Termasuk dilindungi undangundangberdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7 Tahun1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/12/2018;b. Lutung nama latin Trachypithes auratus,.

Termasuk dilindungi undangundang berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.L06/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018;Dan dasar hukum penetapan satwa liar yang dilindungi , berdasarkanPasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 ayat(1) dan (3) PP No. 7 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

/2020/PN BdgMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi ;Menimbang, bahwa terhadap satwa yang dilindung!

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi, padanomor urut 84.Bahwa satwa kijang (muntiacus muntjak) termasuk salah satu jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dantercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan

Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi, padanomor urut 30.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi, padanomor urut 30.

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi,pada nomor urut 84, sedangkan satwa kijang (muntiacus muntjak)termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi, padanomor urut 84, sedangkan satwa kijang (muntiacus muntjak) termasuk salahsatu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dantercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua

sudah disetormencapai Rp.7.555.556, X 12 Bulan = Rp. 90.666.672.Bahwa Penggugat ditawari perpanjangan oleh pihak Tergugat yangdituangkan dalam Addendum Ke Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor: MBD.BGI/275/KUM/2014.A.01 Tanggal 13 Agustus tahun 2014 dengankredit limit yang disetujui Rp. 200.000.000.,.Bahwa Penggugat pada preode Addendum ini juga sudah menyetorRp.7.555.556, X 12 Bulan = Rp. 90.666.672 .Bahwa atas kedua kredit tersebut diatas yaitu kredit pertama NomorMBD.BGI/0275/KUM/2013 dan addedum

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat teiah dibuat danditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : MBD.BGI/0275/KUM/2013tanggai 24 Juni 2013 (Selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kredit),sebagaimana telah diubah dengan Addendum Ke Perjanjian Kredit No.MBD.BGI/275/KUM/2014.AQ1 tanggai 13 Agustus 2014 (selanjutnyadisebut sebagai Addendum).b.

MBD.BGI/0275/KUM/2013tanggal 24 Juni 2013 (Selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kredit),dengan jangka waktu 36 bulan tmt. 24 Juni 2013 dan nomor rekeningpinjaman adalah 1430100799665.

MBD.BGI/0275/KUM/2013 tanggal 24 Juni2013, antara Penggugat dan Tergugat, di pasai 1 ayat 5 jelasmenyebutkan bahwa sifat kredit adalah Non Revolving.b. Bahwa Addendum Ke Perjanjian Kredit No.MBD.BGI/275/KUM/2014.A01 tanggal 13 Agustus 2014, pada pasai 1tidak merubah ayat 5 perihal sifat kredit.

MBD.BGI/275/KUM/2014.A.01 Tanggal 13 Agustus tahun 2014.

sejumlahRp1.000.000,- (satujuta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

Bahwa satwa Jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanHalaman 3 dari 12 HalamanPutusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL2.Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).Bahwa Terdakwa tidak memiliki

.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).Halaman 4 dari 12 HalamanPutusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpanatau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindung!

Bahwa satwa Jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).

Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).

.1/6/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica(trenggiling).

FUADDIN SANIE. dalam melakukan hal tersebut tidak adaizin dari pihak yang berwenang. bahwa berdasarkan keterangan ahli tentang daptarjenis jenis satwa yang dilindungi terdapat pada lampiran peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12 / 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang perubahan ke dua Atas peraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi pada nomor: 84

yang dijanjikan;Bahwa mulamula Terdakwa menayakan kepada Saksi apakah aman untukmelakukan transaksi dilokasi tersebut yang dijawab aman kemudian Terdakwamembawa bungkusan kardus yang setelah dibuka ternyata sisik trenggiling dansaat itu pula Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PPNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar sertaKeputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/1.6/ 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan KeDua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yangDilindungi UndangUndang pada Nomor : 84 dengan katagori Mamalia FamilyManidae dengan Genus Manis Javanica dan bahasa Indonesia disebutTringgiling;Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN SmrBahwa Terdakwa melakukan penjualan kulit/sisik trenggiling satwa yangdilindungi tidak memiliki ijin dari pejabat

SURYADI, S.H., M.Si (Ahli dibacakan dipersidangan) :Bahwa Ahli bekerja pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim sebagaiFungsional Polisi Kehutanan;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan UndangUndang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar serta KeputusanLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Ke Dua Atas PeraturanMenteri

Suryadi,S.H., M.Si menerangkan bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungiberdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa Liar serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/ 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa

Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,

Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama :MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.

Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.

Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.14/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi danPenetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2. Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan EkosistemGambut, dan 3.

