1.750.000,- 450.000,-24 Sudah 2.200.000,- 1.750.000,- 450.000,-25 Fatimah / Fatimah C 2.200.000,- 1.750.000,- 450.000,-26 Junaidah / Juwariah 2.200.000,- 1.750.000,- 450.000,-27 Miskimah Yuliana / Yuliana 2.200.000,- 1.750.000,- 450.000,-28 Musliha 2.200.000,- 1.750.000,- 450.000,-29 Rohana 2.200.000,- 1.750.000,- 450.000,-30 Saripah 2.200.000,- 1.750.000,- 450.000,-31 Halimah 2.200.000,- 1.750.000,- 450.000,- Total : 13.950.000,-Sehingga dengan demikian jumlah kekurangan bayar Upah Minimum

2.200.000,- 510.000,-24 Sudah 2.710.000,- 2.200.000,- 510.000,-25 Fatimah / Fatimah C 2.710.000,- 2.200.000,- 510.000,-26 Junaidah / Juwariah 2.710.000,- 2.200.000,- 510.000,-27 Miskimah Yuliana / Yuliana 2.710.000,- 2.200.000,- 510.000,-28 Musliha 2.710.000,- 2.200.000,- 510.000,-29 Rohana 2.710.000,- 2.200.000,- 510.000,-30 Saripah 2.710.000,- 2.200.000,- 510.000,-31 Halimah 2.710.000,- 2.200.000,- 510.000,- Total : 15.810.000,-Sehingga dengan demikian jumlah kekurangan bayar Upah Minimum

Surya Indometal Semesta,selama dua tahun dari tahun 2014 sampai 2015, upahnya masih dibawahUpah Minimum Kota Surabaya (Bukti : P.2), dan karena upahnya masihdibawah Upah Minimum Kota Surabaya, maka pelanggaran normatif yangdilakukan oleh tergugat, ditinjak lanjuti oleh anggota anggotaPersaudaraan Buruh Surabaya yang bekerja di PT.

Surya IndometalSemesta, sesuai dengan Upah Minimum Kota Surabaya, namun dari pihakPimpinan / Pemilik PT. Surya Indometal Semesta, masih tetap tidakbersedia membayar upah Buruh / Pekerja PT. Surya Indometal Semestayang menjadi anggota Persaudaraan Buruh Surabaya, sesuai denganUpah Minimum kota Surabaya ;4. Bahwa karena pihak tergugat yaitu pihak PT.

di kotaSurabaya, agar supaya setidak tidaknya Penggugat tetap mendapatkanhaknya yang paling minimum yaitu Upah sebesar Rp. 2.200.000, (dua jutadua ratus ribu Rupiah) untuk tahun 2014 dan Upah Minimum sebesar Rp.2.710.000, (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk tahun 2015,karena Upah Minimum adalah upah yang paling rendah yang seharusnyadilaksanakan atau dibayarkan oleh pengusaha, karena menjaga UpahMinumum yang diberlakukan adalah sama dengan Menjaga JaringPengaman agar jangan sampai ada

2013tentang Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2014 danupah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2015 kepada parakaryawan / pekerja yang bekerja padaTSRQQUGEAL jars siesise eee cercecere teenie neni nteceoinaiseiannne.

Sidotopo Wetan 166 A, Surabaya.Sehingga dengan demikian Tergugat selaku Pengusaha diwajibkan membayarkekurangan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya untuk Para Penggugat mulaibulan Januari sampai dengan Juni 2015 sesuai Peraturan Gubernur No. 72Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 201569yang khusus untuk Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.710.000, dengan perhitungan sebagai berikutNoNama Para UMK Surabaya Upah yg di JumlahPenggugat Thn 2015

OBJEK SENGKETAAdapun yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah :KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR: 561/Kep.442Huk/2017,TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA DI PROVINSIBANTEN Tahun 2018, Tertanggal 20 November 2017, Sesuai LampiranKEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR: 561/Kep.442Huk/2017,TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA DI PROVINSIBANTEN Tahun 2018, Khususnya No urut 3 Kota Serang Dengan BesaranUpah Minimum Kota Serang Sebesar Rp. 3.116.275, 76 ( tiga juta seratus enambelas

