Ditemukan 1353 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-02-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.PTK
Tanggal 18 September 2014 — DANIEL CHANDRA M e l a w a n BANK BUKOPIN
18169
  • Surat Pemberitahuan Pembekuan HakPenggunaan Cek dan atau Bilyet Giro (SPP)Angka 4.
    Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan atauBilyet Giro (SPP)Angka 4.
    dan dihukumuntuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dalam jawabannya Tergugatmenolak dalildalil Penggugat karena secara yuridis formal telah dilakukan28pencabutan/rehabilitasi dari Daftar Hitam Nasional sesuai surat dari BankIndonesia nomor : 15/138/DPSP, tertanggal 4 Nopember 2013 (bukti T4 / P9) ;Menimbang, bahwa sangkalan Tergugat selanjutnya menguraikan,sesuai dengan SEBI Nomor : 9/13/DASP Bab II huruf (d) angka angka (4),perihal Surat pemberitahuan pembekuan
    hak penggunaan Cek atau Bilyet Girodalam hal Pemilik rekening pada hari yang sama melakukan penarikan cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih padaBank Tertarik yang sama atau melakukan penarikan 1 (satu) lembar cek ataubilyet giro dengan nilai nominal Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), makaBank Tertarik menyampaikan Surat Pemberitahuan Pembekuan (SPP) kepadapemilik rekening yang bersangkutan tanpa menyampaikan SP I dan SP II terlebihdahulu;Menimbang
    Tergugat kepadaBank Indonesia dan Penggugat masuk dalam Daftar Hitam Nasional yangdikeluarkan Bank Indonesia, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;Menimbang, bahwa karena surat usulan pembekuan yang dibuat olehTergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengakibatkankerugian bagi Penggugat, maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ganti rugi Penggugatagar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dapatdikabulkan
Register : 10-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 8/PID/2020/PT JAP
Tanggal 12 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : P. JEFRI LEO CANDRA S, S.H
Terbanding/Terdakwa I : PAIS YIGIBALOM
Terbanding/Terdakwa II : TELIUS WENDA
Terbanding/Terdakwa III : YOTEM WENDA
4739
  • ANDI MAPPAODANG, Sp.B,M.Kes hasil pemeriksaan CT SCAN diketahui terdapat pembekuan darahdi otak, dimana pembekuan darah diotak tersebut suatu saat dapat bisamencair dan menjadi sumber infeksi sehingga terjadi peradangan di otakdan sangat berbahaya, dan bisa menyebabkan nyeri kepala yang kronisdan dapat terjadi hidrosephalus dikarenakan ganggunan penyerapandiotak dan apabila terdapat di bagian sinus pada otak maka dapatmengakibatkan sinusitis dan dapat mengakibatkan epilepsi (kejangkejang).e Bahwa
    ANDI MAPPAODANG,sp.B., M.Kesberdasarkan hasil pemeriksaan CT Scan bahwa diketahui terdapatpembekuan darah di otak, dimana pembekuan darah di otak tersebut suatusaat bisa mencair dan menjadi sumber infeksi sehingga terjadi peradangan diotak dan sangat berbahaya dan bisa menyebabkan nyeri kepala yang kronisartinya lama dan berkelanjutan dan karena adanya pembekuan darah di otaksuatu saat bisa terjadi hidrosifalus tekanan dalam kepala dikarenakangangguan penyerapan di otak ada darah di sinus suatu saat
Putus : 16-09-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 8/Pailit/2015/PN.NIAGA.SBY
Tanggal 16 September 2015 — JAMES LIM melawan NOOR WIBOWO Dkk
14154
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pembekuan HakPenggunaan Cek dan Bilyet Giro (SPP) No. 110/SPIII/NDS/2015 kepada Pemohon (James Lim) tertanggal 4juni 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central AsiaTbk, bukti P5a ;. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pembekuan HakPenggunaan Cek dan Bilyet Giro (SPP) No. 115/SPIII/NDS/2015 kepada Pemohon (James Lim) tertanggal 14Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central AsiaTk, Buti P50 geneacenns a eccenese renner8.
    Fotocopy Surat Pemberitahuan Pembekuan HakPenggunaan Cek dan Bilyet Giro (SPP) No. 118/SPIII/NDS/2015 kepada Pemohon (James Lim)tertanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan olehPT. Bank Central Asia Tbk, bukti P5c ;9.
    Bank Central Asia Tok kepada Pemohon yang padapokoknya menyatakan telah melakukan pembekuan hak penggunaan cek atau bilyetgiro, dengan demikian dapat simpulkan bahwa Pemohon terbukti tidak mampu lagimelakukan pembayaran hutangnya kepada Para Termohon ;Menimbang, bahwa sementara itu dalam dalil permohonan Pemohonmenegaskan Pemohon mempunyai hutang kepada Termohon sebesarRp. 20.000.000.000,, sedangkan dilain pihak menurut Termohon dalam daliljawabannya menyatakan mempunyai tagihan hutang / piutang
Register : 17-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Byl
Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
BENY KRISTANTO, SH
Terdakwa:
HERI SETIAWAN Bin MOH. ZAENURI.
