Ditemukan 15757 data
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unitwin Indonesia)yang bergerak dibidang Developer terhitung sejak Tahun 2002 ditempatkandibagian keamanan/sekuriti;Bahwa setiap bulannya Penggugat menerima upah dari Tergugat sebesarRp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa pada 23 April 2014 Penggungat dinyatakan berhenti oleh Tergugat;Bahwa Penggugat sangatlah keberatan atas tindakan Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja Tersebut karena tidak pernah melakukankesalahan fatal serta tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara inisebagaimana syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam PutusanPengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh TermohonKasasi pada tanggal 23 April 2014, tanpa ada kesalahan fatal dan SuratPeringatan , Il dan III tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimanaseluruh surat peringatan
dengan Surat Pernyataan, Termohon Kasasi wajibHal. 9 dari 12 hal.Put.Nomor 144 K/Pdt.SusPHI/2016mengundurkan diri tetapi Putusan Pengadilan Negeri Medan menghukumPemohon Kasasi untuk membayar pesangon dengan jumlah yang cukupsignifikan, tentunya hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi dan menjadipreseden buruk bagi dunia bisnis dan akan membawa akibat yang sangattidak baik karena pekerja tidak akan bekerja dengan disiplin dan tendensiusberbuat kesalahan, sebab pesangon tetap akan dibayar dan lebih fatal
39 — 10
menimbulkan teganganlistrik yang sebanding dengan jumlah lilitan (L2) kurang lebih 25025.000 volt,tegangan tinggi ini yang dialirkan ke air melalui tangkai serok (stik).Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada alat setrum milik terdakwa yangmemang tegangannya rendah;Bahwa dengan tegangan listrik yang dihasilkan oleh alat setrum seperti yangdigunakan oleh terdakwa maka ikanikan yang terkena aliran listrik dariseperangkat alat setrum tersebut bisa pingsan atau mati bahkan jika tidakhatihati bisa berakibat fatal
Yunizar) dan ahli dariDinas Perikanan dan Peternakan (AHMAD FATMADIANSYAH.S.Pi,), dengantegangan listrik yang dihasilkan oleh alat setrum seperti yang digunakan olehterdakwa maka ikanikan yang terkena aliran listrik dari seperangkat alatsetrum tersebut bisa pingsan atau mati bahkan jika tidak hatihati bisaberakibat fatal bagi terdakwa sendiri, sedangkan untuk lingkungannya dapatmengakibatkan rusak ekosisitem dan sumber daya hayati di perairan danbaru akan pulih kembali seperti semula setelah 3 tahun.Menimbang
) ekor dan belut sebanyak 3 (Tiga)ekor, dan terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakanalat setrum dilarang oleh Pemerintah, menurut keterangan ahli Kelistrikan (Drs.Yunizar) dan ahli dari Dinas Perikanan dan Peternakan (AHMADFATMADIANSYAH.S.Pi,), dengan tegangan listrik yang dihasilkan oleh alatsetrum seperti yang digunakan oleh terdakwa maka ikanikan yang terkenaaliran listrik dari seperangkat alat setrum tersebut bisa pingsan atau matibahkan jika tidak hatihati bisa berakibat fatal
dikhawatirkan akandipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan ,maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebut: dirampas untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjagakelestarian ikan dan lingkungannya; Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya/ akibat fatal
28 — 15
permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atasalasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak cocok dengananak Pemohon dari istri yang dahulu, Termohon sering mengumbar kekuranganPemohon dan anak Pemohon kepada para tetangga, sedangkan puncak perselisihanterjadi pada bulan oktober 2012, sejak itu pisah tempat sampai sekarang ;Menimbang, bahwa Termohon mengakui betul terjadi perselisihan tapi tidak fatal
, Termohon mengakui sejak oktober 2012 sampai perkara ini diajukan ke PengadiilanAgama Pekalongan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namunTermohon membantah dalil permohonan yang menyatakan bahwa pekerjaan Pemohonburuh S@rabutan. ~ no = enon nn enn nnn nnn ennnnn nn nn nnnnensmnnnanenMenimbang, bahwa pengakuan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaranyang menurut Termohon tidak fatal, serta telah berpisah tempat tinggal antara Pemohondengan Termohon tersebut, juga didukung
NALKRY KRISTIAN LASUT, SH
Terdakwa:
REZA RAHMAN
21 — 21
Bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu bagi manusia bila dokonsumsiatau digunakan adalah :Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bit halaman 3 dari 17> Tidak efektif untuk pengobatan> Penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal atau kematian> Tidak aman karena mutu tidak terjamin> Memberikan kerugian financial.