DenganPengeluaran Transportasi dan Rekreasi Sebesar Rp 493.600,PerbulanBahwa, dengan keputusan upah minimum yang di TetapkanTERGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum yangdirekomendasikan WALIKOTA maka, PARA PENGGUGAT tidakdapat mencukupi kebutuhan transportasi dan memenuhikebutuhan rekreasi untuk hiburan bersama keluarga yangmerupakan kebutuhan mendasar bagi diri beserta keluarganya.e Tidak dapat memenuhi jaminan hari tuaBahwa, dengan keputusan upah minimum yang di TetapkanTERGUGAT dibawah nilai

Semakin tinggi peningkatanupah minimum rill, Ssemakin rendah peningkatan tingkat kemiskinandi suatu daerah. Dalam periode krisis Tahun 1996 sampai dengan1999, upah minimum telah menjalankan fungsinya untuk melindungiburuh pada tingkat kemiskinan yang lebih parah;Bahwa, Upah Minimum Kota ditetapkan berdasarkan kebutuhanhidup layak seorang lajang.

Mewajibkan Kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan GubernurBanten Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi BantenKhususnya Kota Serang Dengan Besaran nilai Upah Minimum Kota SerangTahun 2018, Sebesar Rp. 3.454.443 (tiga juta empat ratus lima puluh empatribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);5.

kondisi ekonomi dan sosial;Bahwa, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, tidak memberikan definisi tentang Upah Minimumsecara explisit, tapi menyebutkan beberapa konsep dasarnya,diantaranya: Pasal 88 ayat (4): Pemerintah menetapkan Upah Minimum berdasarkanKebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikanproduktivitas dan pertumbuhan ekonomi; Pasal 89 ayat (2) : Upah Minimum diarahkan kepada pencapaian KHL; Pasal 89 ayat (3) : Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur denganmemperhatikan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat membayar upah Penggugat dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan

Menyatakan Terdakwa KARGIAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membayar Upah Dibawah Ketentuan Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 2 (dua) tahun ;4.

Minimum Sektoral Kabupaten dan terdakwa juga tidak pernah menunjukkanSurat Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, sehingga bertentangan dengan:e Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/39/KPTS/Tahun2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Upah Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2010 yang memutuskan Upah Minimum SektoralKabupaten Deli Serdang Tahun 2010 untuk Sektor Industri PembuatanBarang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.160.850, (satu juta seratusenam puluh ribu delapan ratus lima

Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2012 yang memutuskan Upah Minimum SektoralKabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untuk Sektor Industri PembuatanBarang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.419.000, (satu juta empatratus Sembilan belas ribu rupiah) perbulan.Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum SektoralKabupaten Deli Serdang Tahun 2013 untuk Sektor Industri

30 Januari 2012 tentang Upah Minimum SektorKabupaten Deli Serdang Tahun 2012 yang memutuskan Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untuk Sektor IndustriPembuatan Barang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.419.000,00 (satujuta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) perbulan, sedangkan menurutKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum SektoralKabupaten

Tahun 2012 yangmemutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untukSektor Industri Pembuatan Barang dari Besi atau Logam sebesar Rp.1.419.000,00(satu juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) perbulan, sedangkan menurutKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli SerdangTahun 2013 untuk Sektor Industri Pembuatan Barang

2011 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten DeliSerdang Tahun 2011, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum SektorKabupaten Deli Serdang Tahun 2012 yang memutuskan Upah Minimum SektoralKabupaten Deli Serdang Tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang UpahMinimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang memutuskan UpahMinimum Sektoral Kabupaten

Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan1.Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016;Bahwa objek gugatan a quo, memutuskan jumlah upah minimum KotaMedan Tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.528.815, (dua juta lima ratusdua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) perbulan;Bahwa dalam penetapan upah minimum Kabupaten/Kota telah diaturformula perhitungan