299
  • Dilakukan pemeriksaan laboratorium: darah rutin, GDS, golongandarah, HBSAG, factor pembekuan darah;Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Byl.5. Terhadap korban dilakukan tindakan medis dan keperawatan.Pembersihan luka, pembidaian, lokasi patah tulang, Diberikanpengobatan, Pemasangan Infus RL. Injeksi anti nyeri. Injeksi antitetanus;6. Hasil pemeriksaan radiologi dan laboratorium didapatkan: Patah pahakanan, patah kaki kiri, penurunan hemoglobin 7,2g/dl;7.
    Dilakukan pemeriksaan laboratorium : darah rutin, GDS, golongandarah, HBSAG, factor pembekuan darah;. Terhadap korban dilakukan tindakan medis dan keperawatan.Pembersihan luka, pembidaian, lokasi patah tulang, Diberikanpengobatan, Pemasangan Infus RL. Injeksi anti nyeri. Injeksi antitetanus;. Hasil pemeriksaan radiologi dan laboratorium didapatkan : Patah pahakanan, patah kaki kiri, pbenurunan hemoglobin 7,2g/dl;.
    Dilakukan pemeriksaan laboratorium: darah rutin, GDS, golongandarah, HBSAG, factor pembekuan darah;5. Terhadap korban dilakukan tindakan medis dan keperawatan.Pembersihnan luka, pembidaian, lokasi patahn tulang, Diberikanpengobatan, Pemasangan Infus RL. Injeksi anti nyeri. Injeksi antitetanus;6. Hasil pemeriksaan radiologi dan laboratorium didapatkan: Patah pahakanan, patah kaki kiri, penurunan hemoglobin 7,2g/dl;Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Byl.7.
    Dilakukan pemeriksaan laboratorium: darah rutin, GDS, golongandarah, HBSAG, factor pembekuan darah;Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Byl.5. Terhadap korban dilakukan tindakan medis dan keperawatan.Pembersihan luka, pembidaian, lokasi patah tulang, Diberikanpengobatan, Pemasangan Infus RL. Injeksi anti nyeri. Injeksi antitetanus;6. Hasil pemeriksaan radiologi dan laboratorium didapatkan: Patah pahakanan, patah kaki kiri, penurunan hemoglobin 7,2g/dl;7.
    Dilakukan pemeriksaan laboratorium: darah rutin, GDS, golongandarah, HBSAG, factor pembekuan darah;5. Terhadap korban dilakukan tindakan medis dan keperawatan.Pembersihnan luka, pembidaian, lokasi patan tulang, Diberikanpengobatan, Pemasangan Infus RL. Injeksi anti nyeri. Injeksi antitetanus;6. Hasil pemeriksaan radiologi dan laboratorium didapatkan: Patah pahakanan, patah kaki kiri, penurunan hemoglobin 7,2g/dl;7.
Register : 11-07-2013 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put- 55899/PP/M.IIIA/15/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
20262
  • Dalam hal ini hanya terdapaselisin pembulatan yang tidak material Rp3,00;bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa maupPeneliti Keberatan, karena biaya sebesar Rp254.733.964,00 adalah merupakanMenurut MajelisMenurutTerbandingMenurut Pemohon :Bandingbiaya pembekuan ikan, biaya bahan baku fishmeal, biaya restribusi bongkar ikarbiaya tambat kapal, biaya coldstorage dsb., dan biaya tersebut sesuai denganPasal 6 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 stdtd UndangUndang Nomor 36Tahun
    ;bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan berdasarkan bukti transPembelian Ikan (Nota Timbang, dll) serta hardcopy "Pembelian Ikan 2010" ydiserahkan oleh Pemohon Banding pada saat proses keberatan, diperoleh cubukti bahwa jumlah pembelian ikan adalah Rp85.839.589.905,00 (buRp86.094.323.866,00), dan angka tersebut hanya selisinh Rp3,00 dengan jurPembelian Ikan pada kolom kredit akun "Hutang Ikan" Buku Besar;bahwa Pemohon Banding menyatakan biaya sebesar Rp254.733.964,00 admerupakan biaya pembekuan
Register : 12-01-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN BANTUL Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Hak Cipta)
Tanggal 25 September 2017 — Ir. SOEGIHARTO SANTOSO bin POELOENG SANTOSO
611294
  • Bahwa yang menjabat ketua umum sejak pembekuan tahun 2011 s/d2016 Ketua umum Agustinus selama 6 bulan /1 tahun, sekarang RudyMulyadi. Bahwa saksi tidak tahu persisinya pengurus DPD DKI sejak taun 2011 s/d2017, Bahwa saksi tahu ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur danPengadilan Tata Usaha Negara mengenai pencabutan SKKemenkumham (karena Akte dipakai oleh Agustinus).