obat keras jenis Trihexyphenidylsebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir yang disimpan dalamdompet kain warna hitam kemudian dimasukan dalam tas pinggang warna coklatyang diletakan disamping kandang ayam samping rumah terdakwa yang siapuntuk diedarkan.Bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu bagi manusia bila dokonsumsiatau digunakan adalah :> Tidak efektif untuk pengobatan> Penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal
mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidakterkendali akibat penyakit Parkinson;Bahwa benar obat tablet warna putih yang didalamnya terdapat komposisiTryhexyphenidyl tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokterkarena termasuk dalam golongan obat keras;Bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standard an / ataupersyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia biladikonsumsi atau digunakan adalah tidak efek untuk pengobatan, penyakit tidaksembuh dan berakibat fatal
obat Trihexyphenidylyang diperuntukkan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidakterkendali akibat penyakit parkinson ; Bahwa obat tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas dan untuk jaminankeamanan harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam golongan obatkeras; Bahwa dampak penggunaan obat tersebut yang tidak memenuhi standard an ataupersyaratan keamanan apabila digunakan manusia ialah tidak efektif untukpengobatan, penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal
20 — 5
soning metinat Pamonon aan Termohon va wan in mo Unda ang Memor 7 :Fatal 09 ayat ve 8 deaPop t= Tkbeobos SREURRIREETIGRELL LEIS Fe i meeeiLL De De: 2
107 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesalahan obyek yang akan dieksekusi tersebut adalah suatukesalahan/kekeliruan yang sangat mendasar/fatal;b). Bidang tanah Kohir No. 1000 persil 5 S. III luas 430 M? yang akan dieksekusilokasinya bukan di atas tanah yang dikuasai para Pelawan, tetapi lokasinyaberada dekat jalan Tol Jakarta Merak yaitu di wilayah Rukun Warga (RW) 02Kelurahan Pananggungan Barat;c). Bidang tanah yang dikuasai para Pelawan Girik C. No. 655 persil 14.S.I luaslebih kurang 440 M?
atas nama Suadi bin Awangkesalahan/kekeliruan obyek yang akan dieksekusi tersebut adalah suatu kesalahan/kekeliruan yang sifatnya sangat mendasar dan atau fatal sehingga mengakibatkaneksekusi haruslah dibatalkan dengan alasan salah obyek (para Pelawan akanmembuktikannya pada saatnya);.
Bahwa melihat kesalahan/kekeliruan yang sangat fatal menyangkut obyek yang akandieksekusi tersebut di atas, maka sangatlah tidak beralasan eksekusi obyek sengketaharus dilaksanakan, sudah seharusnya pelaksanaan eksekusi tersebut harusdibatalkan atau ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap dalam perlawanan ini;12.
Dalam Putusan Akhir:1011Menerima dan mengabulkan seluruh dalildalil Perlawanan dari paraPelawan;Menyatakan bahwa para Pelawan adalah sebagai pihak Pelawan yang baikbenar menurut hukum;Menyatakan putusan/putusan sela tersebut di atas adalah sah dan berhargaserta mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan terbukti telah terjadi kesalahan/kekeliruan mendasar/fatal obyekyang akan dieksekusi sesuai dengan Penetapan Eksekusi Pengadilan NegeriTangerang Nomor: 138/PEN.EKS/2003/PN.TNG. tanggal 2 Agustus 2004;Menyatakan
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Judex Juris telah melakukan kesalahan fatal yaitu menyatakanpermohonan kasasi tidak dapat diterima.2. Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakantidak dapat menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasimenrupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim MahkamahAgung RI.3. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI padahalaman 7 putusan Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa permohonankasasi telah melampaui batas waktu adalah tidak benar.4.
