Ditemukan 4024688 data
15 — 0
Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6 — 6
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa perkara ini ;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
PUTUSANNomor : 1147/Pdt.G/2008/PA.Kab.MlgBISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang,sebagai "Pemohon",LawanTERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KabupatenSumenep, sebagai "Termohon";Pengadilan
Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaKabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;4.
bertempat tinggal di Mu'min DusunPohjajar RT.02 RW. 04 Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, yang olehPemohon tentang eksepsi tersebut tidak dibantah, sehingga hal tersebut merupakan fakta yang tetap,oleh karena itu ketentuan pasal 66 ayat (2) undangundang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mejelis berpendapat bahwa eksepsiTermohon beralasan hukum sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang harus menyatakan diritidak berwenang memeriksa
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa perkara ini ;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000, (Dua ratus empat puluhenam ribu rupiah).Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 15Jumadil Awal 1429 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. H.
8 — 2
Menyatakan Pengadilan Agama Bojonegoro tidak berwenang memeriksa perkara aquo; 3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;
PUTUSANNomor: 2479/Pdt.G/2012/PA.BjnBISMILLAAHTRROHMAANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukanoleh:PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempatkediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";MELAWANTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkediaman di Kabupaten
Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagiuntuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanyaPemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:PRIMER:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talakterhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;3.
telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukunkembali, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini denganmembacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa dalam suratnya Termohon mengajukan tangkisan/eksepsiyang pada pokoknya Termohon keberatan perkara ini diadili di Pengadilan AgamaBojonegoro dengan alasan Termohon bertempat tinggal di Dusun SumberagungRt.01 RW.01 Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, makayang berwenang memeriksa
Sumberagung KecamatanJatirejo Kabupaten Mojokerto, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dengandemikian, maka Majelis Hakim menilai dalil tangkisan/eksepsi Termohon tersebutadalah tepat dan beralasan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Bojonegoromenyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, maka eksepsiTermohon dapat dikabulkan, oleh karena itu harus dinyatakan Pengadilan AgamaBojonegoro tidak berwenang memeriksa
Menyatakan Pengadilan Agama Bojonegoro tidak berwenang memeriksa perkaraaquo;3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 366.000, (tiga ratus enam puluh enamribu rupiah) kepada Pemohon;Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim padahari Senin tanggal 28 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal1434 H., oleh kami Drs. H. MASDUQI sebagai Ketua Majelis serta Drs. KARMIN,M.H. dan Drs.
13 — 6
- Menerima eksepsi Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa perkara ini ;- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.871.000 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
SALINAN PUTUSANNomor : 316/Pdt.G/2012/PA.KdiBISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Cerai yang diajukanoleh:Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidakada, tempat tinggal di, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, KotaKendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.melawanTergugat, umur 35
tujuan perkawinan untuk membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagidan karenanya agar masingmasing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukumdan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Berdasarkan alasan/dalildalil atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Kendari untuk memeriksa
September2012 yang dibenarkan pula oleh Penggugat, maka telah terdapat fakta bahwa Penggugatbertempat tinggal di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utarayang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, sehingga menurut MajelisHakim bahwa eksepsi (keberatan) Tergugat sangat beralasan hukum untuk diterimasesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama tersebut di atas dan Pengadilan Agama Kendari harus menyatakantidak berwenang untuk memeriksa
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Hal. 5 dari 7 hal.putusan No.316/Pdt.G/2012/PA.KdiTahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, semua peraturan Perundangundangan dan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menerima eksepsi Tergugat ;e Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa
186 — 0
M E N G A D I L I- Menolak eksepsi para Tergugat tentang kompetensi absolute ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara a quo ;- Menangguhkan beban biaya perkara sampai putusan akhir ;
16 — 0
Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);
PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.PoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatantara :PENGGUGAT, 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TenagaKerja Wanita, alamat Kabupaten Trenggalek, sekarang berdomisili diHongkong dalam hal ini menguasakan kepada KUASA HUKUMAdvokad dan Konsultan Hukum yang beralamat Ponorogoberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 415.000, (empat ratus lima belas ribu rupiah);Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember2017 Masehi bertepatan tanggal 03 Rabiul Awwal 14389 Hijriyah, oleh majelishakim Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri Dra. Hj. Siti Azizah, sebagaiKetua Majelis Drs. Ngizzuddin Wangidi dan Drs.