    Suhanda Wijaya menidiketua umum dari tahun 2008 2011 setelah itu dibekukan.Bahwa kepemimpinan Sunda Wijaya dibekukan, karena tidak sesuaidengan program yang diatur/direncanakan oleh DPA.Bahwa ada tata cara yang dilakukan dalam pembekuan yang ada dalamAD/ART, sesuai AD/ART untuk menegur DPP dengan somasi, adatindakan dengan surat peringatan kepada DPPBahwa setelah pembekuan tahun 2011 dibentuk Careteker untukmelaksanakan Munaslub.Halaman 40 dari 152 Putusan Nomor: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Hak Cipta
    Bahwa Setelah pembekuan Suhanda wijaya sebagai ketua umum, tidakmengikuti perkembangan Asosiasi dan saat pelaksanaan munas saksitidak mengikuti. Bahwa Dalam pembekuan saksi tidak ada. Bahwa Pada BAP hal 7c menampilkan gambar logo, darimana saksimendapatkan gambar yang tidak sesuai fakta ? bahwa Saksi lupa. Bahwa saksi Tidak tahu apakah saksi Agus Setiawan Lie hadir padapameran di JEC Banguntapan Bantul Yogyakarta atau tidak.
    karena tidak ada kesepakatan.Bahwa Yang saksi maksud bukan pembekuan tidak ada kesepakatan,dalam organissi masih berjalan yang diterangkan saksi di Munaslub diSurabaya, pada saat di Semarang saat dipimpin oleh Kadarkono masihberjalan.Bahwa saksi mengetahui/ tahu, ada carateker setelah ada pembekuan.Bahwa Ketua DPD Apkomindo DIY adalah Dicky Purna Wibawa,SE.Bahwa saksi Tidak tahu kaitannya PT.
    Bahwa Apa pembekuan tersebut karena tidak ada persetujuan seluruhDPD berpegangan dari one man one vote sedangkan pendiri tidak berlakuitu ? Ya, selurun DPD berpegang one man one vote sedang pendiri tidakberlaku itu.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya.11. Saksi Ir.
Register : 31-10-2012 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 970/Pid.B/2012/PN.Jr
Tanggal 1 Januari 1970 — DARIYANTO TJANDRA
739
  • Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada DARIYANTO TJANDRA tertanggal 22 November 2011; - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan atau Bilyet Giro dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada DARIYANTO TJANDRA tertanggal 22 November 2011; - 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada DARIYANTO TJANDRA ;Print-out :..........
    Bank Danamon Indonesia, Tbk kepadaDARIYANTO TJANDRA tertanggal 22 November 2011;19Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan atauBilyet Giro dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tok kepada DARIYANTOTJANDRA tertanggal 22 November 2011;3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (GPPR)dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tok kepada DARIYANTO TJANDRA;Printout Laporan Mutasi Harian Rekening nomor: 100008077 atas namaDARIYANTO TJANDRA yang ada pada PT.
    Bank Danamon Indonesia,Tbk kepada DARIYANTO TJANDRA tertanggal 22 November 2011; Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek danatau Bilyet Giro dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepadaDARIYANTO TJANDRA tertanggal 22 November 2011; 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Penutupan RekeningGiro (SPPR) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tok kepada DARIYANTOTJANDRA; 18 (delapan belas) lembar Bilyet Giro PT.
    Bank Danamon Indonesia, Tbkkepada DARIYANTO TJANDRA tertanggal 22 November 2011; Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan atauBilyet Giro dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tok kepada DARIYANTOTJANDRA tertanggal 22 November 2011; 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro(SPPR) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada DARIYANTOTJANDRA;28 Printout Laporan Mutasi Harian Rekening nomor: 100008077 atas namaDARIYANTO TJANDRA yang ada pada PT.
    Bank Danamon Indonesia, Tbk kepadaDARIYANTO TJANDRA tertanggal 22 November 2011;40 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan atauBilyet Giro dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tok kepada DARIYANTOTJANDRA tertanggal 22 November 2011; 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (GPPR)dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tok kepada DARIYANTO TJANDRA; Printout Laporan Mutasi Harian Rekening nomor: 100008077 atas namaDARIYANTO TJANDRA yang ada pada PT.
    Bank Danamon Indonesia, Tbkkepada DARIYANTO TJANDRA tertanggal 22 November 2011; Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek danatau Bilyet Giro dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepadaDARIYANTO TJANDRA tertanggal 22 November 2011; 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro(SPPR) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tok kepada DARIYANTOTJANDRA ; Printout Laporan Mutasi Harian Rekening nomor: 100008077 atas namaDARIYANTO TJANDRA yang ada pada PT.
