan APBD / APBD Perubahan yang disampaikan olehTAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
313 — 316
  • Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang sudah diberikanoleh Saksi kepada Penyidik KPK sebagaimana yang tertuangdalam BAP Saksi;Bahwa Saksi adalah mantan Wakil Ketua DPRD Sumut masajabatan 20092014 bersama dengan CHAIDIR RITONGA danKAMALUDDIN HARAHAP, sedangkan sebagai Ketua DPRDSumut pada saat itu adalah SALEH BANGUN sedangkan AJIBSHAH adalah Ketua Fraksi Golkar;Bahwa sesuai dengan ketentuan undangundang maka tugasdan kewenangan Saksi dan anggota DPRD lainnya antara lainadalah: membentuk peraturan daerh
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 19-05-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
3.M. YONGEN PANGKEY, S.H
4.YERI TRI MULYANA, SH
5.RENDRA TAQWA AGUSTO, SH
6.Muhammad Abrar Pratama, SH
7.Wais Alqorni, SH
Terdakwa:
WILHELMINA GEMGENORA, A.Md
118 — 41
  • Kei Kecil Desember 2019;

    809. 1(satu) rangkap Kwitansi Belanja Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerh Kepada : Haviana N. Leisubun Dalam Rangka Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Di Kec. Kei Kecil Desember 2019;

    810. 1 (satu) rangkap Kwitansi Serta Rincian Biaya Perjaanan Dinas Dalam Daerah Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kepada : Kasim Ingratubun, SE Dalam Rangka Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Kec.