• 1 (satu) outner yang berisi kwitansi pencairan kredit atas 74 perjanjian kredit bermasalah yang telah diaudit.
• 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Sdr. RUDY PURBIYANTO tanggal 16 Januari 2019.
• Uang tunai sebesar Rp 1.850.000,-.

Dikembalikan kepada Saksi SURUNG SIAGIAN, SE

• 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Sdr. RUDY PURBIYANTO.
• 1 (satu) lembar Fotocopy kartu nama karyawan PT BPR SAPADHANA atas nama Sdr.

• 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjian kredit bermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran, perjanjian kredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur dan footocopy blangko permohonan kredit.
• 1 (satu) buah buku catatan daftar pembayaran angsuran dari nasabah mulai tanggal 28 Agustus 2018 s/d 28 Februari 2019.

Terlampir dalam berkas perkara i.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tugas Audit/ pengecekan dari Komisaris PT BPRSAPADHANA, tanggal 2 April 2019. 1 (Satu) bendel Laporan Hasil Audit, tertanggal 9 April 2019 terhadap 74perjanjian kredit yang diduga uang pencairan kredit di gelapkan Sdr Sdr.RUDY PURBIYANTO. 1 (Satu) outner yang berisi kwitansi pencairan kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit. 1 (Satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Sdr. RUDY PURBIYANTOtanggal 16 Januari 2019.

RUDY PURBIYANTOdari PT BPR SAPADHANA Madiun pada bulan Januari s/d Maret 2019.Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mijy 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjian kreditbermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran, perjanjiankredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur dan footocopy blangkopermohonan kredit. 1 (Satu) buah buku catatan daftar pembayaran angsuran dari nasabahmulai tanggal 28 Agustus 2018 s/d 28 Februari 2019.Terlampir dalam

RUDYPURBIYANTO dari PT BPR SAPADHANA Madiun pada bulan Januaris/d Maret 2019.8) 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran,perjanjian kredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur danfootocopy blangko permohonan kredit.9) 1 (satu) outner yang berisi kwitansi pencairan kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit.10) 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Sdr.

RUDY PURBIYANTOdari PT BPR SAPADHANA Madiun pada bulan Januari s/d Maret 2019. 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjian kreditbermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran, perjanjiankredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur dan footocopy blangkopermohonan kredit. 1 (Satu) buah buku catatan daftar pembayaran angsuran dari nasabahmulai tanggal 28 Agustus 2018 s/d 28 Februari 2019.Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka MajelisHakim

Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mijy1 (satu) lembar Surat Tugas Audit/ pengecekan dari Komisaris PT BPRSAPADHANA, tanggal 2 April 2019.1 (Satu) bendel Laporan Hasil Audit, tertanggal 9 April 2019 terhadap 74perjanjian kredit yang diduga uang pencairan kredit di gelapkan Sdr Sdr.RUDY PURBIYANTO.1 (Satu) outner yang berisi kwitansi pencairan kredit atas 74 perjanjiankredit bermasalah yang telah diaudit.1 (Satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat Sdr

• pidanapenggelapan uang perusahaan PT.GEJAHTERA SUKSES SEJATIoleh Terdakwa;Bahwa saksi sebagai Suvervisor di PT.SEJAHTERA SUKSES SEJATImulai tahun 2015 sampai dengan sekarang;Bahwa awalnya hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 16.00wita Saksi menyuruh karyawan bagian keuangan untuk mengecektagihan piutang lama dari tokotoko yaitu mulai tahun 2019 sampaidengan tahun 2020 karena tidak ada melakukan pembayaran;Bahwa setelah dicek ternyata ada kejanggalan piutang lama di sistemkomputer perusahaan setelah diaudit

  dalam perkara ini telah terjadi penggelapanyang dilakukan Terdakwa terhadap uang perusahaan PT.SEJAHTERASUKSES SEJATI;Bahwa saksi menjabat sebagai Admin di PT.SEJAHTERA SUKSESSEJATI mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang;Bahwa pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 witadilakukan cek terhadap tagihan piutang lama dari tokotoko mulaitahun 2019 sampai dengan tahun 2020 karena tidak adamelakukan pembayaran ternyata ada kejanggalan piutang lama disistem komputer perusahaan setelah diaudit

  ini telah terjadi penggelapanyang dilakukan Terdakwa terhadap uang perusahaan PT.SEJAHTERASUKSES SEJATI;Bahwa saksi menjabat sebagai Manager di PT.SEJAHTERA SUKSESSEJATI kurang lebih tiga belas tahun sampai dengan sekarang;Bahwa pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 witadilakukan cek terhadap tagihan piutang lama dari tokotoko mulaitahun 2019 sampai dengan tahun 2020 karena tidak adamelakukan pembayaran ternyata ada kejanggalan piutang lama disistem komputer perusahaan setelah diaudit

  dilakukan Terdakwa terhadap uang perusahaan PT.SEJAHTERASUKSES SEJATI; Bahwa saksi menjabat sebagai Kasir di PT.SEJAHTERA SUKSESSEJATI mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang;Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Mtp Bahwa pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 witadilakukan cek terhadap tagihan piutang lama dari tokotoko mulaitahun 2019 sampai dengan tahun 2020 karena tidak adamelakukan pembayaran ternyata ada kejanggalan piutang lama disistem komputer perusahaan setelah diaudit

