Ditemukan 129 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
563 — 952
563 — 952
ZAIRIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan KabupatenBogor, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepadaRACHMAT YASIN selaku Bupati Bogor berdasarkan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 131.327279 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati BogorProvinsi Jawa Barat tanggal 17 Desember 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikanoleh Gubernur Jawa Barat Nomor: 131/28/Pem.Um tanggal 23 Januari 2014 denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuatatau
ZAIRIN selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan KabupatenBogor, kepada pegawai negeri yaitu kepada RACHMAT YASIN selaku Bupati Bogorberdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.327279 Tahun 2013tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 17Desember 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan oleh Gubernur Jawa Barat Nomor:131/28/Pem.Um tanggal 23 Januari 2014, dengan mengingat kekuasaan atauwewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberihadiah
penukarankawasan hutan 2.754 HA3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Urusan Kehutanan, kepada DireksiBJA dan BPK Cahyadi Kumala, tanggal 01 September 2013, Masalah BATM3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan BupatiBogor tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh AHMADHERYAWAN selaku yang mengambil sumpah, Gebernur Jawa Barat besertaSurat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:131/17/Pem.Um
Putus : 08-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3281 K/Pdt/2015 Tanggal 8 Maret 2016 — PT PELABUHAN INDONESIA II (PT PELINDO II), DK VS Ir NURAINI UPAYA alias NURAINI Z.K LUNTUNGAN, DKK
144 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap halhalyang telah diuraikan olen Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensitersebut di atas termasuk dan dipertimbangkan juga dalam rekonvensi ini;Bahwa dalam rangka pembangunan Pelabuhan Bojonegara di KabupatenSerang untuk mendukung pembangunan di Provinsi Banten khusus danpembangunan nasional umumnya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan ijin lokasi dari Gubernur Jawa Barat sebagaimanadituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat JawaBarat Nomor 593/SK.1780.Pem.Um
Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan tanah dimaksud, sesuai denganKeppres Nomor 55 Tahun 1993 Pemohon Kasasi/Pembanding/PenggugatRekonvensi telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Baratdan telah mendapat persetujuan sebagaimana Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor 593/SK.1780.Pem.Um/93 tanggal 6 September 1993 tentangPersetujuan Lokasi, Penggunaan dan Izin Pembebasan Tanah seluas +500 Ha (kurang lebih lima ratus hektar) terletak di Desa Sumuranja, PuloAMpel, Margasari dan Banyuwangi Kecamatan
Putus : 23-04-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 435/PDT.G/2010.PN.Jkt.Ut. Tanggal 23 April 2012 —
165 — 72
165 — 72
Oleh karena itu jelas dasar objektuntutan gugatan para Penggugat sangat keliru dan tidakberdasar.3 Tanahtanah objek sengketa tersebut merupakan bagian daritanahtanah yang diadakan untuk kepentingan umumpembangunan Pelabuhan Bojonegara yaitu seluas + 500 Haberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepada DaerahTingkat I Jawa Barat No. 593/SK.1780.Pem.Um/93 tanggal 6September 1993 tentang Persetujuan Lokasi, Penggunaan danIzin Pembebasan Tanah Seluas + 500 ketar, terletak di DesaSumuranja, Puloampel, Margasari
halhal yang telahdiuraikan oleh PenggugatRekonpensi / Tergugat IKonpensi dalam Konpensitersebut di atas termasuk dandipertimbangkan juga dalamRekonpensi ini.2 Bahwa dalam rangkapembangunan PelabuhanBojonegara di Kabupaten Seranguntuk mendukung pembangunandi Propinsi Banten khusus danpembangunan nasionalumumnya, PenggugatRekonpensi / Tergugat' IKonpensi berdasarkan ijin lokasidari Gubernur Jawa Baratsebagaimana dituangkan dalamSurat Keputusan GubernurKepada Daerah Tingkat I JawaBarat No. 593/SK.1780.Pem.Um
Register : 08-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MASMUDI
Terdakwa:
SUTIKNO
383 — 115
MASMUDI
Terdakwa:
SUTIKNO
383 — 115
Serah Terima Memori Jabatan Bupati Cirebon tanggal 19Maret 2014g. surat pernyataan menduduki jabatan nomor131/101/Pem.Um tanggal 4 april 20141 (satu) bundel dokumen lampiran rancangan perubahanAPBD TA 20182 (dua) lembar printout asli Rekening Koran TabunganBisnis Mandiri nomor rekening 1340014370471 Atasnama Drs. H.
