Ditemukan 196 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-04-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN BENGKALIS Nomor 205 / Pid.Sus / 2014 / PN.Bls
Tanggal 2 Juni 2014 — HARIYANTO AS PANJAITAN Bin ABDUL SYAH PANJAITAN
325
  • Dalam MvI ada sedikit keterangan tentangopzettelijk, yaitu sebagai wilen en wetens yang dalam arti harfian dapat disebutsebagai menghendaki dan mengetahui.
Register : 22-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Str
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.PUJI RAHMADIAN, S.H
2.AHMAD LUTFI. SH
Terdakwa:
BAMBANG SELAMET Bin SULAIMAN
2822
  • Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;Menimbang, bahwa secara harfian yang dimaksud dengan secaratanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Sedangkan yangdimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan halhal yang dilarangoleh hukum tertulis/undangundang (melawan hukum dalam arti formal). Jadidalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atauperbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untukmelakukannya.
Register : 20-01-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 11/Pid.Sus/2016/ PN Lmj
Tanggal 16 Maret 2016 — Pidana - IRFAN DWI SAPUTRA Bin KINAN
5612
  • Dalam teori MvTHalaman 33 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Lmj.ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willen en wetens yangdalam arti harfian dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui.Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwaorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti iamenghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilaiperbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dariperbuatannya
Register : 28-04-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
MILSEN Alias CEN Bin BADARUDIN
411130
  • Unsur: Orang perseorangan;Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 UndangundangRepublik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud setiap orang adalah orangperseorangan dan/atau Korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutansecara terorganisir di wilayah Hukum Indoensia dan/atau berakibat hukum diwilayah Hukum Indonesia;Bahwa orang perseorang secara harfian dapat diartikan sebagaibarang siapa atau setiap orang, tidak serta merta langsung
Putus : 25-02-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2874 K/PID.SUS/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — Dwi Haryanto Bin (Alm) Hartowijoyo
7053 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KerjaPemerintahan Desa, yang menyebutkan bahwa Kepala Desamenyelenggarakan urusan Pemerintahan, dan Pembangunan, danKemasyarakatan, dan melanggar Pasal 5 Ayat (4) Perda Nomor 5Tahun 2007 tersebut yang menyebutkan Kepala Desa mempunyaikewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersihdan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi olehperbuatan Terdakwa;Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:Bahwa secara harfian
Register : 17-06-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Bjm
Tanggal 16 Maret 2015 — PENGGUGAT : - FARID ANSHORY BIN H. IDRUS. - MUHAMMAD RIDHO Bin H. M. ARSYAD (Almarhum) TERGUGAT : 1. H. TAUFIK Bin H. ABDOESSAMAD MANSOOR. 2. WIRANATA HALIM. TURUT TERGUGAT : - ROBENSYAH SJACHRAN, SH. MH
11217
  • Abdussamad Mansoor (Alm) lainnya yang dengan kesadarannyamenyepakati Perjanjian pengikatan jual beli nomor 68 tahun 2004 bersamaTergugat Il yang berlaku sebagai hukum & undangundang.Atau dalam arti harfian hukum, 1 (satu) klausula dalam perjanjian yangdibuat secara melawan hukum tidaklah menghapuskan / menyatakanklausulaklausula lainnya juga turut serta dianggap batal / tidak berlakusebagai hukum. Mohon agar Para Penggugat dapat menghormati para ahliwaris lainnya H.
    Abdussamad Mansoor (Alm) lainnya yang dengan kesadarannyamenyepakati Perjanjian pengikatan jual beli nomor 68 tahun 2004 bersamaTergugat Il yang berlaku sebagai hukum & undangundang.Atau dalam arti harfian hukum, 1 (satu) klausula dalam perjanjian yangdibuat secara melawan hukum tidaklah menghapuskan / menyatakanklausulaklausula lainnya juga turut serta dianggap batal / tidak berlakusebagai hukum. Mohon agar Para Penggugat dapat menghormati para ahiwaris lainnya H.