No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahanmenegaskan, Penetapan Upah Minimum kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitunganupah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) Ataudengan perkataan lain Tergugat berkewajiban hukum untuk menitaatiatau mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP RI No.78 Tahun 2015Tentang Pengupahan, dalam menetapkan Upah Minimum Kota Medantahun 2017;Bahwa objek gugatan tidak mengikuti formula perhitungan upahminimum sebagaimana

Bahwa adapun salah satu tugas Dewan Pengupahan Kota Medan secarakelembagaan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada WalikotaMedan dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kota (UMK) Medandan/atau Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Medan;4. Bahwa adapun tugas Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota berdasarkanketentuan Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Jo. Pasal 38 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004Tentang Dewan Pengupahan adalah;a.

Melakukan pembahasan besaran UMK (Upah Minimum Kota)Medan/UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota) Medan;d. Membuat dan menyampaikan saran dan pertimbangan dalam bentukBerita Acara Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kota Medan danmenyampaikannya kepada Walikota Medan untuk direkomendasikankepada Gubernur Sumatera Utara;8.

Bukti T2 Fotokopi Surat Walikota Medan Nomor : 560/12519 perihalRekomendasi Upah Minimum Kota Medan kepada GubernurSumatera Utara, tertanggal 18 Nopember 2016;3. Bukti T3 Fotokopi Berita Acara Nomor : 05/DEPEKO/XV2016 tentangUpah Minimum Kota Medan Tahun 2017;4. Bukti T4 Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor : 05/DEPEKO/XV2016tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017;5.

Pembayaran UMSK kepada semua pekerja sesuai KeputusanGubernur Banten Nomor; 561/ Kep.345 Huk/ 2015, tanggal 15 Juli2015, yaitu (Upah Minimum Sektor Kota Kelompok ditambah 5%dari UMK Tahun 2015, Upah Minimum Sektor Kota Kelompok IIditambah 3% dari UMK Tahun 2015, Upah Minimum Sektor KotaKelompok Ill ditambah 1% dari UMK Tahun 2015) terhitung sejak15 Juli 2015, ini jelas akan meningkatkan biayaproduksikhususnya dalam bidang pengupahan, karena biaya produksimeningkat, maka secara otomatis harga jual

Pembayaran UMSK kepada semua pekerja sesuai KeputusanGubernur Banten Nomor ; 561/Kep.345Huk/ 2015, tanggal 15 Juli2015, yaitu (Upah Minimum Sektor Kota Kelompok ditambah 5%dari UMK Tahun 2015, Upah Minimum Sektor Kota Kelompok IIditambah 3% dari UMK Tahun 2015, Upah Minimum Sektor KotaKelompok Ill ditambah 1% dari UMK Tahun 2015) terhitung sejak15 Juli 2015, ini jelas akan meningkatkan biayaproduksikhususnya dalam bidang pengupahan, karena biaya produksimeningkat, maka secara otomatis harga jual

Bahwa Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor :7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum,1. Selain upah minimum sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 huruf a, Gubernur dapatmenetapkan UMSP dan/atau UMSK ataskesepakatan organisasi perusahaan denganserikat pekerja/serikat buruh di sektor yangbersangkutan;ili.

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ;2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) ;Halaman 33 dari 85 Halaman Putusan Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUNSRG3. Penerapan sistem pengupahan ditingkatprovinsi ;b.

sektoral Kota Cilegontahun 2015 dimana besaran upah minimum tersebut ditetapbkan kedalam 3(tiga) kelompok sektor usaha.