Register : 12-07-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 412/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
DJAYA KISAN
Tergugat:
S. Siwaji Raja, ST
6111
  • . 17 tahun 2013 tentangOrganisasi Kemasyarakatan sebagaimana di ubah dengan UUNo. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2017tentang Perubahan Atas UU No. 17 tahun 2013 tentangOrganisasi Kemasyarakatan, yang pada pokoknya menentukanKepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secaramusyawarah dan mufakat, dalam hal ini prosedur yangdilaksanakan oleh Lokasabha tetap berpedoman kepadaperaturan perundang undangan, namun Tergugat secara sepihaktanpa memiliki alasan yang jelas melakukan pembekuan
    Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa guo menyatakan pembekuan PHDI Kota Medan bertentangandengan hukum dan untuk itu dinyatakan batal demi hukum;17.Bahwa, terpenuhinya unsur kerugian terbukti dari adanya kerugian materilmaupun materill yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawanhukum berupa tidak diterbitkannya Surat Keputusan Kepengurusan PHDIKota Medan terhadap Penggugat, bahkan kerugian tersebut juga meliputikepada kerugian tidak dapat terlayaninya kepentingan umat Hindu
    Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat Nomor054/Parisada SU/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang pembekuan PHDIKota Medan;5.
    Medan periode20182023;Menimbang, bahwa untuk bukti P6 membuktikan bahwa Penggugattelah mengirimkan surat kepada pimpinan PHDI Sumatera Utara yangmempertanyakan mengapa pimpinan PHDI Sumatera Utara belummengeluarkan surat keputusan pengangkatan Pengurus PHDI Kota Medanperiode 20182023;Menimbang, bahwa sedangkan untuk bukti P7 menurut Penggugat,membuktikan ~Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) ProvinsiSumatera Utara telah mengirim surat kepada Panitia Lokasabha II PHDI KotaMedan tentang pembekuan
Register : 07-10-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 159/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 22 Februari 2021 — Penggugat:
AGUS TONI SAPTO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN
14471
  • Bahwa berdasar pasal 53 ayat (4) Peraturan Bupati nomor 21 tahun2019, pembekuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc dikenakan apabila pengusaha tidak melakukan perbaikan selamapembekuan sementara TDUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari kerja;5. Bahwa sanksi administrasi berdasar Peraturan Bupati Nomor 21tahun 2019 tentang tata cara Penyelenggarakan usaha Pariwisatapasal 53 ayat (2), yaitu dengan melalui proses tahapan sebagaiberikut;a.
    Teguran atau peringatan tertulis;b. pembekuan sementara TDUP;c. Pembekuan TDUP, dand. Penyegelan atau penutupan tempat usaha;6. Bahwa tahapan mekanisme pencabutan TDUP sebagaiman posita 5(lima) di atas tidak dilakukan oleh Tergugat;7.
    Pembekuan sementara TDUP; 5 c.Pembekuan TDUP; d.
    Penyegelan atau penutupan tempat usaha; e.Pencabutan TDUP.(3) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturutturut3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.(4) Pembekuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakanapabila pengusaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuansementara TDUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.(5) Pembekuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat
Register : 30-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 112/Pid.B/2018/PN Psr
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
GALIH NURDIYANNINGRUM, SH
Terdakwa:
MOCH SYAIFILLAAH Als SOFI BIN M. TAUFIQ
585
  • dan hidung hingga saksi SITI FATIMAH terjatuh dan kepalanya membenturmengenai lantai dan setelah itu saksi SIT FATIMAH merasa pusing, mual danmuntahmuntah serta dilakukan operasi di Rumah Sakit Lavalette Malangkarena kepala bagian belakang terdapat pembekuan darah, sedangkan anaksaksi SITI FATIMAH yang saat itu digendong mengalami luka lebam di dahinya.Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SIT FATIMAH mengalami Luka babras dan memar pada mukosa bibir atas Bengkak dan memar pada pipi kanan MuntahmuntahDiagnosis
    dan hidung hingga saksi SITI FATIMAH terjatuh dan kepalanya membenturmengenai lantai dan setelah itu saksi SIT FATIMAH merasa pusing, mual danmuntahmuntah serta dilakukan operasi di Rumah Sakit Lavalette MalangHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Psrkarena kepala bagian belakang terdapat pembekuan darah, sedangkan anaksaksi SITI FATIMAH yang saat itu digendong mengalami luka lebam di dahinya.Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SITI FATIMAH mengalami Luka babras dan memar pada mukosa
    FATIMAH dan mengenai wajah saksi SIT FATIMAHtepatnya di pelipis dan mata, setelah itu saksi SIT FATIMAH yang saatitu menggendong anaknya yang berusia 1 (satu) tahun langsungroboh/jatuh ke lantai dan kepalanya membentur mengenai lantai dansetelah itu saksi SIT FATIMAH merasa pusing, mual dan muntahmuntah kemudian pingsan/tidak sadar kurang lebih 3 (tiga) hari sertapada hari minggu dilakukan operasi besar terhadap saksi SITI FATIMAHdi Rumah Sakit Lavalette Malang karena kepala bagian belakangterdapat pembekuan
    FATIMAH dan mengenai wajah saksi SITI FATIMAHtepatnya di pelipis dan mata, setelah itu saksi SIT FATIMAH yang saatitu menggendong anaknya yang berusia 1 (satu) tahun langsungroboh/jatuh ke lantai dan kepalanya membentur mengenai lantai dansetelah itu saksi SIT FATIMAH merasa pusing, mual dan muntahmuntah kemudian pingsan/tidak sadar kurang lebih 3 (tiga) hari sertapada hari minggu dilakukan operasi besar terhadap saksi SIT FATIMAHdi Rumah Sakit Lavalette Malang karena kepala bagian belakangterdapat pembekuan