kemanusiaan.Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon Peninjauan Kembalimenyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat kasasi yangmenyatakan tidak menerima permohonan peninjauan kembali.Bahwa penolakkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PemohonPeninjauan Kembali yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agungtingkat kasasi belum masuk pada pokok perkara maka pemohonpeninjauan kembali dengan ini menyampaikan permohonan peninjauankembali dalam pokok perkara:Judex Facti telah melakukan kesalahn fatal
Adanya pernyataan tegas dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluPemohon Kasasi/T ergugat).Bahwa Majelis Hakim ditingkat Judex Facti secara fatal telah melakukankesalahan yaitu memberikan pertimbangan yang hanya berdasarkan padaisi gugatan Penggugat Konvensi tanpa mempertimbangkan jawabanTergugat Konvensi dan buktibukti yang diajukan oleh Penggugat maupunTergugat.Bahwa tidak ada sebuah kalimatpundalam jawaban Pemohon PeninjauanKembali (dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat) yang mengakui danmembenarkan bersedia
91 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Faktanya Tergugatdiputuskan hubungan kerjanya oleh Penggugat karena tindakannya yangsudah melanggar aturan perusahaan mengenai larangan merokok;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut sebagaimana angka 3 diatas adalah suatu hal yang sangat dilarang/dilarang keras dan bagiPenggugat tindakan tersebut sudah merupakan suatu pelanggaran beratyang tidak bisa ditolerir karena bisa berakibat sangat fatal yaknikebakaran, yang akan menimbulkan resiko yang sangat besar baik bagiperusahaan maupun pekerja
hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapatmenempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah jelas dimungkinkan untukdilakukan pemutusan hubungan kerja apabila ada alasan mendesak,sehingga dapat disampaikan dalam posita gugatan ini, bahwa apabilaTergugat tidak di PHK sementara telah melakukan pelanggaran beratyakni merokok di dalam lokasi tempat kerja, maka hal tersebut akan dapatmenimbulkan resiko yang sangat fatal
Gelora Masyang nilainya sebesar adalah Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratusdua puluh lima ribu rupiah);Bahwa setelah dicek oleh Penggugat, ternyata barang yang diklaimtersebut sebagaimana poin 15 di atas, adalah hasil kerja dari Tergugat,sehingga sudah jelas tindakan Tergugat tersebut sangat fatal dan telahmembawa kerugian yang besar bagi Penggugat;Hal. 4 dari 12 hal.Put.Nomor 521 K/Pdt.SusPHI/201516. Bahwa tindakan Tergugat yang mengakibatkan barang hasil percetakanPT.
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam memori kasasinya adalah:KEBERATAN PERTAMABahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yangmenyatakan bahwa Pemohon Kasasi terbukti melakukan PHK tanpa kesalahan,karena Pemohon Kasasi, tidak mempunyai dasar/alasan hukum untuk itu, sebabtidak ada pembuktian yang menunjukkan hal tersebut;Dalam keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/PemohonKasasi beserta suratsurat yang bukti yang diajukan, ternyata dapat dibuktikandengan jelas, bahwasanya ada kesalahan fatal
;KEBERATAN KETIGABahwa sangat jelas dalam keterangan saksi Pemohon Kasasi menyatakan,proses hukum selanjutnya atas kesalahan fatal dari Termohon Kasasi berupamelaporkan pada polisi mengenai perbuatan asusila itu, tidak diinginkan olehkeluarga korban, dan itu adalah hak mereka, karena yang akan dipanggilsebagai saksi korban adalah seorang anak dibawah umur, yang tentunya akanmenimbulkan trauma bagi jiwa anak yang masih kecil , hal inilah yang menjadidasar sehingga orang tua korban i.c Dr.Hendrikus
mengundurkan diri karena tidakmemenuhi syarat sahnya perjanjian;Dalam hal ini, sebelum diterima bekerja, Termohon Kasasi sudah mengetahuihal ini, apalagi tugasnya mengajar agama, dimana agama mengajarkan bahwakejujuran, rasa syukur dan bersikap kasatria, harus dipunyai oleh seseorangsehingga layak disebut manusia, dan komitmen ini tidak lekang oleh waktu;KEBERATAN KELIMABahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon Kasasi sudah sangat cukup untukmengindikasikan bahwa enar telah gterjadi suatu masalah yang cukup fatal