Memberi izin kepada Pemohon (HENDRI GUNAWAN bin HERMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KENCANA WATI binti SAMIUN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong ;
DALAM REKONVENSI: 1Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya 2. menghukum Tergugat membayar nafkah anak bernama RIZKI KURNIAWAN SYAH bIN HENDRI GUNAWAN berumur 2 tahun minimum sebesar rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri 3. menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada

Nafkah anak yang bernama ANAK I minimum sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp . 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dirumuskanbahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajibmemberikan nafkah iddah kepada istrinya;Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensidengan Tergugat Rekonvensi terjadi kKesepakatan, maka sesuai dengankesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sesuai puladengan kelayakan dan kebutuhan hidup minimum di pedesaan, majelishakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkepada Penggugat Rekonpensi nafkah

Nafkah anak yang bernama ANAK minimum sejumlahRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anaktersebut dewasa atau menikah, diluar biaya pendidikan dankesehatan;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp . 351.000,(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hakimPengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 29 Januari2014 M. bertepatan

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 dan ayat 3UndangUndang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi :(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf adapat terdiri atas:a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi ataukabupaten/kota.(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan olehGubernurdengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan PengupahanProvinsi dan/atauBupati/Walikota.Bahwa

Transmigrasi Nomor 7 Tahun2013 tentang Upah Minimum.

Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun2013 tentang Upah Minimum.

Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2014,sepanjang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2014.

keputusan pada nomor urut 17yaitu upah minimum Kota Cimahi.

Putusan Nomor : 73/G/2018/PTUN.BDGKESATUKEDUAKETIGAKEEMPAT :KELIMABesaran Upah Minimum Sektor Kabupaten BekasiTahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran,sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari KeputusanUpah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2018sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tidakboleh lebih rendah dari Upah Minimum KabupatenBekasi Tahun 2018; Upah Minimum Sektor sebagaimana dimaksud padaDiktum Kesatu dan Diktum Kedua hanya berlaku bagiperusahaanperusahaan yang bersepakat denganserikat

Putusan Nomor : 73/G/2018/PTUN.BDG5)penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); 2) penetapan UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS);3) penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi; b. Menyiapkanbahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

pengupahankabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya:;3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haruslebih besar dari upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan;4) Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus lebih besar dari upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yangbersangkutan) Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum mengatur:1) Selain

Pasal 12 ayat (1)Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentangUpah Minimum (selanjutnya disebut Permenaker 15/2018).

Ataudengan kata lain, upah minimum sektoral tahun 2019 pada sektorindustri rokok, tembakau, makanan dan minuman di KabupatenKarawang, hanya dapat ditetapkan oleh gubernur apabila Penggugat(PPRTMM) dengan serikat pekerja/serikat buruh sektoral tercapaikesepakatan mengenai besaran upah minimum sektoral;.

Penggugatmengajukan besaran kenaikan upah minimum sektoral untuk tahun 2019adalah sebesar Rp.4.784.431,00 (atau naik sebesar Rp259.683,00 dariupah minimum sektoral tahun 2018). Sedangkan Serikat Pekerja SektorMakananMinuman mengajukan angka sebesar Rp.5.248.707,00 (ataunaik sebesar Rp.723.959,00 dari upah minimum sektoral tahun 2018);Kemudian perundingan dilanjutkan pada tanggal 15 Maret 2019, antaraPenggugat dengan Serikat Pekerja Sektor MakananMinumanKarawang.

ketiadaan penetapan besaran upah minimumsektoral oleh gubernur, dan daerah tersebut telah ada penetapanupah minimum sektoral tahun sebelumnya, Permenaker 15/2018khususnya Pasal 16 ayat (3) telah mengaturnya yakni berlakuHalaman 15 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDGbesaran upah minimum sektoral tahun sebelumnya jika besarannyalebin tinggi daripada besaran upah minimum kabupaten tahunberjalan, atau berlaku besaran upah minimum kabupaten tahunberjalan jika besarannya lebih

Pasal 89 ayat (1)Upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 88 ayat (3) huruf a dapatt@rdini AlAS !

Pungkook Indonesia One) tempatPenggugat bekerja, sepanjang persyaratan harus adanyakesepakatan antara perusahaan dengan serikat pekerja/serikatburuh atas pemberlakuan Upah Minimum Sektoral KabupatenSubang Tahun 2020.Menanggapi hal tersebut mari kita sedikit membahas kembaliterkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten.

