Bahwa berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sebagai DistributorTunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 2768/STPLN/PDN.2/8/2011,Penggugat adalah pemegang hak yang sah sebagai distributor yangmenerima hak tunggal dan eksklusif untuk mengimport, mendistribusikandan menjual produkproduk parfum feminin dan maskulin, jenisjenis produkmakeup dan perawatan kulit dengan merek LVMH FRAGRANCES &COSMETICS dan parfums CHRISTIAN DIOR, untuk seluruh wilayahIndonesia;2.

Sebelum putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap,menyatakan Penggugat adalah satusatunya pemegang hak yang sahsebagai distributor yang menerima hak tunggal dan eksklusif untukmengimport, mendistribusikan dan menjual produkproduk parfumfeminin dan maskulin, jenisjenis produk makeup dan perawatan kulitdengan merek LVMH FRAGRANCES & COSMETICS dan parfumsCHRISTIAN DIOR, untuk seluruh wilayah Indonesia, Sesuai denganSurat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang ProduksiLuar Negeri

Menyatakan Penggugat adalah satusatunya pemegang hak yangsah sebagai distributor yang menerima hak tunggal dan eksklusif untukmengimport, mendistribusikan dan menjual produkproduk parfum feminindan maskulin, jenisjenis produk makeup dan perawatan kulit denganmerek LVMH FRAGRANCES & COSMETICS dan parfumsCHRISTIAN DIOR, untuk seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan SuratTanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi LuarNegeri Nomor 2768/STPLN/PDN.2/8/2011;Vi.

Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri JakartaPusat telah keliru menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo,karena hanya mendasarkan pada Exclusive Distribution Agreement atauperjanjian distribusi eksklusif tanggal 10 Juli 2009, pertimbangan dalamputusan tersebut tidak komperhensif/tidak lengkap; Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (judexfactie) yang mendasarkan pada ketentuan dalam Undangundang Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Januari 2015, memori banding dan kontra memoribanding serta Suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, MajelisHakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatanPenggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak yangHalaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 578/PDT/2015/PT.DKI.sah sebagai distributor dengan hak tunggal dan eksklusif

Nomor 116 PK/Pdt.SusKPPU/2019Bahwa Judex Juris pada pokoknya berpendapat kegiatan PemohonPeninjauan Kembali dalam perkara ini adalah praktik monopoli sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karenasebagai pemegang hak eksklusif penyedia PJKP2U atas dasar pelimpahanwewenang dari pemegang hak eksklusif usaha bandar udara PT Angkasa Pura dan satusatunya Regulated Agency untuk PJPK2P di pasar bersangkutan

usahaPemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dalam pemeriksaanpeninjauan kembali berpendapat bahwa sebagai otoritas persaingan usahaTermohon Peninjauan Kembali berwenang memeriksa dan menilai keabsahanpelimpahan hak monopoli PT Angkasa Pura dalam perkara ini kepadaPemohon Peninjauan Kembali, namun pemeriksaan tersebut harus melibatkanPT Angkasa Pura sebagai pihak yang melimpahkan hak eksklusifnya, halmana tidak terbukti adanya, lagipula keabsahan perbuatan PT Angkasa Pura dalam melimpahkan hak eksklusif

Nomor 116 PK/Pdt.SusKPPU/2019selain menguasai pasar di pasar bersangkutan, pelaku usaha harus memilikikekuatan untuk mengatur dan menentukan sendiri besaran tarif (orce maker),dan tarif tersebut adalah tarif yang tidak wajar atau jauh diatas biaya marginal(marginal cost/MC):Bahwa dalam perkara ini besaran tarif PJKP2U ditetapkan olehpemegang hak eksklusif usaha bandar udara yaitu PT Angkasa Pura ,sedangkan besaran tarif PJPK2P ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidengan mengacu pada Peraturan

kewenangan hak eksklusif atas produk danteknologi Chemilink bersifat Mancanegara kepada Penggugat kecuali wilayah Singapura, Malaysia, Brunai dan Bangladesh.