94 — 28
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan terhadap obyek sengketa II
33 — 2
Menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
ulah Tergugat I dan Tergugat IImaka Penggugat I, I, Il, IV, V, VI, VII, VIU, IX, X, XI, XI, XIII, XIV, XVmohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukumuntuk membayar semua biaya perkara ini.Berdasarkan dalildalil/alasanalasan tersebut diatas, maka Penggugat I, IJ, III, IV, V,VI, VII, VIII, 1X, X, XI, XII, XUI, XTV, XV mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaPurwokerto berkenan menerima gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX,X, XI, XII, XUI, XIV, XV ini selanjutnya memeriksa
waris, dan jika parapihaknya semua bukan sesama ahli waris, maka disini bukan lagi sebagai sengketakewarisan, tetapi sudah digolongkan kedalam sengketa hak milik yang menurut Pasal50 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua oleh Undangundang Nomor 50Tahun 2009, bukanlah kewenangan PengadilanAgama ; Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka haruslahdinyatakan bahwa Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa
Menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1433 H. oleh Majelis Hakim PengadilanAgama Purwokerto yang terdiri dari Drs. H. JOJO SUHARJO sebagai Ketua Majelis,dan RAHARJO, SH., M.Hum serta Drs.
47 — 27
Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan secara absolut.
Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- ( ldua ratus enam ribu rupiah ).PENETAPANNomor 0071/Pdt.P/2019/PA Una.Be eNHN alle )DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:Edy Hamzah bin Hamzah, umur 60, agama Islam, pendidikan D Ill, pekerjaanPNS, tempat tinggal di Kelurahan Besulutu, Kecamatan Besulutu,Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon ;Surianti binti Asana, umur 52, agama Islam
Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku yangberkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersediamemenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER:1.
68 — 4
.- Menyatakan bahwa Eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Pokok Perkara.- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
PUTUSANNO. 21/Pdt.G/2014/PN.TGT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :DABAT Bin PONTAL (Alm), umur 70 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,bertempat tinggal di Desa Rangan RT. 06 Kecamatan Kuaro KabupatenPaser Tanah Grogot Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikanKuasa kepada ACHMAD GAZALI NOOR
berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 25 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MelawanBASRI T, umur 64 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa RanganRT 04/Il Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tanah Grogot, KalimantanTimur, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah GrogotNo.21/Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 31 Oktober 2014, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa
perkara;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 21/Pen.Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 31 Oktober 2014, tentang penetapan hari sidang;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.21/Pen.Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 01 Desember 2014, tentang Penunjukan Mediator;Setelanh membaca Laporan Hakim Mediator tentang pelaksanaanmediasi perkara perdata No. 21/Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 15 Desember2014;Setelah mendengar keterangan saksisaksi yang dihadirkan dipersidangan;Hal.1 dari 39 hal.Setelah memeriksa
Bahwa sah menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankanlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan perkara ini;Dan apabila Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain dari kehendak kami, mohon dalam peradilan inimemberikan Putusan Hukum yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baikpihak Penggugat maupun Tergugat
dan mengadili perkara iniadalah tidak tepat dan tidak beralasan;e Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;e Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaanperkara ini;e Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Pokok Perkara. e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaara);DALAM REKONVENSI.HIm. 37 dari 39 Hlm.
54 — 6
Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -------------------------------3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir
PUTUSAN SELA Nomor :07/PDt.G/2010/PN.TknDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata,telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara antara : ABDUL RAHIM AMAN MAHYADI, Umur + 73 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,jenis kelamin Lakilaki, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan LembagaLorong Paya Ilang Rt.07/ Blang Kolak II, Kecamatan Bebesan,Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaINDRA KURNIAWAN.S.H.
Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejakputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap; 1112Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij vooraad),walupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding ataupun Kasasi;Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala yang ditimbulkan dalamperkara ini; Berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat yangtelah disebutkan di atas, maka sangat berasalan hukum Ketua Pengadilan NegeriTakengon / Majelis Hakim yang memeriksa
AMIRUDDIN (Tergugat IT) dan sekarangtelah dibagun Menasah untuk kepentingan tempat ibadah Kampung Nunang AntaraKecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah; Bahwa secara hukum apabila tanah tersebut telah diwakabkan maka sah atau tidaknyawakab menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah berdasarkan ketentuan pasal 49 QanunProvinsi/.Nanggroe Aceh Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 tahun 2002 untuk itu Pengadilan Negeri tidakberwenang mengadili dan memeriksa perkara ini; TENTANG SUBJEK HUKUM PENGGUGAT TIDAK LENGKAP
60 — 19
Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat secara absolut.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah ).PUTUSANNomor 0155/Pdt.G/2018/PA Una.prey s5l able)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Sengketa Mahar dan Perbuatan Melawan Hukum antara:PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia,Kabupaten Konawe, melalui kuasa hukumnya Jushriman,SH dan Asrul Muhammad, SH., masingmasing
Muslimin.Bahwa oleh karena Tergugat belum menggantikan tanah (Obyek sengketa)dan juga Tergugat tidak menunjukan itikad baik sampai gugatan ini diajukan,maka dengan alasan tersebut penggugat mengajukan gugatan ini danmohon agar Pengadilan Agama Unaaha berkenan memeriksa dan mengadiliperkara aquo.Bahwa beberapa kali aparat pemerintah setempat meminta tergugat untukmembayar pajak bumi dan bangunan obyek mahar karena penguasaan danpengelolaan dilakukan oleh tergugat, tapi oleh tergugat tidak pernah maumembayar
Yang mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskansebagai berikut :PRIMAIR1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;Menyatakan sah kepemilikan tanah obyek sengketa (bagian obyek mahar)yang diperoleh Nawal dari suaminya yang bernama H.
Yang mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugatmelalui kuasanya begitu pun Tergugat melalui kuasanya masingmasing telahdatang menghadap sendiri dipersidangan;Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugatakan tetapi tidak berhasil begitu pun Penggugat dan Tergugat telah menempuhproses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H
Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadiligugatan Penggugat secara absolut;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 506.000, (lima ratus enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 M. bertepatan dengantanggal 12 Dzulqaidah 1439 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis,Muh.
93 — 45
Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka persidangan insidentil dan memeriksa adanya fakta kemungkinan akan dialihkannya objek sengketa harta bersama, sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat;2.3. Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka kembali persidangan pokok perkara dengan;2.3.1. Mengupayakan mediasi berkaitan dengan hadanah dan nafkah anak;2.3.2.
Memeriksa alat bukti tergugat berkaitan dengan hutang tergugat dan penggugat pada Bank BPD Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;2.3.3. Memeriksa jumlah penghasilan tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil setiap bulan;2.3.4.
PUTUSAN SELANomor 8/Pdt.G/2013/PTA Bn.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama dalam persidangan majelis hakim tingkat bandingtelah memutus perkara yang diajukan oleh;Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong,selanjutnya disebut sebagai tergugat/oembanding;melawanTerbanding, umur 26 tahun, agama Islam,
Lebong,belum diperiksa dan dinilai oleh hakim tingkat pertama;Jumlah penghasilan tergugat/pembanding tidak pernah diperiksasecara konkret dan tidak dibebani pembuktian kepada tergugat/pembanding berapa sebenarnya nilai nominal penghasilan tergugat/pembanding setiap bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Pengadilan Agama Lebong harus memanggil ulang para pihak yangberperkara dan membuka kembali persidangan, sebagai berikut;1.Dalam persidangan insidentil, hakim harus memeriksa
Hakim harus memeriksa dan menilai alat bukti, baik secara formalmaupun materiil, terhadap;e Hutang piutang tergugat/pembanding pada Bank BPDBengkulu Cabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;e Penghasilan tergugat/pembanding selaku PNS setiap bulan;c. Hakim memberi kesempatan kepada penggugat/terbanding dantergugat/pembanding untuk menambahkan alat bukti bila ada halyang dianggap perlu;3.
Sebelum menjatuhkan putusan akhir;21s2.2.DdsMemerintahkan kepada Pengadilan Agama Lebong untukmembuka kembali persidangan dengan memanggil penggugatdan tergugat menghadap di persidangan yang waktunyaditentukan oleh Pengadilan Agama Lebong;Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membukapersidangan insidentil dan memeriksa adanya faktakemungkinan akan dialinkannya objek sengketa harta bersama,sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan yangdiajukan oleh penggugat;Memerintahkan Pengadilan Agama
Memeriksa alat bukti tergugat berkaitan dengan hutangtergugat dan penggugat pada Bank BPD BengkuluCabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;112.3.3. Memeriksa jumlah penghasilan tergugat selaku PegawaiNegeri Sipil setiap bulan;4.