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah mekanisme awal dimaksud dilakukan maka seyogianyadilanjutkan dengan Pasal 94 ayat (1) huruf b juncto Pasal 95 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan danKedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, juncto Peraturan KPU Nomor 01Tahun 2005, juncto Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 ;Bahwa apabila mekanisme dimaksud dilakukan dengan benar dankonsekwen oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat Kabupaten/Kota, maka niscaya Tergugat (Gubernur Sumatera Utara) melakukankesalahan fatal
Bahwa yang paling fatal dari Surat Keputusan GubernurSumatera Utara (obyek perkara) tersebut adalah sebagaimanaterdapat dalam konsiderans mengingat yakni poin 1 yangmengkaitkaitkan pembentukan Daerah Otonom Provinsi Acehdan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi SumateraUtara yang antara lain dikutip sebagai berikut : UndangUndangNomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomProvinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan ProvinsiSumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun1956
No. 291 K/TUN/200930.31.berkompeten tersebut dalam hal pengusulan Pergantian Antar WaktuDPRD Kabupaten Asahan, sehingga dengan demikian tidak akanterjadi kesalahan yang fatal apabila dicermati dengan seksama rentangwaktu pelantikan Tergugat sebagai Gubernur Sumatera Utara yaknitanggal 16 Juni 2008 dengan penerbitan Surat Keputusan PAW Nomor170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 jJuni 2008 # (obyekperkara/keputusan in litis) 25 maka ternyata belum menjabat 1 (satu)minggu sudah membuat keputusan yang salah
dan fatal, sehinggapatut dipertanyakan dan diragukan keakuratan dari Surat KeputusanPAW (obyek perkara/keputusan in litis) tersebut ;Bahwa dengan rentang waktu yang sedemikian sempitnya (hanya 4hari kerja saja karena hari Sabtu sudah libur) dapat dipastikan bahwaperbuatan Tergugat tersebut dalam konteks penerbitan SuratKeputusan Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008,bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baiksebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan Pasal 53 ayat (2)
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
AM202798 tercatat dikeluarkan 1 liter akan tetapi padaBin Card (Kartu Stock) tertulis oleh Tergugat jumlah oli yangdikeluarkan dari stock sebanyak 3,7 liter, perobuatan Tergugat tersebutmengakibatkan data stock di sistem dengan stock kenyataan (riil)barang berbeda berakibat fatal dan indikasi adanya kecurangan danperbuatan Tergugat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku(Standar Operasional prosedur Kerja Bagian Gudang WO) danPeraturan Perusahaan Pasal 4 tentang Kewajiban Karyawan (Bukti P4).2
AM202884 dengan keteranganyang sama yaitu mengeluarkan barang (Kapur Serangga) dari gudang,tetapi Tergugat sendiri mencatat pengeluaran barang tersebut padaBin Card (kartu Stock) untuk nama barang Karet Tubles, perbuatanTergugat tersebut mengakibatkan data stock di sistem dengan stockkenyataan (riil) barang berbeda berakibat fatal dan indikasi adanyakecurangan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Ketentuanyang berlaku (Bukti P7)..
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Baho Intan,S.Pd (Penggugat) adalah pelanggaran yang sangat fatal sebab: Akan merugikan banyak orang (peserta rapat tidak bisa makan). Akan merugikan perusahaan. Mencemarkan nama baik perusahaan.Hal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 292 K/Pdt.SusPHI/2014. Pada tanggal 24 Agustus 2013. Manajemen memanggil Sdri. Baho Intan,S.Pdpembicaraan sebagai berikut: Sdri. Baho Intan, S.Pd (Penggugat)(Penggugat) Manejemen Sdri. Baho Intan, S.Pd (Penggugat) Manajemen Sdri. Baho Intan, S.Pd (Penggugat)untuk menghadap.