Upah minimum; Pasal 89 ayat (1) huruf b: Upah minimum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiriatas: b. upah minimum berdasarkan wilayah sektor padawilayah provinsi atau kabupaten/kota, Pasal 89 ayat (3): Upah minimum sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur denganmemperhatikan rekomendasi dari Dewan PengupahanProvinsi dan/atau Bupati/Walikota;Hal 56 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDGSelanjutnya sebagaimana dinyatakan di dalam PPPengupahan

dibawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun2020. atau setidaktidaknya tidak bersedia membayar UpahMinimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020.

Upah minimum;Pasal 89 ayat (1) huruf b: Upah minimum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiriatas: b. upah minimum berdasarkan wilayah sektor padawilayah provinsi atau kabupaten/kota,Pasal 89 ayat (3): Upah minimum sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur denganmemperhatikan rekomendasi dari Dewan PengupahanProvinsi dan/atau Bupati/Walikota;2.

Minimum Sektoral Kabupaten Subang sesuai denganRekomendasi Bupati Subang, ( Vide Bukti T16);.

Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar Upah/GajiKurang Bayar PENGGUGAT sesuai dengan Upah Minimum sejak tahun20142021 senilai Rp. 119.967.192 (seratus sembilan belas juta sembilanratus enam puluh tujuh ribu seratus sembila puluh dua rupiah);5. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar Upah/GajiDosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sesuai denganketentuan Upah Minimum yang berlaku;6.

Fotocopy Surat Keputusan Gubemur Maluku Utara Nomor236/KPTS/MU/2015, tanggal 16 November 2015, tentang PenetapanBesarnya Upah Minimum Kota Ternate (UMK) Upah Minimum Sektoral danSub Sektoral Kota Ternate, telah dicocokkan sesuai dengan leges aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Surat Keputusan Gubemur Maluku Utara Nomor280/KPTS/MU/2017 tanggal 20 November 2017, tentang PenetapanBesarnya Upah Minimum Kota Ternate (UMK) Upah Minimum Sektoral danSub Sektoral Kota Ternate tahun 2018, telah dicocokkan sesuai denganleges aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P4;5.

Fotocopy Surat Keputusan Gubemur Maluku Utara Nomor504/KPTS/MU/2019 tanggal 15 November 2019 tentang PenetapanBesarnya Upah Minimum Kota Ternate (UMK) Upah Minimum Sektoral danSub Sektoral Kota Ternate tahun 2020, telah dicocokkan sesuai denganleges aslinya, selanjutnya diberitanda bukti P5;Halaman 11 dari 22 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.SusPHI/2021/PN Tte6.

Fotocopy Surat Keputusan Gubemur Maluku Utara Nomor417/KPTS/MU/2020 tanggal 09 November 2020 tentang PenetapanBesarnya Upah Minimum Kota Ternate (UMK) Upah Minimum Sektoral danSub Sektoral Kota Ternate tahun 2021, telah dicocokkan sesuai denganleges aslinya, selanjutnya diberitanda bukti P6;7. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusirial tanggal 20Agustus 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibertanda bukti P7;8.

ratus rupiah), dengandasar perhitungan Upah Minimum Propinsi Jambi tahun 2008 sebesarRp.724.000, x 5 % = Rp.36.200, + Rp.724.000, (UMP Jambi) =Rp.760.200, setiap bulan;Bahwa pada tahun 2009 seharusnya gaji/ upah Para Penggugat padatahun 2009 adalah : Rp.840.000, (delapan ratus empat puluh ribu rupiah),dengan dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi Jambi tahun 2009sebesar Rp. 800.000, x 5 % = Rp.40.000, + 800.000, (UMP Jambi) =Rp.840.000, setiap bulan;Hal. 4 dari 15 hal.

KEP.226/MEN/2000 tentang UpahMinimum Pasal 5 bagian (a) bahwa "Upah Minimum Sektoral (UMSPropinsi) harus lebih besar sekurangkurangnya 5% (lima persen) dariUpah Minimum Propinsi (UMP), "dan seharusnya mediator dapatmemberikan anjuran sesuai aturan yang berlaku dan bukan sebaliknya;Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 349 K/Pdt.Sus/20104.