Selaku PresidentCommissioner PT Fortunel Hannel Futures untuk memasarkan Chemilink dipelabuhan udara seluruh Indonesia ;8 Bahwa atas dasar kerja keras dan upaya pendekatan yang cukupintensif serta sistematis di mancanegara, Penggugat telah berhasilmembuat perjanjian dan melakukan penunjukan keagenan produkdan teknologi Chemilink secara eksklusif di berbagai Negara, yaitu :a Menunjuk Dr.

Halmana telah membuat mempermalukanserta mengakibatkan rusaknya citra, nama baik, martabat,kredibilitas, dan reputasi Internsional yang dimiliki oleh Penggugatbeserta Tim Anggota GTDF dan sangat tinggi nilainya ;18 Bahwa oleh Tergugat berusaha berdalil tindakan pembatalanterhadap Perjanjian Eksklusif Chemilink tanggal 08 September 2004tersebut dikarenakan pembuatan dan penandatanganan Tereugat atasPerjanjian Eksklusif Chemilink dalam kapasitas pribadi, sehinggaHalaman 9 dari 56 halaman Putusan No

pada Perjanjian Eksklusif Chemilink tanggal 08September 2004 yang dibuat dan ditandatangani secara sah oleh Dr.Wu Dong Qing dalam kapasitas sebagai Managing DirectorChemilink Technologies Group dan Instek Holding Pte.

Adalah merupakan fakta umum(fakta notoir) bahwa wanprestasi terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakankewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian;Penggugat sematamata hanya mendasarkan gugatan Wanprestasi pada Pasal 3Perjanjian Eksklusif. Namun apabila dicermati Pasal 3 Perjanjian Eksklusif bukanmerupakan pasal yang mengatur tentang kewajiban (Butir 16 halaman 6).

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN TOAN TRUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

pukul 05.00(waktu Malaysia) selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 11 Oktober2018 untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan hasil tangkapan+ 1.700 Kg, kemudian pada pukul 18.00 (waktu Malaysia) terdakwa selakuNakhoda KG 95315 TS memutuskan untuk memasuki perairan Indonesiadan membawa alat tangkap jenis jaring Trawl, setelah sampai di perairanIndonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KG 95315 TS melakukankegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalamwilayah Zona Ekonomi Eksklusif

tanggal 11 Oktober2018 untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan hasil tangkapan+ 1.700 Kg, kemudian pada pukul 18.00 (waktu Malaysia) terdakwa selakuNakhoda KG 95315 TS memutuskan untuk memasuki perairan IndonesiaHalaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2019/PN Randan membawa alat tangkap jenis jaring Trawl, setelah sampai di perairanIndonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KG 95315 TS melakukankegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalamwilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Unsur Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) ;5.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN TOAN TRUNG tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NGUYEN TOAN TRUNGoleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) ;3.

Kabupaten Trenggalek untuk mendatangi tempattempat yangmenjual VCD bajakan, dan saksi bersama anggota Sat Reskrim tersebutmendapati kios milik Terdakwa yang menjual VCD dan DVD bajakan,dan setelah saksi bersama anggota Sat Reskrim tersebut memeriksakios milik Terdakwa yang pada waktu itu dijaga oleh IMAM KHOIRIditemukan sebanyak 7 (tujuh) keping VCD dan DVD bajakan;e Bahwa sebelumnya saksi bersama anggota Sat Reskrim tersebutmelakukan tindakan berkordinasi dengan pemilik hak cipta atau pemilikhak eksklusif