• Tentang : Pengelolaan Zakat

• oleh Menteri.(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhipersyaratan paling sedikit:a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidangpendidikan, dakwah, dan sosial;berbentuk lembaga berbadan hukum;mendapat rekomendasi dari BAZNAS;memiliki pengawas syariat;memiliki kKemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakankegiatannya;bersifat nirlaba;g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; danh. bersedia diaudit

  syariat dan keuangan secara berkala.e205Pasal 19LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistriobusian, dan pendayagunaanzakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.Pasal 20Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan,pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam PeraturanPemerintah.BAB lilPENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORANBagian KesatuPengumpulanPasal 21(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki

  BAZNAS merupakanlembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan,pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.Zakat wajib didistribusikan

• Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham didasarkan padapencatatan pembukuan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen KAPKosasih & Nurdiyaman dengan nilai per 30 Juni 2007 atas pokok dan hutang sebesar US$5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00);bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak halaman 23 dan Kertas Kerja Pemeriksaandiketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp.31.202.027.095,00 berdasar Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf k juncto

  Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham didasarkan padapencatatan pembukuan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen KAPKosasih & Nurdiyaman dengan nilai per 30 Juni 2007 atas pokok dan hutang sebesar US$5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00);bahwa menurut Pemohon Banding selanjutnya sesuai peraturan BapepamLK Nomor IX.D.4.,PT.

  Dengan demikian, alasan Terbanding tentang transaksipihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undangundang Pajak Penghasilan, tidak memenuhi syarat;bahwa menurut Pemohon Banding, Laporan Keuangan tahun 2007 telah diaudit oleh KAPIndependen berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan mendapatkanopini wajar tanpa syarat.

  Laporan Keuangan (Konsolidasi) tahun pajak 2007 diaudit oleh KAPKosasih & Nurdiyamart dengan Opini Wajar dalam semua hal yang material.

  nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagaidasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginanuntuk melakukan transaksi wajar;bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa pemohon banding dan Quarading Limited telahmembuat perikatan konversi utang menjadi modal dan dicatatkan dalam akte Notaris WachidHasyim,SH dengan Nomor 22 pada Tanggal 17 September 2007, jumlah utang yang dikonversimenjadi Saham didasarkan pada pencatatan pembukuan yang telah diaudit

• Perusahaan kami juga sudah diaudit oleh Direktorat Jendral Bea Cukai Semarangmaupun Kanwil Direktorat Jendral Bea & Cukai Jakarta dan juga tidak dipersoalkanatau dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard).Baru setelah Direktorat Jendral Bea Cukai diaudit BPKP sehingga persoalan Importkami berlarutlarut sampai 11 x (sebelas kali) baru dikenakan Bea Masuk TindakanPengamanan (Safeguard) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 996.267.420..Yang mana semuanya import kami tersebut sama permasalahannya

• pendapatanoperasional Bank Sakura per 31 Maret 2001 yang dieliminasi didalam SPTPPh Badan Pemohon Banding Tahun Pajak 2001 hanya yang berdasarkanangka general ledger per 31 Maret 2001 yaitu hanya sebesar Rp.65.864.104.262,00;Tanggapan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut karenakoreksi tersebut merupakan selisih kurs untuk saldo akun pendapatanOperasional Bank Sakura selama bulan JanuariMaret 2001 yang telahtermasuk dalam laporan keuangan Bank Sakura per 31 Maret 2001 yangtelah diaudit

  No. 301 B/PK/PJK/20092001 seharusnya hanya yang berdasarkan angka general ledger per31 Maret 2001 yaitu sebesar Rp. 32.262.154.009,00Tanggapan Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebutkarena koreksi tersebut merupakan selisih kurs untuk saldo akunpendapatan operasional Bank Sakura selama bulan JanuariMaret2001 yang telah termasuk dalam laporan keuangan Bank Sakura per31 Maret 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik danjuga telah dilaporkan dalam SPT PPh

  Hal tersebut tercermin dalam butir 2 dan 4 dari SE09/PJ.42/1999 tanggal 25 Pebruari 1999 yang menyebutkan :Yang dimaksud dengan pengertian kredit yang digolongkan lancar,perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macetdisesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan oleh BankIndonesia.Dalam laporan keuangan komersial bank yang diaudit oleh AkuntanPublik harus mencantumkan penjelasan bahwa pembentukan danpenghitungan dana cadangan piutang tak tertagin sebagaimanadimaksud pada butir 1 telah