4ayat (1) "Gubernur menetapkan besarnya upah minimum propinsi atauupah minimum sektoral propinsi (UMS Propinsi), Upah minimumkabupaten kota dan upah minimum sektoral kabupaten/ kota (UMSkabupaten/ kota)", dan Pasal 4 ayat (3) "Selain Upah minimumsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gubernur dapat menetapkan upahminimum sektoral propinsi (UMS propinsi) atau upah minimum sektoralpropinsi (UMS Propinsi) atas kesepakatan organisasi perusahaan denganserikat pekerja/ serikat buruh".

Sedangkan pasal lainnya tidakdipertimbangkan seperti Pasal 5 ayat (1) "Upah minimum sektoralpropinsi (UMS propinsi) harus lebih besar sekurangkurangnya 5 % (limapersen) dari upah minimum propinsi (UMP)", serta Pasal 15 ayat (1)"Bagi perusahaan yang mencakup lebih dari satu sektor atau sub. sektor,maka upah yang diberlakukan sesuai dengan Upah Minimum SektoralHal. 11 dari 15 hal. Put.

No. 349 K/Pdt.Sus/2010Propinsi (UMS Propinsi)", ayat (2) : Dalam hal satu perusahaanmencakup beberapa sektor atau sub. sektor atau lebih belum adapenetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) dan/ atauUpah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota, untuk sektor tersebutdiberlakukan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) atau UpahMinimum Sektoral Kabupaten/ Kota tertinggi di perusahaan yangbersangkutan";. Keberatan Keempat :Bahwa masalah keanggotaan serikat pekerja di PT.

Oleh karenaPara Penggugat dalam kenyataannya menerima upah dari Tergugat dibawahupah minimum yang berlaku maka sudah sepatutnya Tergugat memenuhikekurangan upah dari ketentuan upah minimum yang ditetapkan sesuaiperaturan Gubernur Jawa Timur dan menurut peraturan perundangundanganyang berlaku; 1026 Bahwa upah Penggugat untuk upah minimum sektoral kabupaten Sidoarjo2728tahun 2014 oleh Tergugat belum diberikan maka sesuai ketentuan pasal huruf b peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 27 Tahun 2014 tentangUpah

Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014,ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Upah Minimum Kabupaten/kotaTahun 2014 khususnya di kabupaten Sidoarjo dan mulai berlaku sejakditetapkan tanggal 30 April 2014, sehingga besaran nominal upah Penggugatuntuk upah minimum sektoral kabupaten Sidoarjo tahun 2014 adalah 5% xRp. 2.190.000,00 = Rp. 109.500.00 dan terhitung mulai bulan Mei 2014sampai dengan bulan Desember 2014 yaitu 8 (delapan) bulan; Makakekurangan upah Penggugat untuk

upah minimum sektoral kabupatenSidoarjo tahun 2014 yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah sebagaiberikut : Rp.109.500,00 (UMSK 2014) x 8 bulan = Rp. 876,000.00;Bahwa upah Penggugat untuk upah minimum kabupaten Sidoarjo tahun 2015untuk bulan Januari 2015 oleh Tergugat belum diberikan sesuai ketentuanpasal 2 ayat 1, yang tercantum dalam lampiran angka 3 peraturan GubernurJawa Timur Nomor : 72 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/KotaDi Jawa Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 2.705.000,00, sehingga

selisihbesaran upah adalah Rp. 2.705.000,00 Rp. 2.190.000,00 = Rp. 515.000,00;Maka kekurangan upah Penggugat untuk upah minimum kabupaten Sidoarjotahun 2015 untuk bulan Januari 2015, yang wajib dibayar oleh Tergugatadalah sebesar Rp.515.000,00;Bahwa upah Penggugat untuk upah minimum sektoral kabupaten Sidoarjotahun 2015 oleh Tergugat belum diberikan maka sesuai ketentuan pasal huruf b peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 90 Tahun 2014 tentangUpah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun

515.000,00;Maka kekurangan upah Penggugat untuk upah minimum kabupaten18Sidoarjo tahun 2015 untuk bulan Januari 2015, yang wajib dibayar olehTergugat adalah sebesar Rp.5/5.000.00; kekurangan upah Penggugat untuk upah minimum sektoral kabupatenSidoarjo tahun 2015 yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah sesuaiketentuan pasal 1 huruf b peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 90Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di JawaTimur Tahun 2015, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Pencetak kue (alat cetak kue) dari bahan stainless steel yang merupakansebagian besar hasil produksi dari PT Surya Indometal Semesta yangberlokasi jalan Sidotopo Wetan 166 A, Surabaya, di Ekspor keluar Negeri;Bahwa semua Penggugat yang bekerja di PT Surya Indometal Semesta,selama dua tahun dari tahun 2014 sampai 2015, upahnya masih di bawahUpah Minimum Kota Surabaya (bukti P.2), dan karena upahnya masih dibawah Upah Minimum Kota Surabaya, maka pelanggaran normatif yangdilakukan oleh Tergugat , ditinjak

Nomor 626 K/Padt.SusPHI/2016membayar upah anggota Persaudaraan Buruh Surabaya yang bekerja di PTSurya Indometal Semesta, sesuai dengan Upah Minimum Kota Surabaya,namun dari pihak Pimpinan/Pemilik PT Surya Indometal Semesta, masihtetap tidak bersedia membayar upah Buruh/Pekerja PT Surya IndometalSemesta yang menjadi anggota Persaudaraan Buruh Surabaya, sesuaidengan Upah Minimum kota Surabaya;.

di kota Surabaya, agar supaya setidaktidaknyaPenggugat tetap mendapatkan haknya yang paling minimum yaitu Upahsebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk tahun 2014dan Upah Minimum sebesar Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluhribu rupiah) untuk tahun 2015, karena Upah Minimum adalah upah yangpaling rendah yang seharusnya dilaksanakan atau dibayarkan olehpengusaha, karena menjaga yang diberlakukan adalah sama denganmenjaga jaring pengaman upah minumum agar jangan sampai adapengusaha

dengan demikian Tergugat selaku pengusaha diwajibkanmembayar kekurangan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya untuk ParaPenggugat mulai bulan Juli sampai dengan Desember 20114 sesuaiPeraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UpahMinimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 yang khusus untukUpah Minimum Kota (UMK) Surabaya Tahun 2014 adalah sebesarRp2.200.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut ...sehingga dengandemikian jumlah kekurangan bayar Upah Minimum Kota (UMK) SurabayaHalaman

Kabupaten/Kota di Jawa TimurTahun 2015 pada lampiran 1 Pergub Nomor 5 Tahun 2015 pada PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa TimurHalaman 41 dari 45 hal.

Putusan Nomor 56 K/TUN/2014Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER01/MEN/1999 TentangUpah Minimum pada Pasal 4 ayat (7) yang berbunyi :Peninjauan terhadap besarnya Upah minimum Provinsi dan Upah MinimumKabupaten/Kota diadakan (satu) tahun sekali.Serta juga pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah MinimumKabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan

danJaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah ;4 Bahwa namun baru berjalan beberapa bulan, pada tanggal 22 Januari2013 Tergugat mengeluarkan kembali keputusan baru (objek sengketa)secara sepihak tanpa melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi semateraselatan, yang mempunyai kewenangan menyusun dan menghitungbesaran nilai UPAH MINIMUM Provinsi Sumatera Selatan termasukpihak Penggugat sendiri selaku pengurus DPP APINDO ProvinsiSumatera Selatan, sehingga ditetapkan sepihak oleh Tergugat besaranupah minimum

tanggal berlakunya upah minimum;Bahwa oleh karenanya Penggugat tidak dapat lagi untuk mengajukan penangguhanpelaksanaan UMP (Upah Minimum Provinsi), mengingat tenggang waktu yangdisyaratkan telah habis;8.