P.14/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Tata Cara Pelaksanaan InventarisasiPelaksanaan Ekosistem Gambut: Permen LHK No. P.15/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Dititik Penaatan; Permen LHK No. P.16/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi EkosistemGambut:; Permen LHK No.

P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

Ketentuan Peralihan pasal 21 ayat (5) Permen LHK No.P.14/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, Pasal 13 Permen LHK No. P15/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, dan Pasal 23 Permen LHK No.P.16/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, tidak bertentangan denganPasal 45 huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut Dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan peralinan Pasal 21ayat (5) Permen LHK No.

No. 41 P/HUM/2018Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang TataCara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2. PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di TitikPenaatan Ekosistem Gambut, dan 3.

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

pemerintah; Bahwa untuk jenis burung yang diamankan berupa Burung Nuri Bayandan Burung Kakatua Maluku merupakan satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Jenis Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan = Kehutanan = Republik IndonesiaNomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesiaNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2021/PN MtrBahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat(2) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990Tentang Konservasi Sumber

Adapun prosedur perizinan izin pengedardalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomorSK.447/KptsII/2003 tentang Tata Usaha Penangkapan atauPengambilan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan PermenLingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020.

.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindung; Bahwa Terdakwa Sdr.

.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi;Bahwa Terdakwa Sdr.

Bahwa jenis burung Kesturi Tenguk Ungu (Lorius Domicella), KakatuaSeram (Cacatua Malucensis), Betet Kelapa Paruh Tebal (ThanygnatusMegaloryynchos), Perciki Pelangi (Trichoglosus Maluccanus), Nuri Malu ku(Eos Bornea) dan Kakatua Koki (Kacatua Galerita) yang dimiliki terdakwa,merupakan jenis satwa burung yang dilindungi berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl =Nomor:P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2015, tentang perubahan kedua atasPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RI Nomor:P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018, sebagaimana dalam lampiran Il.Nomor.555 Kesturi Tenguk Ungu (Lorius Domicella), Nomor 258.

.1/12/2018, tentang Perubahankedua atas peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20 / MENLHK / SEKJEN / KUM..1 / 6 / 2018, tentang jenis tumbuhandan satwa yang dilindungj; Bahwasatwa yang dimiliki oleh Terdakwa bisa memiliki ijin dalam bentukpenangkaran dan Proses perijinannya kalau burung Kakatua SeramPerijinannya harus melalui Kementrian LHK; Bahwa Saksi mendapat informasi dari laporan Masyarakat melalui callcenter kantor BKSDA Maluku tentang Terdakwa yang sering melakukanjual beli

Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;Bahwa benar Ahli menjelaskan satwa yang dilindungi adalah jenis satwayang telah masuk dalam Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menitri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang dilindungi;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 21 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

.1 / 12 / 2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN MshKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi berjumlah 557 (lima ratus limapuluh tujuh) dan Kesturi Tenguk Ungu(Lorius domicella) nomor 555,Kakatua Seram (Cacatua Malucensis) 258, Betet Kelapa Paruh Tebal(Thanygnathus megaloryynchos) 587, Perkici Pelangi (Trichoglosusmaluccanus) 593, Nuri Maluku (Eos bornea) 538 dan

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edi Susilo bin Satimin dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menerangkan bahwaKukang yang ditemukan pada Terdakwa adalah IDENTIK dengan ciri Fisikdari Satwa kukang Sumatera( Nycticebus coucang ) Berdasarkan lampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P20Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum. 1/12/2018 tentangperubahan kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 7 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/LH/2020/PN LbsNomor: P20 Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi Nomor urut 84, maka Satwa TRENGGILING (Manisjavanica) termasuk dalam jenis Satwa yang dilindungI.

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa berdasarkan lampiran peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor:P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, penggolongan jenis satwa trenggiling

terdapat padatabel lampiran nomor 84 dengan nama ilmiah Manis Javanica dan namaIndonesia Trenggiling; Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangperubahan kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/LH/2020/PN LbsNomor: P20 Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi Nomor urut 73, maka Satwa kukang Sumatera(Nycticebus coucang ) termasuk

Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa berdasarkan lampiran peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, penggolongan jenis satwatrenggiling terdapat pada tabel

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor: 04071/KUM/MS/III/2019, Tanggal 08 Maret 2019 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi);
4. Menghukum para Tergugat membayar seluruh sisa pinjaman kredit berupa Pokok Utang + Bunga + Denda

Suatu Sebab Tidak Dilarang;9.Bahwa dari Surat Perjanjian Kredit Nomor: 04071/ KUM/ MS/ III/2019,Tanggal 08 Maret 2019 yang dilakukan oleh dahulu PD.