CODE atau dikenal dengan IFPI kode dengan4 (empat ) digit.= Judul album dengan gambarnya sama persis dengan judul albumdan gambar pada covernya.b. sedangkan VCD (Vidio Compact Disc) dan DVD (Digital Vidio Disc)bajakan tidak memiliki ciri tersebut pada VCD dan DVD original produksiAPPRI.benar ;Bahwa selanjutnya setelah saksi bersama anggota Sat Reskrim tersebutmengamankan sebanyak 7 (tujuh) keping VCD dan DVD bajakan yangdimiliki oleh Terdakwa, lalu menghadirkan pemilik hak cipta atau pemilikhak eksklusif

yaitu APPRI (Asosiasi Penyalur Dan Perusahan RekamanIndonesia) yang berada di Surabaya, setelelah perwakilan dari APPRI(Asosiasi Penyalur dan Perusahan Rekaman Indonesia) melihat barangberupa VCD dan DVD yang saksi amankan tersebut telah disimpulkanbahwa VCD dan DVD tersebut sebagai pemilik hak cipta atau pemilikhak eksklusif adalah APPRI (Asosiasi Penyalur Dan PerusahanRekaman Indonesia) yang telah dibajak oleh seseorang, selanjutnyaterhadap VCD dan DVD sebanyak 7 (tujuh) keping yang dimiliki olehTerdakwa

bajakan produkdari APPRI ;Bahwa yang dimaksud dengan VCD dan DVD Original adalah Hasilsetiap karya produser rekaman yang telah memiliki / memegang hakeksklusif dari pencipta, artis dan musisi / group kesenian yangmenunjukkan keasliannya berbentuk cakram optik yang berisi datainformasi berupa suara, musik, film atau data lainnya dan yangdimaksud dengan VCD dan DVD Bajakan adalah Hasil copy dari VCDdan DVD Original tanpa seijin dari orang perseorangan / badan usahayang telah memiliki / memegang hak eksklusif

dari pencipta, artis danmusisi / group kesenian ;Bahwa prosedurnya orang perseorangan/badan hukum untukpembuatan, mengumumkan, memperbanyak dan mengedarkan VCDmaupun DVD Original diantaranya adalah : Memiliki Ijin Usaha Produksi(IUP), Memiliki hak eksklusif dari pencipta, artis dan musisi / groupkesenian ;Bahwa orang perseorangan / badan hukum yang telah memiliki /memegang hak eksklusif dari pencipta, artis dan musisi / group keseniandiantaranya yaitu :e APPRI (Asosiasi Penyalur Dan Pengusaha Rekaman

Sallin 02 memasukiZona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah melanggar pasal 92 danasal 93 ayat (2) Undang Undang perikanan Republik IndonesiaNomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31tahun 2004 Tentang Perikanan.Bahwa perizinan untuk kapal asing melakukan Usaha Perikanantangkap di ZEEI, perizinanya diterbitkan oleh Pemerintah Pusatdalam hal ini Ditjen Perikanan tangkan KKP di Jakarta;Menimbang bahwa, atas Pendapat dari Ahli Perikanan Tersebut.Terdakwa membenarkan,Menimbang, bahwa untuk

Sallin 02 telah telah memasuki laut Sulawesi, ZonaEkonomi eksklusif Indonesiaa (ZEEIl) melakukan penangkapan ikantidak mempunyai Izin Usaha Perikanan tangkap dari pemerintahIndonesia;Bahwa posisi pendeteksian oleh KP. Orca 01 pada koordinat 607.850 LU 127 56.305 BT, dan posisi penghentian kapal FBCA.Sallin 02 pada Koordinat : 06 10.836 LU 127 50.435 BT;Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 11 dari 217.

No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 13 dari 21titik terendah pasng surut air laut perairan Teritorial Negara Kepulauan( Archipelagic State);Menimbang bahwa Konvensi Internasional telah mengatur bagi negaraatau perseorangan yang tidak berpantai yang akan melakukan kegiatanPerikanan diatur dalam konvensi ini, wajib menaati hukum positif dari negarapantai yang berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagaimanandiatur pada pasal 58 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982,Menimbang ,Bahwa pendapat ahli Nautika

Sallin 02 sudah memasuki Laut Sulawesi,perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) WPPRI 716, YurisdiksiIndonesia sebagai mana Konvensi UNCLOS 1982.Menimbang bahwa, dari fakta persidangan terungkap bahwa pemilikkapal FBCA.