  Initerlihat dan ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan (5) dan KMKNo. 68/KMK.04/1999 yang menyebutkan sebagai berikut :Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untukmembentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) adalah pokok pinjaman yangdiberikan oleh bank.pembentukan dan penghitungan dana cadangan piutangtak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutangtak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan

  No. 301 B/PK/PJK/200928piutang tak tertagih tertulis demikian:Yang dimaksud dengan pengertian kredit yangdigolongkan lancar, perhatian khusus, kurang lancar,diragukan dan macet disesuaikan dengan pengertianyang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.Dalam laporan keuangan komersil bank yang diaudit olehAkuntan Publik harus mencantumkan pejelasan bahwapembentukan dan penghitungan dana cadangan piutangtak tertagih sebagaimana dimaksud pada butir 1 telahdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dandiperhitungkan

• Pada saat tanaman sudah menghasilkan, akumulasiharga peralehan tersebut akan direklasifikasi ke tanamanmenghasilkan;Bahwa dari laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding tahun 2005 yang telah diaudit padacatatan atas Laporan Keuangan butir (umum) terdapat uraiansebagai berikut "Pada tanggal31 Desember 2005, luas arealhak atas tanah yang dimiliki perusahaan adalah seluas 10.297hektar dengan luas areal tertanam seluas 7. 145 hekier."

  Bahwamenurut laporan hasil panen diketahui bahwa luas arealtertanam adalah seluas 6.983,71 hektar sehingga terdapatselisih 161,26 hektar;Bahwa dari laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding tahun 2005 yang telah diauditdiketahui penyusutan untuk tanaman yang menghasilkanmenggunakan metode garis lurus selama taksiran masamanfaat ekonomis yaitu 20 tahun.Bahwa dari laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding yang telah diaudit tahun 2005diketahui bahwa

  untuk tahun 2004 dan 2005 jumlah bebanpenyusutan adalah sama sebesar Rp3.269.216.000,00 danseluruh penyusutan atas tanaman menghasilkan dialokasikanke beban produksi dan atas seluruh tanaman menghasilkantidak diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran,wabah penyakit, dan risiko lainnya;Bahwa dari laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding yang telah diaudit tahun 2005Halaman 27 dari 48 halaman.

  Bahwaberdasarkan faktafakta sebagaimana telah dijelaskan di atas,nyatanyata diketahuin bahwa luas areal tertanam menu rutlaporan keuangan yang telah diaudit adalah sebesar 7.145hektar sementara luas areal tertanam menurut laporan hasilpanen adalah sebesar 6.983,71 hektar (terdapat selisih 161,29hektar);10.2 Bahwa dari laporan keuangan tahun 2005 yang telah diaudittersebut diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding tidak melaporkan penguranganatau penambahan tanaman menghasilkan

  Putusan Nomor 625/ B/PK/PJK/2012berdasarkan pemeriksaan dan buktibukti yang ada berupaLaporan Keuangan tahun 2005 yang telah diaudit;11.4 Bahwa uji arus uang masuk sebagaimana pendapat MajelisHakim Pengadilan Pajak merupakan metode pemeriksaantidak langsung berdasarkan Buku Pedoman pemeriksaan.Bahwa nyatanyata telah diketahui berdasarkan LaporanKeuangan tahun 2005 yang telah diaudit bahwa luas arealtertanam adalah sebesar 7.145 hektar sehingga dengandemikian pemakaian metode langsung dapat sepenuhnyadilaksanakan

• Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalamputusan a quo pada halaman 29 alinea ke4, ke5 dan ke6 yangmenyatakan:Bahwa menurut Pemohon Banding Laporan Keuangan Pemohon Bandingtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sumardji &Dadang sebagai auditor eksternal untuk tahun buku 2007 dengan pendapatwajar tanopa pengecualian termasuk didalamnya pengujian arus kas;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan bahwa perusahaan Pemohon Banding

  dengan statusperusahaan milik negara telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan denganpendapat yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yaitu wajar tanpapengecualian;Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan yang dihimpun selamapersidangan Majelis berpendapat bahwa akun yang diperhitungkanPemohon Banding dalam perhitungan premi reasuransi sudah benar;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangat tidak setujukarena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan faktapembuktian yang

  Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalamputusan a quo pada halaman 30 alinea ke6 dan ke7 yang menyatakan:Bahwa menurut Pemohon Banding Laporan Keuangan Pemohon Bandingtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sumardji &Dadang sebagai auditor eksternal untuk tahun buku 2007 dengan pendapatwajar tanoa pengecualian termasuk didalamnya pengujian arus kas;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan bahwa perusahaan Pemohon Banding

  dengan statusperusahaan milik negara telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan denganpendapat yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yaitu wajar tanpapengecualian;Halaman 31 alinea ke1:Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan yang dihimpun selamapersidangan Majelis berpendapat bahwa metode perhitungan klaimasuransi yang disajikan Pemohon Banding sudah benar,Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangat tidak setujukarena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan faktapembuktian

  dengan statusperusahaan milik negara telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan denganpendapat yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yaitu wajar tanpapengecualian;Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan yang dihimpun selamapersidangan Majelis berpendapat bahwa metode perhitungan beban komisiyang disajikan dalam laporan keuangan sudah benar;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbandingsehubungan dengan beban komisi sebesar Rp. 1.936.382.000, tidakdapat dipertahankan;Halaman 23