Menyatakan sah, berharga dan mempunyaikekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor:04071/KUM/MS/III/2019, Tanggal 08 Maret 2019 yang telah ditandatanganiantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II tersebut;3. Menyatakan Tergugat dan Tergugat II dalamhal ini telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji;4.

Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/ Tanah & Bangunan Nomor:04071/KUM/MS/III/2019, Tanggal 5 Maret 2019 yang telah ditandatangani antaraPD BPR Marunting Sejahtera Didik Setiawan selaku Direktur Utama sebagaiPihak Yang Menerima dengan Febby Rabbu Nara selaku Debitur dan FhetiAsnawati selaku Istri sebagai Pihak Yang Menyerahkan dengan JaminanSertifikat SHM No.00192, Lokasi Jaminan di Jl.

Surat Keterangan Kriteria Kredit Macet/ Non Performing Loan (NPL)dengan Koletibilitas 5 atas nama Febby Rabbu Nara dengan Nomor PerjanjianKredit: 0471/KUM/MS/III/2019 dengan Plafond awal sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PerumdaBPR Marunting Sejahtera Didik Setiawan, untuk selanjutnya di beri tanda P.12;13.

Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SuratPerjanjian Kredit Nomor: 04071/KUM/MS/III/2019, Tanggal 08 Maret 2019 yangtelah ditandatangani antara Penggugat dan para Tergugat;3. Menyatakan Para Tergugat telan melakukan perbuatan cidera janji(Wanprestasi);4.

Pemohon:
1.YOSEPH RUDOLOF YOPI KILANGIN
2.MARINUS AMOKWAME
3.KAREL KUM
4.WILHELMUS WANMANG
5.HENGKI UAMANG
Termohon:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja PerumPerhutani;. Kegiatan perhutanan sosial tersebut bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat petani sebagai pelaku utama yang tinggaldi sekitar kawasan hutan, keseimbangan lingkungan dan dinamikasosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan, sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.39/MenIthk/Setien/Kum.1/6/2017.

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016tentang Perhutanan Sosial;c) Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutanlindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;B. Kronologis Penerbitan Keputusan TUN Objek Gugatan a quo:a.

P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo. PeraturanDirektur Jenderal PSKL No.

P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan,Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosialHalaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUNJKT.

P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan danVerifikasi lzin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);Berita Acara Verifikasi Teknis No.

Keberatan1. 002/KPDPJH/NNT/III/2007 30/3/2007 806263286 USD 85,4642. 003/KPDPJH/NNT/III/2007 30/3/2007 806337930 USD 85,9683. 004/KPDPJH/NNT/III/2007 30/3/2007 806565230 USD 84,0784. 005/KPDPJH/NNT/III/2007 30/3/2007 806737132 USD 81,2345. 006/KPDPJH/NNT/III/2007 30/3/2007 805966305 USD 86,800TOTAL USD 423,544 Bahwa menanggapi kelima Surat Keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan satu Surat Keputusan Nomor : 180/162/KUM tertanggal 14 April 2007yang isinya menyatakan :Bahwa Keberatan yang sama

telah disampaikan kepada Terbanding dengan Suratmasingmasing Nomor : RJG.CM/NNT/06151 sampai dengan RJG.CM/NNT/06163tanggal 26 Desember 2006 dan telah dijawab melalui Surat Nomor : 180/107/KUMtanggal 26 Maret 2007 ;Bahwa pada prinsipnya keberatan Pemohon Banding terhadap Pengenaan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tidak Dapat Dipertimbangkan ;Bahwa adapaun perincian dan penjelasan atas Keputusan Keberatan Nomor :180/107/KUM tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa Dasar Pengenaan

Put. 14087/PP/M.V/22/2008 tanggal 18Juni 2008, terhadap mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanPermohonan Peninjauan Kembali, Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKANe Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding (Gubernur Nusa Tenggara Barat) Nomor : 180/162/KUM tanggal 14April 2007 mengenai Keberatan atas Faktur Nomor : 806263286, 806337930,806565230, 806737132, 805966305 tanggal 24 Januari 2007 tentangPemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

GO@OKRDOEPJH/NNT/III/2007 805966305 24 Januari USD 86.8002007USD 423.54A 10ToleBahwa atas lima Surat Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali hanya mengeluarkan satu Surat KeputusanKeberatan yaitu dengan Surat No. 180/162/KUM tertanggal 14 April 2007. JadiTermohon Peninjauan Kembali tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatanatas setiap Surat Keberatan tersebut diatas yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali kepada Pihak Termohon Peninjauan Kembali.