Register : 16-04-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 17/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
1.BAIQ ROCHINI
2.LALU RUSNAN MULYADI
3.BAIQ DEWI TRISNAWATI, ST
4.LALU PUTRAWANGSA
5.LALU RAHMAT SURYANINGRAT
6.LALU KUSUMA WIJAYA
7.BAIQ DEWI TRISNAWATI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.Kepala PBN Lombok Tengah
20870
  • gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan sebagai gugatanyang telah lewat waktu.Bahwa bagaimana jika kejadian yang menimpa orang tua ParaPenggugat terulang kembali kepada Para Penggugat apakahAhliwaris dari Para Penggugat sekarang ini diperkenankanmelakukan gugatan yang sama dengan dalih atau alasan barumengetahui dari kuasa hukumnya, padahal faktanya kuasahukumnya adalah orang sama serta kuasa hukum yang secaraHalaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr19.harfian
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
289 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan pemerintahlain yang berwenang di sini dapat dikatakan adalah Presidenselaku yang berwenang dalam penetapan PP tersebut.Bahwa dalam vernietigbaar, salah satu unsurnya adalah exnunc, yang secara harfian diterjemahkan sejak saatsekarang.Dalam konteks ini, ex nunc berarti perbuatan danakibatnya dianggap ada sampai saat pembatalannya.Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas berarti bahwa sebelumada terbit putusan yang memperbarui atau membatalkanperaturan yang lama, maka peraturan tersebut, dalam
Putus : 26-11-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Nopember 2010 — WAKIMAN, DKK VS 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, DKK
12289 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh Matthes (1943) penanaman Karebosi proses tersebutdi atas kemudian diartikan secara harfian berarti revosrsten atau dengan katalain aan den regen bloodgestelde kares of karaengs (Para kare dan karaengtetap berdiri tegak dan terbuka pada guyuran hujan) ; Bahwa pasca perang Makassar antara tahun 16661669 di manapemerintahan kompeni Belanda lewat VOC (verenigde OostIndieCompagnie) Karebosi dijadikan sebagai lahan kosong antara Benteng FortRoterdan dan Fort Vredenberg oleh VOC diberi nama lapangan
Register : 24-05-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 681/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Desember 2016 — Pidana - RUDI PRAWIRA JOE
8233
  • Dalam MvT (Memorie van Toelichting)ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens,yang dalam arti harfian dapat disebut sebagai menghendaki danmengetahui;30Menimbang, bahwa mengenai willens en wetens ini dapat diterangkanlebih lanjut, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengansengaja , berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui,mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dariperbuatannya itu ;Menimbang, bahwa menurut keterangan
Register : 15-01-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 09 / Pid.Sus / 2014 / PN.Bks
Tanggal 24 Maret 2015 — INDRA HIMAWAN Als INDRA MARTABAK Bin YATIMIN
7316
  • Dalam MvI ada sedikit keterangan tentangopzettelijk, yaitu sebagai wilen en wetens yang dalam arti harfian dapat disebutsebagai menghendaki dan mengetahui.
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
2913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1229/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam vernietigbaar, salah satu unsurnya adalah exnunc, yang secara harfian diterjemahkan sejak saatsekarang.Dalam konteks ini, ex nunc berarti perbuatan danakibatnya dianggap ada sampai saat pembatalannya.Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas berarti bahwasebelum ada terbit putusan yang memperbarui ataumembatalkan peraturan yang lama, maka peraturan tersebut,dalam hal ini PP 31, masih tetap berlaku dan dipakai sebagaipedoman sampai dengan dinyatakan Tidak Berlaku
Putus : 14-12-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 146/PDT/2016/PT.SMR
Tanggal 14 Desember 2016 —
16558
  • PEMBUKTIANSEMPURNA DAN MENGIKAT (VOLLEDIG EN BINDENDEBEWIJSKRACHT) TERHADAP TERGUGATI /PEMBANDING1.Bahwa bukti P2 tidak diakui Tergugat/Pembanding baik isi maupuntanda tangan yang tercantum didalamnya, karenanya menurut YahyaHarahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2009, hlim.601)pemungkiran tandatangan mewajibkan beban bukti kepada pihak yangmengajukan Akta dibawah tangan ke persidangan.ttDi dalam hukum juga dikenal sebuah maxim hukum Ei qui affirmatnon ei qui negat, incumbit probation, yang secara harfian
Register : 28-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 155/PID/2020/PT TJK
Tanggal 20 Oktober 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
317200
  • Secara harfian Unus Testis Nullus Testisberarti seorang saksi bukanlah saksi;Keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harusberdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri,bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi darisaksi tersebut.