• telah mengambil uang nasabah untuk dirisendiri, setelah terakwa tidak masuk kantor lalu dilaporkan oleh kepalacabang dan dilakukan audit dari Makassar,Bahwa terdakwa ketahuan mengambil uang nasabah namun tidakdisetorkan ke koperasi setelah terakwa tidak masuk kantor laludilaporkan oleh kepala cabang lalu dilakukan audit dari MakassarBahwa jumlah nasabah yang bermasalah yang ditangani oleh terdakwakurang lebih 60 orang;Bahwa setahu saksi, kerugian yang dialami oleh Koperasi Takalar Abadisetelah diaudit

  maksimun yang diberikan kepadanasabah adalah tergantung dari /aminan nasabah tersebut;Bahwa saksi tahu adanya penyelewengan uang nasabah oleh terdakwananti seteiah terakwa tidak masuk kantor lalu dilaporkan oleh kepalacabang serta dilakukan audit dari Makassar;Bahwa yang saksi tahujumlah nasabah yang ditangani oleh terdakwabermasalah sebanyak kurang lebih 60 orang;Bahwa setahu saksi jumlah kerugian akibat perbuatan terdakwa yangtidak menyetorkan uang nasabah kepada kanto koperasi Takalar Abadisetelah diaudit

  disetorkan kekoperasi oleh terdakwa sejak saksi ada perinta dari atasan untukmengaudit koperasi tersebut;Bahwa saksi mengaudit koperasi Takalar Abadi tersebut, sejak tanggal14 Maret 2018 karena ada laporan dari prmpinan cabang koperasi abadiTakalar kalau terdakwa tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas;Bahwa nasabah yang saksi periksa dibawah tanggung jawab terdakwaberjumlah 279 orang;Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Takalar Abadi akibat uangnasabahnya tidak disetorkan oleh terdakwa setelah diaudit

  ;Bahwa jumlah nasabaah yang terdakwa pakai uangnya yakitu sekitar279 orang;Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Takalar Abadi akibat uangnasabahnya tidak disetorkan oleh terdakwa setelah diaudit kurang lebih260 juta rupiah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang

• SUMBER MANDIRI Jakarta untuk mengaudit toko sumber mandiricabang Medan, setelah diaudit diketahui kalau banyak barangbarang/spare part AC yang berkurang dan tidak diketahui kemanabarangbarang tersebut dan Terdakwa tidak dapat menerangkanbarangbarang yang berkurang tersebut, lalu perusahaan menugaskansaksi untuk membawa terdakwa ke Jakarta; Bahwa terdakwa menjual barangbarang spare part AC dari tokosumber mandiri secara tunai dan kemudian memasukkan/melaporkanHalaman 4 dari 12Halaman,Putusan Perk.Reg.No

  SUMBER MANDIRI Jakarta untuk mengaudit toko sumber mandiricabang Medan, setelah diaudit diketahui kalau banyak barangbarang/spare part AC yang berkurang dan tidak diketahui kemanabarangbarang tersebut dan Terdakwa tidak dapat menerangkanbarangbarang yang berkurang tersebut, lalu perusahaan menugaskansaksi untuk membawa terdakwa ke Jakarta;Bahwa terdakwa menjual barangbarang spare part AC dari tokosumber mandiri secara tunai dan kemudian memasukkan/melaporkanHalaman 7 dari 12Halaman,Putusan Perk.Reg.No

  SUMBER MANDIRI Jakarta untuk mengaudit toko SumberMandiri Cabang Medan, setelah diaudit diketahui kKemana barangbarang tersebut dan Terdakwa tidak dapat menerangkan barangbarang yang berkurang tersebut, lalu oleh perusahaan saksi HarisMaulana ditugaskan untuk membawa Terdakwa ke Jakarta, danHalaman 12 dari 12Halaman,Putusan Perk.Reg.No.3731/Pid.B/2015/PN.Mdnterdakwa membuat pernyataan akan mengganti semua barangbarangyang berkurang tersebut.