    pelipis danmata, setelan itu saksi SIT FATIMAH yang saat itu menggendong anaknyayang berusia 1 (satu) tahun langsung roboh/jatuh ke lantai dan kepalanyaHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Psrmembentur mengenai lantai dan setelah itu saksi SITI FATIMAH merasapusing, mual dan muntahmuntah kemudian pingsan/tidak sadar kurang lebih 3(tiga) hari serta pada hari minggu dilakukan operasi besar terhadap saksi SITIFATIMAH di Rumah Sakit Lavalette Malang karena kepala bagian belakangterdapat pembekuan
Register : 10-10-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 50-K/PM.I-06/AD/X/2016
Tanggal 16 Desember 2016 — Sertu Muhammad Billy Saruly NRP 21090134620687
146117
  • Saksi3, kemudian terdakwa ditahan disell tahanan Rindam VI/MIlw.Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa darahterdakwamengandung narkotika, akan tetapi1 Terdakwa memang mengkonsumsiobatobat yang yang diresepkan dokter akibat Terdakwa pernah menjalanioperasi di Kepala.Bahwa setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam waktu sebulan terdakwaberobat/periksa ke Dokter.Bahwa Terdakwa mendapatkan cedera di kepala, akibat pernah dipukulpelatih pada saat menempuh pendidikan dan sebagai akibatnya terdakwamengalami pembekuan
    harus menjani operasi.Bahwa dampak yang dirasakan Terdakwa saat ini adalah kepala seringterasa sakit dan mata sebelah kiri kabur.Bahwa obat yang Terdakwa konsumsi untuk nyeri adalah yang diresepkandokter seperti coditam, benocetam dan berthyco.Bahwa saat ini terdakwa memang masih menjalani pengobatan karenasakit pendarahan di otak yang dialami sejak tahun 2009, pendarahanterjadi akibat benturan benda keras/tumpul di kepala.Bahwa Terdakwa pernah menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali operasikarena pembekuan
    Daryl Alfitri bahwa obatobatanyang dikonsumsi Terdakwa mengandung Codein yang masuk dalamgolongan Narkotika.10 Bahwa benar Terdakwa mengalami pembekuan darah di otak akibatpukulan/trauma benda tumpul yang mengharuskan terdakwa menjalani2 (dua) kali operasi di kepala dan mengharuskan terdakwamengkonsumsi obatobatan untuk proses penyembuhannya.11 Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Serka Sutikno (Saksi3) telahmembuat laporan dugaan telah terjadinya tindak pidana ke DenpomVI/2 Banjarmasin, sesuai Laporan
    mengandung amfetaima yang terdaftardalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran UU RI Nomor 35tahun 2009, hal ini dengan Laporan Hasil Uji Nomor 031/LHU/LABKES/KPTx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh LaboratoriumKesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.8 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu, akan tetapi Terdakwa mengkonsumsi obatobatan yang diresepkandokter seperti coditam, benocetam dan berthyco.9 Bahwa benar Terdakwa mengalami pembekuan
Putus : 16-12-2013 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 K/TUN/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — PT. TRI DIAN REJEKI VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. DKI JAKARTA
5956 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembekuan izin dan/atau;d. Pencabutan izin;Bahwa, dari ketentuan Pasal 218 ayat (1) di atas, maka jelas menuruthukum Tergugat dapat mengenakan sangsi administratif kepada Penggugatberupa pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, apabila armada taksiPenggugat yang beroperasi melanggar ketentuan Pasal 211, yaituterjadinya pencemaran udara atau kebisingan;Bahwa, disamping itu ditinjau dari hierarkhi Pemerintahan, Izin OperasiTaksi Penggugat diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur.
    Bahwa perlu di garis bawah dan dicermati, berdasakan ketentuan Pasal 218ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasAngkutan Jalan, secara tegas dan jelas menyatakan Termohon Kasasihanya dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pemohon Kasasiberupa pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, apabila armada taksidan/atau armada sewa milik Pemohon Kasasi yang beroperasi melanggarketentuan Pasal 211, yaitu terjadi pencemaran udara atau kebisingan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa
Putus : 06-06-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/Pid/2018
Tanggal 6 Juni 2018 — WAGE ALI ARDI WIRAWAN
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • seratus empat puluh juta rupiah);1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Juli 2011 sebesar Rp57.000.000,00(lima puluh tujuh juta rupiah);1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Juni 2011 sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);1 (satu) eksemplar fotocopy surat NomorSPBJ.090/COREMAP/PPK/KP3K/VIII/2011 tanggal 21 Juli 2011;1 (satu) berkas fotocopy surat perjanjian kerjasama pengerjaanpemasangan alat komunikasi Link Repeater beserta jaringannyatanggal 16 November 2010;1 (satu) rangkap surat pemberitahuan pembekuan
Register : 06-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN SERANG Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Srg
Tanggal 24 Januari 2019 — Dan Persada Bertempat tinggal di Jalan Raya Parahu Gg, Samaun No. 048 Rt. 004/002, Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, sebagai : Penggugat; L a w a n: H. Emus Mustagfirin Bertempat tinggal di Komplek Nuansa Alam Banjar Estate Blok B1 No. 1 RT.03/04 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya Serang, sebagai : Tergugat;
9119
  • Untuk tingkat DPD Pembekuan/Pemberhentiankepengurusannyac. Untuk tingkat DPC Pembekuan/PemberhentiankepengurusannyaTindakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, dan c,dilakukan melalui mekanisme Munaslub, Musdalub,Muscablub/Musnitlub.Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan cdilakukan oleh Dewan Pimpinan yang lebih tinggi satu tingkatdiatasnya, setelah melalui tahapantahapan sebagai berikut :a.