Tanggungjawab kebersihan dapur adalahcrew dapur (cook).: Kalau Cuma hal itu tidak perlu kamutinggalkan tugas tanpapemberitahuan, kamu bisamenghubungi menejemen danmenyampaikan supaya manajemenmencarikan karena kamu telahmelalaikan tugas dan merupakanperbuatan yang sangat fatal, makakamu mendapatkan sanki dansanksinya adalah kamu diskorsingdengan harapan setelah habismasa skorsing kamu bisa masukkerja kembali seperti biasa.: Kenapa saya diskorsing? Kenapasaya tidak di PHK saja?
dalam pelaksanaan pembayaran upahpekerja (Penggugat) sejak awal mulai bekerja sampai saat ini telah disepakati,diterima dan tidak pernah keberatan dalam pembayaran upah kerja tersebut,Hal. 9 dari 12 hal.Put.Nomor 292 K/Pdt.SusPHI/2014sedangkan dalam pasal ini hanya memberikan ruang apabila antara perusahaandengan pekerja tidak terjadi Kesepakatan dan upah kerja Penggugat adalahsudah sesuai standar upah kerja disisi lain Penggugat selaku pekerja pada PT.MANGGA DUA HOTEL membuat kesalahan yang sangat fatal
22 — 11
Tergugat selaluingin diceraikan hanya berteriakteriak yang bikin malu Penggugat bersamatetangga; Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakanpertemuan biar rujuk kembali akan tetapi tidak ada penyelesaian malah antaraPenggugat dengan tergugat membuat surat pernyataan perceraian dansekaligus diketahui oleh Kelian banjar Tegalasih, Kelian Desa PakramanPucaksari serta Perbekel Pucaksari; Bahwa lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, daripada bertengkar terusmenerus yang mengakibatkan fatal
Tergugat selaluingin diceraikan hanya berteriakteriak yang bikin malu Penggugat bersamatetangga; Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakanpertemuan biar rujuk kembali akan tetapi tidak ada penyelesaian malah antaraPenggugat dengan Tergugat membuat Surat Pernyataan Perceraian dansekaligus diketahui oleh Kelian Banjar Tegalasih, Kelian Desa PakramanPucaksari serta Perbekel Pucaksari; Bahwa lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, daripada bertengkar terusmenerus yang mengakibatkan fatal
46 — 32
Ini juga kesalahan yang fatal karena tidak teliti dantidak cermatnya Penggugat dalam menyusun surat gugatan, mengakibatkansurat gugatan menjadi kabur dan salah ( pada posita angka 4 tidak ada butir a,b, c, dan butir d );Menimbang, bahwa dalam surat gugatan halaman 7, petitum nomor 4berbunyi: Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi hartabersama/Harta Perkawinan/Harta GonoGini yang tersebut pada point nomor 2(dua) diatas, yang masingmasing Penggugat dan Tergugat mendapat '%( setengah ) bagiannya
, Pada hal petitum nomor 2 berbunyi menyatakan sah danberharga Sita Marital ( Marital Beslag ) yang telah dijalankan dalam perkara ini.Dalam hal ini Penggugat melakukan kesalahan yang fatal, tidak cermat dan tidakteliti, karena tidak mungkin sita marital dibagi dua, sehingga surat gugatanmenjadi salah dan kaburMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Timur yang telah di tambah dan disempurnakanoleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka PutusanPengadilan
29 — 10
MADE SUASTAWAN, namamana telah tertulis dalam ijazah Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar (SD)hingga ke tingkat sekolah yang lebih tinggi juga dalam Kartu Keluarga,namun dalam akte kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohonyaitu IT MADE SWASTAWAN dan Bulan kelahiran Pemohon tertulisNopember;3 Bahwa penulisan nama dan bulan kelahiran Pemohon dalam akta kelahirantersebut dengan nama I MADE SWASTAWAN dan bulan kelahiranNopember sudah tentu. merupakan kesalahan administrasi, namunakibatnya sangat fatal
lain sebagainya, sehingga dengan demikian Pemohonbermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tertulis I MADESWASTAWAN menjadi I MADE SWASTAWAN dan bulan kelahiranPemohon dari bulan NOPEMBER menjadi DESEMBER;5 Bahwa sekiranya perubahan nama dan bulan kelahiran Pemohon tidaklahbertentangan dengan hukum, dan keinginan Pemohon merubah nama danbulan kelahiran hanya sebatas untuk menyamakan nama Pemohon yangtertulis dalam suratsurat Pemohon sehingga tidak terjadinya perbedaanadministrasi yang berakibat fatal
43 — 9
Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) denganSerikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL), jelas bahwaPenggugat telah melakukan perbuatan fatal yang mengakibatkanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanoa menerima Pesangon dan tanpaUang Penghargaan Masa Kerja;Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan Penggugat tersebut dansesuail dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama(PKB) bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan nomor: 003/SKHRDNIV2014 tertanggal 16 Juli
Menyatakan Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Fatal yaituPemungutan Uang Secara Liar di Pos Pintu Palang Sei Kebaro;3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor: 03/HCM/SKR/X/2013, tertanggal 02Oktober 2013, tentang Pembebasan Tugas Sementara atau Skorsing Sahdan Berkekuatan Hukum Tetap;4.