• Halaman 52 alinea ke1 dan 2:Bahwa untuk melakukan koreksi mengenai perhitungan pembentukandana cadangan yang dibuat oleh Pemohon Banding, seharusnyaTerbanding menggunakan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 .UU PajakPenghasilan dan bukan menggunakan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh jo.Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP238/PJ/2001 tanggal 28Maret 2001Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, mengingat yangdikoreksi adalah Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan cadangantersebut telah diaudit

  digolongkan diragukansetelah dikurangi nilai agunan; danb. 100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macetsetelah dikurangi nilai agunan.(4) Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk danacadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalahpokok pinjaman yang diberikan oleh bank.Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 263/B/PK/PJK/201 4(5) Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagihsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diaudit

  Dalam pelaksanaannya harus mengikuti masingmasingpersyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.Bahwa dalam persidangan banding, Majelis menyatakan mengingat yangdikoreksi adalah Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan cadangantersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelisberpendapat untuk Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Penghapusan

  Bahwa penggunaan dasar hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UUPPh juncto KEP238/PJ./2001 dalam sengketa ini adalah sudah tepat,karena obyek koreksinya adalah Penghapusan Piutang yng nyatanyatatidak dapat ditagih yang dalam hal merupakan salah satu unsur ataukomponen dalam membentuk atau menghitung Beban CadanganBahwa perhitungan pembentukan dana cadangan piutang tidak tertagihwajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungandana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai

  Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga atas pertimbangan Majelis tersebut tidak sesuaidengan Pasal 1 ayat (8) KMK Nomor: 80/KMK.04/1995 juncto KMK Nomor:68/KMK.04/1999 mengatur : pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih wajib diaudit

• memegang Administrasi butikBahwa tugas terdakwa mencatat pembukuan kedalam buku bmelayani konsumen yang datang; Menerima pembayaran uangpara konsumen.Bahwa awal mulanya terdakwa berhenti kerja pada tanggal 1 Agu2016 kemudian ada konsumen yang bernama NIKE yang datang utFitting baju pernikahan, setelah dicek dipembukuan nama NIKE 1ada.Bahwa setelah diperlihatkan nota putih pada tanggal 6 prbruari diaudit

  butikBahwa tugas terdakwa mencatat pembukuan kedalam buku ktmelayani konsumen yang datang; Menerima pembayaran uang darikonsumen.Bahwa saksi pemilik salon, awal mulanya terdakwa berhenti kerja tanggal 1 Agustus 2016 kemudian ada konsumen yang bernama tyang datang untuk Fitting baju pernikahan, setelah dicek dipembulnama mi tidak ada.Bahwa setelah diperiiha&an nota putin pada tenggat 6 Pebruari 2016 membayar DP sebesar Rp.1.566.000, (satu juta lima ratus ribu rupiahBahwa dari konsumen NIKE kemudian diaudit

  yang datang untuk Fitting baju pernikahan, setelah dicek dipembulnama NIKE tidak ada.Bahwa seteiah diperlihatkan nota putin pada tanggal 6 Pebruari 2016 membayar DP sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiahBahwa benar, dari konsumen NIKE kemudian diaudit sendiri denganmencocokan data konsumen dari copy nota wama kuning dengan kas dan banyak ketidak cocokan, dan yang banyak menerima uangtonscmren adalah terdakwa ANITA DEWI RAHMAWATI dengan jumla56.900.000,(lima puluh enam juta sembilan

  Bahwa benar, awal mulanya terdakwa Anita Dewi Rahmawati berhentiyang datang untuk Fitting baju pernikahan, setelah dicek dipembulnama NIKE tidak ada.Bahwa benar, seteiah diperlihatkan nota putin pada tanggal 6 Pebruari ;telah membayar DP sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratusrupiah);Bahwa benar, dari konsumen NIKE kemudian diaudit sendiri denganmencocokan data konsumen dari copy nota wama kuning dengan bukudan banyak ketidak cocokan, dan yang banyak menerima uangtonscmren adalah terdakwa ANITA

• Hal tersebut dapat dicemati bahwa alasan pihak TERGUGAT memutus hubungan kerja denganPARA TERGUGAT disebabkan karena pengurangan pekerja (efisiensi) danalasan pihak TERGUGGAT mengenai kondisi perusahaan yang sepi,namun alasanalasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT tersebut tidakdidukung dengan buktibukti yang sah yaitu harus dibuktikan denganlaporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik (Vide Pasal 164 ayat (2), UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003);14.15.Bahwa oleh karenanya

  diatas,Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA PENGGUGAT yangdilakukan oleh TERGUGAT adalah MELANGGAR HUKUM karena yangmendasari dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPARA PENGGUGAT disebabkan pengurangan pekerja (eflisiensi) danalasan pihak TERGUGGAT mengenai kondisi perusahaan yang sepi,namun dasar danr/atau alasanalasan yang dikemukakan oleh TERGUGATtersebut tidak didukung dengan buktibukti yang sah yaitu harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit

  (force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan mass kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);16.17.Ayat (2) : Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan public ;Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap

• SBI maka terdakwaselaku Kepala Bank Pembangunan daerah (BPD) Papua Cabang Kaimanamenandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor:06/238/601 tanggal 31 Juli 2008 yang ditujukan kepada saksi Thomas Murthidan surat tersebut diantaranya memuat ketentuan:Syaratsyarat penandatangan perjanjian kredit: telah menyerahkan asli Surat barang jaminan dan diikat dengansempurna;Syaratsyarat lain: Menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit; Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal

  SBI selaku debitur (obemohon kredit) yaitu: menyerahkan asli suratbarang jaminan dan diikat dengan sempurna, Menyerahkan Laporan keuanganyang telah diaudit, Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dandiikat hipotik, Agunan yang diserahkan dinilai/ditaksasi oleh lembaga apraisal,tidak ada persetujuan kredit dari Komisaris PT. SBI dan terdakwa Ir. PARWOTOKRISTIANTO, SE.

  SBI dengan maksud membeli kapal kontainersenilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) serta kekuranganpersyaratan berupa: Menyerahkan Laporan keuangan yang telah diaudit,Menyerahkan semua administrasi kelengkapan kapal dan diikat hipotik, Agunanyang diserahkan dinilai/ditaksasi olen lembaga apraisal dapat menyebabkantidak dapat dikembalikannya pinjaman kredit oleh PT.

  Agunan yang diserahkan dinilai /ditaksasi oleh lembaga apraisal;Bahwa setelah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)Nomor: 06/238/601 tanggal 31 Juli 2008 diterima oleh saksi THOMAS MURTHI,dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 1Agustsus 2008, ternyata masih terdapat kekurangan persyaratan yang belumdipenuhi oleh PT SBI selaku debitur (pemohon kredit) yaitu: menyerahkan asisurat barang jaminan dan diikat dengan sempurna, Menyerahkan Laporankeuangan yang telah diaudit

• PELAYARAN SURYA, sebagaimana hasilLaporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 dariTERGUGAT yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen "JAMALUDIN, ARIA, SUKIMTO &REKAN", ternyata di tahun 2008 PT. PELAYARAN SURYA memiliki piutang usaha di DEOBsebesar Rp 97.920.238, (Sembilan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus tigapuluh delapan rupiah), dan di tahun 2009 PT. PELAYARAN SURYA sudah tidak memilikiPiutang usaha lagi ke DEOB, namun PT.

  PELAYARAN SURYA sejak tahun 2007 s/d tahun 2010 yang telah disajikan olehTERGUGAT tersebut diatas, termasuk AUDIT INVESTIGASI terhadap Laporan Keuanganuntuk tahun 2011 dan 2012 yang belum diaudit oleh Akuntan Publik. Independen, dimana olehkarenanya tindakan atau. perobuatan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan tersebut diatasmerupakan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" ;Bahwa, sebagai perbandingan, ketika. perseroan PT. PELAYARAN SURYAmembutuhkan pinjaman dana (uang) untuk menambah modal kerja dari PT.

  tidak cermat dan terkesan acakacakan serta tidakberdasarkan hukum ;Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat angka 16 adalah tidak benar, sebab tindakanpenjualan kapalkapal yang disebut Penggugat telah dibahas enters Penggugat denganTergugat dan Tergugat II yaitu pada Juni 2010 s/d Agustus 2010 begitu juga telahdiberitahukan persurat oleh Terguggat pada Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat buktiTl.1, sedangkan hasil penjualan dan penggunaan tercatat dalam Laporan KeuanganPerusahaan yang telah diaudit

  Triaskindo; Dengan demikiannampak jelas Dalil angka 18 tidak tepat, lagi pula mendasarkan pada fakta yang tidak benarseperti dalam Dalil angka 17 konsekuensinya Dalil angka 18 wajar manakala dinyatakanditolak ;Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat angka 19 tidak benar, sebab Tergugat I secaratertib telah membukukan seluruh kegiatan keuangan Perusahaan, yang ternyata setiap tutuptahun buku untuk tahun, 2007, 2008 Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan1920opini Wajar dengan Pengecualian

  Triaskindo dan DEO B ;2324Bahwa, terhadap pinjaman tersebut telah tercatat dalam Laporan Keuangan Perusahaandan juga telah diaudit oleh Akuntan Publik serta Akuntan Publik yang ditugaskan oleh Tergugatuntuk melakukan prosedur yang disepakati, ternyata kewajarannya telah diterima, sehinggatelah jelas tidak ada sama sekali penyimpanganpenyimpangan dalam Laporan KeuanganPerusahaan, maka adanya hutang benar sehingga mengikat Tergugat ;Bahwa Tergugat dalam dalil gugatannya tidak mengakui adanya hutang

• oleh Akuntan Publik.Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dalammenentukan besarnya nilai kerugian suatu perusahaanharus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Sahamuntuk kemudian mendapatkan pengesahan dan diaudit olehAkuntan Publik.