Namun demikian, Termohonan PeninjauanKembali hanya menerbitkan satu Surat Keputusan Keberatan No. 180/162/KUM tersebut sebagai Keputusan atas kelima keberatan yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatbahwa penerbitan satu Surat Keputusan Keberatan atas beberapa SuratKeberatan tidak memenuhi ketentuan formal, sehingga Surat KeputusanKeberatan No. 180/162/KUM dianggap batal demi hukum.

., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli menjabat sebagai PEH Muda pada Balai Pengelolaan HutanProduksi Wilayah XIII Makassar; Bahwa terhadap pengelolaan hasil hutan kayu yang berada pada lahanyang sudah dibebani Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)/berada padaareal hutan hak, maka penatausahaannya mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak Jo.

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak; Bahwa apabila pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohontumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah, makapenatausahaannya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.66/MenLHK/Setjen

/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam,pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki izin yang sah, prosespemanfaatan hasil hutan kayu dimulai dari perencanaan produksi,pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,pembayaran PNBP, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan

hasilhutan kayu, dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHHKKB/SKSHHKKO (diterbitkan secara online melalui SIPUHH), NotaAngkutan, Surat Angkutan Lelang (SAL), dan Nota Perusahaan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak,pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilakukan oleh pemilik hutan hak yang bersangkutan dan tidakmemerlukan izin

telah dilakukan penelusuran asal bahan baku/lacak balakdan terbukti bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan makapemanfaatan dan pengolahan kayu tersebut mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak pernah hadir;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/73/KUM/2013 Tentang Persetujuan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Mitra Bersama Mulia kepada PT.

Kogarperdana Murni adalah sah menurut hukum;

Bahwa perusahaan Penggugat tersebut telah memperoleh Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati TapinNomor 188.45/73/KUM/2013 Tentang Persetujuan Pemindahan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT. Mitra Bersama Mulia kepada PT.Kogarperdana Murni.

Dan atas izin tersebut perusahaan milik penggugattelah memperoleh Perpanjangan Tahap Pertama izin usaha pertambanganOperasi produksi, Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor188.45/25/KUM/2013 Tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Pertama IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KOGARPERDANAMURNI;.

Menyatakan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/73/KUM/2013 TentangPersetujuan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 84/Padt.G/2020/PN BjbMitra Bersama Mulia kepada PT. Kogarperdana Murni adalah sah menuruthukum;c. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/25/KUM/2013Tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Pertama Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT. KOGARPERDANA MURNIadalah sah menurut hukum;d.

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/73/KUM/2013 tentangPersetujuan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Mitra Bersama Mulia Kepada PT. Kogarperdana Murni, tanggal 14 Agustus2013, diberi tanda P4;5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/25/KUM/2013 tentangPersetujuan Perpanjangan Tahap Pertama Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor188.45/73/KUM/2013 Tentang Persetujuan Pemindahan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT. Mitra Bersama Mulia kepada PT.Kogarperdana Murni adalah sah menurut hukum;5. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor188.45/25/KUM/2013 Tentang Persetujuan Perpanjangan TahapPertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.KOGARPERDANA MURNI adalah sah menurut hukum;6. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;7.

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang1 (Satu

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti; Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang1 (Satu

Setelahitu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA ProvinsiKalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatangyang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN MtpPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang JenisTumbuhan dan Satwa

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi, dimana untuk Buaya Muara (Crocodylus porosus);Bahwa Sampai saat ini BKSDA Prov.

gading gajah sebanyak 42 (empat puluh dua) buah.o Potongan gading gajah sisa pembuatan pipa rokok sebanyak 209 (duaratus sembilan) buah.Bahwa bagian satwa yang disimpan dan dimiliki oleh terdakwa adalahgading yang merupakan bagian satwa jenis gajah yang merupakan satwaliar yang dilindungi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi, Nomor Urut 51 yaitu Gajah Asia(elephas maximus).Bahwatindakan menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagianlain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dilinat dari bagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia adalah melanggar UndangUndang

Terdapat 904 jenis hewandan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia yang tercantum didalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 14 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2019/PN PtiKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Bahwaperaturan yang mengatur bahwa jenis satwa liar yang dilindungipemerintah

adalah gajah terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, danberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri LHK NoP.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, pada nomor urut 51, daftar hewan dilindungiadalah elephas maxsimus (Gajah Asia), dan gajah sumatera yang adadi Indonesia merupakan salah satu sub species

Terdapat 904jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia yang tercantumdidalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi, dan pada nomor urut 51, daftar hewan dilindungi adalahelephas maxsimus (gajah asia), dan gajah sumatera yang ada di Indonesiamerupakan salah satu sub species