    batas waktu yang diberikan sebagaimana dimaksudhuruf b peringatan kedua dimaksud tetap tidak diindahkan,maka sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdiberikan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DewanPertimbangan yang berada pada tingkat Dewan Pimpinan yangakan memberikan sanksi.(5) Dewan Pimpinan yang memberikan sanksi sebagaimana dimaksudayat (4) harus segera membentuk kepengurusan Daerah,Cabang/Unit sementara (Caretaker) di Provinsi / Kota / Kabupatenyang dikenai sanksi pembekuan
    MUSCAB KE VIII DPC ORAGNDAMUSCAB KeVIIl DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang yangdilaksanakan berda sarkan SKEP.004/K/DPDORG/EJTN/VII/2018tersebut dijadikan oleh CARETAKER sebagai Muscab Luar Biasa/MUSCABLUB berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ORGANDAPasal 15 ayat (3), karena Amar Putusan rtersebut nomor 2 yangmenyatakan Kepengurusan DPC dibekukan.Tahapantahapan Sanksi Pembekuan sebagaimana dimaksud ARTORGANDA Pasal 15 ayat 4 (a dan b ) telah bersenyawa denganwaktu yang diberikan selama 60 (enam puluh hari
Register : 16-03-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PA SELONG Nomor 375/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 15 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
6726
  • XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,Propinsi xxxx XXXXXXXX XXXxXx, yang mana Perusahaan tersebut dirintisoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2006sampai saat ini, bergerak dalam Jenis Kegiatan/bidang usaha :Usaha Jual Beli kayukayu Kalimantan, dll; Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, Surat jinUsaha Perikanan (SIUP) No.3756/503/PPT.II.45.1/10/2012,dikeluarkan oleh Badan PelayananPerizinan Terpadu xxxxxxxXxxX XXXXXX XXxXxx, tanggal 03 Oktober2012; Usaha Pembekuan
    diperiksa sebagai atas kejadian tersebut bersama Amaq Ris, danakibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih dua tahun yanglalu, dan kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempattinggal sampai sekarang Termohon tinggal dan buka usaha menjual obderdilyang dibutuhkan nelayan di tokonya dan modalnya dari Pemohon dansekarang Termohon mendapat modal dari orangtua dan meminjam emasisterinya saksi untuk modal usaha Termohon, sedangkan Pemohon tinggalPabrik Es sambil mengelolah pabrik es dan pembekuan
    XXXXXXXXXXXXXXX yang berkedudukan di KampungJati Makmur, RT. 003/ RW.001, Dusun Jati Makmur, xxxx XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, PrOpinSi XXxXX XXXXXXXXXXXXX, yang mana Perusahaan tersebut dirintis oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2006 sampai saat ini yaitu; Usaha Pembekuan Ikan/Hasil Laut dan Pabrik Es Balok ;2. (Satu) Unit Mobil yang diperoleh tahun 2012 Type/Merk MITSUBISHI L300No.