Sumatera Riang Lestari, Estate Sei Kebaro; Bahwa dalam hal pemungutan uang secara liar telah diperingatkan olehTergugat melalui Surat Edaran larangan pemungutan uang secara liar di pos,akan tetapi masih dilakukan Penggugat, maka hal itu menjadi dasar bagiTergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tanopa memberikan suratperingatan pertama, kedua dan ketiga karena perbuatan Penggugat merupakanpelanggaran yang sangat fatal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama(PKB); Bahwa Tergugat tidak
Labuhabatu Selatan, maka dengan demikian Penggugat tetap berhakmenerima tunjangan uang hutan (forest) sebesar Rp. 300.000, setiap bulannya;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Pemutusan hubungankerja terhadap Penggugat dilakukan karena Penggugat melanggar PKB Pasal 66ayat (2) poin (f) yang berbunyi Bagi pekerja yang terbukti secara sah melakukanpelanggaran fatal seperti tersebut di bawah ini, diputuskan hubungan kerjanya olehpengusaha tanpa syarat, tanoa pemberian surat peringatan terlebih
dahulu, tanpapesangon dan tanpa uang penghargaan masa kerja;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat PHK yang diberikanTergugat kepada Penggugat (vide bukti P2 identik bukti T7), ternyata tidak adasecara eksplisit disebutkan ketentuan mana yang dilanggar Penggugat yangdinyatakan bersifat fatal sehingga mengakibatkan Penggugat harus di PHK;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang terungkap di persidangan,ternyata tidak ada satupun bukti yang secara sah yang menyatakan bahwaPenggugat telah
HERLI,SH
Terdakwa:
ASEP MISBAHULLFALLAH
24 — 3
PASAL YANG DILANGGAR :Nama: Asui.H Umur 45 Th, Pasal = fatal ge auat aePekerjaan Poln, Agama Ila ry Suku Tentang yereta br eNt setkete Vi D) .Qu Da .
Terbanding/Tergugat I : Hj. FARIDA
Terbanding/Tergugat II : SUPARMAN, Amd.Pi
62 — 25
G/2021/PN.Enr, tanggal 25 Mei 202;Kesalahan fatal dilakukan majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sebabtidak mempertimbangkan alat bukti surat penggugat yaitu : bukti P.3, P.4,P.5sehingga terdapat ketidak terlibatan beracara dalam menjalankanperadilannya.
Bahwa majelis Hakim tingkat pertama pada PengadilanNegeri Enrekang telah melakukan kesalahan yang fatal oleh karena tidakmempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitubukti P.3 dan P.4 serta P.5. hal ini merupakan pelanggaran ketidak tertibanberacara dalam menjadikan Peradilannya serta merupakan pelanggaranterhadap Hukum Acara Pembuktian sehingga putusan Pengadilan NegeriEnrekang No : 1/Pdt.