Surat pernyataan menduduki jabatan nomor131/101/Pem.Um tanggal 4 april 2014Atas keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang ahli JOKO SUSILO , S.T sebagai berikut :Bahwa Ahli diajukan oleh Penuntut Umum untuk memberikan keterangansebagai Ahli terkait produk meterai tempel cetakan Perum Peruri dan diberitugas untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dengan Surat Perintahdari Pimpinan Perusahaan (Perum Peruri) Sesuai
Register : 16-03-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt Tanggal 28 Juni 2018 — Penuntut Umum:
FAIQ NUR FIQRI SOFA, SH. MH
Terdakwa:
PT. AGRO INDOMAS.CANDAUDA ARACHCHIGE VINEETHA SANJAYA UPASENA Als. SANJAYA
1015 — 123
FAIQ NUR FIQRI SOFA, SH. MH
Terdakwa:
PT. AGRO INDOMAS.CANDAUDA ARACHCHIGE VINEETHA SANJAYA UPASENA Als. SANJAYA
1015 — 123
perairan Propinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha,
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.15/HPL/DA/85 tanggal 16 Januari 1985 tentang Penunjukan areal tanah seluas 4485,9 Ha Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 31 Desember 1977 untuk dipakai sebagai lokasi pemukiman transmigrasi,
- Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Menteri Kehutanan Cq Dirjen Perlindungan Alam dan Konservasi Nomor: 522/6080/Pem.UM-c
Register : 23-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg. Tanggal 12 Nopember 2015 — H. TASIYA SOEMADI, S.E., MM bin SUMADI;
140 — 37
140 — 37
., MM. bin SUMADI diuraikan pulasecara lengkap mengenai identitas maupun kedudukan yang melekat padadirinya, yaitu KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenCirebon periode tahun 2009 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur JawaBarat nomor : 171/Kep.1112.Pem.Um/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentangPeresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebonhasil pemilihan umum tahun 2009 untuk masa jabatan 2009 2014 dan KeputusanGubernur Jawa Barat nomor : 170/Kep.1472Pem.Um/2009
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
754 — 1625
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
754 — 1625
Tanah (SKPPT) Nomor 503/160/SKPPT/PEM.UM/2008 tanggal 22 Desember11 2008 BB No. 2401.3 s.d 2401.11 dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita 24 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Site Plan Pembangunan SPBU Milik Tb01. Chaeri Wardana, B.Bus1224 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Site Plan Pembangunan SPBU Milik Tb01.
datapendukungnya2401.8 1 (Satu) bundel dokumen asli Surat Keputusan Kepala DinasTata Ruang, Bangunan dan Perumahan Nomor644/SK.452/SIMB/DTRBP/2009 tanggal 30 Maret 20092401.9 1 (satu) lembar dokumen asli Tanda Daftar PerusahaanPerusahaan Perorangan Nomor 3001006505 tanggal 3 maret20092401.10 1 (satu) lembar dokumen asli Surat keterangan domisiliperusahaan Nomor 474.4/557/DS.143/Pem tanggal 24Nopember 20082401.11 1 (Satu) bundel dokumen asli Surat Keterangan PeruntukanPenggunaan Tanah (SKPPT) Nomor503/160/SKPPT/PEM.UM
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
444 — 144
444 — 144
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perihal Rapat Pembahasan Perizinan Pengembangan Meikarta-Lippo Cikarang .117. 1 (satu) bundel print out draft surat kepada Undangan Terlampir, Nomor: 870/ /PM&PPM/DPMPTSP/2017, Hal: Undangan.118. 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Progress Pemenuhan Rekomendasi Pembangunan Meikarta.119. 1 (satu) lembar fotocopy Risalah Perizinan Meikarta.120. 1 (satu) bundel fotocopy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.576-PEM.UM
LIPPO CIKARANG Tbk. nomor 18/SP/LC-LAND/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.4. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Bupati Bekasi nomor: 593/2684/Bappeda tanggal 10 Agustus 1993, kepada Gubernur Jawa Barat, perihal: Permohonan konfirmasi pencadangan tanah seluas 480 Ha di Desa Cibatu.5. 10 (sepuluh) lembar fotocopy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.576-PEM.UM/94 tanggal 29 Maret 1994.6. 4 (empat) lembar fotocopy Aspek Tata Guna Tanah Kantor Pertanahan Kab.
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 5 Maret 2018 — FITRADJAJA PURNAMA
468 — 209
468 — 209
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perihal Rapat Pembahasan Perizinan Pengembangan Meikarta-Lippo Cikarang .117. 1 (satu) bundel print out draft surat kepada Undangan Terlampir, Nomor: 870/ /PM&PPM/DPMPTSP/2017, Hal: Undangan.118. 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Progress Pemenuhan Rekomendasi Pembangunan Meikarta.119. 1 (satu) lembar fotocopy Risalah Perizinan Meikarta.120. 1 (satu) bundel fotocopy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.576-PEM.UM
LIPPO CIKARANG Tbk. nomor 18/SP/LC-LAND/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.4. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Bupati Bekasi nomor: 593/2684/Bappeda tanggal 10 Agustus 1993, kepada Gubernur Jawa Barat, perihal: Permohonan konfirmasi pencadangan tanah seluas 480 Ha di Desa Cibatu.5. 10 (sepuluh) lembar fotocopy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.576-PEM.UM/94 tanggal 29 Maret 1994.6. 4 (empat) lembar fotocopy Aspek Tata Guna Tanah Kantor Pertanahan Kab.