  Namun dalam surat gugatannya, penentuanbesarnya gugatan rugi yang diajukan oleh Penggugat tanpamelalui Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit olehC.4.Akuntan Publik serta belum ada pengesahan dari RapatUmum Pemegang Saham, sehingga gugatan yang diajukanoleh Penggugat sangat prematur dan belum waktunyadiajukan ke Pengadilan.Bahwa oleh karena gugatan ganti rugi Penggugat sangatpremature dan belum waktunya diajukan ke Pengadilan,maka sudah selayaknya surat gugatan yang diajukanPenggugat dinyatakan tidak

  Hal ini sesuaidengan Putusan MA Nomor Register: 2743 K / Pdt / 1995Tanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukum : Yang berhakmenentukan untung rugi suatu perusahaan adalah RapatUmum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik.Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur UtamaPerusahaan tanpa ada pengesahaan dari Rapat UmumPemegang Saham dan audit dari Akuntan Publik yangmenyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunyadiajukan ke pengadilan.D.

  fantastis yang cobadisampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tanpa diketahui nilaikebenarannya.Sehingga dengan tuntutan ganti rugi didasarkan pada asumsi dankerugian yang tidak terjadi, maka pantaslah untuk dinyatakan dalilmengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat harus diabaikan.Bahwa disamping itu, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,dalam menentukan besarnya nilai kKerugian suatu perusahaan harusdilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk kemudianmendapatkan pengesahan dan diaudit

  Namunpenentuan besarnya gugatan rugi yang diajukan oleh Penggugattanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit olehAkuntan Publik serta belum ada pengesahan dari Rapat UmumPemegang Saham, oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang ditujukankepada Tergugat sebesar Rp.48.000.000.000, sangatlah mengadaada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sudah selayaknyadalil tersebut ditolak atau dikesampingkan.Bahwa Tergugat mensommer Penggugat untuk membuktikan tentangkerugian yang dideritanya dalam

• Kasoem tanggal 31 Desebmer 1977, 31 Desember1976, 31 Desember 1975 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Dra.Koesbandijah & Co. Regitered Public Accountants bukanlah asset milikFirma A.

  Kasoem tersebut sebenarnya tidak dapat diaudit atau tidaklayak audit (not auditable), karena auditor/akuntan yang melakukanHal. 20 dari 29 hal. Put. No. 517 PK/Pdt/2000pemeriksaan pembukuan keuangan Firma A. Kasoem a quo ataudiscleamer of opinion. Bahwa hal ini sebenarnya telah termuat dalamLaporan Keuangan Firma A.

  Kasoem 31 Desember 1977, 31 Desember 1976 dan31 Desember 1975 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Dra.Koesbandijah & Co. yang diajukan sebagai bukti oleh para TermohonPeninjauan Kembali dan Majelis Hakim menerima dengan begitu sajabukti a quo dan perlu dipertegas bahwa Laporan Keuangan Firma A.Kasoem a quo adalah Laporan Keuangan dari manajemen Firma A.Kasoem sendiri yang kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Dra.Koesbandijah & Co.

  Kasoem a quotidak layak untuk diaudit, karena tidak ada buktibukti yang mendukunguntuk memperoleh kepastian atas pospos di dalam ikhtisar keuanganyang berupa catatancatatan pembukuan atau datadata lainnya. Jadisegala sesuatu yang dimuat di dalam aktiva tetap Laporan KeuanganFirma A. Kasoem a quo adalah berdasarkan asumsi dari manajemenFirma A.

  Kasoem yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Dra.Koesbandijah & Co. di mana di dalam Laporan Keuangan a quo padahalaman 4 butir c Aktiva Tetap dan Lampiran 2 Daftar Aktiva Tetap danHal. 24 dari 29 hal. Put.

• WKP yang sudah diaudit KantorAngkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesarRp.27.875.753.565, setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelumpajak penghasilan sebesar Rp.19.205.594.669;2Tahun 2007 : Laporan keuangan PT. WKP yang sudah diaudit KantorAngkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesarRp.56.107.082.517, setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelumpajak penghasilan sebesar Rp.66.020.289.226,3Tahun 2008 : Laporan keuangan PT.

  WKP yang sudah diaudit KantorAngkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesarRp.49.994.419.069, setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelumpajak penghasilan sebesar Rp.74,040.292.523,4Tahun 2009 : Laporan keuangan PT. WKP yang sudah diaudit KantorAngkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesarRp.39.415.974.204, setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelumpajak penghasilan sebesar Rp.17.618.397.417,5Tahun 2010 : Laporan keuangan PT.

  WKP yang sudah diaudit KantorAngkuntan Publik (KPA) terjadi aba kotor sebesarRp.39.772.643.164, setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelumpajak penghasilan sebesar Rp.36.932.621.143,6Tahun 2011 : Laporan keuangan PT.

  WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp.49.994.419.069,setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp.74,040.292.523,4Tahun 2009 : Laporan keuangan PT. WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp.39.415.974.204,setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp.17.618.397.417,5Tahun 2010 : Laporan keuangan PT.