Sallin 02 adalah Saturinas Sally, Warga negara Philipina.Bukanlah terdakwa Armando Mariscal, Oleh karena itu akan dipertimbangkanunsur Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing melakukakanpenangkapan ikan di Zona Eknomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur tersebut telahterpenuhi secara sah menurut hukum;3.

hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30WIB Saksi EKO HENDRIK SULISTIYAWAN dan saksi RIDWAN RIKIHARYADI (masingmasing anggota KN.BINTANG LAUT401) sedangmelaksanakan patroli disekitar perairan laut Natuna pada posisi 05 09416 LU 108 43 477 BT dan mendeteksi sebuah titik pada radar dikoordinat 05 13 002 LU 108 39 002 BT merupakan Kapal IkanHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2019/PT PBRasing BV 909 TS yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikandi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

diletakkan pada kapal Terdakwa sebagai kapalinduk.e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30WIB Saksi EKO HENDRIK SULISTIYAWAN dan saksi RIDWAN RIKIHARYADI (masingmasing anggota KN.BINTANG LAUT401) sedangmelaksanakan patroli disekitar perairan laut Natuna pada posisi 05 09416 LU 108 43 477 BT dan mendeteksi sebuah titik pada radar dikoordinat 05 13 002 LU 108 39 002 BT merupakan Kapal Ikanasing BV 909 TS yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikandi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

diletakkan pada kapal Terdakwa sebagai kapalinduk.e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30WIB Saksi EKO HENDRIK SULISTIYAWAN dan saksi RIDWAN RIKIHARYADI (masingmasing anggota KN.BINTANG LAUT401) sedangmelaksanakan patroli disekitar perairan laut Natuna pada posisi 05 09416 LU 108 43 477 BT dan mendeteksi sebuah titik pada radar dikoordinat 05 13 002 LU108 39 002 BT merupakan Kapal Ikan asingBV 909 TS yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif

perkara ini sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor16/Pid.SusPrk/2019/PN Ran tanggal 16 September 2019 yang amarnyasebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa DAO VAN QUYNH tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telahmelakukan perbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif

putusanPengadilan Negeri Ranai Nomor 16/Pid.SusPrk/2019/PN Ran tanggalHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2019/PT PBR16 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum dan alasanalasan Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : telah melakukanperbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif

Kerugian immateriil:Tercoreng nama baik, citra, maupun kredibilitasnya Penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, selama empat tahun lebihPenggugat tersita waktu, tenaga, beban pikiran, dan moril untukmemikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh; Penggugatkehilangan kontrak eksklusif HakHak Media Piala Dunia FIFA Rusia2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA, namunpihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran Lisensi 2018,kehilangan keuntungan yang diharapkan pada

Penggugatkehilangan kontrak eksklusif hakhak media piala dunia FIFA Rusia2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA, namunpihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran Lisensi 2018,kehilangan keuntungan yang diharapkan pada Turnamen Piala DuniaFIFA Rusia 2018 yang telah berlangsung pada bulan Juni 2018 yangdapat dinilai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);Total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang dialamiPenggugat adalah sebesar Rp1.017.750.000.000,00

Kerugian immateriil:Tercoreng nama baik, citra, maupun kredibilitasnya Penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, selama empat tahun lebihPenggugat tersita waktu, tenaga, beban pikiran dan moril untukmemikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh; Penggugatkehilangan kontrak eksklusif HakHak Media Piala Dunia FIFA Rusia2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA, namunpihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran Lisensi 2018,kehilangan keuntungan yang diharapkan pada Turnamen

Nomor 1315 K/Pdt.SusHKI/2020menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada pihak yangmerugikan dirinya, namun PT Nonbar tidak perlu ikut digugat dalamperkara a quo karena PT Nonbar adalah kepanjangan tangan dariPenggugat; Bahwa PT Inter Sports Marketing telah menunjuk PT Nonbar sebagaikoordinator tunggal kegiatan nonton bareng, dengan Surat Penunjukantanggal 12 November 2013 yang mempunyai hak eksklusif ataspenayangan Piala Dunia Brazil