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2020 — MAGDALENA DE ROZARI, DKK LAWAN M.T. GUNAWAN, DKK
4729
  • Harfian Alimuddin, S.Ag, bertempat tinggal di JI. Laode Hadi ByPass Kel. Korumba Kec. Mandonga, sebagai Tergugat IX;Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan TataRuang/BPN Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. SultraHalaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pat.G/2019/PN KadiCq. Kantor Pertanahan Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasakepada Dr. Drs.
Register : 14-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN Belopa Nomor 158/Pid.B/2020/PN Blp
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY NURJATMIKO, S.H.,M.H
2.Rasyid Wiraputra, S.H
3.EKA HARIADI, S.H
Terdakwa:
1.SAKMAN Alias BAPAK SARUL Bin TAPPI
2.RUSDIN MANGIWA Alias BAPAK RISTOL Bin LAMBANG
3.SABANG Bin TAPPI
4.HAMSIR PUNCAK A. KUNNA Bin MUCHTAR A. KUNNA
5.HERIYANTO Alias HERI Bin ADAM LUMU
8330
  • alternatif artinya apabila salahsatu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telahterpenuhi secara sah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzettelijke)merupakan salah satu bentuk hubungan bathin antara pelaku denganperbuatannya, dalam ilmu hukum dengan sengaja (opzettelijke) diartikansebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat dariperbuatannya, menurut Memorie van Toelichting (MvT) dengan sengaja(opzettelijke) adalah willens en wetens yang dalam arti harfian
Register : 15-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NANANG IBRAHIM, SH
Terdakwa:
1.SANTRI MUSA, S.Ip Alias IBU ICHA Binti HAMID MUSA
2.RISMAYANTI, S.Ip Alias RISMA Binti HASANUDDIN
3.SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL JAFAR
4.GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN
8344
  • Sebagaimana dalam doktrin kesalanan (schuld) terdiri dari 2bentuk yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus ) dan kelalaian (culpos).Menimbang bahwa Undangundang sendiri tidak memberikan keteranganmengenai arti dari kesengajaan namun dalam MvT ada sedikit keterangantentang opzettelijk yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harfian dapatdisebut sebagai menghendaki dan mengetahui.
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan pemerintah lainyang berwenang di sini dapat dikatakan adalah Presiden selakuyang berwenang dalam penetapan PP tersebut;Bahwa dalam vernietigbaar, salah satu unsurnya adalah exnunc, yang secara harfian diterjemahkan sejak = saatsekarang.Dalam konteks ini, ex nunc berarti perbuatan danakibatnya dianggap ada sampai saat pembatalannya;Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas berarti bahwasebelum ada terbit putusan yang memperbarui ataumembatalkan peraturan yang lama, maka peraturan tersebut,dalam
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PALM LAMPUNG PERSADA
2817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badanpemerintah lain yang berwenang di sini dapat dikatakanadalah Presiden selaku yang berwenang dalam penetapan PPtersebut;Bahwa dalam vernietigbaar, salah satu unsurnya adalah exnunc, yang secara harfian diterjemahkan sejak saatsekarang.
Putus : 23-11-2009 — Upload : 20-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/PID.SUS/2009
Tanggal 23 Nopember 2009 — MAGDALENA ONA RIBERU ;
5330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Terdakwadilakukan secara transparan dan tidak sembunyi sembunyisemuanya atas persetujuan Subsidair Flores Timur FELIXFERNANDEZ, sebagaimana alasan yang kami kemukakan di ataspada penjelasan tentang elemen " penyalagunaan wewenang "dari kacamata hukum administrasi Negara.Bahwa bila dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) KUHP yangmenyatakan ;Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakanperintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang,tidak dipidana ".Jelaslah secara harfian