    Usaha Jual Beli kayukayu Kalimantan, dll; Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, Surat jinUsaha Perikanan (SIUP) No.3756/503/PPT.II.45.1/10/2012,dikeluarkan oleh Badan PelayananPerizinan Terpadu xxxxxxxXxXX XXXXXX XXxXxx, tanggal 03 Oktober2012; Usaha Pembekuan Ikan/Hasil Laut, Pabrik Es Balok / ColdStorage, Surat Ijin Usaha Perikanan ( SIUP ) No.1840/503/PPT.I1.06/PK/06/2017, dikeluarkan oleh DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu xxxxxxxxxXXXXXX XXXXX tanggal 08 Juni 2017; Pada
    oleh keterangan saksisaksiKuasa Terggugat Rekonvensi/Kuasa Pemohon Konvensi di persidangan dan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 03 September 2021 ternyata hartasebagaimana pada point 06 sampai dengan point 09 adalah harta di perolehselama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi denganTergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagimana tersebut diatas, sehinggasekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di lingkungan PabrikEs sambil mengelolah perusahaanya tersebut dan pembekuan
Register : 18-07-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 112/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 26 Nopember 2014 —
9544
  • ., dan / atau peraturan pelaksanaan dariPeraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif dan / atauDOTA eee eee nena eena Peringatan tertulis ; b Pembatasan kegiatan pembangunan ; c Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan ; d Penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatanbang unaly js weene Pembekuan IMB ; f Denda administratif paling banyak Rp.50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah) ; g Pencabutan IMB ; h Pembekuan sertifikat laik fungsi ; i Pencabutan sertifikat
    Pembekuan.....Cc27k Pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaranbangunan ; dan / atau ; 1 Pembongkaran bangunan ; Sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugattelah mendirikan bangunan tembok / pagar pembatas tanpa memiliki IzinMendirikan Bangunan (IMB) diatas Ruang Terbuka Hijau (RTH), makaTergugat I dengan berpedoman ketentuan hukum yaitu Pasal 10Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata CaraPengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan
    peraturandaerah dimaksud, diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), yakni :1Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadapketentuan Pasal 5 ayat (1) dst., dan / atau peraturan pelaksanaan dariPeraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif dan / atauberupa : a Peringatan tertulis ; b Pembatasan kegiatan pembangunan ; c Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan ; d Penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatanbangunan ; e.Pembekuan.....e Pembekuan
    IMB ; f Denda administratif paling banyak Rp.50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah) ; g Pencabutan IMB ; h Pembekuan sertifikat laik fungsi ; 39i Pencabutan sertifikat laik fungsi ; j Penyegelan bangunan ; k Pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaranbangunan ; dan / atau ; 1 Pembongkaran bangunan ; d Sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugattelah mendirikan bangunan tembok / pagar pembatas tanpa memiliki IzinMendirikan Bangunan (IMB) diatas Ruang Terbuka Hijau
    IMB :f Denda administratif paling banyak Rp.50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah) ;g Pencabutan IMB 3Sistas iat ak ghee eeF powenlan sin k Pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaranbangunan dan / atau 3Menimbang.....Menimbang, bahwa dengan melakukan subsumsi objek sengketa yangditerbitkan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka dapat disimpulkan ParaTergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa I vide bukti P2 danobjek sengketa II bukti P3 ; sebagaimana ketentuan dasar
Register : 02-07-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit
Tanggal 21 Juli 2020 — Pemohon:
MARDIANTA PEK
Termohon:
KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa
9834
  • Bahwa kemudian Tergugat berselisih paham dengan Turut Tergugat yangdiwakili oleh Penggugat sebagai Pekerja pada Turut Tergugat, denganPersoalan yakni Ikan yang diproses oleh Tergugat pada Pabrik Turut Tergugat,Hal. 1 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bityang mana Tergugat tidak mau membayar biaya Proses ikan pada TurutTergugat tapi mau mengambil Ikan miliknya tersebut yang sudah diprosesmenjadi Ikan beku tanpa membayar biaya pembekuan kepada TurutTergugat ;5.
    ;Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalahkerugian dari pak Mardianta Pek (Penggugat);Bahwa kerugian yang Saksi maksudkan tentang kerugian hasil ikan;Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah sebagai Manajer di perusahaanikan;Bahwa Saksi lupa nama perusahaan tempat Penggugat bekerja;Bahwa setahu Saksi penyebab kerugian dari Penggugat, Saksi dengar ada2 (dua) orang yang menyebabkan kerugian dari Penggugat;Bahwa Perusahaan tempat Penggugat bekerja bergerak di bidangpengerasan ikan (pembekuan
    di kantor Polisi; Bahwa Saksi hanya dengar ada laporan di Polisi terkaitpermasalahan perusahaan dan saksi pernah dengar ada perkara diPengadilan; Bahwa saksi pernah dipanggil menjadi saksi di kantor POLDA danpada waktu di kantor POLDA saksi tidak tahu kalau perkara ini telahdihentikan; Bahwa pada waktu itu saksi takut mengeluarkan ikan dari pabrik danpada waktu itu ikan sudah dimuat dan ikan sudah turun grade nya dan yangbertanggun jawab pihak perusahaan; Bahwa setahu saksi yang kelola pekerjaan pembekuan
    IndoHong Hai International untuk dibekukan adalah ikan jenis malalugis yangdiproses untuk pembekuan; Bahwa PT. Indo Hong Hai International mempunyai fasilitas untukmembekukan ikan (Cold Storage) untuk pembekuan ikan; Bahwa fasilitas Cold Storage itu bisa di sewakan tujuannya ikan milikTergugat itu dibekukan untuk nantinya dijual; Bahwa yang menjadi pemicu permasalahan yaitu ketika ikan yang telahdibekukan itu hendak di keluarkan dari perusahaan PT.
    Kemudian Tergugat berselisihpaham dengan Turut Tergugat yang diwakili oleh Penggugat sebagai Pekerjapada Turut Tergugat, dengan Persoalan yakni Ikan yang diproses olehTergugat pada Pabrik Turut Tergugat, yang mana Tergugat tidak maumembayar biaya Proses ikan pada Turut Tergugat tapi mau mengambil Ikanmiliknya tersebut yang sudah diproses menjadi Ikan beku tanpa membayarbiaya pembekuan kepada Turut Tergugat.