  WKP yang sudah diaudit KantorAkuntan Publik (KPA) terjadi laba kotor sebesar Rp.39.772.643.164,setelah diperhitungkan terjadi kerugian sebelum pajak penghasilansebesar Rp.36.932.621.143,6Tahun 2011 : Laporan keuangan PT.

• perhitungan sebagai berikut: Tambahan Modal menurut Terbanding Rp 2.490.520.598,00 Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang sebesar Rp 249.052.060,00 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp 89.658.742,00 Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp 338.710.802,00Bahwa Terbanding telah keliru dalam Tambahan Modal yang telah dikonversimenjadi modal tersebut dengan penjelasan :Bahwa sehubungan Pemeriksaan Tahun 2007 tersebut dan sesuai denganLaporan Keuangan Tahun 2007 yang telah diaudit

  Penghasilan Pasal26 sebesarRp.2.490.520.598,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas koreksi Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26sebesar Rp.2.490.520.598,00 sebagaimana tertuang dalampertimbangan hukum Majelis Hakim pada:Halaman 48 alinea 3:Bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti berupa LaporanKeuangan Tahun 2007 yang diaudit

  TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)memberikan respon melalui Surat Jawaban Nomor05/ABB/X11/09 tanggal 10 Desember 2009 yang diterimaPemohon Peninjauan Kembali (Semula) Terbanding padatanggal 15 Desember 2009, yang menyatakan:1) Sehubungan dengan pemeriksaan Tahun 2007 dansesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2007 yangtelah diaudit KAP Kanaka Puradiredja tidak terdapatkonversi atau penambahan modal seperti yang telahdikoreksi oleh Terbanding.

  Berdasarkan penelitian atas dokumen Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) berupa LaporanKeuangan yang diaudit olen KAP Johan Malonda Astika &Rekan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004 danKAP Kanaka Puradireja dan Rekan yang berakhir 31Desember 2007 diketahui halhal sebagai berikut:1)Dari penelitian Neraca Laporan Keuangan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuktahun yang berakhir 2007 diketahui terdapat Paid inCapital dalam komponen ekuitas Termohon PeninjauanKembali

  Putusan Nomor 1815/B/PK/PJK/201 7Bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti berupaLaporan Keuangan Tahun 2007 yang diaudit KantorAkuntan Publik Kanaka Puradiredja, Circular Resolutionof Shareholder PT.

• oleh TermohonPeninjauan Kembali.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak seharusnya TermohonPeninjauan Kembali melakukan koreksi terhadap Persediaan Awal sementarapenjualan tidak dikoreksi.Bahwa menurut Permohon Peninjauan Kembali, tidak adanya stock opname atasPersediaan Awal tidak seharusnya menjadi salah satu dasar bagi TermohonPeninjauan Kembali untuk tidak mengakui adanya Persediaan Awal tersebutkarena jumlah persediaan awal tersebut telah sesuai dengan Laporan Keuanganyang telah diaudit

  Nomor 652/B/PK/PJK/20131426 Bahwa penetapan/koreksi Termohon Peninjauan Kembali hanya didasarkan padaasumsi bukan pada bukti, dengan demikian penetapan/koreksi tersebut jelas tidakdapat diterima dan bertentangan dengan Ketentuan UndangUndangsebagaimana dimaksud di atas.27 Bahwa jumlah persediaan awal tahun 2007 sebesar Rp.4.676.652.484,0 adalah sama dengan jumlah persediaan akhir tahun 2006,dimana jumlah ini telah Pemohon Peninjauan Kembali laporkan serta tercantumdalam Laporan Keuangan yang telah diaudit

  2.433.620.625,Rp. 4.676.652.454. 29 Bahwa jumlah persediaan awal tersebut terlihat jelas dalam buktibuktipendukung yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan saat uji buktidiantaranya berupa:Laporan Keuangan,Ledger persediaan awal tahun 2007,Ledger persediaan awal tahun 2006,Rekapitulasi persediaan akhir tahun 2006 yang ada digudang PemohonPeninjauan Kembali,Rekapitulasi persediaan akhir tahun 2006 yang ada di gudang rekanan,Kartu Stock.30 Bahwa berdasarkan hal tersebut dan Laporan Keuangan yang telah diaudit

  Peninjauan Kembali (Terbanding) tahun pajak sebelumnya yangdilakukan oleh tim Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding ) dari KarikpaJakarta TV dan juga telah dikukuhkan dengan Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 19190/PP/M.II/15/2009 yang diucapkan pada tanggal 30 Juli2009.Bahwa jumlah persediaan awal tahun 2007 sebesar Rp. 4.676.652.484,0adalah sama dengan jumlah persediaan akhir tahun 2006, dimana jumlah initelah Pemohon Peninjauan Kembali laporkan serta tercantum dalam LaporanKeuangan yang telah diaudit