Nomor 796/ KPTS/DISNAKERTRANS/2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera SelatanTahun 2013 tersebut diatas tidak mengikutsertakan Penggugat sebagaimana yangdi tuangkan dalam Konsideran huruf (a) Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNo.796/2012, tanggal 12 Desember 2012 Tentang Upah Minimum SumateraSelatan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKep226/MEN/2000 tanggal 05 Oktober 2000 Tentang Perubahan Pasal 1, Pasal3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan

Menteri TenagaKerja Nomor PER01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum yang pada intinyaPenggugat harus diikutsertakan dalam penentuan Upah Minimum Daerah.Sehingga Surat Keputusan Gugatan atas Surat Keputusan Gubernur SumateraSelatan No. 107/KPTS/ DISNAKERTRANS/2013 tanggal 22 Januari 2013Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 796/KPTS/ DISNAKERTRANS/2012 Tentang Upah Minimum Provinsi SumateraSelatan Tahun 2013 tersebut harus di tunda penerbitannya terlebih dahulu,sampai adanya

(videBukti P12);Bahwa dasar hukum (Mengingat) dari Peraturan Gubernur DKIJakarta Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi,harus berpedoman dengan:1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2018Tentang Upah Minimum;3.

yang berada di atasnya,sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Pasal 11 ayat (1) junctoPermenakertrans Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum junctoPasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 TentangKetenagakerjaan juncto Pasal 5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019, disebutkanbahwa Upah Minimum Sektoral Povinsi yang belum ditetapkan, dapatdiusulkan dan ditetapbkan kemudian

Bahwa Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi, wajib dansesuai dengan aturan mekanisme pembuatannya sesuai denganPeraturan dan Ketentuan yang berlaku, antara lain berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015:a) Khusus dalam Bab V Bagian Ketiga yang mengatur tentang upahminimum sektoral, dalam Pasal 49 ayat (1) berbunyi Gubernurdapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan atauKabupaten/Kota berdasarkan Hasil kesepakatan AssosiasiHalaman 11 dari 35 halaman.

Ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015tentang Pengupahan dan mempertimbangkan hasil perundinganAsosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja, Gubernur dapatmenetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi:f.

dahulu dipertimbangkan wewenang Gubernur menerbitkan PeraturanGubernur Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juncto Pasal 12 ayat(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15Tahun 2018 Tentang Upah Minimum mengatur bahwa Gubernur dapatmenetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kotaberdasarkan hasil kKesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat buruhpada

Menyatakan perbuatan Terdakwa MULYA SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum.2. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.3. Menetapkan masa penahanan tersebut tidak perlu dijalani selama masa percobaan 2 (dua) tahun;4.

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dariupah pokok termasuk tunjangan tetap.

(satu juta seratus delapan belas ribu rupiah). makapengusaha tersebut dinyatakan membayar upah dibawah ketentuan UMP.Bahwa benar ketentuan upah minimum wajib dilaksanakan oleh semuaperusahaan yang berdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta dan apabilapengusaha tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukanpenangguhan.

(satu juta seratus delapan belas ribu rupiah). maka pengusahatersebut dinyatakan membayar upah dibawah ketentuan UMP.Bahwa ketentuan upah minimum wajib dilaksanakan oleh semuaperusahaan yang berdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta dan apabilapengusaha tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukanpenangguhan.

Keputusan Gubernur Nomor : 167 tahun 2009 tentang Upah Minimum tahun2010.MENGADILI1. Menyatakan perbuatan Terdakwa MULYA SETIAWAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembayaranupah lebih rendah dari upah minimum.2. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.3. Menetapkan masa penahanan tersebut tidak perlu dijalani selama masapercobaan 2 (dua) tahun;4.

Menyatakan Tergugat membayar upah Penggugat dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022 dengan jumlah total sebesar keseluruhannya Rp48.861.024,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat rupiah;

5.