Register : 03-03-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Juni 2017 — YAN RIZAL USMAN,Cs X Ketua Umum Partai Demokrat DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono,Cs
15238
  • 1113 Mei 2015 ;Bahwa untuk menjamin pelaksanaan AD/ART Partai Demokrat sesuaidengan Hasil Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya tanggal 1113 Mei2015, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Muliamemerintahkan kepada Para Tergugat agar melaksanakan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat periode 20152020 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai Demokrat sesuai hasil Konggres IV Partai Demokrat diSurabaya, tanggal 1113 Mei 2015 ;Bahwa pembekuan
    Bahwaberdasarkan faktafakta hukum di atas Argumentasi Para Penggugat tersebut sangat sumir, tidak jelas dan mengadangada sertatidak berdasarkan hukum, Permohonan Pembekuan Pengesahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrattersebut.
    Bahwa Pembekuan Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrat Periode Tahun 2015 2020 a quo jusiru menimbulkanketidakpastian hukum dan polemik serta kegaduhan Politik yangmenimbulkan hambatan dalam pembangunan dan Demokrasi diIndonesia ;.
    Menolak Permohonan Pembekuan Pengesahan yang diajukan PARAPENGGUGAT ;2. Menyatakan tindakan/Perbuatan PARA TERGUGAT (PROF. DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Dan DR.
    Menyatakan Permohonan Pembekuan Pengesahan yang diajukan olehPARA PENGGUGAT tidak berdasarkan menurut hukum ;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;2. Menyatakan tindakan/Perbuatan PARA TERGUGAT (PROF. DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Dan DR.
Register : 07-06-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 14-05-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 64/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2017 — PT. TIGA MENARA JAYA VS KEPALA DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PERKUMPULAN PEDAGANG SAYUR DAN BUAH, PASAR INDUK OSOWILANGON SURABAYA (P2SB-PIOS)
7319
  • Perdagangan Kota Surabaya untuk membuat Surat Keteranganyang bersifat melengkapi Obyek Sengketa Ildengan menyebutkan/menegaskan, bahwa tulisan dilarang menjual secara grosir tidak dapatdiberlakukan terhadap pemegang Obyek Sengketa Il atau setidaktidaknyamenerangkan bahwa tulisan dilarang menjual secara grosir dianggap tidakpernah ada ; 2 nan enn nnn nnn nnn nee nnn nn nnn nnn coe nnn ncn14.Bahwa, secara yuridis Tergugat dapat menindaklanjuti sanksi administratifyang berupa peringatan tertulis dengan pembekuan
    Karenanya, layak bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini dalamputusannya sebelum memeriksa Perkara ini terlebin dahulu memerintahkankepada Tergugat untuk menunda dengan tidak melaksanakan atau tidakmenindaklanjuti Obyek Sengketa Idengan menerapkan sanksi administratifyang berupa pembekuan IUP2r, pencabutan IUP2R atau penutupan PasarRakyat Khusus Buah di Jl.
    Surat Peringatan Ke3, Nomor : 510/8380/436.7.21/2017, tertanggal 16Juni 2017, tentang pelanggaran pasal 17 huruf m Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengelolaan dan pemberdayaanpasar rakyat terkait mentaati peraturan perundangundangan yangDISTIAK Ujasesssesseece esate eeee ree eee eeeMenjadi sanksi administratif yang berupa Pembekuan IUP2R, PencabutanIUP2R atau Penutupan Pasar Rakyat Khusus Buah di Jl.
    menimbulkan akibat hukumadalah KTUN sanksi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugatyaitu Obyek Sengketa Il berupa Izin Pengelolaan Pasar Rakyat(IUP2R) Nomor : 503/4.0/436.6.11/2016, tanggal 2 Desember 2016yang di terbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat ; (3) Bersifat Final : 222220 2 20505Bahwa menindaklanjuti Obyek Sengketa , Tergugat telah menerbitkanKeputusan Kepala Dinas Perdagangan Nomor : 188.4 / 9787 /436.7.21 / 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pengenaan SanksiAdministratif Berupa Pembekuan
    Bahwa karenaperingatan dalam Obyek Sengketa tidak diindahkan/ditaati olehPenggugat, sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan KepalaDinas Perdagangan Nomor : 188.4/9787/436.7.21/2017 tanggal 12 Juli2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan IzinUsaha Pengelolaan Pasar Rakyat Kepada Pasar Tanjungsari (Jl.Tanjungsari Nomor 36 Surabaya).
Register : 09-08-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 11-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 372/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat:
PT. KENDILO COAL INDONESIA diwakili oleh Ir. Agus Sukoco
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI
1460
  • M E N G A D I L I:

    Dalam Eksepsi:

    Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Pembekuan (Pemblokiran) Status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT.
    yang terdaftar dalam basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam Aplikasi (Website) Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM RI : modi.esdm.go.id/portal/data Perusahaan, yang dikeluarkan dan diumumkan Tergugat II Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (DIRJEND MINERBA) atas nama Tergugat I Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia;
  • Mewajibkan Tergugat II atas nama Tergugat I untuk mencabut Pembekuan