23 — 6
- Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tigapuluhribu rupiah);
7 — 0
Menyatakan Pengadilan Agama XXXXXXX tidak berwenang memeriksa perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;
Pengadilanyang daerah hukumnya, meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohondengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon;Bahwa selama ini Termohon tidak pernah meninggalkan suami tanpa ijin Pemohon, danberdasarkan fakta yang ada selama ini Pemohon tidak pernah bertempat tinggal di wilayahhukum Pengadilan Agama XXX XXXX;3 22 27792 22Bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal yang kami kemukakan diatas, PengadilanAgama XXXXXXX tidak berwenang memeriksa
yaitu:1 Mutah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)Bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil dalil tersebut diatas, maka dengan iniTermohon / Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksaperkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1 Menerima eksepsi dari Termohon / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama XXXXXXX tidak berwenang memeriksa
176 — 88
MENGADILIDalam eksepsi : - Menolak eksepsi kompetensi absolut dari kuasa hukum para Tergugat - Menyatakan Pengadilan Negeri makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
81 — 40
., tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
- Menolak Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- MenghukumTerbanding II semula Tergugat IIuntuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat
Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa yangberwenang memeriksa perkara a quo adalah PengadilanNegeri atau Peradilan Umum bukan Peradilan Tata UsahaNegara.1.2. Risalah Lelang Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara1.2.1.
Maka sudah sepatutnya baikpenerapan hukum maupun amar putusannya untukdikesampingkan atau dibatalkan, dan berkenaan denganeksepsi tentang Kompetensi Absolut Tergugat II /Terbanding IIdahulu sudah seharusnya dikesampingkan juga dan ditolakHalaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNoleh Pengadilan Tinggi Medan yang menerima, memeriksa danmengadili sengketa dalam perkara ini.2.
Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti sama sekali tidak cermatdan lalai dalam menerapkan hukumnya, maka sudah sepatutnyaditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.4.
Bahwa sesuai uraian angka 4 di atas, maka Putusan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan telah benar dan tepat mengabulkan Eksepsi KompetensiAbsolut yang diajukan oleh Terbanding Il dengan menyatakan PengadilanNegeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, karena pengujian terhadap suatu KTUN dan perbuatanmelanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa danmengadilinya. B.
Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa danmengadili perkara ini;4.
226 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksaperkara a quo;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara;- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
bahwa majelis hukum sependapat dengan Tergugat 1, TergugatV, Tergugat VI dan Tergugat VII, sengketa mengenai barang tetap berlakuazas forum rei sitae dan mengacu pada Pasal 118 ayat (3) HIR yang padapokoknya mengatur bahwa sengketa mengenai barang tetap harus diajukanke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi dimana barang tetaptersebut terletak;Menimbang bahwa oleh karena barang tetap yang disengketakan beradadalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Depok, maka yangberwenang memeriksa
Objek sengketa sendiri dari benda tetap;Jika tempat tinggal diketahui seperti dalam perkara a quo maka patokanmenentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan azas Actor Sequitur ForumRei (tempat tinggal Tergugat) meskipun objek sengketa berupa benda tetap;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenangmemeriksa perkara a quo dan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri belummemeriksa dan memutus pokok perkara maka diperintahkan agar kedua belahpihak dipanggil dan dibuka persidangan untuk memeriksa
Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara; Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H.
116 — 72
- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini ;- Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;- Menangguhkan pembebanan biaya perkara ini hingga putusan akhir;
PUTUSAN SELANomor: 614/PDT.G/2014/PN JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaiberikut dalam perkara antara :PT.
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMPUNYAIKEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KARENA DALAM PERJANJIAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Sela No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.TELAH SEPAKAT MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MELALUI BADANARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)1.
Bahwa dengan demikian, Carl Zeiss menjadi penting untuk dijadikanpihak dalam perkara a quo untuk memperjelas sengketa dalam perkaraa quo sehingga Majelis Hakim dapat secara obyektif memeriksa danmemutus sengketa dalam perkara a qu;14. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat menjadi kurang pihaksehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima Neit Onvankelijk Verklaard).C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUURLIBEL)15.
danBerita Acara Serah Terima Barang No. 1432/2013 tanggal 13Desember 2013 dibatalkan dan tidak dapat dipergunakan untukKegiatan Pekerjaan Pengadaan Digital Velvet System/10 ChannelPower Dome30.Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat terbukti tidakberdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada sehingga sudahsepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugatmohon kepada Majelis Hakim perkara a quo berkenan memeriksa
Oleh karena salah satueksepsi tentang kompetensi absolut, maka sebelum melanjutkan pemeriksaanperkara a quo, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsiCiMAKSUA; 92 ono nnn nnn ne nnn nnn nnn nnn nnn nn nanan nnn ann nc nasMenimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut dinyatakan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara a quo, tetapi yang berwenangHal. 35 dari 36 hal.
VILIA GALESI RAHAYUNINGRUM binti KARTONO alias KASNO
26 — 10
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);