Kesalahan yang fatal dilakukan oleh Pengadilan NegeriEnrekang dalam mempertimbangkan Keterangan Saksi saksi penggugatyaitu keterangan saksi Dra. Hj. Fatimah Dabang dan keterangan saksiDerlan Dabang pada putusan Halaman 19 dan 20 sebagai berikut :KETERANGAN SAKSI SAKSI PENGGUGAT YANG DIRUBAHMenimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaituSaksi Dra. Hj. Fatiman Dabang, M.Si. di depan persidangan, padapokoknya menerangkan bahwa pemilik objek sengketa adalah Dg.
1.Go Alexander Danny Gunawan
2.Francisca Sri Sulistiowati
Tergugat:
PT. Sarana Surya Sakti
63 — 33
Tergugat mencoba mempermainkan Penggugat tanpa adakepastian;Bahwa disamping itu, Tergugat diduga telah berbuat curang kepadaPenggugat & Il, Tergugat telan membuat laporan polisi di KepolisianDaerah Jawa Timur dengan Terlapor saudara Alam, Tergugat memaksaPenggugat II untuk membuat pengakuan dan menjadi saksi agar maumengikuti keinginan Tergugat, padahal Tergugat tahu kondisi Penggugat IIsedang dalam kondisi sakit yang sangat parah, apabila hal ini dibiarkantanpa kepastian mengakibatkan keadaan fatal
Penggugat;Bahwa tindakantindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atasdiformulering sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan mengakibatkankerugian bagi Penggugat & II, baik secara materiil maupun inmateriil;Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, ParaPenggugat mengalami Kerugian Materiil, sekurangkurangnya sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian Inmateriil yang tidakterhitung nilainya, apabila dalam perjalanan waktu ternyata Penggugat IImengalami kejadian fatal
menjatuhkan putusan sebagaiberikut:1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligussebagai kerugian materiil;4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Inmateriil yang tidakterhitung nilainya, dengan ketentuan apabila dalam perjalanan waktu ternyataPenggugat II mengalami kejadian fatal
Bahwa didalam point (19) Posita Gugatan Para Penggugat disebutkandalam positanya jikalau Tergugat Il mengalami kejadian fatal dan tidakterselamatkan, maka Penggugat menuntut kerugian materiil daninmateriil kepada Tergugat sekurangkurangnya Rp.100.000.000.000,(seratus milyar rupiah).Bahwa dengan ini Tergugat perlu sampaikan kalaulah Para Penggugatterlalu mengada ada, dimana Para Penggugat dapat menyimpulkanHalaman 10 Putusan Nomor 510/Pat.G/2019/PN Sbykejadian fatal yang akan terjadi kepada Tergugat
65 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara in casutelah memperlihatkan, bahwa Judex Facti Pengadilan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidakkonsekwen dalam menerapkan peraturan perundangundangan yangberlaku terutama ketentuan Pasal 168 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan lebih fatal lagiketidak cermatan Judex Facti Pengadilan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan
Dan lebih fatal lagi Judex Facti mempertimbangkan, alat bukti surat yangmana TUK tidak dapat memperlihat asli daripada alat bukti surat tersebutdi persidangan, dengan kata lain lain alat bukti surat tersebut in casu P.5tersebut hanyalah fotocopy, dengan demikian jelas dan tandas JudexFacti telah keliru menerapkan hukum sebagaimana dimaksud:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14April 1976, menyatakan:Qoute:Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas suratsurat
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut di atasmemperlihatkan pertimbangan hukum tersebut tidak konsekwendalam menerapkan peraturan perundangundangan yang berlakuterutama ketentuan Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan lebih fatal lagi ketidakcermatan Judex Facti Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang yang mendasarkan pada Pasal 168UndangUndang Nomor 13 tahun
Hal ini adalahmerupakan bukti telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum acaraperdata yang sangat fatal dan keliru oleh Judex Facti yang berakibat pulabatalnya seluruh proses dan putusan dalam perkara ini.
berdasarkanalasan sebagaimana diterangkan dalam Pokok Perkara dalam MemoriKasasi ini yang juga bahagian yang tidak terpisahkan dalam gugatanRekonvensi di dalam Perkara in casu;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang tersebut diatas memperlihatkanpertimbangan hukum tersebut tidak konsekwen dalam menerapkanperaturan perundangundangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 168ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dan lebih fatal